Kontak Kami   |   FAQ   |   Link   |   Site Map
   |   Pencarian 

Profil Negara dan Kerjasama

Afrika Selatan

Hubungan Bilateral Indonesia dan Afrika Selatan
 

Indonesia dan Afrika Selatan memiliki sejarah yang sama dalam merasakan pahitnya di bawah kungkungan penjajah. Indonesia selama hampir 350 tahun berada di bawah kekuasan Belanda sehingga akhirnya dapat merdeka pada tahun 1945. Maka, ketika para pejuang anti-apartheid berjuang untuk membebaskan negerinya dari cengkeraman rejim apartheid kulit putih, Indonesia senantiasa memberikan dukungan di fora internasional. Dan mungkin masih ingat, ketika pada era apartheid (sebelum tahun 1994) paspor para pejabat Republik Indonesia di-stempel dengan kata-kata: “not allow to enter South Africa”.

 

Pembukaan hubungan diplomatik antara Republik Indonesia dan Republik Afrika Selatan diawali dengan penandatanganan Komunike Bersama Indonesia – Afrika Selatan oleh masing-masing Wakil Tetap nya di PBB pada tanggal 12 Agustus 1994.

 

Sebelumnya, Indonesia dan Afrika Selatan telah menyetujui pembukaan hubungan konsuler semenjak tanggal 10 Februari 1994 dengan dibukanya kantor kepentingan RI di Pretoria (LORI – Liaison Officel of the Republic of Indonesia).

 

Dengan ditandatanganinya Komunike Bersama pada tanggal 12 Agustus 2004 tersebut, maka status LORI berubah menjadi Kedutaan Besar Republik Indonesia. Dan pada tanggal 23 Mei 1995, Duta Besar RI pertama, Bpk. Drs. Rahadi Iskandar, menyerahkan surat-surat kepercayaan kepada Presiden Nelson Mandela.

 

Kepala Perwakilan RI di Pretoria yang pernah bertugas semenjak pembukaan LORI hingga sekarang adalah sebagai berikut:

 

  1. Anwar Yassin (Februari 1994 – Mei 1995)
  2. Drs. Rahadi Iskandar (Mei 1995 – September 1998)
  3. Harsoyo Sudirman, SH (Nopember 1998 – September 2001)
  4. Abdul Nasier, SH, LLM (September 2002 – September 2005)
  5. Drs. Sugeng Rahardjo (Desember 2005 – Sekarang)
 
 
Kabinet Pemerintahan Baru Afrika Selatan (2009 - 2014)
 
Presiden: Jacob Zuma
Wakil Presiden: Kgalema Petros Motlanthe
 
Menteri dan Wakil Menteri:
 
Menteri Pertanian, Kehutanan dan Perikanan: Tina Joemat-Pettersson
Wakil Menteri: Dr Pieter Mulder
 
Menteri Kesenian dan Kebudayaan: Lulu Xingwana
Wakil Menteri: Paul Mashatile
 
Menteri Pendidikan Dasar: Angie Motshekga
Wakil Menteri: Enver Surty
 
Menteri Komunikasi: Siphiwe Nyanda
Wakil Menteri Komunikasi: Dina Pule
 
Menteri Kerjasama Pemerintahan dan Urusan Adat Istiadat: Sicelo Shiceka
Wakil Menteri: Yunus Carrim
 
Menteri Lembaga Pemasyarakatan: Nosiviwe Mapisa-Nqakula
Wakil Menteri: Hlengiwe Mkhize
 
Menteri Pertahanan dan Veteran: Lindiwe Sisulu
Wakil Menteri: Thabang Makwetla
 
Menteri Pembangunan Ekonomi: Ebrahim Patel
Wakil Menteri: Gwen Mahlangu-Nkabinde
 
Menteri Energi: Dipuo Peters
 
Menteri Keuangan: Pravin Gordhan
Wakil Menteri: Nhlanhla Nene
 
Menteri Kesehatan: Dr Aaron Motsoaledi
Wakil Menteri: Dr Molefi Sefularo
 
Menteri Pendidikan Tinggi dan Pelatihan: Dr Blade Nzimande
 
Menteri Dalam Negeri: Dr Nkosazana Dlamini-Zuma
Wakil Menteri: Malusi Gigaba
 
Menteri Pemukiman Penduduk: Tokyo Sexwale
Wakil Menteri: Zou Kota
 
Menteri Hubungan dan Kerjasama Internasional: Maite Nkoana-Mashabane
Wakil Menteri - 1: Ebrahim Ismail Ebrahim
Wakil Menteri - 2: Sue van der Merwe
 
Menteri Kehakiman dan Pengembangan Perundang-Undangan: Jeff Radebe
Wakil Menteri: Andries Nel
 
Menteri Tenaga Kerja: Membathisi Mdladlana
 
Menteri Pertambangan: Susan Shabangu
 
Menteri Keplosian: Nathi Mthethwa
Wakil Menteri: Fikile Mbalula
 
Menteri Perusahaan Umum: Barbara Hogan
Wakil Menteri: Enoch Godongwana
 
Menteri Pelayanan dan Administrasi Pemerintahan: Richard Baloyi
Wakil Menteri: Roy Padayachie
 
Menteri Pekerjaan Umum: Geoff Doidge
Wakil Menteri: Hendrietta Bogopane-Zulu
 
Menteri Pembangunan Daerah Pedesaan dan Pemulihan Tanah: Gugile Nkwinti
Wakil Menteri: Dr Joe Phaahla
 
Menteri Pengetahuan dan Teknologi: Naledi Pandor
Wakil Menteri: Derek Hanekom
 
Menteri Pembangunan Sosial: Edna Molewa
Wakil Menteriu: Bathabile Dlamini
 
Menteri Olah Raga dan Hiburan: Makhenkesi Stofile
Wakil Menteri: Gert Oosthuizen
 
Menteri Keamanan Negara: Siyabonga Cwele
 
Menteri di Kepresidenan Bidang Komisi Perencanana Nasional: Trevor Manuel
 
Menteri Kepresidenan Bidang Pengawasan dan Evaluasi Prestasi termasuk Administrasi Kepresidenan: Collins Chabane
 
Menteri Pariwisata: Marthinus van Schalkwyk
Wakil Menteri: Thozile Xasa
 
Menteri Perdagangan dan Industri: Rob Davies
Wakil Menteri - 1: Thandi Tobias
Wakil Menteri - 2: Maria Ntuli
 
Menteri Transportasi: Sbusiso Joel Ndebele
Wakil Menteri: Jeremy Cronin
 
Menteri Pengairan dan Urusan Lingkungan: Buyelwa Sonjica
Wakil Menteri: Rejoice Mabhudafhasi
 
Menteri Wanita, Pemuda, Anak-Anak dan Penyandang Cacat: Noluthando Mayende-Sibiya
 
 
 
PROFIL SINGKAT AFRIKA SELATAN

Politik Dalam Negeri
 
Situasi politik dalam negeri Afrika Selatan relatif stabil dan terkendali. Dinamika internal di dalam tubuh partai berkuasa (Partai ANC) dan mitra koalisinya (COSATU dan Partai Komunis) yang bersumber pada perbedaan kecondongan kebijakan antara pro-ekonomi pasar ataukah pro-kesejahteraan sosial, berpotensi memicu maraknya gelombang keresahan di dalam negeri. Empat variabel lainnya yang dapat memperkeruh stabilitas nasional adalah tingginya tingkat kriminalitas, angka pengganguran dan kemiskinan serta maraknya xenophobia di tengah masyarakat.
 
Di era paska rejim-apartheid, pemerintah berkuasa dinilai masih belum mampu memenuhi harapan mayoritas masyarakat Afrika Selatan bagi satu kemakmuran yang berkeadilan sosial. Pengurus Partai ANC paska Kongres Partai ANC di Polokwane (16 - 20 Desember 2007) menyadari adanya rasa ketidakpuasan ini dan berupaya dengan segala cara untuk mencitrakan rasa empathy melalui penerapan kebijakan yang pro-masyarakat miskin Afrika Selatan (second economy). Namun Partai ANC di bawah Jacob Zuma, Presiden ANC yang baru, tampak bersikap hati-hati dalam mendorong penuh kebijakan ekonomi yang anti-ekonomi pasar karena dikhawatirkan akan menyebabkan pelarian modal.
 
Tarik menarik antara kecondongan kebijakan ini akan mewarnai perpolitikan dalam negeri Afrika Selatan dalam kurun waktu lima hingga sepuluh tahun kedepan.
 
Terlepas dari adanya persaingan politik di dalam tubuh partai berkuasa, kecenderungan yang akan tetap menonjol (constant) di Afrika Selatan adalah komitmen berbagai komponen masyarakat Afrika Selatan bagi terjaminnya kehidupan berdemokrasi, Hak Azasi Manusia (HAM), terpeliharanya mekanisme check and balance dalam konteks trias politica dan peran kritis media massa, akademisi maupun LSM.
 

Politik Luar Negeri
 
Politik Luar Negeri (PLN) Afrika Selatan bersumber pada pengalaman kesejarahan, khususnya dalam melawan ketidak-adilan dan kesewenang-wenangan rejim apartheid. Terciptanya satu tatanan internasional yang berkeadilan merupakan cita-cita PLN Afrika Selatan yang merefleksikan pengalaman sejarah ini. Selain itu, PLN Afrika Selatan ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup seluruh masyarakat melalui kemakmuran dan terciptanya keamanan internasional.
 
Adapun garis besar landasan politik luar negeri Afrika Selatan adalah sebagai berikut:
  1. Memajukan demokratisasi dan penghormatan HAM.
  2. Berusaha untuk mencegah konflik dan memajukan penyelesaian konflik dengan cara-cara damai. Perdamaian adalah satu tujuan bersama yang harus diperjuangkan oleh seluruh bangsa di dunia.
  3. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan penghapusan kemiskinan.
  4. Benua Afrika merupakan kawasan yang penting bagi Afrika Selatan.
  5. Mendorong kerjasama ekonomi regional dan internasional yang saling isi mengisi.
 
Sejatinya, Afrika Selatan menjadikan Afrika dan kawasan selatan Afrika sebagai lingkaran terpenting kebijakan luar negerinya. Afrika Selatan menyadari baik langsung ataupun tidak langsung dirinya akan terimbas oleh instabilitas yang terjadi di negara tetangganya dan di negara kawasan Afrika lainnya. Melalui NEPAD, Afrika Selatan mencoba mendorong tumbuhnya sistem pemerintahan yang demokratis dan good governance di negara-negara Afrika.
 

Keanggotaan pada Organisasi Internasional
 
ACP, AfDB, AU, BIS, C, FAO, G-24, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICFTU, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, ISO, ITU, MONUC, NAM, NSG, OPCW, PCA, SACU, SADC, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNITAR, UNMEE, UNMIL, UPU, WCL, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WToO, WTrO, ZC
 

Sengketa dengan Negara Lain
 
Sengketa Namibia-Afrika Selatan
Penetapan tapal batas kedua negara di sepanjang Sungai Orange hingga saat ini masih bermasalah. Permasalah ini bersumber pada cara pandang yang berbeda: Namibia menginginkan Sungai Orange tersebut dibagi dua dengan garis perbatasan tepat di tengah sungai tsb, sedangkan Afsel menginginkan batas negara sesuai dengan perjanjian antara pemerintah kolonial Jerman (menguasai Namibia) dan Inggris (menguasai Afsel) yang menetapkan batas tepi paling utara Sungan Orange sebagai batas wilayah kedua negara. Tidak dapat dipungkiri bahwa sengketa ini juga bernuasa kepentingan ekonomi dan bisnis mengingat di Sungai Orange - mulai hulu lembah Kimberly hingga muara di Samudera Atlantik Selatan - ditemukan cadangan berlian dan emas yang cukup besar dengan nilai strategis dan ekonomis yang tinggi.


KBRI Pretoria

APEC 2013

next pre
Hak Cipta 2009 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
Syarat dan Ketentuan