Kontak Kami   |   FAQ   |   Link   |   Site Map
   |   Pencarian 

Profil Negara dan Kerjasama

Inggris






Nama Resmi

:

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Ibukota

:

London

Kepala Negara

:

Ratu Elizabeth II (Her Majesty Queen Elizabeth II).  Dinobatkan menjadi ratu tanggal 6 Februari 1952.

Kepala Pemerintahan

:

Perdana Menteri David Cameroon

Hari Nasional

:

Hari Ulang Tahun Ratu tanggal 21 April dan  Queens Day (hari dilantiknya Ratu) dirayakan setiap tanggal 11 Juni.

Bentuk Negara

:

Negara Kerajaan Konstitusional (Constitutional Monarchy).
UK merupakan negara kepulauan yang dinamakan “British Islands” yang terbagi atas dua pulau utama yaitu Pulau Britania dan Pulau Irlandia serta pulau-pulau kecil lain seperti Island of Man dan Channel Island.  Pulau Britania (Great Britain) terdiri dari England, Wales, dan Scotland. Pulau Irlandia yang menjadi bagian dari UK adalah Irlandia Utara.

Wilayah

:

Total luas wilayah Kerajaan Inggris adalah  244.100 km2, terdiri dari wilayah England (130.439 km2), Wales (20.768 km2), Skotlandia (78.772 km2) dan Irlandia Utara (14.121km2).

Penduduk

:

60,94 juta (2008), dengan tingkat pertumbuhan penduduk 0,28%

Agama

:

The Church of England (mayoritas), Katolik Roma, Scottish Churches, Orthodox, Yahudi (450. 000), Islam (1,5 Juta), Sikh (0,5 juta) dan Hindu (0,5 juata).

Bahasa

:

Bahasa Inggris adalah bahasa resmi untuk seluruh negeri. Selain itu ada bahasa Wales yang serupa dengan Scots Gaelic (di Scotland) dan bahasa Irish Gaelic (di Irlandia Utara).

Iklim

:

UK mempunyai iklim sedang dan banyak dipengaruhi oleh angin laut. Temperatur terendah adalah -10'C dan tertinggi adalah 32'C. Di bagian Utara rata-rata sekitar 3'C pada waktu musim dingin dan sekitar 12'C pada waktu musim panas. Di bagian Selatan temperatur berkisar antara 5'C pada waktu musim dingin dan 30'C pada waktu musim panas.

Indikator Ekonomi (2008)

:

Sumber daya alam:
Batu Bara, Minyak, Gas, Timah, Batu Kapur, Biji Besi, Garam, Tanah Liat, Kapur dan Gips
Mata Uang:
Poundsterling (US$ 1 = 0,65 Pounds, per Oktober 2009).  UK merupakan satu-satunya negara anggota UE yang tidak menggunakan EURO sebagai mata uang resmi.

G D P

:

US $ 2.15 triliun (Oktober 2009)

Inflasi

:

3,8  % (2008)

Pertumbuhan Ekonomi

:

-4,5 % (prediksi hingga Oktober 2009)

Tingkat suku bunga

:

5, 5%  (2008)

Pendapatan Perkapita

:

US$ 34.280 (Oktober 2009)

Tingkat Pengangguran

:

8 % (2,47 juta jiwa per Juli 2009)



B. SISTEM POLITIK DAN PEMERINTAHAN

1. Sejarah Singkat


Kerajaan Inggris adalah penggabungan dari empat wilayah, yaitu England, Wales, Skotlandia dan Irlandia Utara (Northen Ireland) melalui suatu proses sejarah yang panjang dan saling berkaitan. Keterangan singkat mengenai penggabungan keempat wilayah tersebut, adalah sebagai berikut:


England
, merupakan kerajaan inti dari United Kingdom. Nama England berasal dari nama suku bangsa Angles di Jerman yang masuk abad kelima. Dalam waktu 200 tahun di wilayah ini timbul beberapa kerajaan kecil termasuk Kerajaan Anglo-Saxon dan Wessex yang mendominasi. Dengan dominasi kedua kerajaan ini, Penduduk asli Celts makin terdesak ke Barat (daerah Wales dan Cornwell). Kerajaan Anglo-Saxon kemudian dikalahkan oleh penyerbu baru dari Utara (Bangsa Vikings dan Danish) dan terakhir tahun 1066 Duke of Normandy dari Perancis berhasil mengalahkan Raja Harold Godwinson, Duke of Normandy kemudian diangkat menjadi Raja William I atau yang lebih dikenal sebagai William the Conqueror. Ia kemudian mempersatukan kerajaan-kerajaan di England dan berkembang menjadi Kerajaan Inggris sekarang.

Wales, nama lain dari Wales adalah Cymru. Raja England, Edward I mengalahkan Wales pada tahun 1282. Raja Edward I kemudian menobatkan Putra Mahkota kerajaannya menjadi Prince of Wales. Sejak itu setiap Putra Mahkota Inggris bergelar Prince of Wales. Sampai abad ke-15 masih terdapat perlawanan bangsa Wales. Tetapi setelah Henry VII dari keluarga bangsawan Wales (House of Tudor) dinobatkan menjadi Raja Inggris tahun 1485 perlawanan Wales berkurang, dan asimilasi politik antara Wales dan England mulai berlangsung. Tahun 1542, Wales secara resmi bergabung dengan England baik secara politis, administratif maupun secara hukum.

Scotland/Skotlandia, penggabungan kerajaan Skotlandia dengan England terjadi pada waktu Ratu Elizabeth I dari England yang tidak mempunyai keturunan meninggal dunia di tahun 1603. Tahta Kerajaan England kemudian diberikan kepada James Stuart atau James IV yaitu Raja Skotlandia yang beragama Protestan dan juga keturunan dari Raja England Henry VIII. James IV diangkat menjadi raja untuk England dan Skotlandia menggantikan Elizabeth I dengan nama James I. Pada tahun 1650, Oliver Cromwell mencoba mempersatukan kedua wilayah ini namun gagal. Selama abad ke-17, England dan Skotlandia secara politis masih tetap terpisah. Perkembangan organisasi kegerejaan di England dan di Skotlandia juga berkembang secara terpisah. England mempertahankan sistem hirarki kebishopan sedangkan Skotlandia menganut sistem Presbyterian yang tidak menganut sistem kebishopan. Dengan diberlakukannya The Act of Union with Scotland tahun 1707, England, Wales dan Skotlandia berada di bawah satu parlemen, dan dapat tergabung secara politis. Namun demikian di bidang hukum dan kegerejaan, Skotlandia masih tetap mempertahankan sistem tersendiri yang terpisah dengan England dan Wales. Perkembangan selanjutnya menunjukkan Skotlandia akan mempunyai parlemen sendiri setelah disetujuinya devolusi Skotlandia melalui referendum pada bulan September 1997.

Irlandia Utara, adalah wilayah Kerajaan Inggris yang terletak di Pulau Irlandia bagian Utara. Dua pertiga dari penduduknya adalah keturunan para pendatang Protestan dari Inggris dan Skotlandia di abad ke-6. Pada umumnya mereka menginginkan tetap bergabung dalam United Kingdom. Namun, sepertiga dari penduduk Irlandia Utara beragama Katholik yang sekarang menjadi penduduk minoritas dan pada umumnya menolak penggabungan Irlandia Utara dalam United Kingdom dan ingin bergabung dengan Republik Irlandia. Berdasarkan The Act of Union with Ireland tahun 1800, seluruh wilayah pulau Irlandia disatukan di bawah Kerajaan Inggris. Pada tahun 1921 Irlandia Utara yang terdiri dari enam countries atau disebut juga Ulster, dinyatakan tetap di bawah kekuasaan UK. Konflik kepentingan ini tetap berkecamuk di Irlandia Utara hingga pada tanggal 8 Mei 2007 dengan dibentuknya Power Sharing Government.

British Overseas Territories (BOTs), UK mempunyai teritori luar yang masih tergantung dari Pemerintah UK (Dependent Uk’s Overseas Territories) yaitu negara Anguilla, Bermuda, British Indian Ocean Territory, British Virgin Islands, Cayman Islands, Falkland Islands, Gibraltar, Montserrat, Pitcairn Islands, Saint Helena and Ascension/Dependencies, South Georgia and the South Sandwich Islands, Turks and Caicos Islands.

Kepala negara BOTs adalah monarki Inggris dalam hal ini Ratu Elizabeth II yang menjabat dalam kapasitias sebagai Ratu Inggris (bukan sebagai Ratu di masing-masing wilayah territory). Ratu Inggris memiliki wewenang untuk menunjuk Kepala Pemerintah/ Commisioner di wilayah BOTs. Pemerintah Inggris memiliki wewenang dalam hubungan luar negeri dan masalah keamanan wilayah BOTs, selebihnya BOTs memiliki sistem hukum tersendiri yang terlepas dari Inggris.

2. Sistem Pemerintahan

Sistem Pemerintahan UK adalah sistem kabinet Parlementer. Partai yang mendapat kursi terbanyak di parlemen membentuk kabinet. Pemimpin partai yang memenangkan pemilu secara otomatis menjadi Perdana Menteri.

Kabinet , yang secara resmi bernama Her Majesty's Government terdiri dari para anggota Parlemen/MP (House of Commons) maupun dari Peers (House of Lords). Perdana Menteri Inggris menunjuk dan mengangkat para Secretary of State. Para Secretary of State membawahi beberapa anggota yang tidak duduk dalam kabinet, seperti Ministers of State, Junior Ministers atau Parliamentary Under-Secretaries of State.

Partai yang mendapatkan suara nomor dua terbanyak menjadi partai oposisi utama. Mereka kemudian menyusun sebuah tim yang disebut sebagai Kabinet Bayangan.

Parlemen. Kekuasaan politik UK berada di parlemen. Tugas Pemerintahan parlemen UK dilaksanakan melalui prosedur yang didasarkan pada tradisi dan kebiasaan yang sudah lama berlangsung. UK tidak mempunyai konstitusi tertulis. Parlemen UK (Westminster) adalah sebuah Legislative Assembly yang memegang kekuasaan tertinggi di UK, dan terdiri dari tiga elemen, yaitu Monarki, House of Commons dan House of Lords yang merupakan tiga lembaga yang terpisah satu sama lain tetapi merupakan suatu Supreme Legislative Authority.

Wakil-wakil rakyat dipilih dari calon-calon yang diajukan partai-partai politik melalui pemilu. House of Commons mempunyai 659 anggota yang terdiri dari para wakil rakyat yang dipilih melalui Pemilu. House of Commons memegang peranan terbesar dalam menentukan haluan politik negara. 659 anggotanya (dinamakan Member of Parliament - MP), dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu yang dilakukan lima tahun sekali. Anggota House of Lords adalah kalangan bangsawan yang diangkat bukan berdasarkan pemilihan namun berdasarkan keturunan (Hereditary Peers). Jumlah anggota House of Lords saat ini 1222 orang, namun yang aktif hanya 360 orang.

Parlemen dapat mengeluarkan Act of Parliament yang dapat mengubah konstitusi UK. Konstitusi UK tidak ditulis dalam bentuk suatu dokumen khusus, melainkan terdiri dari Undang-Undang yang ada dan telah dibuat sejak lama (Statute Law dan Common Law) serta peraturan dan kebiasaan lain yang sudah diterima masyarakat.

Partai Politik. Sistem kepartaian telah berlangsung sejak abad ke-18. Banyak partai politik di UK namun hanya ada 2 partai besar, yaitu: Partai Konservatif dan Partai Buruh yang selalu bergantian memegang Pemerintahan. Partai terbesar ketiga adalah Partai Liberal Demokrat (LDP). Baik Partai Buruh maupun Partai Konservatif mempunyai pendukung tradisional. Partai Konservatif mempunyai pendukung kuat di daerah pedesaan, sedangkan Partai Buruh mempunyai pendukung kuat di daerah perkotaan, perindustrian, pertambangan dan pemukiman kelas pekerja. Wilayah Wales dan wilayah Skotlandia juga merupakan daerah pendukung kuat Partai Buruh. Sejak Perang Dunia Kedua berakhir, Partai Konservatif telah berhasil memenangkan pemilu sebanyak delapan kali, terakhir pada pemilu tahun 1992. Sedangkan Partai Buruh telah memenangkan tujuh pemilu, termasuk pemilu terakhir pada tahun 2007.

3. Politik Luar Negeri Inggris

Inti dari Diplomasi Inggris ditekankan kepada tiga hal:

1. Hubungan bilateral yang paling penting bagi Inggris adalah dengan Pemerintah Amerika Serikat;
2. Inggris adalah anggota Uni Eropa yang committed;
3. peranannya sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan sebagai anggota commonwealth.

Kebijakan politik luar negeri Inggris dijalankan oleh Kementerian Luar Negeri yang disebut Foreign and Commonwealth Office dipusatkan ke kawasan Eropa khususnya Uni Eropa. Namun kebijakan kerjasama pembangunan internasional utamanya ditujukan kepada negara-negara miskin di kawasan Afrika dan Asia Selatan. Isu yang menjadi agenda prioritas Pemerintahan Inggris pada saat ini adalah perjuangan melawan pemanasan global.

Prinsip kebijakan politik luar negerinya adalah Ethical Foreign Policy. Garis besar kebijakan politik luar negeri UK di bawah Pemerintahan Buruh seperti dituangkan dalam Mission Statement menjabarkan empat sasaran polugri UK yaitu: Keamanan, Kemakmuran, Peningkatan Kualitas Hidup dan Penghargaan Timbal Balik (mutual respect).

Dua kebijakan penting Pemerintah UK berkaitan dengan penerapan Ethical Foreign Policy adalah : (1) penentuan kriteria yang lebih ketat untuk ekspor senjata dan (2) peninjauan terhadap berbagai instrumen kebijakan HAM internasional untuk digunakan sebagai wahana mempromosikan dan memajukan penghargaan terhadap HAM di seluruh dunia. Selain itu dalam upaya untuk mempromosikan HAM, Pemerintah UK akan bekerja sama dengan berbagai NGOs yang bergerak di bidang HAM.

Untuk mencapai keempat sasaran tersebut, maka strategi yang ditempuh adalah: menjadikan UK sebagai pelaku utama di panggung Eropa, memperkuat Commonwealth, memanfaatkan status sebagai anggota tetap DK – PBB dalam menggalang aksi-aksi internasional yang lebih efektif serta memerangi kemiskinan, mendukung diplomasi publik melalui British Council dan BBC World Service, dan memperkuat hubungan bilateral dengan seluruh kawasan di dunia.

4. Inggris – Uni Eropa

Bagi Inggris, hubungan dengan negara-negara Eropa, khususnya anggota UE merupakan prioritas karena Inggris menganggap stabilitas di kawasan Eropa akan menciptakan suatu kesejahteraan di kawasan Eropa.

Isu bergabungnya Inggris ke dalam Euro zone masih menjadi perdebatan di Inggris. Mengenai Konstitusi Eropa, Inggris memutuskan untuk menunda pelaksanaan referendum Konstitusi Eropa dalam waktu yang belum ditentukan. Hal ini disebabkan oleh keraguan masyarakat Inggris untuk bergabung dalam Konstitusi Eropa serta hasil referendum yang dilakukan oleh masyarakat Perancis dan Belanda yang menolak Konstitusi Eropa tersebut pada tahun 2004.


C. STATUS HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA – INGGRIS

1. HUBUNGAN POLITIK

RI-UK Partnership Forum (PF)

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Inggris dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan signifikan. Joint Statement yang disepakati Presiden RI dan PM Inggris Tony Blair dalam pertemuan di Jakarta, bulan Maret 2006 merupakan salah satu tonggak penting dalam peningkatan hubungan bilateral kedua negara. Dalam Joint Statement ini Kepala Pemerintahan kedua negara sepakat untuk memperkuat kerjasama bilateral melalui wadah RI-UK Partnership Forum (PF).

Pertemuan PF pertama telah diselenggarakan di London pada tanggal 30 Januari 2007, yang antara lain dihadiri oleh Menteri Luar Negeri RI, Menteri Perdagangan RI dan Menteri Pertahanan RI. Pada kunjungan Menlu RI ke London ini pula, tepatnya tanggal 31 Januari 2007 telah diresmikan RI-UK Islamic Advisory Group (IAG) yang juga merupakan salah satu butir Joint Statement Presiden RI dan PM Inggris.

Pasca pertemuan PF I ini, kerjasama bilateral antara kedua negara terus berkembang dan meningkat. Tidak hanya pada hubungan dan kerjasama tradisional di bidang politik, seperti dukungan terhadap keutuhan NKRI, kegiatan saling dukung di fora internasional, dan saling kunjung antara pejabat tinggi kedua negara, akan tetapi juga pada kerjasama konkrit, antara lain di bidang perdagangan, investasi, kerjasama pembangunan, kerjasama bidang lingkungan hidup, dan kerjasama di bidang dialog antar agama.

2. HUBUNGAN EKONOMI

Di bidang ekonomi, Inggris mengkategorikan Indonesia sebagai negara “Emerging High Growth Market” dalam renstra lima tahun United Kingdom Trade and Investment (2006-2010). Total perdagangan bilateral kedua negara pada tahun 2007 mencapai US$ 2,1 milyar (Ekspor Indonesia US$ 1,45 milyar dan impor senilai US$ 653 juta), atau meningkat 6.18% dari tahun 2006 senilai US$ 1,99. Dari total perdagangan 2007 ini, Indonesia memperoleh surplus sebesar US$ 800 juta. Sampai dengan November 2008, total perdagangan kedua negara mencapai US$ 2,41 milyar, di mana nilai ekspor Indonesia ke Inggris sebesar US$ 1,43 milyar dan nilai impor sebesar US$ 980 juta (Indonesia surplus US$ 454 juta). Ekspor utama Indonesia adalah furniture, palm oil, alas kaki, produk kulit, batu bara dan briquettes, garment, produk tekstil dan pakaian jadi. Impor utama Indonesia dari Inggris adalah kertas, turbo jets, kendaraan bermotor untuk transportasi barang (seperti truk), bahan kimia, cane or beet sugar dan produk elektronik. Permasalahan utama ekspor Indonesia ke Inggris adalah kemampuan untuk mempertahankan kontinuitas pengadaan barang dan mutu. Penyebabnya antara lain adalah masalah internal seperti dampak resesi ekonomi, rendahnya kandungan lokal dari sebagian besar produk ekspor sementara dilain pihak nilai rupiah terhadap dollar merosot, mengakibatkan produk Indonesia tidak dapat bersaing atau malahan terhenti sama sekali. Biaya pengapalan yang tinggi bila langsung di ekspor dari Indonesia mengakibatkan harga produk Indonesia kurang mampu bersaing.

Di bidang investasi, pada tahun 2007 Inggris merupakan investor kedua terbesar di Indonesia dengan total nilai realisasi investasi sebesar US$ 1,685 milyar dalam 63 proyek. Sedangkan pada tahun 2008, nilai investasi Inggris di Indonesia mencapai US$ 513,4 juta dalam 57 proyek yang tersebar di seluruh Indonesia. Meningkatnya minat Inggris untuk mengembangkan kerjasama ekonomi dengan Indonesia antara lain juga terlihat pada saat kunjungan Duke of York, Pangeran Andrew ke Indonesia tanggal 4-6 Maret 2008. Dalam pertemuannya dengan Presiden RI, Pangeran Andrew menawarkan kemungkinan kerjasama perusahaan minyak asal Inggris, Shell dengan perusahaan minyak nasional, PT. Pertamina di blok Natuna. Selain itu diungkapkan pula rencana investasi perusahaan International Power ke beberapa pembangkit listrik tenaga batubara di Propinsi Jawa Barat.

3. KERJASAMA PEMBANGUNAN

Di bidang kerjasama pembangunan, bantuan pembangunan Inggris untuk Indonesia disalurkan melalui Department for International Development (DFID) baik dalam skema bilateral maupun multilateral seperti melalui World Bank dan CGI. Bantuan ini difokuskan pada bidang: Desentralisasi dan Good Governance; pencapaian MDG’s dalam bidang kesehatan khususnya HIV/AIDS serta reformasi sistem kesehatan; memperkuat forest governance; dan bantuan untuk rekonstruksi di wilayah Aceh, Nias, Yogyakarta, dan Jawa Tengah. Total bantuan kerjasama pembangunan Inggris ke Indonesia pada periode 2007/2008 adalah sebesar £ 40 juta. Sedangkan untuk bantuan bencana alam di Indonesia, Inggris telah menyumbang sebesar £ 47 juta untuk tsunami recovery di Aceh dan £ 10 juta untuk bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi di Jawa Tengah.

4. KERJASAMA LINGKUNGAN HIDUP

Di antara kerjasama bilateral Indonesia-Inggris yang menonjol di bidang lingkungan hidup dalam beberapa waktu terakhir di antaranya adalah bantuan Inggris sebesar £ 5 juta untuk mengatasi pembalakan liar di Indonesia melalui penandatanganan Arrangement on Cooperation to Support Forest Governance and Multi stakeholders Forestry Programme pada tanggal 11 Oktober 2007. Inggris juga merupakan salah satu negara yang mendukung program “Heart of Borneo” untuk perlindungan hutan di Kalimantan.

Pemerintah Inggris juga berkomitmen untuk membantu Indonesia dalam skema Reduction Emission from Deforestation and Degradation (REDD) kepada negara pemilik hutan tropis.

Lebih lanjut, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Inggris telah memiliki MoU mengenai “Environmental Cooperation and the Response to Climate Change”, yang ditandatangani oleh kedua pihak pada saat pelaksanaan Conference of the Parties (CoP) ke-14 UNFCCC di Poznan, Polandia pada bulan Desember 2008.

5. KERJASAMA KEHUTANAN

Kerjasama di bidang Kehutanan antara Indonesia dan Inggris antara lain terwujud dalam bentuk penandatanganan MoU on "Cooperation to Improve Forest Law Enforcement and Governance to combat illegal logging and the International Trade in Illegally Logged Timber and Woods Products" pada tahun 2002. Sebagai salah satu hasil kerjasama ini, Pemerintah Indonesia telah berhasil menyusun/memberlakukan kepastian hukum melalui mekanisme sertifikasi legalitas sumber-sumber bahan baku (kayu/log) dalam proses produksi aneka barang olahan kayu tropis yang dipasarkan di luar negeri, termasuk Inggris. Lebih lanjut, program multistakeholders forestry telah berhasil memberikan insentif dalam pengembangan berbagai program kehutanan untuk mengurangi kemiskinan, konflik penggunaan lahan (land-use conflict) dan pengelolaan hutan. MoU ini telah berakhir pada bulan Desember 2006.

Untuk melanjutkan MoU tersebut, pada tanggal 11 Oktober 2007, Pemerintah Indonesia c.q. Departemen Kehutanan dan Pemerintah Inggris telah menandatangani perjanjian dukungan untuk program forest governance dan multistakeholder forestry (MFP). Tujuan program ini adalah untuk mengurangi dan akhirnya menghapus pembalakan liar serta perdagangan kayu ilegal melalui negosiasi dan implementasi kesepakatan tata kelola dan niaga kehutanan Uni Eropa dan perjanjian-perjanjian internasional lainnya.

6. HUBUNGAN SOSIAL DAN BUDAYA

RI-UK Islamic Advisory Group (IAG)

RI-UK Islamic Advisory Group (IAG), sebagai salah satu butir Joint Statement Presiden RI dan PM Inggris, diresmikan (tepatnya 31 Januari 2007) pada saat kunjungan Menlu RI ke London untuk menghadiri pertemuan PF Pertama tanggal 30 Januari 2007. Sampai saat ini telah terlaksana 2 kali pertemuan IAG (terakhir tanggal 13-15 Juni 2007 di London), yang menghasilkan rekomendasi awal antara lain berupa Imam and Religious Scholars Exchange Program, Twinning of Mainstream and religious schools, and Capacity Building for Interfaith Dialogue amongst Muslim Community.

Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan IAG II, Pemerintah Indonesia telah mengirimkan 6 orang (masing-masing 3 orang dari agama Islam dan agama Kristen) untuk menghadiri dialog antar agama (Interfaith Exchange Dialogue) di Inggris pada tanggal 28 Oktober – 3 November 2007. Sebagai balasannya, Pemerintah Inggris juga telah mengirimkan 6 orang untuk melakukan pertemuan dengan para tokoh pemuka agama Indonesia, mengunjungi pusat studi agama dan universitas-universitas terkemuka, serta berkunjung ke tempat-tempat ibadah yang menjadi landmark di Jakarta dan Yogyakarta pada tanggal 18-24 Februari 2008.

Terkait dengan Imam Exchange Program, Indonesia telah menjadi tuan rumah Imam Exchange 2008 bagi 6 orang Imam Inggris yang berkunjung pada tanggal 3-9 November 2008. Program tersebut telah diselenggarakan di Yogyakarta yang meliputi homestay selama 3 hari di beberapa institusi keagamaan/pesantren di Yogyakarta dan sekitarnya, serta pertemuan/dialog/diskusi dengan PP Muhammadiyah, PB Nahdatul Ulama, beberapa akademisi dan tokoh Islam.


KBRI London


Gedung Parlemen Inggris Raya

Peringatan 200 tahun hubungan kesejarahan RI-Inggris


ASEAN


Visit Indonesia

running3running4running5running6running7
running8running9running10
next pre
Hak Cipta 2009 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
Syarat dan Ketentuan