Kontak Kami   |   FAQ   |   Link   |   Site Map
   |   Pencarian 

Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri TPSLN Tehran dan Qom     |       Indonesian Cultural Festival : "1000 Years Indonesia - Iran Cultural Relations"     |       Kontak Kami : Tlp. (9821) 8871 6865 - 8871 7251, Fax. (9821) 8871 8822, Email : tehran.kbri@kemlu.go.id      |       Selamat Datang di Website KBRI Tehran      |       Developing Countries Partnership Program on Scholarship     |       

Profil Negara dan Kerjasama

Iran

PROFIL NEGARA
REPUBLIK ISLAM IRAN

  1. UMUM

     

    1. Nama Resmi: Islamic Republic of Iran (Jomhori-e Islami-e Iran)
    2. Ibukota: Tehran
    3. Berdiri Tahun: 1 April 1979
    4. Hari Nasional: 10 Februari (Hari Revolusi Islam Iran tahun 1979)
    5. Lagu Kebangsaan: Sorud-e Melli-e Iran
    6. Bendera: Hijau-Putih-Merah dengan tulisan Allah berwarna merah dan berbentuk tulip ditengah-tengah. Tulisan Allahu Akbar berwarna putih, masing-masing sebanyak 11 kali di bagian bawah sepanjang warna hijau dan di bagian atas sepanjang warna merah
    7. Kepala Negara/Pemimpin Tertinggi Agama (Supreme Leader): Ayatollah Seyed Ali Khamenei
    8. Kepala Pemerintahan: Presiden Mahmoud Ahmadinejad (sejak 2005); terpilih kembali melalui pemilu 12 Juni 2009
    9. Ketua Parlemen: Ali Larijani
    10. Menteri Luar Negeri: Manouchehr Mottaki
    11. Bahasa Nasional: Farsi
    12. Agama: Islam 98% (Shiah 91%, Sunni 7%), Yahudi 0,7%, Kristen 0,7%, Zoroaster 0,1% serta Armenian dan Assyria
    13. Penduduk: 70,4 juta (sensus Maret 2007 dengan pertumbuhan 0.86%)
    14. Etnis/Suku: Persia 51%, Azeri 24%, Kurdi 7%, Mazandarani 8% dan 10% etnis lainnya
    15. Ekonomi
      1. Sumber daya alam: Minyak bumi, gas alam, batu bara, timah hitam, tembaga, biji besi, bahan baku semen, chrom, seng, marmer
      2. Ekspor Utama: Minyak mentah dan gas alam
      3. Mata Uang: Rials (US$ 1 = Rls. 9960) (Juli 2009)
      4. GDP (PPP): US$ 824 miliar (perkiraan 2008)
      5. GDP (Real Growth Rate): 6,5% (perkiraan 2008)
      6. GDP Per Kapita: US$ 12.800 (2008)
      7. Laju Inflasi: 28% (consumer price)
      8. Hutang luar negeri: US$. 21,77 milyar (2008)
      9. Mitra Dagang Utama: Ekspor: Cina 15%, Jepang 14,3%, Turki 7.4%, Korea Selatan 7,3%, Italia 6,4%. Impor: Cina 14,2%, Jerman 9,6%, UAE 9,1%, Korea Selatan 6.3%, Rusia 5,7%, Italia 5% , (2007)
    16. Geografi
      1. Luas Wilayah: 1.648.195 Km²
      2. Topografi: Sebagian besar pegunungan/dataran tinggi Tehran terletak pada ketinggian 1100-1700 m
      3. Koordinat geografis: 25°-40° LU dan 44°-46° BT
      4. Iklim: 4 musim, perbedaan suhu sangat ekstrim. Musim panas 46°C, musim dingin - 5°C
      5. Kota Besar / Wisata: Isfahan (Ibukota lama, arsitektur Islam), Mashad (Makam Imam Reza, Imam ke-8 Shiah), Shiraz (Persepolis, sebelum Masehi)
  2.  

  3. SEJARAH SINGKAT

    Bangsa Iran berasal dari Ras Arya yang merupakan salah satu ras Indo-European. Migrasi bangsa Arya ke berbagai belahan bumi seperti ke Asia kecil dan India dimulai pada 2.500 Sebelum Masehi (SM). Peradaban di dataran tinggi Iran dimulai 600 tahun SM di mana saat itu terdapat 2 kerajaan yakni Parsa di sebelah Selatan dan Medes di Timur Laut Iran.

     

    Pada tahun 550 SM, Cyrus the Great berhasil merebut 2 kerajaan Persia tersebut, namun tidak berhasil memperpanjang kekuasaannya. Pada 521 SM Raja Darius mendirikan Dinasti Achaemenid hingga Darius III. Pada 323 SM, Alexander the Great berhasil menaklukan Dinasti Achaemenid. Di masa Dinasti Parthian (Raja Mirthridates II) berhasil menjalin hubungan dengan Cina dan Roma yang dikenal dengan perdagangan sutranya (Silk Road). Pada 220 SM, Dinasti Sassanid mengakhiri kejayaan Dinasti Parthian.

     

    Setelah peperangan selama 4 abad, seiring memudarnya Kerajaan Romawi, Kerajaan Persia hancur dan diinvasi oleh Kerajaan Mesir dan Arab lainnya dan berhasil menyebarkan agama Islam.

     

    Dari abad 7 hingga abad 16 Masehi, berbagai Dinasti keturunan Arab, Turki dan Mongol saling berkuasa yakni Dinasti Abbasid, Dinasti Saffarian, Dinasti Samanid. Pada abad ke 16 khususnya pada masa Kerajaan Savafid, tercapai masa kejayaan dalam bidang kerajinan dan pembuatan karpet. Pada abad 17 Dinasti Afshar berkuasa, namun kemudian digantikan oleh Karim Khan Zand yang mendirikan Dinasti Zand di Selatan. Di sebelah Utara Suku Qajar berhasil mematahkan Dinasti Zand dan mendirikan Dinasti Qajar hingga abad 19 dengan Rajanya yang terakhir bernama Ahmad Shah.

     

    Pada tahun 1921, terjadi kudeta militer yang dipimpin oleh Reza Shah Pahlevi yang kemudian menjatuhkan Ahmad Shah dan mengangkat dirinya sebagai Raja Iran. Pada 1941, anaknya bernama Mohammad Reza Shah naik tahta hingga terjadi Revolusi Islam yang dipimpin oleh Ayatollah Imam Khomeini pada 1979. Berbagai peristiwa menonjol sejak itu adalah pendudukan Kedubes Amerika Serikat, 1979-1981, Invasi Irak terhadap Iran pada 1980 yang menimbulkan perang selama 8 tahun (1980-1988) dan sanksi ekonomi (energi) Amerika sejak 1996.

  4.  

  5. SISTEM PEMERINTAHAN

     

    1. Ideologi

      Ideologi negara berdasarkan kepada Agama Islam Madzhab Shiah Imam 12 (Ja’fari). Untuk melaksanakan prinsip ini maka diciptakan sistem Velayat-e Faqih (Supremasi kaum ulama) di mana seorang pemimpin agama memiliki hak untuk memberikan fatwa keagamaan dan sekaligus memegang kekuasaan tertinggi dalam masalah ketatanegaraan.

       

      Marja-e Taqlid (ulama senior) memiliki wewenang untuk memberikan fatwa hukum kepada masa penganut ajarannya yang tersebar di berbagai wilayah. Jumlah Marja-e Taqlid di Iran sebanyak 8 orang. Tetapi Imam Khomeini yang merupakan Pemimpin Revolusi Islam Iran 1979 kemudian dikukuhkan dalam Konstitusi sebagai Ayatollah Uzma yang berkedudukan sebagai Rahbar yang berkuasa di bidang politik sekaligus bidang keagamaan (sebagai Marja-e Taqlid).

       

      Agama resmi Negara adalah Islam beraliran Ja’fari (Shiah Imam ke 12). Aliran Islam lainnya yang bermadzhab Syafi’I, Hambali, Hanafi dan Maliki serta Shiah Zaidiyah diakui dan pelaksanaan syariat-syariatnya dilindungi oleh UU.

    2. Konstitusi

      Hukum tertinggi adalah Konstitusi Republik Islam Iran yang disahkan pertama kali oleh Majelis Ahli tanggal 15 November 1979 dan diamandemen pada Juli 1989.

    3. Lembaga Eksekutif

      Kepala pemerintahan dijabat seorang Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 4 tahun, dapat dapat dipilih kembali maksimal satu kali. Presiden dibantu oleh 9 orang wakil presiden yang membidangi tugas masing-masing serta 21 menteri anggota kabinet. Sistem pemerintahan Iran menganut sistem presidensiil dan parlementer, di mana anggota kabinet ditunjuk/diangkat oleh Presiden tetapi harus mendapat persetujuan dari Majelis serta bertanggungjawab kepada Presiden dan Majelis.

       

      Presiden harus bertanggungjawab kepada rakyat, Leader dan Parlemen (Majelis). Jika Presiden berhalangan selama dua bulan lebih, maka Wakil Presiden I akan menjalankan fungsi pemerintahan atas persetujuan Leader. Secara administratif, Iran terbagi menjadi 28 Propinsi dan 114 tingkat kabupaten. Setiap Propinsi dipimpin seorang Gubernur Jenderal sedangkan kabupaten/kotamadya dipimpin Gubernur. Sejak terbentuknya Islamic Council tingkat Daerah (DPRD) hasil Pemilu Februari 1999 pengangkatan para Gubernur Jenderal dan Gubernur didilakukan oleh DPRD.

    4. Lembaga Legislatif

      Parlemen Iran (Majelis-e Syura-e Islami) merupakan lembaga legislatif yang beranggotakan 290 orang. Anggota Majelis dipilih melalui Pemilu setiap 4 tahun sekali dengan sistem distrik. Setiap 10 tahun rasio anggota Majelis ditinjau kembali sesuai dengan jumlah penduduk. Parlemen saat ini merupakan hasil pemilu tahun 2008. Ketua Parlemen saat ini adalah Ali Larijani.

       

      Majelis secara tidak langsung dapat menjatuhkan Presiden dan menteri-menteri Kabinet melalui mosi tidak percaya. Hearing terhadap menteri diajukan sekurangnya oleh 10 anggota dan menteri yang bersangkutan mengeluarkan mosi tidak percaya kepada Presiden, hasil sidang disampaikan kepada Leader untuk memecat Presiden.

    5. Lembaga Judikatif

      Kekuasaan tertinggi lembaga peradilan dijabat oleh Ketua Justisi yang diangkat langsung oleh Leader untuk masa jabatan 5 tahun. Ia haruslah seorang Ulama Ahli Fiqih (Mujtahid).

       

      Ketua Lembaga Judikatif (Chief of Judiciary) saat ini adalah Ayatollah Hashemi Shahroudi. Fungsi utamanya adalah mengangkat dan memberhentikan ketua dan anggota Mahkamah Agung dan Jaksa Agung serta menyusun RUU. Ia juga mengusulkan calon Menteri Kehakiman kepada Presiden. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan lembaga-lembaga Judikatif, sementara Kementerian Kehakiman mengatur koordinasi antara lembaga judikatif dan lembaga-lembaga Eksekutif dan Legislatif serta bertugas di bidang organisasi pemerintahan dan anggaran.

       

      Sistem peradilan Iran mempunyai dua bentuk yaitu peradilan umum dan khusus. Peradilan umum meliputi Pengadilan Tinggi Pidana, Pengadilan Rendah Pidana, Pengadilan Tinggi Perdata, Pengadilan Rendah Perdata dan Pengadilan Perdata Khusus. Sedangkan Pengadilan Khusus terdiri dari Pengadilan Revolusi Islam, Pengadilan Khusus Ulama dan Pengadilan Pers.

       

      Sesuai dengan Konstitusi terdapat beberapa institusi lain yang berada di bawah Lembaga Judikatif seperti Peradilan Militer yang merupakan bagian dari Lembaga Peradilan yang menangani kasus-kasus pidana yang melibatkan anggota Angkatan Bersenjata, Polisi dan Pasdaran; Peradilan Tinggi Administrasi yang menangani kasus-kasus yang terkait dengan administrasi pemerintah; dan Kepala Inspektur Negara yang bertugas mengawasi kinerja kementerian.

    6. Lembaga Tinggi Negara Lainnya

       

      Majelis Ahli

      Kedudukan Majelis Ahli diatur dalam Konstitusi dan keanggotaannya ditetapkan melalui Pemilu setiap 8 tahun. Majelis Ahli saat ini adalah hasil pemilihan pada bulan Desember 2006 dan diketuai oleh Hashemi Rafsanjani dengan 86 orang anggota.

      1. Fungsi Majelis Ahli adalah memilih Rahbar (Leader), mengawasi dan memberhentikannya. Leader berfungsi sebagai pemimpin politik sekaligus pemimpin agama yang memang konsep Imam Khomeini. Di Iran masalah agama tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan politik.
      2. Sekalipun kewenangan Leader nampak absolut, namun sesuai Konstitusi, kedudukan Leader sama dengan warga negara biasa lainnya (tidak kebal hukum). Leader juga senantiasa menerima kunjungan semua kepala negara atau perdana menteri asing yang sedang berkunjung ke Tehran.

      Leader pertama adalah Ayatollah Khomeini yang merupakan Pemimpin Revolusi dan Pendiri Negara Republik Islam Iran dan konseptor Velayat-e Faqih. Setelah meninggalnya Khomeini pada 1989, Majelis Ahli memilih Ayatollah Seyyed Ali Khomenei.

       

      Dewan Pengawas Konstitusi

      Guna menjamin kesesuaian setiap RUU dengan Konstitusi (Shura-e Negahban-e Qanun-e Assassi) yang beranggotakan 12 orang (6 ahli hukum agama yang ditunjuk oleh Leader dan 6 ahli dari berbagai disiplin ilmu hukum umum yang dipilih oleh Majelis). Masa jabatan 6 tahun dan setiap 3 tahun diadakan pemilihan bagi 6 orang anggotanya.

       

      Kekuasaan Dewan Pengawas Konstitusi meliputi mengesahkan UU yang dibuat Majelis, menafsirkan Konstitusi dan bertindak sebagai badan yang melitsus semua calon anggota Majelis Ahli, Presiden, Majelis, dan referendum.

       

      Dewan Kebijaksanaan Nasional

      Dewan Kebijaksanaan Nasional (Majma-e Mashlahat-e Nezam) merupakan Dewan yang bertugas untuk menengahi perbedaan antara Majelis dengan Dewan Pengawasan. Namun dalam prakteknya, Dewan ini telah diberi tugas oleh Leader untuk membahas isu lainnya yang penting seperti RAPBN,Repelita dan Kawasan Perdagangan Bebas. Jumlah anggota Dewan ini sebanyak 25 orang yang dipilih oleh Leader.

       

      Dewan Keamanan Nasional

      Sesuai dengan Konstitusi, Presiden juga merangkap sebagai Ketua Dewan Keamanan Nasional. Dewan ini berwenang membuat kebijakan pertahanan nasional sesuai dengan yang telah digariskan oleh Leader, mengkoordinasikan kegiatan politik, intelijen, sosial budaya dan ekonomi yang terkait dengan kebijakan keamanan nasional, serta mengkaji sumber-sumber materi dan non materi dalam menghadapi ancaman dari dalam maupun luar negeri. Anggota Dewan terdiri dari para pimpinan Legislatif, Eksekutif dan Judikatif, Kepala Staf AB, Pejabat Badan Perencanaan dan Anggaran Negara, dua Wakil yang ditunjuk Leader, Menlu, Mendagri, Menteri Intelijen dan sejumlah menteri terkait.

    7. Partai Politik dan Interest Groups

      Konstitusi Iran memberikan kebebasan adanya partai-partai politik, namun dalam kenyataannya pernah dihapuskan pada masa Imam Khomeini pada 1989 dengan alasan telah menyebabkan perpecahan di kalangan keluarga besar Revolusi.

      Orsospol terbagi kedalam koalisi parpol right wing (garis keras), left wing (konservatif/reformis) dan independen. Adapun orsospol yang dikenal secara umum, yakni:

      1. The Coalition of Harmonious Croup yang dimotori Jame-e Ruhaniat-e Mubarez/JRM (the Society of Combatant Clergy), sebuah kelompok mullah garis keras (right wing) didirikan pada 1979.
      2. The Coordinating Council of the May 23 Front (tanggal kemenangan Khatami pada Pemilu Presiden 23 Mei 1997) yang dimotori Majma Ruhaniyat-e Mobarez/MRM (the Assembly of Combatant Clerics), sebuah kelompok mullah konservatif (left wing) yang didirikan pada 1988.
      3. Independence Group yang tidak mempunyai persamaan pandangan terhadap dua kelompok di atas yakni the Moderation & Development Front (MDF), Green Party (GP) dan perorangan.
      4. Selain kelompok-kelompok di atas, terdapat pula kelompok yang dikenal sebagai Ansar-e Hizbullah yang merupakan pembela setia Republik Islam.

       

      Sebaliknya, kelompok oposisi bersenjata yang pernah ada, seperti “Mojahedin-e Khalq Organization” (MKO), People’s Fedayeen, dan Democratic Party of Iranian Kurdistan, kini sudah sangat lemah dan tidak lagi mempunyai kemampuan untuk “mengganggu” pemerintah.

  6.  

     

  7. HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA - IRAN

     

    1. Politik

      Hubungan diplomatik Indonesia-Iran dibuka tahun 1950 pada tingkat Kedutaan. Kepala Perwakilan RI yang pertama adalah Mayjen R.H. Abdul Kadir yang bergelar Duta Besar dan Menteri Berkuasa Penuh RI. Pada akhir tahun 1960. Kedutaan RI dinaikkan tingkatnya menjadi Kedutaan Besar RI. Pemerintah RI kemudian menunjuk M. Bachmid sebagai Duta Besar LBBP RI yang pertama.

       

      Hubungan politik kedua negara berjalan dengan baik yang antara lain ditandai dengan saling kunjung Kepala Negara/Pemerintahan. Presiden Mahmoud Ahmadinejad berkunjung ke Indonesia pada tahun 2006, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan kunjungan balasan ke Iran pada tahun 2008. Kedua Negara saling memberikan dukungan dalam pencalonan pada jabatan atau keanggotaan organisasi internasional.

       

      Guna mempererat kerjasama di bidang politik, pada tanggal 9 Mei 2003 di Tehran telah ditandatangani MoU pembentukan Komite Konsultasi Bilateral di Bidang Politik yang dipimpin pejabat setingkat Wakil Menlu (Dirjen).

       

      Sejak Februari 2006, kedua negara telah memiliki persetujuan bilateral yang membebaskan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas). Selain itu, sejak April 2006 kedua Pemerintah telah mengesahkan kebijakan pemberian visa on arrival bagi pemegang paspor biasa bagi kedua negara yang melakukan kunjungan singkat ke Indonesia (bagi WN Iran) dan Iran (bagi WNI).

    2. Ekonomi dan Perdagangan

      Dalam beberapa tahun terakhir, volume perdagangan kedua negara terus menunjukkan trend peningkatan dengan surplus di pihak Indonesia.

       

      Ekspor utama Indonesia yaitu kertas dan produknya, benang, bahan baku tekstil, ban, suku cadang mobil, peralatan komputer dan elektronik, karet, peralatan rumah tangga, cocoa powder, coffee bean, karton, dan produk kayu. Sedangkan Iran melakukan ekspor besi baja setengah jadi, alumunium, LPG, etilen, propilen, karpet dan gilim, lampu kerajinan tangan, dan kacang-kacangan ke Indonesia.

       

       

       

       

      Berbagai upaya terus dilakukan guna peningkatan volume perdagangan kedua negara seperti: kunjungan kerja ke Qeshm, Tabriz, menyelenggarakan pameran/promosi dan business meeting, menjawab inquiry serta melakukan pertemuan dengan pejabat bidang ekonomi.

       

      Sejauh ini KBRI Tehran juga melakukan sosialisasi kepada berbagai pihak termasuk pengusaha Iran, agar dalam menjalin hubungan dagang hendaknya melalui KBRI Tehran. Hal ini mengingat seringkali diterima pengaduan sengketa dagang dari pengusaha yang menjajaki kerjasama melalui jaringan internet.

       

      Sektor Pariwisata

      Jumlah wisatawan Iran ke Indonesia dalam beberapa tahun terakhir cenderung tetap. Berdasarkan catatan KBRI, dalam 3 tahun terakhir rata-rata KBRI menerbitkan sekitar 500 visa berbagai jenis per tahun. Umumnya wisatawan Iran berkunjung ke Indonesia bukan semata untuk berlibur, namun juga untuk kegiatan dagang. Mereka datang berkunjung dan berbelanja di pusat-pusat perdagangan seperti Mangga Dua atau Tanah Abang di Jakarta untuk kemudian dikirim ke Iran.

       

      Untuk meningkatkan kerjasama pariwisata, pada saat Pertemuan ke-6 Komisi Ekonomi Bersama bulan Desember 2002, telah ditandatangani MoU Kerjasama Pariwisata Indonesia-Iran.

       

      Kesepakatan ini menjadi dasar perluasan hubungan bilateral kedua negara di bidang pariwisata dan bidang lain yang terkait. Indonesia mempunyai peluang untuk menyediakan tempat pendidikan pariwisata yang banyak tersedia di Indonesia bagi institusi pariwisata di Iran. Usul ini juga pernah dilontarkan KADIN Indonesia untuk melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait di Iran.

    3. Sosial Budaya

      Hubungan Sosial Budaya kedua negara mulai berkembang. Di bidang penerangan kedua Pemerintah telah memiliki MoU yang ditandatangani Menteri Penerangan RI dan Menteri Kebudayaan dan Bimbingan Islam Iran pada 1991, hubungan Indonesia dan Iran di bidang ini juga didukung kesepakatan kerjasama dalam kerangka OKI dan GNB.

       

      Hubungan sosial budaya kedua Negara secara nyata terwujud dalam bentuk partisipasi di sejumlah kegiatan seperti MTQ Internasional,olimpiade matematika dan kimia yang diselenggarakan setiap tahun oleh Iran serta cabang olahraga seperti tinju, atletik, sepakbola, bola voli. Sejak Juli 2004, terdapat 4 orang pelatih Badminton asal Indonesia yang dikontrak pemerintah Iran untuk melatih pemain Iran. Mereka dikontrak selama 3 bulan dan kemudian diperpanjang lagi dengan menambah jumlah pelatih, sparing partner dan pelatih perempuan untuk jangka waktu yang lebih lama.

       

      Mengenai kegiatan promosi Indonesia, KBRI secara aktif mengikuti berbagai pameran yang menampilkan potensi ekonomi sekaligus memperkenalkan budaya Indonesia secara sinergis seperti pada Pameran Dagang Tahunan, Pameran Pariwisata Internasional, pameran tunggal kebudayaan Indonesia, Bazar Amal dan sebagainya.

       

      Di bidang pendidikan agama, Iran secara gencar memberikan beasiswa kepada pelajar asing dari berbagai negara, termasuk Indonesia melalui organisasi sosial keagamaan Iran.

      Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Iran, jumlahnya tidak terlalu banyak dan sebagian besar awalnya adalah tenaga kerja yang bekerja di negara-negara seperti Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Kuwait atau Timur tengah lainnya yang kemudian dibawa ke Iran oleh majikannya ke Iran.

    4. Pertahanan dan Keamanan

      Hubungan bilateral Iran dan Indonesia di bidang pertahanan berjalan dengan cukup baik, hal ini ditandai dengan adanya saling menempatkan Atase Pertahanan pada masing-masing Kedutaan Besar. Namun Kerjasama militer sejauh ini masih belum nampak nyata, tawaran kerjasama pendidikan setingkat Sesko oleh Indonesia telah disampaikan, tetapi belum menjadi prioritas bagi Iran karena masalah bahasa.

       

      Di sisi lain Iran merupakan negara yang memiliki potensi khusunya di bidang peroketan dan peluru kendali. Kesempatan ini akan sangat baik bagi Indonesia jika dilakukan kerjasama dalam meningkatkan kemampuan di bidang persenjataan maupun pengetahuan tentang persenjataan yang diawali dengan kunjungan ke DIO (Defence Industry Organization) dan AIO (Aerospace Industry Organization).

 

 

SUSUNAN KABINET REPUBLIK ISLAM IRAN
PERIODE 2009 – 2013


 

Presiden
:
Mahmoud Ahmadinejad
Kepala Kantor Presiden
:
Esfandiar Rahim Mashaie
Wakil Presiden I
:
Mohammad Reza Rahimi
Wapres/Kepala Lembaga Lingkungan Hidup
:
Mohammad Javad Mohammadizadeh
Wapres/Kepala Badan Nasional Urusan Pemuda
:
Mehrdad Bazrpash
Wapres/Kepala Badan Energi Atom
:
Ali Akbar Salehi
Wapres/Kepala Yayasan Pahlawan dan Veteran Perang
:
Mas’oud Zaribafan
Wapres/Kepala Badan Perencanaan dan Anggaran Belanja
:
Ebrahim Azizi
Wapres/Kepala Organisasi Kebudayaan dan Pariwisata
:
Hamid Baghaie
Wapres Urusan Hukum dan Parlementaria
:
Hojatoleslam Seyed Mohammad Reza Mir Taj Al Diny
Wapres dan Kepala Lembaga Pendidikan Jasmani
:
Ali Saeed Lou
Wapres Urusan Sains dan Teknologi
:
Nasrin Soltankhah
Sekretaris Kabinet
:
Majid Doustali
Menteri Dalam Negeri
:
Mostafa Mohammad Najar
Menteri Luar Negeri
:
Manouchehr Mottaki
Menteri Sains, Riset dan Teknologi
:
Kamran Daneshjoo
Menteri Ekonomi dan Keuangan
:
Seyyed Shamseddin Hosseini
Menteri Jihad Pertanian
:
Sadeq Khalilian
Menteri Jalan dan Transportasi
:
Hamid Behbahani
Menteri Perminyakan
:
Masoud Mirkazemi
Menteri Komunikasi & Teknologi Informasi
:
Reza Taqipour
Menteri Kesehatan dan Pendidikan Medis
:
Marzieh Vahid Dastjerdi
Menteri Pendidikan
:
Hamid Reza-Hajibabai
Menteri Industri dan Pertambangan
:
Ali Akbar Mehrabian
Menteri Koperasi
:
Mohammad Abbasi
Menteri Perdagangan
:
Mehdi Ghazanfari
Menteri Perburuhan & Sosial
:
Abdolreza Sheikholeslami
Menteri Perumahan dan Perkembangan Kota
:
Ali Nikzad
Menteri Kehakiman
:
Morteza Bakhtiari
Menteri Pertahanan dan Logistik
:
Ahmad Vahidi
Menteri Kebudayaan dan Bimbingan Islam
:
Seyyed Mohammad Hosseini
Menteri Intelijen
:
Heydar Moslehi
Menteri Energi
:
Majid Namjou
Menteri Kesejahteraan & Jaminan Sosial
:
Sadeq Mahsouli

 

 


Gedung KBRI Tehran

PEMILU2014


PEMILU 2014


wonderful Indoensia


Indonesia Cultural Festival

next pre
Hak Cipta 2009 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
Syarat dan Ketentuan