Kontak Kami   |   FAQ   |   Link   |   Site Map
   |   Pencarian 

Profil Negara dan Kerjasama

Persatuan Emirat Arab

UNITED ARAB EMIRATES
(Persatuan Emirat  Arab/PEA)

 
KETERANGAN UMUM
 
  1. Nama Negara : Al Imaarat Al `Arabiyah Al Muttahidah (Arab)/United Arab Emirates (Inggris)/Persatuan Emirat Arab (Indonesia).
  2. Ibukota : Abu Dhabi
  3. Bentuk Negara : Federasi
  4. Merdeka Tahun : 1971
  5. Hari Nasional : 2 Desember
  6. Kepala Negara :  Presiden Sheikh Khalifa bin Zayed   Al Nahyan (Emir Abu Dhabi)
  7. Kepala Pemerintahan : Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum (PM/Wapres/Emir Dubai)
  8. Ketua Parlemen/FNC : Abdulaziz Abdullah Al Ghurair
  9. Jumlah Penduduk :  5,6 juta (data statistik thn 2006), dengan komposisi WN PEA 21,9% dan selebihnya adalah warga negara asing (ekspatriat), terutama India, Pakistan, Iran,  Bangladesh, Sri Lanka, Filipina, Mesir, Palestina, Syria dll (78,1 %).
  10. Etnis Suku :  Arab 48.1% (Emirati:12.2%,  Bedouin 9.4%; Mesir 6.2%, Oman 4.1%, Arab Saudi 4%) , Asia Selatan 35.7%, Iran 5%, Filipino 3.4%, Eropa dll 7.8 %
  11. Bahasa  :  Arab (resmi) dan bahasa Inggris,  Urdu,
  12. Hindi dan Parsi.
  13. Agama  :  Islam (Sunni 80 % dan Syi'ah 16 %), Kristen, Hindu dll sekitar 4 %.
  14. Lagu Kebangsaan :  Tahiyyatul `Alam
  15. Bendera :  Berbentuk persegi panjang terdiri dari 4 warna: merah, hijau, putih dan hitam. Warna merah terletak dekat tiang dengan panjang yang sama dengan tinggi bendera, sementara lebarnya ¼ dari lebar bendera. Tiga bagian warna lainnya menempati bagian dari sisa bendera yang terbagi menjadi 3 bh empat persegi panjang horizontal yang sama, paling atas warna hijau, putih dan hitam.
  16. Indikator ekonomi PEA tahun 2008
    Sumber daya alam terdiri dari minyak bumi dan gas alam;
    • G.D.P. 2008 :  US$ 254.5 milyar
    • GDP per Capita Income   :  US$ 53.300
    • Tingkat Pertumbuhan  :  7,4 %
    • Total Ekspor  :  US$ 203.46 milyar
    • Total Impor  :  US$ 153.29 milyar
    • Satuan Mata Uang  :  Dirham
      Mata uang Dirham (AED/Dhs) secara resmi diperkenalkan pada tahun 1973. Mata uang terdiri dari uang logam dan kertas dengan pecahan sebagai berikut :
      Logam : 5,10, 25, 50 fils dan 1 dirham.
      Kertas : 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 dan 1000 dirham
      Kurs : US$ 1 = Dh. 3,67 
  17. Waktu  : -3 jam dari WIB  atau  +4 GMT
  18. Hari Libur :  Jum’at dan  Sabtu
  19. Jam Kerja   : 
    • Pemerintah :  07.30-15.00 (Sabtu-Selasa) 07.30-13.00 (Rabu)
    • Swasta :  08.00-13.00 dan 16.00-20.00 (Minggu-Rabu) 08.00.13.00 (Kamis)
      -Shopping Mall :09.00-13.00 dan 17.00 s/d 22.00.
      -Kantor dan Bank tutup pada hari Jum’at
  20. Transportasi
    Sarana transportasi umum yang berlaku di PEA adalah taksi, selain terdapat juga bus angkutan antar emirat.  Tarif taksi di Abu Dhabi adalah 2 dirham (min) dan 50 fils/km,  Dubai: 3 dirham (min) dan Dh. 1.17/km.
 

KONDISI GEOGRAFIS

  1. Luas  :  83.600 km2 (lebih kurang seluas provinsi  Maluku).
  2. Letak  :  22º50 – 26º LU dan 51º - 56º25 BT,
  3. Wilayah : PEA terdiri dari 7 (tujuh) wilayah emirat yaitu Abu Dhabi: 67.340 km2 (86%), Dubai: 3.900km2 (5%), Sharjah 2.600 km2 (3.3%), Ajman 260 km2 (0.3%), Umm Al Quwain: 770 km2 (1%), Ras Al Khaimah: 1.700 (2.2%) dan Fujairah: 1.300 (1.5%).
  4. Perbatasan :  PEA berbatasan langsung dengan 4 (empat) negara lainnya dengan garis perbatasan sepanjang lk. 999 km. Di sebelah utara, dengan Teluk Arab dan Iran yang dibatasi oleh laut, sebelah Selatan dengan Arab Saudi (530 km) dan Oman (450 km), di sebelah Timur dengan Teluk dan Kesultanan Oman, sebelah barat dengan Arab Saudi dan Qatar (19 km).
  5. Iklim/Cuaca  
    • Iklim : Musim panas berlangsung pada bulan (April-September) dengan suhu rata-rata 35°-45° C dan puncaknya jatuh pada bulan Juli dan Agustus mencapai 47°-52° C. Musim dingin berlangsung pada bulan November – Maret dengan temperatur berkisar antara 120-260  C dan puncaknya di bulan Januari dan Pebruari (70 - 50 C).  Kelembaban udara 70-90%. Curah hujan sangat tipis, 80 mm/tahun.
    • Cuaca : Pada bulan September di PEA, matahari terbit pada pukul 06.14 dan terbenam pada pukul 18.11  (+5 menit untuk wilayah Dubai dan Sharjah)
    • Suhu :  Pada bulan September, suhu udara di PEA mulai peralihan musim panas ke musim dingin  dengan suhu rata-rata diperkirakan berkisar antara 30° -  40° C
  6. Jarak : Jarak antara Abu Dhabi Internasional Airport ke pusat kota Abu Dhabi sepanjang 30 km, Bandara Internasional Dubai dengan kota Dubai:  5.5 km, Bandara Internasional Sharjah-Kota Sharjah= 11.7 km. Perjalanan antar kota di PEA dapat ditempuh dengan perjalanan darat dengan menggunakan jalur highway dengan dipagari oleh pepohonan. Jarak Abu Dhabi – Dubai: 170 km dengan perjalanan darat dapat ditempuh selama 1,5 jam. Sementara jarak Dubai-Sharjah: 20 km dengan perjalanan darat dapat ditempuh selama : 10 menit
 
SEJARAH SINGKAT
 
Sejarah kehidupan dan peradaban manusia telah tumbuh di Jebel Hafit,  wilayah di kawasan Timur PEA sejak era Neolitikum, atau sekitar 5000 tahun yang lalu, sektor pertanian serta perikanan muncul sebagai sumber mata pencaharian utama.

Pada era Helenistik, awal masa hubungan perdagangan dilakukan dengan bangsa-bangsa lain yang hidup  di sebelah utara kawasan Teluk, dan bahkan sampai Lautan Tengah (Mediterranean). Kawasan Teluk mulai tumbuh menjadi sebuah kawasan penting, ketika mutiara mulai ditemukan. Rivalitas dan pertarungan antar suku bangsa mulai muncul, khususnya dalam rangka menanamkan dan memperluas pengaruhnya untuk  tujuan kepentingan ekonomi dan perdagangan. Kabilah Qasimi, penguasa wilayah Ras Al Khaimah dan Sharjah merupakan kabilah yang mempunyai pengaruh kuat dan mendominasi pertarungan antar suku bangsa di tujuh keemiran.

Letak geografis semenanjung Arab menjadi kawasan strategis dalam dunia perdagangan. Mutiara menjadi  komoditas penting bagi bangsa Portugis dan Inggris. Kelompok suku bangsa Qasimi yang mempunyai pengaruh besar melakukan pembatasan terhadap kapal-kapal Portugal, Inggris dan Belanda.

Dalam perkembangan sejarah, tercatat bahwa administratif Inggris yang mempelopori terjalinnya ikatan persetujuan dengan para pemimpin suku bangsa di kawasan Teluk. Upaya tersebut mulai berlangsung sejak tahun 1803, dan terus berkembang dengan tercapainya berbagai persetujuan, termasuk dengan suku bangsa di kawasan PEA pada tahun 1820.

Tahap puncak persetujuan tersebut membawa suku bangsa di kawasan ke dalam sistem “Trucial States” dengan ditandatanganinya “Maritime Treaty” pada tahun 1853. Periode “Trucial State” ditandai dengan penerapan berbagai kebijakan untuk menciptakan perdamaian antar pihak bertikai, juga mulai memberlakukan  peraturan mengenai perpajakan, pembagian tanah dan lain sebagainya. Pada periode ini pula, ditemukan ladang minyak di kawasan PEA pada tahun 1930. Fase ini berlangsung sampai dengan tahun 1971. Pada fase tersebut, Inggris melalui parlemennya yang secara resmi, mengumumkan penarikan diri dari kawasan Teluk, pada tanggal 16 Januari 1968 dengan proses penarikan secara keseluruhan selesai pada tahun 1971.
Fase sejarah modern PEA, diawali dengan pembentukan negara federasi. Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, Emir Abu Dhabi memprakarsai dan melakukan perundingan dengan 8 (delapan) Emir lainnya, tetangga berdekatan dengan Abu Dhabi, yaitu Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al Quwain,Ras Al Khaimah, Fujairah, Bahrain dan Qatar untuk membentuk suatu negara federasi Persatuan Emirat Arab.
Pembentukan negara federasi tersebut disetujui oleh 6 Emir (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al Quwain dan Fujairah) dan diproklamirkan pada tanggal 2 Desember 1971. Hanya Qatar dan Bahrain yang menarik diri dari perundingan dan memproklamasikan negaranya masing-masing. Ras Al Khaimah bergabung pada  bulan Pebruari 1972. Melalui sidang Federal Supreme Council, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan (Emir Abu Dhabi) terpilih sebagai Presiden Persatuan  Emirat Arab untuk periode 5 tahun pertama.

Dalam perkembangan stabilitas pemerintahan PEA, diikuti dengan pembentukan perangkat institusi kenegaraan federatif modern Persatuan  Emirat Arab, termasuk Undang-Undang Dasar. Kekuasaan dibagi-bagi dalam fungsi-fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif, yang dimiliki oleh lembaga-lembaga sebagai berikut;
  1. Federal Supreme Council, sebagai institusi kekuasaan tertinggi negara federal.
  2. Presiden, sebagai pemegang kewenangan legislatif dan eksekutif.
  3. Council of Minister atau Dewan Menteri, sebagai pemegang kekuasaan eksekutif yang dikontrol oleh Federal Supreme Council dan Presiden.
  4. Federal National Council (FNC), sebagai lembaga legislatif, berfungsi sebagai badan konsultatif.
  5. Federal Supreme Court (FSC), pemegang kekuasaan yudikatif.
Aktifitas PEA dalam berbagai fora internasional antara lain sebagai berikut:
  • Tanggal 6 Desember 1971, PEA resmi menjadi anggota negara-negara Liga Arab.
  • Tanggal 9 Desember 1971 menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
  • Tahun 1981 menjadi tuan rumah pembentukan organisasi regional kawasan Teluk, Arab Gulf Cooperation Council (AGCC). Tercatat beberapa kali (tahun 1981, 1986, 1992, 1998) sebagai penyelenggara KTT Kepala Negara Teluk (AGCC) dan terakhir pada tanggal 18-19 Desember 2005 di Abu Dhabi.


PRESIDEN PEA
 
N a m a : Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan
Lahir : 1948 di Al Ain


LATAR BELAKANG/RIWAYAT HIDUP
 
Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan adalah putra tertua dari Alm. Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan Prsiden PEA (1971-2004). Beliau selalu mendampingi orang tuanya sejak masa kanak-kanak dan mempelajari seni kepemimpinan, politik, kebijaksanaan,  tradisi dan nilai luhur bangsa arab langsung dari Sheikh Zayed yang wafat pada tanggal 2 Nopember 2004, Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan membuka kediamannya untuk menerima rakyat yang ingin bertemu untuk membicarakan masalah dan keperluan yang dibutuhkan oleh rakyat.

 

RIWAYAT SINGKAT
SHEIKH KHALIFA BIN ZAYED AL NAHYAN

(Presiden PEA sejak 03 Nopember 2004)
  • 1948 : Dilahirkan di kota Al Ain Emirat Abu Dhabi, merupakan putra tertua dari Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan ;
  • 1966 :  Diangkat sebagai Gubernur wilayah kawasan timur Emirat Abu Dhabi ;
  • 1969 :  Diangkat sebagai Putra Mahkota Emirat Abu Dhabi ;
  • 1971  : Diangkat sebagai Wakil Perdana Menteri PEA ;
  • 1976 :  Diangkat sebagai Wapangti AB PEA ;
  • 03 /11/ 04 : Ditunjuk oleh Federal Supreme Council PEA, yang terdiri dari 7 (tujuh) Emir (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al Quwain, Ras Al Khaimah, Fujairah) sebagai Presiden PEA.
 
PEMERINTAHAN PEA
 
A. Kebijakan Pemerintah  PEA
Dalam Negeri : Mengutamakan stabilitas politik dan keamanan, menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan.

Regional :  Berorientasi kepada kepentingan persatuan/kesatuan negara Arab umumnya. Beliau merupakan salah seorang pemrakarsa kelompok  regional  Arabian Gulf Cooperation Coucil (AGCC) yang diresmikan di Abu Dhabi bulan Mei 1981.

Luar Negeri  : Mendukung penuh prinsip dan gagasan serta usaha negara Non-blok membangun kesejahteraan ekonomi negara Dunia Ketiga dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Dalam kebijakan politik luar negeri menyangkut Palestina,  Indonesia dan PEA memiliki kesamaan pandangan dan sikap. Sebagaimana yang dilakukan Indonesia, PEA juga terus menyatakan dukungan bagi upaya pencapaian Negara Palestina yang merdeka
 
SISTEM PEMERINTAHAN
 
Berdasarkan Konstitusi PEA pada Bab IV pasal 45 menyatakan bahwa lembaga tinggi negara federasi PEA terdiri dari:
  1. Federal Supreme Council (FSC)
     
     FSC yakni institusi pemegang kekuasaan tertinggi negara federal PEA. FSC merupakan instrumen federal yang secara ekslusif memiliki kekuasan eksekutif, ratifikasi, dan legislatif. Kekuasaan eksekutif FSC meliputi penerimaan anggota baru negara federal, memilih Presiden dan Wakil Presiden, memformulasi GBHN, melakukan fungsi kontrol. Kekuasaan meratifikasi mengenai persetujuan setiap keputusan yang diambil oleh dua atau lebih emirat, menentukan dan memutuskan langkah kebijaksanaan pertahanan dan keamanan negara, menyetujui atau menolak terhadap persetujuan yang diambil pemerintah dengan negara asing, kekuasaan memberikan persetujuan terhadap keputusan kabinet, penugasan dan pemberhentian Hakim Agung, persetujuan atas perjanjian internasional dan mendeklarasikan negara dalam keadaan bahaya. 
     
    FSC dalam keadaan tertentu dapat mengeluarkan setiap peraturan hukum dan perundang-undangan. Apabila sedang tidak dalam keadaan "in session", kekuasaan tersebut dapat dijalankan oleh Presiden. Namun demikian menurut konstitusi, FSC tetap merupakan bentuk kepemimpinan kolektif  PEA. Komposisi FSC sebagai berikut:
    • HH Sheikh Khalifa Bin Sultan Al Nahyan (Emir Abu Dhabi).
    • HH Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum( Emir Dubai).
    • HH Dr. Sheikh Sultan Bin Mohammed Al Qassimi (Emir Sharjah).
    • HH Sheikh Saqr bin Mohamed Al Qassimi (Emir Ras Al Khaimah).
    • HH Sheikh Rashid bin Ahmed Al Mualla (Emir Umm Al Quwain).
    • HH Sheikh Humaid bin Rashid Al Nu’aimi (Emir Ajman).
    • HH Sheikh Hamad bin Mohammed Al Shaqr (Emir Fujairah).
  2. Presiden
      
    Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh FSC untuk masa jabatan 5 tahun. Apabila Presiden dalam keadaan berhalangan, Wakil Presiden berkewajiban mengambil alih tanggungjawabnya. Presiden memiliki kekuasaan eksekutif dan legislatif yang luas. Presiden memiliki kewenangan menyelenggarakan dan memimpin sidang-sidang FSC dan Kabinet. Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata dan melakukan tugas mewakili negaranya dalam hubungan luar negeri, baik secara internal maupun eksternal. Presiden juga menandatangani setiap produk hukum dan perundang-undangan, ketetapan, keputusan termasuk ratifikasi perjanjian internasional. Menetapkan (penugasan dan pemberhentian) Perdana Menteri serta Ketua Federal Supreme Court beserta Hakim Agung, dan mengangkat Duta Besar. Kekuasaan tradisional Presiden yang tetap berlangsung adalah memberikan amnesti dan pengampunan bagi terpidana.
  3. Council of Ministers atau Dewan Menteri, merupakan pelaksana otoritas kewenangan eksekutif dalam segala urusan pemerintahan, yakni melakukan dan menindaklanjuti  GBHN PEA, memiliki hak inisiatif  menyusun rancangan perundang-undangan dan mengkonsultasikannya kepada FNC, sebelum dimajukan kepada FSC, mengeluarkan regulasi untuk mengimplementasikan keputusan negara federal, memberikan supervisi terhadap Undang-undang, Peraturan Hukum Federal bagi tiap emirat. Dalam melaksanakan fungsi eksekutif tersebut di atas, Kabinet mendapat kontrol dari Presiden dan FSC.
  4. Federal National Council (FNC) atau Parlemen, adalah badan legislatif/konsultatif PEA. Lembaga ini selalu ditugaskan untuk mewakili Parlemen PEA melakukan hubungan luar negeri dengan lembaga/Badan Parlemen negara-negara lain.
     
    FNC dibentuk pada tanggal 12 Pebruari 1972. Anggotanya berjumlah 40 orang, mewakili wilayah emiratnya, dengan komposisi sebagai berikut:
    • Abu Dhabi dan Dubai , masing-masing  8 orang.
    • Sharjah dan Ras Al Khaimah,masing-masing 6 orang.
    • Ajman, Fujairah dan Umm Al Quwain masing-masing  4 orang. 
       
      Berdasarkan keputusan Presiden PEA, Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan pada bulan Desember 2005 bahwa penetapan anggota FNC PEA akan dilakukan melalui 2 (dua) mekanisme; pertama, 1/2 anggota FNC akan dipilih langsung melalui mekanisme pemilu. Kedua, 1/2 anggota FNC lainnya akan tetap ditunjuk langsung oleh emir (penguasa wilayah) di 7 wilayah keemiratan.
       
      Proses pemilu tersebut telah dilakukan untuk pertama kalinya pada tanggal 16, 18 dan 20 Desember 2006 dan telah menghasilkan 20 orang anggota baru FNC  PEA (50% dari total anggota FNC). Sementara 1/2 anggota FNC lainnya akan ditunjuk langsung oleh para emir.
      FNC di antaranya bertugas memberikan rekomendasi penyusunan RAPBN, sebelum disyahkan oleh  FSC menjadi Undang-undang. FNC juga merupakan lembaga yang lebih cenderung sebagai lembaga konsultatif dan memberikan masukan kepada lembaga negara lainnya. FNC memiliki instrumen 8 komisi yang mencakup aspek POLEKSOSBUDPEN. Fungsi legislatif yang melekat pada FNC terbatas pada tingkat proseduril (lembaga konsultasi) dalam pembentukan peraturan dan perundang-undangan Persatuan Emirat Arab, namun wakil lembaga Parlemen PEA dalam hubungan dengan lembaga parlemen negara lain.  Selebihnya kekuasaan legislatif terletak pada FSC.
  5. Federal Judiciary
     
    Kekuasaan judikatif tertinggi negara federal, dipegang oleh “SUPREME COURT” (semacam Mahkamah Agung) memiliki kewenangan menyelesaikan berbagai permasalahan konflik juridis antar anggota emirat, termasuk permasalahan dengan negara federal, menguji aturan-aturan hukum anggota emirat dan pemberi interpretasi aturan-aturan hukum yang syah atas permintaan negara federal ataupun pihak emirat lainnya.
     
    PEMERINTAH FEDERAL
     
    Keseluruhan organ pemerintahan federal berkewajiban melaksanakan semua otoritas fungsi ketatanegaraan, baik urusan internal maupun eksternal. Dalam menjalankan fungsi tersebut pemerintah federal mempunyai kekuasaan legislatif dan eksekutif, khususnya dalam masalah hubungan luar negeri termasuk menandatangani perjanjian internasional dan pengawasan terhadap implementasi perjanjian tersebut.
     
    Untuk masalah internal, pemerintah federal memiliki kekuasaan memberlakukan hukum peraturan perundang-undangan, hal berhubungan dengan ancaman eksternal dan internal terhadap stabilitas politik dan keamanan, keuangan, pajak dan bea cukai,  kesehatan, penerangan, pos dan telekomunikasi, listrik, lalulintas udara, imigrasi, kebudayaan, pembuatan/pemeliharaan jalan raya, dan kepolisian.
     
    PEMERINTAH LOKAL
     
    Dalam sistem pemerintah federal PEA, pada setiap emirat terdapat pemerintahan lokal yang memperoleh perlindungan atas kemerdekaan, kedaulatan, stabilitas dan keamanan dari Pemerintah Federal. Para emir dapat membentuk dan mengatur sistem hukum tersendiri sesuai dengan keperluan masyarakatnya. Termasuk yang paling penting adalah kewenangan para emir mengatur “natural resources”.  Sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat setiap wilayah menjadi wewenang pemerintah emirat lokal. Sementara itu, pemerintah lokal (keemiratan) berkewajiban untuk memberikan kontribusi “finansial” dalam rangka pembiayaan Pemerintah Federal (pusat). Sesuai semangat “unitary” dalam bentuk negara federal para emir dari 7 emirat secara “voluntary” memberikan kekuasaan hak prerogatifnya kepada pemerintahan federal. Konstitusi menjamin secara hukum untuk menjalankan hak (souvereignty) dan segala urusan (di luar jurisdiksi pemerintah federal) setiap emir di wilayah dan perairannya masing-masing. Setiap emirat berhak untuk memperoleh perlindungan atas kemerdekaan, kedaulatan, stabilitas dan keamanan dari pemerintahan Federal. Sementara itu berkewajiban untuk menghormati hak kemerdekaan dan kedaulatan emirat lainnya. Kewenangan emirat dalam mengatur masalah internalnya, lebih kuat dibanding dengan menjalankan kegiatan hubungan luar negerinya (eksternal). Status kekuasaan tradisional para emir atas masing-masing wilayahnya tetap mendapat pengakuan. Para emir dapat menunda atau tidak memberlakukan peraturan yang telah ditetapkan negara federal atas wilayahnya, apabila hal tersebut dipandang tidak sesuai dengan wilayahnya. Di masing-masing wilayahnya, para emir dapat membentuk dan mengatur sistem hukum tersendiri sesuai dengan keperluan masyarakatnya. Termasuk yang paling penting adalah kewenangan besar para emir mengatur “natural resources”. Sumberdaya alam dan kesejahteraan masyarakat setiap wilayah, merupakan kewenangan, emirat (lokal). Sementara itu, tiap-tiap emirat berkewajiban untuk memberikan kontribusi “finansial”  dalam rangka pembiayaan tugas kewenangan pemerintah federal (pusat).
     
    TRADISIONAL
     
    Meskipun PEA berbentuk negara federasi (modern) namun sistem pemerintahan yang yang berlangsung dalam kehidupan ketatanegaraan, terbilang “unique”, kombinasi antara “pemerintahan tradisional” dan administratif pemerintahan yang "modern”.

Para emir memiliki hak "privelege" secara tradisional telah berlangsung turun temurun. Pemerintahan tradisional tersebut dikenal dengan organ atau wadah yang disebut dengan “Majelis”.

Para pemimpin suku/kabilah yang berada pada Emirat-Emirat, secara teratur selalu (terutama bulan Ramadhan) membuka majelis dan bertemu dengan masyarakat kabilahnya untuk mengadakan dialog memecahkan permasalahan serta menerima berbagai permintaan dari masyarakatnya yang dapat disampaikan secara langsung. Masukan langsung dari masyarakatnya tersebut, ditindaklanjuti oleh institusi kenegaraan secara modern. Hak privilese para emir dan proses pengambilan keputusan langsung dari masyarakatnya tanpa melalui lembaga perwakilan telah berlangsung mewarnai kehidupan ketatanegaraan secara tradisional PEA.
 

SISTEM PERADILAN
 
a.  Federal Supreme Court (FSC)
 
FSC, Badan Federal tertinggi melaksanakan fungsi yudikatif negara federal, yakni mengawasi jalannya pemberlakuan perundang-undangan, menyelesaikan perkara menyangkut hubungan antar emirat, dan memberikan  interpretasi juridis mengenai UUD. FSC adalah pengadilan banding tingkat tertinggi.  Prinsip norma keadilan, dengan lembaga dan kewenangan administratif yang berlaku sesuai dengan prinsip hukum sebagaimana diterapkan di negara Barat. Namun dasar hukum yang menjadi keputusan adalah syariat Islam. Anggota Peradilan Federal diangkat oleh Presiden setelah mendapat persetujuan dari Supreme Council. Komposisi FSC terdiri dari  seorang  Ketua  dan 5 orang Hakim Agung.
 
b.   Primary Tribunals
Primary Tribunal merupakan lembaga pengadilan dalam menyelesaikan masalah civil keperdataan, tindak pidana serta masalah-masalah konflik administratif.
 
c. Local Judicial Authorities
Pengadilan Negeri memiliki yuridiksi yang terbatas pada wilayah hukum tiap emirat. Tugasnya menyelesaikan perkara yang tidak tercakup oleh kedua peradilan Federal di atas. Sistem hukum  di PEA didasarkan pada syariah Islam.
KABINET  PEA
  • Wapres/PM/Menhan : Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum
  • Wkl PM/Mendagri : Sheikh Seif Bin Zayed Al Nahyan
  • Wkl PM/Men. Urusan Kepresidenan : Sheikh Mansour Bin Zayed Al Nahyan
  • Menkeu  : Sheikh Hamdan Bin Rashid Al Maktoum
  • Menlu : Sheikh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan
  • Mendikti dan Riset  : Sheikh Nahyan Bin Mubarak Al Nahyan
  • Men. P.U : Sheikh Hamdan Bin Mubarak Al Nahyan
  • Men. Perdagangan LN : Sheikha Lubna Bint Khalid Al Qasimi
  • Men.Urusan Kabinet :  Mohammed Abdullah Al Gergawi
  • Men. Energi  : Mohammed Bin Dhaen Al Hameli
  • Men. Ekonomi : Sultan bin Saeed Al Mansouri
  • Mensos : Mariam Mohammed Khalfan Al Roumi
  • Mendik : Humaid Mohammed Obeid Al Qattami
  • Menkes : Dr. Hanif Hassan Ali
  • Men. Kebudayaan, Pemuda & Pengemb. Masyarakat : Abdul Rahman Mohammed Al Owais
  • Menaker   : Saqr Ghobash Saeed Ghobash
  • Menneglugri/Menneg Urusan FNC (Parlemen) : Dr. Mohammed Anwar Gargash
  • Menkeh   : Dr. Hadef bin Ja’an Al Dhaheri
  • Menteri Lingkungan Hidup & Air : Rashid Ahmed bin Fahd
  • Menneg UrusanKeuangan   : Obeid Humaid Al Tayer
  • Menteri Negara   :  Dr. Maitha Salem Al Shamsi
  • Menteri Negara   : Reem Ibrahim Al Hashimi
     



KBRI Abu Dhabi

APEC 2013

VITO MEVisit Indonesia
next pre
Hak Cipta 2009 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
Syarat dan Ketentuan