Deplu   Kementerian Luar Negeri
Republik Indonesia
Kontak Kami BahasaEnglishSearch
Tinjauan Strategis Kerjasama Indonesia dan OECD
Friday, 25 February 2011 09:20


029/PR/II/2011/53
 
Berbagai aspek kajian mengenai kerjasama Indonesia dan OECD seperti manfaat yang dapat dipetik dan apa konsekuensi politik ekonomi dari keanggotaan Indonesia; bagaimana mengoptimalkan kerjasama Indonesia dan OECD untuk mendukung kepentingan nasional; termasuk mekanisme koordinasi di dalam negeri merupakan sebagian pertanyaan-pertanyaan yang coba dibahas dan didiskusikan melalui kegiatan Diskusi Panel Tinjauan Strategis Kerjasama Indonesia dan OECD pada tanggal 23 Februari 2011 di Jakarta. Pertemuan tersebut diselenggarakan Kementerian Luar Negeri dan KBRI Paris dengan dukungan Sekretariat OECD.
 
Pertemuan tersebut juga bertujuan untuk memformulasikan kebijakan Indonesia terhadap OECD serta meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan mengenai OECD dan keterlibatan Indonesia selama ini dalam Organisasi tersebut. Selain itu, pertemuan dimaksud sebagai wahana untuk memfasilitasi diskusi antara kalangan Pemerintah, akademisi dan masyarakat madani mengenai Indonesia dan OECD.
 
Pertemuan dibuka dengan kata sambutan Plt. Direktur Jenderal Multilateral dan dilanjutkan presentasi oleh Eric Bourget, Direktur Badan Kerjasama Non-Anggota OECD, perwakilan Sekretariat OECD. Dalam paparannya disampaikan bahwa untuk meningkatkan pengaruh OECD dalam perekonomian global, OECD berupaya memperluas jaringan dengan menjangkau negara-negara lain melalui Enlargement and Enhancement Engagement (EE-5) yang meliputi Brasil, China, India, Indonesia dan Afrika Selatan dengan opsi keanggotaan penuh. OECD berharap Indonesia serta negara EE-5 lainnya dapat terus berpartisipasi aktif dalam kerangka kerjasama OECD.
 
Diskusi Panel yang dipandu oleh Direktur PELH menghadirkan 5 (lima) panelis yang terdiri dari: (i) Charmeida Tjokrosuwarno, Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik Setjen Kemenkeu; (ii) Agus Sardjana, Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Kebijakan Organisasi Internasional BPPK Kemlu; (iii) Suhaedi, Peneliti Senior Utama Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia; (iv) Tri Tharyat, Counsellor Ekonomi KBRI Paris; dan (v) Tony Prasetiantono, Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM.
 
Secara umum para panelis mengemukakan bahwa partisipasi Indonesia sebagai EE-5 merupakan hal yang tepat dengan mempertimbangkan aspek kebijakan luar negeri serta konsekuensi yang mungkin ditimbulkan (politik, ekonomi dan hukum). Partisipasi Indonesia dapat diperkuat antara lain dengan peran aktif di badan-badan subsider OECD, mengembangkan kerjasama yang lebih konkrit dalam Indonesia – OECD partnership dan mengintensifkan dialog dengan OECD dalam bidang-bidang yang mendukung pembangunan Indonesia.
 
Para peserta umumnya menyampaikan keterlibatan Indonesia di OECD menuntut kesiapan untuk dapat berpartisipasi aktif dalam mengikuti berbagai pertemuan di OECD. Sehingga perlu dikaji aspek kelembagaan dan koordinasi antar instansi terkait mengenai penanganan partisipasi Indonesia di OECD. Indonesia juga akan terus memaksimalkan partisipasinya di berbagai forum internasional sepert di OECD dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional terkait agenda pembangunan. (Sumber: Direktorat Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup)

back
Berita dan AgendaSiaran PersPress BriefingKedutaan / KonsulatPelayanan PublikIsu Isu Aktual • Layanan Lain
Hak Cipta 2009 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia • Lihat Situs Web