Kontak Kami   |   FAQ   |   Link   |   Site Map
   |   Pencarian 

Kunjungi Website Portal Deplu     |       Selamat Datang Di Website KBRI Bern     |       

Profil Negara dan Kerjasama

Swiss

PROFIL NEGARA KONFEDERASI SWISS
 
Nama Negara:
Konfederasi Swiss / Swiss (singkat)
Swiss Confederation / Switzerland (singkat) – bahasa Inggris
Schweizerische Eidgenossenschaft / Schweiz (singkat) – bahasa Jerman  Suisse Confederation / Suisse (singkat) – bahasa Perancis
Confederazione Svizzera / Svizzera (singkat) - bahasa Itali
Bentuk Negara: Republik Konfederasi
 
Kepala Pemerintahan / Negara
Dipimpin oleh seorang Presiden untuk masa jabatan selama 1 tahun. Jabatan Presiden adalah jabatan yang digilir di antara para Menteri Kabinet yang berjumlah 7 orang. Tahun 2009 jabatan Presiden dipegang oleh Mr. Hans-Rudolf Merz yang juga merupakan Menteri Keuangan dan Wakil Presiden dijabat oleh Menteri Ekonomi, Mrs. Doris Leuthard.
 
Luas Wilayah
Total luas wilayah negara adalah 41.285 km persegi. Dari luas wilayah negara tersebut, sekitar 26,635 km persegi (64,5%) merupakan wilayah produktif dengan perincian sebagai berikut: 9,444 km persegi (22,87%) adalah lahan pertanian,  713 km persegi (1,7%) merupakan areal kebun anggur dan kebun buah-¬buahan lainnya, 5.644 km persegi (13,6%) adalah daerah padang rumput, dan sekitar 10.834 km persegi (26,24%) merupakan daerah hutan.
 
Jumlah Penduduk
Jumlah penduduk menurut data statistik tahun 2007 adalah 7.593.500 orang, dimana 20% dari penduduk adalah warga negara asing.
 
Bahasa
Swiss merupakan suatu negara multi-ras yang tidak memiliki satu bahasa nasional, tetapi 4 (empat) bahasa resmi yaitu Jerman, Perancis, ltalia dan Rhaeto-Roman (Romanish).
 
Agama
Prosentase penganut agama di Swiss (data tahun 2000) adalah: Roman Catholic 41,8%, Protestant 35,3%, Muslim 311.000, Yahudi 17.900 dan agama-agama lainnya 15.4%.
 
Pemerintahan
Sistem pemerintahan terdiri dan tiga tingkatan yaitu: Federal, Kanton (terdapat 26 kanton di Swiss yaitu Aargau, Appenzell Ausser-Rhoden, Appenzell Inner-Rhoden, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Fribourg, Geneve, Glarus, Graubunden, Jura, Luzern, Neuchatel, Nidwalden, Obwalden, Sankt Gallen, Schaffhausen, Schwyz, Solothurn, Thurgau, Ticino, Uri, Valais, Vaud, Zug dan Zurich), dan Communes/Gemeinde (terdapat 2942 communes/gemeinde di Swiss).
Kedudukan kanton (semacam negara bagian) sangat kuat dalam struktur negara Konfederasi Switzerland. Kanton merupakan komunitas politik yang memiliki otonomi yang sangat luas. Setiap kanton terdiri dari beberapa Komune.
Tugas dan fungsi Pemerintah Federal secara tegas ditentukan dalam Konstitusi Federal seperti kebijakan luar negeri, pertahanan, dan keamanan, kebijakan moneter, bea cukai, pos, telegrap dan telekomunikasi serta menetapkan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang menyangkut kepentingan umum seluruh warga negara Swiss.
Kanton sendiri memiliki pemerintahan, konstitusi, parlemen dan pengadilan sendiri, dan secara bebas mengatur pemerintahan masing-masing. Pemerintah Federal sama sekali tidak mencampuri urusan-urusan yang secara tegas ditentukan dalam Konstitusi Federal. Meskipun politik luar negeri merupakan wewenang pusat, namun dalam beberapa hal, masing-masing Kanton juga diberi wewenang untuk melakukan hubungan luar negeri seperti mengadakan perjanjian dengan negara lain,  sepanjang hal tersebut diketahui oleh Pemerintah Pusat dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Federal.
 
Parlemen (Majelis Federal) terdiri dari 2 kamar yaitu:
  • Dewan Nasional (200 anggota wakil rakyat dipilih setiap 4 tahun  berdasarkan sistem proportional representation) dan
  • Dewan Negara (46 anggota yang mewakili 26 Kanton)
 
Dewan Federal (Kabinet)
Pemerintah/Kabinet terdiri dari 7 Menteri, yang merupakan badan eksekutif pada tingkat nasional dan masing-masing mempunyai kedudukan yang sama.
 
Para menteri masing-masing memimpin sebuah Departemen dan secara bergiliran dipilih menjabat sebagai Presiden untuk jangka waktu satu tahun. Susunan Menteri adalah:  Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Ekonomi,  Menteri Transportasi, Komunikasi dan Energi, Menteri Kehakiman dan Kepolisian, Menteri Pertahanan, Perlindungan Sipil dan Olah Raga.
  
  
Pengadilan Federal (Mahkamah Federal)
Kekuasaan Yudikatif berada di tangan Mahkamah Federal yang merupakan pengadilan tingkat tertinggi dan menangani peradilan sesuai dengan kewenangan yang ditentukan dalam konstitusi yang sebagian besar berkaitan dengan masalah perdata dan komersial. Mahkamah Federal berkedudukan di Lausanne, dan terdiri dari 30 orang hakim dan 30 hakim pengganti.
 
Partai Politik
Tahun 1959-2003, Pemerintah Federal Swiss dikuasai oleh empat Partai Politik besar dari keseluruhan 16 partai politik yang ada yaitu: Partai Sosialis, Partai Radikal, Partai Kristen Demokrat dan Partai Rakyat.

Keempat Partai besar tersebut mengadakan kesepakatan untuk membagi kursi dalam Pemerintah Federal yang terdiri dari 7 (tujuh) orang Menteri yaitu masing-masing 2 Menteri dari Partai Radikal, Partai Sosial dan Partai Kristen Demokrat dan 1 Menteri dari Partai Rakyat.

Tahun 2003 terjadi perubahan komposisi dalam Kabinet dimana Partai Rakyat Swiss memenangkan pemilu dengan suara terbanyak (26,6%). Dengan demikian “Magic Formula” yang telah berlaku selama 44 tahun berubah dengan komposisi sekarang, dimana Partai Rakyat memilki 2 kursi. Meskipun demikian, komposisi dalam Kabinet sekarang tetap merefleksikan kekuatan yang seimbang diantara partai-partai, dimana sistem 2-2-2-1 tetap berlaku, dengan Partai Rakyat memiliki wakil 2 orang di Kabinet, sementara Partai Kristen Demokrat diwakili oleh 1 orang.
 
Referendum
Referendum adalah semacam hak veto rakyat terhadap keputusan-keputusan tertentu Parlemen dan bersifat reaktif. Walaupun Parlemen merupakan lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan membuat undang-undang, namum masyarakat Swiss mempunyai hak untuk melakukan intervensi kepada Parlemen, baik dalam hal pembuatan undang-undang, perubahan konstitusi maupun keikutsertaan negara untuk menjadi anggota suatu organisasi internasional.
Terdapat dua jenis referendum, yaitu Obligatory Referendum, yang dilaksanakan untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi melalui pemungutan suara, dan Optional Referendum yang dilaksanakan untuk memberi kesempatan kepada publik untuk melakukan perubahan terhadap setiap perundang-undangan Federal, dengan cara mengumpulkan minimal 50.000 tanda tangan warga pemohon dalam 100 hari sejak diumumkannya suatu Undang-Undang.
 
Garis besar politik luar negeri
Kegiatan politik luar negeri Swiss didasarkan pada lima tujuan kebijakan luar negeri yaitu:
  • Mempromosikan perdamaian.
  • Penghormatan terhadap hak asasi manusia dan mendorong demokrasi.
  • Menjaga dan memperjuangkan kepentingan ekonomi Swiss di luar negeri.
  • Menghapus kemiskinan di dunia.
  • Menjaga kelestarian lingkungan.
Berdasarkan tujuan politik luar negeri tersebut, Swiss senantiasa ingin menjadi penengah dengan menyediakan jasa baik untuk memecahkan persoalan atau konflik yang terjadi di antara negara-negara di dunia.
 
Kegiatan lain yang dilakukan oleh Swiss dalam rangka mencapai tujuan politik luar negerinya adalah bantuan pembangunan dan bantuan kemanusiaan. Bantuan pembangunan umumnya difokuskan untuk negara-negara miskin dan dalam melaksanakan kegiatan ini Swiss senantiasa menggunakan prinsip agar negara tersebut dapat „menolong dirinya sendiri“. Sementara itu, bantuan kemanusiaan Swiss, yang secara keseluruhan jumlahnya cukup besar, disalurkan khususnya setelah terjadinya bencana alam. Bantuan darurat jangka pendek biasanya akan diteruskan dengan proyek-proyek pembangunan infrastruktur jangka menengah atau jangka panjang yang dilaksanakan oleh the Swiss Agency for Development and Cooperation/SDC (SDC merupakan bagian dari Kemlu Swiss).
 
Politik luar negeri Swiss didasarkan pada prinsip netralitas. Dalam kaitan ini, Swiss tidak menjadi anggota pakta pertahanan atau pakta militer, kecuali Swiss mendapatkan serangan militer dari negara lain. Kekuatan militer yang dimiliki oleh Swiss adalah untuk pertahanan diri sendiri dan keamanan internal. Netralitas Swiss tidak berarti Swiss tidak ikut berpartisipasi Swiss di berbagai kegiatan organisasi internasional. Sebaliknya, Swiss telah cukup lama berpartisipasi aktif dalam berbagai organisasi internasional seperti UNESCO, WHO, FAO, ILO, UNICEF, anggota NATO’s Partnership for Peace, Organization for Security and Cooperation in Europe dan anggota PBB sejak tahun 2002.

Hubungan dengan Uni Eropa
Swiss bukan Negara anggota Uni Eropa (UE). Meskipun demikian, UE adalah mitra utama dan penting Swiss baik di bidang politik, budaya, dan ekonomi. UE dan Swiss memiliki nilai-nilai fundamental yang sama seperti demokrasi, penghormatan terhadap HAM dan rule of law. Sementara itu, bagi UE, Swiss dengan posisi sentralnya dan statusnya sebagai pusat ekonomi dan keuangan, serta keterlibatannya dalam masalah-masalah internasional, menjadikan Swiss sebagai mitra penting UE. Sebagai sebuah komunitas dengan 25 negara anggota, dan akan terus bertambah jumlah anggotanya, UE memainkan peran dan memberikan kontribusi yang besar bagi stabilitas, keamanan dan kesejahteraan di wilayah Eropa. Di percaturan politik internasional, UE juga merupakan pemain utama. Kebijakan politik luar negeri UE sejalan dengan kebijakan politik luar negeri Swiss yang memberikan prioritas pada stabilitas, keamanan, dan perdamaian global. Terkait dengan hal-hal tersebut, Swiss sangat berkepentingan dengan posisi dan status UE yang kuat dan solid. UE juga merupakan mitra dagang utama Swiss dimana 3/5 eksport Swiss adalah ke UE sementara 4/5 import Swiss berasal dari negara-negara EU.
Swiss mengatur kerjasama bilateralnya dengan UE melalui serangkaian perjanjian bilateral. Tahun 1972 Swiss telah menandatangani perjanjian Free Trade Agreement dengan UE, untuk produk industri. Sementara itu, tujuh perjanjian lain ditandatangani tahun 1999 dan mulai berlaku 1 Juni 2002. Perjanjian-perjanjian tersebut adalah di bidang perpindahan pendudukan, transportasi darat, tarnsportasi udara, pertanian, riset, dan hambatan teknis di bidang perdagangan dan pengadaan barang dan jasa masyarakat.
Perjanjian bilateral lainnya (seri ke-2) ditandatangani oleh Swiss dan UE tahun 2004. Penandatanganan perjanjian dimaksud adalah untuk maksud standarisasi dan harmonisasi sistem diberbagai bidang kehidupan, guna menghindari hambatan-hambatan teknis.
 
Saat ini, kebijakan Swiss terhadap UE adalah menjaga dan mengimplementasikan perjanjian-perjanjian tersebut secara efisien. Hubungan yang lebih mendalam dan jauh dengan UE akan diatur dengan perjanjian-perjanjian tambahan. Untuk saat ini, isu menjadi anggota UE bukan merupakan agenda jangka pendek Pemerintah dan rakyat Swiss.
UE dengan 490 juta konsumen merupakan mitra dagang terpenting Swiss. Perdagangan antara Swiss dengan UE rata-rata mencapai CHF 300 milyar atau setara dengan US$ 298 milyar per tahun. Swiss merupakan mitra dagang UE ketiga terbesar dalam bidang pertanian. Sekitar 70% ekspor produk pertanian Swiss adalah ke pasar UE dengan nilai sebesar 2,7 milyar Euro, sementara impor Swiss dari UE untuk produk pertanian pada tahun 2007 mencapai 4,7 milyar Euro.

Hubungan dengan negara-negara di luar UE
Meskipun hubungan dengan UE dan negara-negara anggotanya merupakan prioritas, Swiss tidak mengesampingkan hubungannya dengan negara-negara besar lainnya seperti Amerika Serikat, Rusia, dan China. Beberapa negara lain seperti Turki, India, Pakistan, Aljeria, dan negara-negara di Eropa Timur seperti Armenia, Azerbaijan, Serbia, Montenegro, juga menjadi perhatian Pemerintah Swiss. Swiss tetap menjaga hubungan dan kerjasama yang baik dengan negara-negara tersebut di semua bidang, utamanya bidang kerjasama politik dan pemajuan HAM.
Perhatian khusus diberikan oleh Swiss pada wilayah dan negara yang sedang mengalami konflik atau bermasalah seperti Timur Tengah (Palestina-Israel), Kosovo, Nepal, Sri Lanka, Iran, dan Iraq, serta perhatian khusus terhadap benua Afrika.

Kerjasama Multilateral
Dalam konteks kerjasama multilateral, Swiss mempunyai prinsip yang sejalan dengan deklarasi PBB. PBB merupakan forum penting bagi Swiss dalam rangka merealisasikan tujuan politik luar negerinya. 
 
Mengenai restrukturisasi PBB, Swiss menekankan tentang perlu dilakukannya pengaturan kembali mekanisme penanganan masalah-masalah perlidungan hak asasi manusia. Swiss mendukung dibentuknya Human Rights Council sebagai pengganti Human Rights Commission.
Swiss mendukung restrukturisasi Dewan Keamanan PBB yang tidak hanya meliputi perluasan keanggotaan tetapi juga dalam konteks mekanisme kerja Dewan Keamanan PBB. Reformasi Dewan Keamanan hendaknya diarahkan untuk  mendukung peran dan fungsi PBB sebagai satu-satunya organisasi internasional yang bersifat universal, netral serta bertanggung jawab dalam rangka menciptakan perdamaian dunia. Namun Swiss dalam kaitan ini tidak mendukung adanya penambahan jumlah negara yang memiliki hak Veto.
Salah satu kebijakan luar negeri Swiss yang penting lainnya adalah upaya penghapusan kemiskinan di dunia. Swiss sepenuhnya mendukung pencanangan program the Milenium Development Goals (MDGs) 2015, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pertemuan the Millenium Summit tahun 2000. Dalam kaitan ini, secara konsisten Swiss berusaha memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai negara maju, dalam rangka mendukung pencapaian  target MDG.

Kebijakan dan situasi HANKAM
Secara umum, Swiss tidak berada dibawah ancaman militer negara manapun dalam pengertian ancaman militer secara konvensional. Bagi Swiss ancaman atau bahaya yang perlu diantisipasi adalah:
  1. konflik bersenjata internasional yang merembet ke pelanggaran batas wilayah;
  2. proliferasi senjata pemusnah masal dan senjata/misil balistik jarak menengah antar negara maupun aktor non negara lainnya;
  3. terorisme internasional dan aksi kekerasan oleh kelompok ekstrem;
  4. pengerusakan atau pelumpuhan fasilitas komunikasi, misalnya dengan menyebarkan virus, dll.
Tugas utama tentara Swiss, yang terdiri dari unsur kekuatan darat dan udara (Land Forces dan Air Force) adalah menjaga/mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan negara. Saat ini, tugas klasik tersebut telah berkembang, yaitu dengan ikut partisipasi dalam mendorong perdamaian internasional termasuk dalam konteks bantuan kemanusiaan setelah terjadinya bencana alam. Tentara Swiss juga ikut dalam operasi misi perdamaian PBB yang yang aktifitasnya tidak meliputi kontak senjata atau peperangan.
Di Swiss, terdapat wajib militer bagi setiap laki-laki sehat. Bagi mereka yang tidak mengikuti kewajiban ini dapat menggantinya dengan bekerja di bidang-bidang social, misalnya rumah sakit, panti jompo, dst, yang waktunya 1,5 kali lebih lama dari periode mengikuti wajib militer. Wanita tidak diwajibkan untuk mengikuti wajib militer, tetapi apabila berminat dapat juga ikut berpartisipasi.
 
Sejak akhir perang dunia ke-2, Pemerintah Swiss terus mengurangi jumlah tentara. Jumlah tentara saat reformasi militer tahun 1995 adalah 400.000 orang. Saat ini jumlah tentara aktif adalah 120.000 orang ditambah 80.000 orang cadangan. Setiap tahun, jumlah rekrutmen adalah 20.000 orang. Anggaran militer Swiss kurang dari 1% dari GDP per tahun.
 
Swiss juga terus mengurangi jumlah pangkalan militernya. Pemikiran modern Swiss mengenai sistem pertahanan adalah kemampuan unit yang mudah bergerak, dinamis, dan fleksibel.  Beberapa pesawat tempur F-5E telah dijual kembali ke Amerika Serikat, dan tank tempur jenis Leopard juga telah dipindahkan ke penyimpanan. Untuk pangkalan udara, konsep yang dikembangkan adalah pertahanan diri sendiri yang efektif dan dinamis. Untuk menjamin hal itu dan menunjang konsep dimaksud, Swiss berencana untuk menambah pesawat tempur yang lebih canggih dari jenis 33 F/A-18 Hornet yang dimilikinya sekarang.
 
Isu intelejen ditangani oleh Direktorat Intelejen Strategis. Badan ini adalah satu-satunya unit yang melakukan analisa mengenai ancaman,  bahaya, dan resiko, utamanya melalui stasiun pemancar dengan  memanfaatkan teknologi satelit. Komunikasi sipil dan militer dimonitor  oleh Onyx yang berada di tiga wilayah di kanton Bern dan Valais.

 


Gedung KBRI

static1


static3


static4


static5

running1running2running3running8running9
running10
next pre
Hak Cipta 2009 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
Syarat dan Ketentuan