Kontak Kami   |   FAQ   |   Link   |   Site Map
   |   Pencarian 

Selamat datang di website KBRI     |       Kunjungi Website Portal Deplu     |       

Profil Negara dan Kerjasama

Pakistan

PROFIL NEGARA PAKISTAN
 
Nama Negara : Republik Islam Pakistan
Ibukota : Islamabad
Merdeka tahun : 14 Agustus 1947
Hari Nasional : 14 Agustus (Independence Day) 23 Maret (Pakistan Day)
Lagu Kebangsaan : Pak Ser Zamen Shadbad
Bendera : Putih (depan) dan Hijau (bagian belakang dan ditengahnya ada bulan sabit putih)
Bapak Bangsa : Quaid-I-Azam Muhammad Ali Jinnah (1876-1948)
Budayawan
Bangsa : Allama Muhammad Iqbal (1877-1938)
Kepala Negara : Presiden Asif Ali Zardari
Kepala
Pemerintahan : PM Syed Yousuf Raza Gilani
Ketua Parlemen : Dr. Fehmida Mirza
Menteri Luar
Negeri : Makhdoom Shah Mahmood Qureshi
Bahasa Nasional : Urdu (Inggris digunakan pada kantor-kantor pemerintah)
Agama : 97% Islam (Sunni 77%, Shiah 20%) 3% campuran Katolik, Hindu, Budha, dll.
Jumlah Penduduk : 163 juta, dengan pertumbuhan penduduk rata-rata 2,3 % per tahun
Etnis Suku : Mayoritas Punjabi (provinsi Punjab);
Sindhi (Sindh); Pashtun (NWFP); dan Balochi (Balochistan)
Mata Uang : Rupees, US$1 = Rs.82,- (Sept.2009)
Pendapatan
Per Kapita : US$ 1024.- (Tahun Fiskal 2008)
Perekonomian : a. Sumber daya alam:


    Cadangan gas alam relatif besar, minyak bumi dalam jumlah terbatas, batubara
    berkualitas rendah, besi, tembaga, garam dan batu gamping


b. Ekspor utama


    Tekstil (garmen, bed linen, pakaian dan benang), beras, kulit, produk olahraga,
    bahan kimia, produk menufaktur, karpet dan permadani


c. Impor utama


    Minyak bumi, produk minyak bumi, permesinan, plastik, peralatan transportasi,
    minyak nabati, produk kertas, besi, baja dan teh.


d. GDP


    US$ 162,58 milyar (2009)


e. Laju inflasi


    17,2 % (April 2009)*


f. Pertumbuhan GDP


    2 % (2009)

 

 

LETAK GEOGRAFIS

 

Luas Wilayah : 803.940 Km2 terdiri dari empat provinsi, yaitu:
Balochistan 347.190 km2, Punjab 205,344 km2, Sindh 140,914 km2, North West Frontier Province (NWFP) 74,521 km; serta Federally Administrated Tribal Area (FATA) 27,220 km2 dan ibukota federal Islamabad 906 km2
total wilayah darat: 778,720 km2
total wilayah laut: 25,220 km2
Letak wilayah : Terletak di wilayah Asia Selatan dengan perbatasan:
- Utara: Cina (Propinsi Xinjiang);
- Barat: Afghanistan dan Iran;
- Timur: India;
- Selatan: Laut Arab, dengan garis pantai sepanjang 1.046 Km
Koordinat
Geografis : 230.30’ - 360.45’ LU
610 - 750.30’ BT
Kota-kota besar : Lahore, Karachi, Faisalabad, Quetta, Peshawar, Rawalpindi, dan Multan
Iklim : Sub-tropis, max (Jacobabad 500C) di Sindh, dan minimum (Ziarat -70C) di Balochistan

 

 

SEJARAH SINGKAT

 

Sejarah Pakistan diketahui berawal pada awal abad ke-17, ketika kelompok dagang British East Indian Company, Inggris mulai membangun kekuasaan di anak benua India yang saat itu berada di bawah kekuasaan Mongol.

 

Pada pertengahan abad ke-18, Inggris mulai melibatkan diri di bidang politik dengan melakukan penaklukan sistematis terhadap wilayah-wilayah sub-kontinen. Inggris memperluas pengaruhnya ketika Mongol melemah dan kaum Sikh mulai mengembangkan kekuatannya. Inggris mengalahkan kaum Sikh berturut-turut pada perang tahun 1845 dan 1849 dan berhasil menguasai wilayah Punjab dan North-West Frontier, yang kemudian dimantapkan dengan pembentukan perwakilan politik di Lahore.

 

Setelah Perang Kemerdekaan (juga dikenal sebagai revolusi/ pemberontakan Sepoy), dengan mengatas-namakan Ratu Victoria, Inggris memperluas kekuasaannya ke seluruh wilayah anak benua India. Pada tahun 1893 Inggris menciptakan Durand Laine yang memisahkan India dan Afghanistan serta memotong langsung wilayah suku Pathan.  Hunza dan perbatasan Cina  adalah daerah terakhir yang dicaplok Inggris pada tahun 1891.

 

Pada tahun 1857 Sir Syed Ahmed Khan (1817-1898) mendirikan gerakan Aligarh, dengan tujuan utamanya mempersatukan kaum muslim. Namun gerakan tersebut pada akhirnya bubar, dan Inggris kemudian berhasil  memperlemah dan menekan kaum muslim.

 

Tahun 1930 penyair dan filsuf besar Islam Dr. Muhammad Iqbal mengusulkan untuk membentuk negara terpisah di sub-kontinen yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Usul tersebut didukung oleh Muhammad Ali Jinnah (seorang pengacara berpendidikan Inggris) dan selanjutnya pada tahun 1947 Inggris akhirnya menyetujui pemisahan diri tersebut.

 

Setelah melalui proses perjuangan sulit, diputuskan bahwa negara berdasarkan Islam yang kemudian bernama Republik Islam Pakistan memperoleh wilayah bagian luar/ujung timur dan barat dimana mayoritas penduduknya beragama Islam, sedangkan wilayah bagian tengah menjadi negara India. Wilayah yang menjadi pangkal sengketa adalah Punjab karena masyarakatnya beragama Hindu, Islam dan Sikh. Pada saat kemerdekaan, diperkirakan 6 juta pengungsi Muslim dari Punjab menyeberang ke wilayah Pakistan, dan sekitar 4,5 juta pengungsi kaum Sikh dan Hindu berpindah ke wilayah India.

 

Kesulitan lain adalah di wilayah Jammu dan Kashmir, dimana Raja Kashmir yang beragama Hindu memilih untuk bergabung dengan India (dibawah tekanan Nehru), walaupun penduduknya sebagain besar beragama Islam. Hal tersebut  menyebabkan wilayah Kashmir terbagi dua pada tahun 1948. Sampai saat ini baik India maupun Pakistan masih saling mengklaim Kashmir sebagai bagian wilayahnya dan menjadi  ganjalan utama dalam hubungan bilateral kedua negara.

 

 

SISTEM PEMERINTAHAN

 

Secara konstitusi, sistem pemerintahan Pakistan menganut sistem parlementer. Namun sejak Jenderal Pervez Musharraf mengambilalih jabatan Presiden melalui suatu kudeta tak berdarah pada bulan Oktober 1999, sistem tersebut pada kenyataannya mengarah pada sistem presidensil, dimana kekuasaan Presiden secara “de-facto” lebih besar daripada Perdana Menteri.

 

Pemerintahan selama 9 tahun Presiden meskipun pada awalnya mendapat kecaman dari dunia internasional khususnya negara-negara Barat, namun kemudian berangsur berkurang dan keanggotaan Pakistan dalam organisasi Persemakmuran (commonwealth) pada akhir tahun 2004 dipulihkan kembali.

 

Kepala Pemerintahan/Negara di Pakistan

1947-1948   : Quaid Azam Mohammad Ali Jinnah (Gubernur Jenderal)
1947-1951   : Liaquat Ali Khan (Perdana Menteri), terbunuh
1951-1955   : Malik Ghulam Mohammad (Gubernur Jenderal)
1955-1958   : Mayjen Iskander Mirza (Gubernur Jenderal dan Presiden)

 

Catatan:

Pakistan masih menggunakan sebutan Gubernur Jenderal untuk Kepala Negara sampai tahun 1956 sesuai dengan British Indian Act 1935. Setelah memiliki Konstitusi sendiri tahun 1956, Pakistan menggunakan sebutan Presiden sebagai Kepala Negara.

 

1958-1969    : Jenderal Mohammad Ayub Khan (Presiden dan Penguasa Darurat Perang)
1969-1971    : Jenderal Mohammad Yahya Khan (Presiden)
1971-1977    : Zulfikar Ali Bhutto (Presiden dan PM)
1977-1988    : Jenderal Muhammad Zia-ul-Haq (Presiden dan Penguasa Darurat Perang)
1988-1990    : Benazir Bhutto (Perdana Menteri)
1990-1993    : Nawaz Sharif (Perdana Menteri)
1993-1996    : Benazir Bhutto (Perdana Menteri), dijatuhkan oleh Presiden Farooq Ahmed Khan Leghari
                     dengan tuduhan korupsi dan inkompeten.
1997-1999    : Nawaz Sharif  (Perdana Menteri), dijatuhkan oleh Jenderal Pervez Musharraf yang
                     langsung mengambilalih pemerintahan dengan jabatan Chief Executive.
1999-2008    :  Jenderal Pervez Musharraf (Presiden) mengundurkan diri.
Maret 2008 - Skrg   : Yousaf Raza Gilani (Perdana Menteri)
Sept 2008 - Skrg    : Asif Ali Zardari (terpilih sebagai Presiden untuk jabatan 5 tahun).

 

KETATANEGARAAN PAKISTAN

  1. Konstitusi

    Konstitusi Pakistan adalah UUD 10 April 1973, yang dibekukan pada tanggal 5 Juli 1977 dan  diberlakukan lagi dengan amendemen pada tanggal 30 Desember 1985. UUD tersebut kemudian dibekukan lagi oleh Jenderal Musharraf pada saat kudeta tanggal 15 Oktober 1999 dan kemudian diberlakukan lagi pada tanggal 31 Desember 2002.

  2. Sistem Hukum

    Sistem hukum yang diterapkan di Pakistan berdasarkan pada sistem hukum Inggris yang disesuaikan dengan status Pakistan sebagai negara Islam. Hukum Inggris bisa diinduksi ke dalam sistem hukum Pakistan sejauh tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Selain itu sistem hukum Pakistan juga didasarkan pada sistem hukum Islam dan menerima keputusan ICJ dengan pertimbangan.

  3. Lembaga Eksekutif

    Menyusul kudeta militer tak berdarah pada tanggal 12 Oktober 1999, Jenderal Pervez Musharraf membekukan Konstitusi Pakistan dan memproklamirkan dirinya dengan sebutan "Chief Executive". Pada tanggal 12 Mei 2000 Mahkamah Agung mensahkan kudeta tak berdarah tersebut dan memberikan kepada Jenderal Musharraf wewenang Eksekutif dan Legislatif selama tiga tahun mulai dari tanggal kudeta.


    Pada tanggal 20 Juni 2001 Musharraf memproklamirkan diri sebagai Presiden dan mengambil sumpah menggantikan Mohammad Rafiq Tarar. Dalam referendum yang diadakan tanggal 30 April 2002 jabatan kepresidenan Musharraf diperpanjang hingga 5 tahun lebih. Tanggal 1 Januari 2004, Musharraf kembali memenangkan "vote of confidence" di Senat, DPR dan 4 DPRD propinsi.


    Pada tgl 18 Agustus 2008, Presiden Pervez Musharraf memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Keputusan Musharraf untuk mengundurkan diri tsb dilakukan di tengah-tengah rencana pemerintah koalisi yang akan menurunkan Musharraf melalui impeachment  di parlemen.

    Dalam sistem pemerintahan Pakistan (parlementer), Presiden dan Perdana Menteri dipilih oleh Parlemen untuk masa jabatan selama 5 tahun.


    Susunan Lembaga eksekutif adalah sbb:

    Kepala Negara          :  Presiden Asif Zaradari sejak 9 September 2008
    Kepala Pemerintahan :  PM. Syed Yousuf Raza Gilani sejak 24 Maret 2008
    Kabinet PM              :  Diangkat dan dilantik oleh Presiden dengan persetujuan Perdana Menteri.

  4. Lembaga Legislatif

    Lembaga Legislatif Pakistan berbentuk parlemen bikameral yang terdiri dari:

    1. Senat (majelis tinggi)  sebanyak 100 kursi yang dipilih secara tidak langsung oleh majelis propinsi untuk masa jabatan 4 tahun. Setiap propinsi diberi jatah 22 kursi, sedangkan FATA dan ibukota Islamabad diberi alokasi masing-masing 8 dan 4 kursi.
    2. Majelis Nasional (majelis rendah) sebanyak 342 kursi, termasuk 60 kursi perempuan dan 10 kursi kaum minoritas dipilih secara langsung oleh rakyat atas dasar pemilu multi partai. Ketua Majelis Nasional (Speaker) saat ini dipegang oleh Dr. Fehmida Mirza (PPPP), sedangkan Ketua Senat adalah Farooq H. Naik (PPP).
    3. Majelis Propinsi (DPRD) sebanyak 728 kursi dipilih secara langsung oleh rakyat atas dasar pemilihan multi partai.

     

    Pemilu Senat terakhir diadakan pada Maret 2009 untuk memilih separuh anggota senat (50 anggota). Sementara itu Pemilu Parlemen (DPR) terakhir diadakan tanggal 18 Pebruari 2008.

  5. Lembaga Yudikatif

    Mahkamah Agung (Supreme Court) yang terdiri dari para hakim agung yang diangkat dan ditunjuk oleh Presiden. Sejak bulan Maret 2008, Ketua MA dipegang kembali oleh Ch. Iftikhar Mohammad Chaudhry setelah sebelumnya diberhentikan oleh Presiden Pervez Musharraf menyusul pemberlakukan Hukum Darurat tgl 3 Nopember 2007. Saat ini hakim agung pada MA berjumlah 17 orang.

  6. Partai Politik

    Pakistan menerapkan sistem multi partai dan koalisi antar partai bebas dilakukan kapan saja. Dalam pemilu setingkat DPR dan DPRD pada bulan 18 Pebruari 2008, lima partai besar yang berhasil memenangkan pemilu adalah:

    - Pakistan People’s Party (Bilawal Zardari Bhutto bersama Asif Ali Zardari);
    - Pakistan Muslim League-N (Nawaz Sharif);
    - Pakistan Muslim League-Q (Chaudhry Shujaat Hussain);
    - Muttahida Qaumi Movement (Altaf Hussain);
    - Awami National Party (Asfandyar Wali).

  7. Interest Group

    Militer masih merupakan pressure groups yang masih dianggap kuat di Pakistan, baik di bidang politik maupuh sosial. Selanjutnya kelompok berpengaruh lainnya adalah ulama, baik dari kalangan Sunni maupun Shiah; tuan tanah; industrialis dan para pedagang/pengusaha.



    Gedung KBRI Islamabad

    static1


    Beasiswa Indonesia


    static3


    static4


    static5

    running1running2running4running8running9
    running10
    next pre
    Hak Cipta 2009 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
    Syarat dan Ketentuan