Contact Us   |   FAQ   |   Link   |   Site Map
   |   Search 

Visited Portal Deplu     |       Welcome to Embassy of the Republic of Indonesia     |       

Pelayanan Kekonsuleran

Pelayanan

PELAYANAN PUBLIK

I. PERLINDUNGAN WNI BHI
Bantuan Perlindungan diberikan kepada WNI dan BHI yang berlokasi di wilayah Republik Serbia yang mempunyai masalah hukum dengan pemerintah setempat atau Organisasi Internasional di wilayah Republik Serbia.

A. Dasar Hukum untuk Perlindungan WNI dan BHI oleh Perwakilan RI

  1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Optionalnya mengenai hal memperoleh kewarganegaraan
  2. UU Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006
  3. UU Adminduk No. 23 Tahun 2007
  4. UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
  5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
  6. Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI;
  7. Undang-Undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara
  8. Keputusan Presiden Nomor 108 tentang Organisasi Perwakilan;
  9. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
  10. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 06 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan;
  11. Permenlu Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pelayanan Warga pada Perwakilan RI.

 

B. Perlindungan yang diberikan berupa:

  1. Perlindungan hak WNI dan BHI
  2. Bantuan hukum di bidang perdata dan pidana serta bidang ketenagakerjaan
  3. Penanganan permohonan perlindungan WNI dan BHI di wilayah Republik Serbia;
  4. Konsultasi perlindungan WNI dan BHI di luar negeri;
  5. Pendampingan WNI bermasalah;
  6. Perbantuan pemulangan WNI bermasalah ke daerah asal;
  7. Perbantuan pemulangan jenazah WNI ke daerah asal.

 

C. Persyaratan Pengajuan


Mengisi formulir permohanan bantuan perlindungan yang dilengkapi data identitas diri, dokumen WNI dan BHI bermasalah, pihak-pihak terkait (Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta/Agen/Sponsor/Majikan, dll) dan kronologis permasalahan serta permohonannya.
 

D. Prosedur Pengajuan :

  1. Pemohon melakukan registrasi di buku tamu
  2. Pemohon mengisi formulir pengaduan/pelaporan kasus
  3. Pemohon menyampaikan copy identitas diri dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan (antara lain: akte kelahiran, akte pernikahan, kontrak kerja, surat Kepala Desa)
  4. Pemohon menerima tanda bukti penyerahan berkas.

E. Produk Pelayanan Yang Akan Diterima Pemohon

  1. Informasi perkembangan penanganan kasus WNI dan BHI
  2. Konsultasi terkait perlindungan WNI dan BHI
  3. Perbantuan pemulangan WNI dan BHI bermasalah termasuk jenazah WNI
  4. dari wilayah Republik Serbia

 

II. PENGADUAN ONLINE


Silahkan klik link ataupun tombol untuk masuk ke halaman Pengaduan Online.

 

III. LAPOR DIRI ONLINE


Setiap WNI yang berada di luar negeri baik dalam rangka kunjungan sementara atau menetap di luar negeri wajib melaporkan diri kepada Perwakilan RI terdekat.

Bagi WNI yang pindah dan menetap di luar negeri atau meninggalkan tanah air untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun wajib melaporkan kepada Perwakilan RI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya (Pasal 18 ayat 1 dan 3 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan).


IV. PELAYANAN KEKONSULERAN


A. LAPOR RI DAN REGISTRASI

  1. Setiap WNI yang berada di luar negeri baik dalam rangka kunjungan sementara atau menetap di luar negeri wajib melaporkan diri kepada Perwakilan RI terdekat.
  2. Bagi WNI yang pindah dan menetap di luar negeri atau meninggalkan tanah air untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun wajib melaporkan kepada Perwakilan RI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya (Pasal 18 ayat 1 dan 3 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan).

Untuk Pengguna Jasa Pos : Pengiriman dokumen negara RI (Paspor) melalui Pos atau jasa pengiriman express lainnya (FedEX / DHL) harus menyertakan stamp envelope guna pengiriman balik dan apabila terjadi sesuatu terhadap dokumen tersebut maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik paspor. Bagian Konsuler KBRI Beograd tidak bertanggung jawab atas kehilangan/kerusakan paspor selama dalam proses pengiriman oleh Pos atau jasa lainnya.


B. PASPOR


Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia bagi warga Negara Indonesia yang berfungsi sebagai Surat Perjalanan untuk keluar atau masuk wilayah Indonesia.
 
Paspor Biasa (Paspor Hijau)

1. Persyaratan Perubahan data/pembuatan paspor biasa

  • Mengisi formulir permohonan paspor (PERDIM-14). Formulir dapat didownload disini.
  • Paspor lama dan fotokopi halaman 1 dan halaman terakhir dari paspor lama.
  • Bukti izin tinggal di Serbia
  • Salinan paspor orang tua yang bersangkutan (untuk anak anak WNI yang dilahirkan dari orang tua WNI).
  • Salinan akte kelahiran/akte nikah
  • Pasfoto berwarna pemohoan ukuran 4 x 6 (dengan warna dasar merah) tiga lembar
  • Membayar biaya sebesar US$ 20.00

2. Paspor Biasa dapat dicabut oleh Menteri Kehakiman/Pejabat Imigrasi yang ditunjuk, atau oleh Kepala Perwakilan/Pejabat Dinas Luar Negeri yang ditunjuk, apabila:

  • Pemegang paspor dalam memperoleh paspor RI terbukti memberikan keterangan atau identitas palsu.
  • Pemegang paspor kehilangan kewarganegaraan RI berdasarkan pasal 17 huruf k Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan republik Indonesia.
  • Pemegang paspor memperoleh paspor RI dengan cara yang tidak sah.
  • paspor dilaporankan hilang oleh pemiliknya.
  • Pemegang paspor melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan atau tindakan kejahatan di luar wilayah Indonesia.

 

3. Jika paspor hilang atau rusak
Hilang

  • Jika paspor anda hilang karena suatu sebab (dicuri, tertinggal, dan sebagainya), anda perlu segera melapor kepada kantor polisi setempat dan meminta surat keterangan polisi.
  • Surat keterangan polisi dilampirkan dengan persyaratan permintaan paspor baru atau Surat Perjalaan Laksana Paspor (sesuai PP No.36 tahun 1994).

Rusak
Paspor rusak karena suatu sebab harap dibawa ke KBRI Beograd untuk petugas Konsuler mempertimbangkan langkah selanjutnya.


Paspor Dinas (Paspor Biru)
Paspor dinas dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri untuk WNI yang melakuka perjalanan ke luar wilayah Negar RI dalam rangka penempatan atau perjalanan dinas yang bukan bersifat diplomatik (Pasal 32 Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1992).

 

Pejabat yang berwenang menerbitkan paspor dinas adalah Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Luar Negeri.

 

Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP)
SPLP atau Travel Document In Lieu of Passport adalah Surat Perjalanan Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Perwakilan RI (KBRI/KJRI/KRI) di luar negeri dalam keadaan tertentu sebagai pengganti paspor biasa.

4. Biaya Paspor (Surat Perjalanan Republik Indonesia)

  • Paspor Perorangan – 48 Halaman - US$ 20.00
  • SPLP Perorangan - US$ 10.00


C. LEGALISASI


Legalisasi diberikan untuk pengesahan tanda tangan pejabat yang telah melakukan pengesahan atas sebuah dokumen dan tanda tangan pembuat dokumen yang dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang dan bukan melegalisasi isi dari dokumen tersebut.

KBRI Beograd tidak bertanggung jawab atas isi dokumen yang dilegalisasi, dan pejabat yang menandatangani legalisasi tersebut tidak dapat dituntut di kemudian hari.

1. Dokumen resmi yang dilegalisasi pada perwakilan RI:

  • Akte kelahiran
  • Akte kematian
  • Akte notaries/pernyataan
  • Akte nikah
  • Ijazah
  • Surat Kapal
  • Surat Ijin Mengemudi
  • Surat Keterangan Kesehatan
  • Surat Keterangan Catatan Kepolisian
  • Certificate of Origin (Export and Import documents)
  • User Certificate
  • Fotocopy dokumen/naskah asli.
  • Terjemahan dari Dokumen/Naskah asli.

2. Prosedur Legalisasi


Dokumen resmi dari wilayah Republik Serbia

  • dokumen resmi dari luar negeri dibawa ke Kementerian Luar Negeri setempat atau instansi yang berwenang untuk mendapatkan legalisasi.
  • dokumen resmi yang telah mendapatkan legalisasi tersebut dibawa ke KBRI untuk mendapatkan legalisasi dari KBRI agar dapat dipergunakan di Indonesia

 

Dokumen resmi dari Indonesia
 

  • Dokumen resmi yang akan dipergunakan di luar negeri harus mendapatkan legalisasi dari Departemen Hukum dan HAM.
  • Setelah mendapatkan legalisasi dair Departemen Hukum dan HAM dibawa ke Departemen Luar Negeri untuk dimintakan legalisasi dar Menteri Luar Negeri c.q. Direktur Konsuler.
  • Setelah mendapatkan legalisasi dari Direktur Konsuler, dokumen perlu dilegalisasi oleh perwakilan negara yang dituju.
  • Untuk akte kelahiran dan ijazah dari Indonesia yang belum mendapatkan legalisasi di Indonesia dapat di berikan legalisasi oleh perwakilan RI.

 

3. Persyaratan untuk melegalisasi dokumen di perwakilan :

  • Membawa naskah asli dokumen untuk dapat diperlihatkan kepada petugas pelayanan loket konsuler
  • fotokopi dari naskah asli yang telah dilegalisasi oleh Kemlu Serbia
  • Paspor asli yang masih berlaku untuk dapat diperlihatkan kepada petugas pelayanan loket konsuler
  • Fotokopi paspor

 

4. Biaya legalisasi

  • Legalisasi Dokumen (copy) US$ 20.00
  • Legalisasi Terjemahan - US$ 15.00
  • Surat Keterangan  :
    • Surat Keterangan Kelahiran - US$ 10.00
    • Surat Keterangan Kematina - US$   0.00
    • Surat Keterangan Nikah/pendaftaran perkawinan/cerai. US$ 20.00
    • Surat Keterangan Pengganti SIM Indonesia US$ 15.00
    • Surat Keterangan Jalan US$ 15.00

 




Embassy of the Republic of Indonesia Building


Indonesia At Glance

static7


Parliament


Serbian Government


serbian parliament


Indonesian immigration office


Serbian and Indonesian Society of Friendship


travel indonesia


PPLN BEOGRAD

running1running2running3running4running5
running7running8running10
next pre
Copyright 2009 Ministry of Foreign Affairs Republic of Indonesia
Term and Condition