Kontak Kami   |   FAQ   |   Link   |   Site Map
   |   Pencarian 

Transkripsi Menteri Luar Negeri

TRANSKRIPSI PENGARAHAN MENTERI LUAR NEGERI PADA RAPAT KERJA PIMPINAN DEPARTEMEN LUAR NEGERI DENGAN KEPALA PERWAKILAN R.I. JAKARTA, 2 APRIL 2008

Rabu, 02 April 2008

TRANSKRIPSI
PENGARAHAN MENTERI LUAR NEGERI
PADA RAPAT KERJA PIMPINAN DEPARTEMEN LUAR NEGERI
DENGAN KEPALA PERWAKILAN R.I.
JAKARTA, 2 APRIL 2008


Yang saya hormati para peserta rapat kerja Departemen Luar Negeri
dan Kepala-Kepala Perwakilan RI,
Hadirin yang saya muliakan,
Assalamu’alaikum wr. wb.
Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua.

Pertama saya ingin mengucapkan selamat datang, welcome back to your home base, Departemen Luar Negeri.

Seperti yang disampaikan dalam laporan saya dalam pembukaan rapat kerja oleh Presiden di Istana Negara pagi ini, Rapat Kerja Departemen Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia diadakan 3 kali sesuai rencana, yaitu pada awal masa bakti Kabinet yang diselenggarakan pada Desember 2004, kemudian yang kedua dimaksudkan pada tengah waktu masa kabinet, dan masa akhir Kabinet Indonesia Bersatu atau kalau tidak sempat pada awal Kabinet berikutnya. Di antara rapat-rapat kerja itu diadakan rapat kerja kawasan baik yang integratif, menyeluruh untuk berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Perwakilan-Perwakilan dan Departemen Luar Negeri untuk wilayah kawasan tertentu, ataupun rapat kerja yang bersifat sektoral untuk isu-isu tertentu.

Tujuan rapat kerja ini adalah untuk kita secara berkala melakukan evaluasi atas kinerja, performance, atas sasaran-sasaran yang kita ingin capai dan juga melakukan analisis terhadap perubahan-perubahan yang terjadi terus menerus baik pada lingkungan nasional maupun perubahan-perubahan dalam lingkungan strategis baik dalam tingkat regional dan internasional, karena kita perlu menyesuaikan, melakukan adjustment, atas asumsi-asumsi yang kita jadikan dasar untuk menentukan target capaian, sasaran-sasaran, dan ways and means dalam mencapainya.

Perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan nasional kita sebagian besar adalah bagian dari dinamika reformasi kita, termasuk apa yang memang sudah dijadualkan seperti Pemilu dengan segala konsekuensinya, tapi juga perubahan-perubahan di dunia di luar kita yang penuh dengan ketidakpastian, sebab yang pasti dari dunia yang kita hadapai adalah ketidakpastian itu sendiri.

Sasaran yang ingin kita capai pada tataran kepentingan nasional dalam definisi yang lebih tinggi yaitu aspirational goals yang tercantum dalam pembukaan UUD ‘45, tapi juga kepentingan nasional kita yang dinamis setiap lima tahun sekali yang dijabarkan dalam program Kabinet. Dengan proses melalui refleksi, evaluasi dan penyesuaian yang kita lakukan, kita memastikan diplomasi kita untuk terus berdiri di barisan depan, pada forefront, dalam menghadapi perubahan-perubahan, dan bukan sekedar menjadi bagian atau mengikuti perubahan, tapi sejauh mungkin kita memimpin di depan untuk mengamankan pada tujuan akhir dan meraih kepentingan nasional.

Apakah perubahan landscape strategis di kawasan dan global yang kita hadapi? Pertama, dan yang utama memang globalisasi sejak tahun 1990 dan berakhirnya perang dingin antara blok barat dan timur, dan terjadinya revolusi teknologi telekomunikasi yang mengakibatkan terjadinya lintas informasi dalam jumlah besar, cepat dan murah. Globalisasi dicirikan oleh saling ketergantungan antarnegara dan antarmasalah. Dengan kata lain interdependency yang makin besar dan dalam lingkungan yang demikian maka narrow nationalism, rasa serba curiga, dan pikiran-pikiran tentang konspirasi, saya kira sebagai diplomat mesti kita jauhkan. Yang kita hadapi dalam era ini adalah dunia yang penuh kompetisi, daya saing. Menarik kita cermati bahwa dengan globalisasi pada dasarnya menguat multilateralisme. Kita ketahui pasca 9/11 dan tindak lanjutnya seperti serangan Amerika terhadap Taliban pada akhir 2001 dan serangan AS dan sekutunya terhadap Irak pada 20 Maret 2003 menjadikan konstelasi dari multilateralisme kepada unilateralisme.

Karena itu kepentingan diplomasi kita, bersama-sama negara lain, untuk menguatkan multilateralisme. Menarik bahwa di bawah atau menjadi bagian dari era globalisasi dimana dikatakan kita hidup di dunia yang tanpa batas, ”the world is flat” kata Friedman, tapi pada kenyataannya kita menghadapi juga pengelompokan-pengelompokan kawasan. Dengan kata lain proses integrasi kawasan yang semula juga dimulai oleh Uni Eropa (UE) sejak Treaty of Rome tahun 1957 yang bertahap menjadi European Economic Community dan sejak beberapa tahun menjadi European Union dengan anggota 27 negara sekarang ini.

Tapi juga sebagai respon dari globalisasi negara-negara sebagai individu makin sulit untuk berkompetisi dengan negara lain. Paling tidak bagi UE sulit bagi mereka untuk berkompetisi dengan AS dari hal apa pun, militer, politik, ekonomi, dll. Kita perlu cermati ke mana UE menuju. Walaupun sering saya tanyakan secara terbuka kepada para pemimpin UE apakah UE akan menjurus kepada United States of Europe, mereka agak malu-malu. Tapi kira-kira itu yang akan terjadi. Dalam pengelompokan negara-negara dalam proses integrasi regional maka dengan itu dimaksudkan untuk memperkuat bargaining power dari kelompok negara-negara itu.

Mengenai ASEAN, menarik bahwa ASEAN lahir belakangan, atau sesudah Treaty of Rome tahun 1957, sementara ASEAN tahun 1967. Evolusi yang terjadi selama 40 tahun ASEAN, pada tahun lalu atau ketika kita memulai tahun ini, kita mentransformasi ASEAN dari suatu asosiasi yang longgar menjadi satu community, persis juga untuk menambah collective bargaining kita dalam berbagai bidang dengan dunia luar.  Kita saksikan sejak 2005 dari guliran proses dialog dan konsultasi di kawasan yang dimotori oleh ASEAN telah dimulai East Asia Summit di Kuala Lumpur, yang kedua di Cebu Filipina, dan yang ketiga di Singapura, dan seterusnya. Kita berbicara di sini pengelompokan 3,9 miliar orang berarti market mendominasi kekuatan ekonomi yang besar. Jepang sebagai kekuatan ke-2 ekonomi terbesar, Cina ke-4, sekarang menanjak dan mungkin dalam 10 tahun bisa menyalip Jepang, India juga terus mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. ASEAN 570 juta orang yang dalam rata-rata dan perbandingan ekonomi dunia juga sangat dinamis, dan tentunya Australia dan New Zealand yang merupakan negara maju. Saya minta agar guliran proses integrasi kawasan di masing-masing wilayah lingkungan negara akreditasi harus kita cermati. This is the world of today.

Tidak kurang kita telah menyaksikan di era globalisasi ini the paradox of regional integration, kerja sama antarkawasan yang menguat. Di lingkungan kita misalnya Asia dan Pasifik ada Asia Pacific Economic Cooperation. Di bidang politik ada ASEAN Regional Forum yang sekarang beranggotakan 27 negara, tidak hanya Asia tetapi juga sebagian wilayah Amerika dan Rusia dan bahkan UE. Kita juga memiliki kerja sama antarkawasan Asia-Eropa (ASEM), dan terakhir ini masih pada tingkat Menteri luar negeri, Forum for East Asia and Latian America.

Menarik kita cermati bahwa saat berbicara mengenai regional integration, pikiran kita pada umumnya wilayah kerja sama yang dijangkau memang lebih terfokus pada kerjasama ekonomi. Karena itu kita bicara ASEAN Economic Community Blueprint yang sudah disahkan oleh para pemimpin ASEAN pada tanggal 20 November di Singapura pada kesempatan ASEAN Summit. Tolong perhatikan ini apa konsekuensinya bagi kita, karena dengan ASEAN Economic Blueprint yang berupaya mencapai integrasi penuh ekonomi ASEAN pada tahun 2015 akan terjadi ASEAN sebagai single market, single production base dengan lintas barang, jasa dan orang, atau labor secara bebas. Ini merupakan policy dilemma bagi kita. Bagaimana kita menghadapi ini? Apakah kita menunggu kesiapan kita? Saya, termasuk juga Presiden, memilih untuk take the bull by the horn. Kita berani hadapi tantangan ini, kita commit untuk berani mencapai tantangan integrasi penuh ekonomi ASEAN, dan dengan begitu mengupayakan sekuat tenaga  supaya kita cukup kompetitif dalam lingkungan ASEAN.

Bagi kita bukan hanya kita harus berkompetisi dengan negara-negara ASEAN lainnya tapi juga melihat guliran proses yang lebih besar. Bayangkan ketika kita sekarang sudah menegosiasikan atau sedang menegosiasikan ASEAN-China Free Trade Area, ASEAN-Japan, ASEAN-Korea, ASEAN-India, ASEAN-Australia-New Zealand, maka kita sudah bergerak dari ASEAN Free Trade Area yang mulai berlaku sejak Januari 2002 sekarang ke ASEAN Economic integration, maka ini merupakan training kita secara bertahap menuju pada integrasi ekonomi kawasan di luar ASEAN yaitu East Asian Free Trade Area. Kalau kita bayangkan target pencapaian integrasi ekonomi ASEAN pada tahun 2015, garisbawahi 2015, maka sebetulnya suatu kerja keras yang harus kita lakukan dalam 7 tahun ke depan. Dan pada pihak lain kita juga menghadapi guliran integrasi dengan partner yang lebih kuat.

Jadi salah satu respon kita adalah untuk secara bertahap berani menghadapi tantangan dalam lingkungan ASEAN, East Asia, Asia Pasifik termasuk APEC dan juga ASEAN-EU FTA, ASEAN-US FTA. Ini harus kita ikuti karena membawa konsekuensi di tingkat nasional. Kita ingin proses ini dilakukan secara gradual. SWPD juga melibatkan Indonesia, NPG, Timor Leste, dan lain-lain. Tapi juga bertahap di lingkungan concentric circle.

Dalam kenyataannya, proses regional integration umumnya kurang memperhatikan kerjasama politik keamanan. Di ASEAN ada development gap antara 6 negara anggota ASEAN yang lebih dulu dan 4 negara anggota yang belakangan. Tapi tantangan bagi kita untuk mengatasi political gap yaitu perbedaan orientasi politik serta ideologi antara negara-negara di lingkungan dekat kita di ASEAN dan Asia Pasifik. Ada democratic deficit di kawasan kita, sesuatu yang di Eropa dalam guliran proses kita hadapi dari 27 negara UE merupakan negara-negara yang dari sisi orientasi policy yang sama. Ini membangun politik dan keamanan di kawasannya.

Di kita, di ASEAN ada kombinasi negara demokratis, setengah demokratis, military junta. Di East Asia dan Asia Pasifik juga sama. Karena itu demokrasi, HAM sebagai value system dan foreign policy sebagi interaksi dengan negara lain untuk memproyeksikan kepentingan nasional, sesungguhnya Indonesia sudah sangat aktif untuk promote demokrasi, HAM. Hal ini penting untuk membangun integrasi yang memadai, seimbang politik, ekonomi , dan sosial budaya.

Karena itu atas kontribusi kita dalam ASEAN Charter, dari preambul maupun tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip dalam kerjasama maka demokrasi, HAM, good governance menjadi prinsip-prinsip yang ingin ditingkatkan oleh ASEAN. Ini juga upaya untuk attack problem Myanmar karena dengan ASEAN Charter yang memuat prinsip-prinsip tadi maka Myanmar secara legal commit themselves untuk menghormati norma-norma itu. Maka menjadi tuntuan kita agar Myanmar to comply terhadap Charter.

Dalam hal ini kita akan tampil dalam waktu dekat yaitu inisiatif kita untuk mengadakan pada tahun ini Bali Democracy Forum. Sebagai latar belakang sejak beberapa tahun terakhir AS aktif mendorong/impose values demokrasi. Pada tataran tinggi hal ini kurang membumi. Kita lihat inisiatif AS masuk di Timur Tengah untuk mendemokrasikan Timur Tengah kurang berhasil. Dari pandangan kita sendiri untuk mengatasi political gap mungkin lebih tepat dalam mem-promote democracy sebagai value kita, melalui Bali Democracy Forum ini, bukan impose our values tapi sharing best practices. Di pertemuan APEC Summit di Sydney, Bush melontarkan gagasan Asia Pacific Democracy Partnership. Tapi caranya agak imposing.

Di belakang layar AS keras melobi kita untuk mengikuti Asia Pacific Democracy Partnership tapi kita tidak begitu percaya. Let us lead our way. AS melihat agak sulit memasuki ranah Asia Pasifik. Jadi ini masih hangat dan beberapa hari lalu disodorkan konsep yang mengakomodir let us lead our own process.

Diplomasi kita aktif mempelopori proses mengatasi political gap. Asia Pasifik menjadi kawasan aman damai, gap ideology harus diatasi, sesuatu yang di Eropa sudah tidak lagi. Rusia sudah dengan terbuka walaupun masih up and down dalam proses demokrasinya.

Regional and international landscape bisa juga kita lihat dari pendekatan bidang-bidang politik dan keamanan, misalnya upaya memelihara peace and security dunia. 6 tahun ke belakang, sejak 9/11 maka dunia belum aman dari ancaman terhadap terorisme sehingga war against terrorism masih merupakan isu yang penting. Kemudian dunia yang belum juga selesai dari perang-perang sejak perang Afghanistan November 2001 dan perang Irak sejak 20 Maret 2003. Kita lihat konsekuensi military conflict seperti biaya yang mahal.

Peran ini menjadi alasan dari menguatnya unilateralisme at the expense of multilateralism. Military fatigue dari AS dan Negara sekutunya. Sekarang proses soul searching. Kita mengantisipasi unilateralisme. Presiden yang terpilih bulan November 2009 yang akan menduduki White House Januari 2010. Konflik-konflik baru belum terselesaikan, old conflicts juga belum terlihat solusinya, seperti Lebanon-Israel conflict. Sementara itu, new conflicts di Afrika, Kongo, Sierra Leon, Darfur, Somalia, juga menonjol. Dalam keadaan landscape yang demikian kita tidak hanya ikut aktif, kita tampil di depan dalam peace making and peace keeping. Konflik Irak melalui konsep triple tracks yang kita ajukan belum memperoleh tanggapan dari situ tetapi kita harus antisipasi bila AS di bawah pemerintahan baru hasil Pemilu yang pasti akan dihadapi pertanyaan kapan mereka menarik diri karena adanya domestic pressure serta cara-cara militer untuk menyelesaikan masalah Irak sudah on the decline, maka bisa jadi dan diharapkan perwakilan kita cermat mengikuti, kemungkinan konsep 3-pronged approach kita mendapat tempat.

Juga upaya kita dalam proses peace making untuk Palestina, di Paris dan Anapolis, dan dari segi lain, capacity building. Meskipun keduanya merupakan suatu proses yang sulit dipastikan mencapai hasil dalam waktu relatif pendek, yaitu target peace agreement hingga Desember 2008 karena kita menghadapi 3 pihak yang lemah, yaitu Palestina, Isral yang koalisi pemerintahannya yang lemah, dan AS yang merupakan sponsor sekarang pemerintahannya in limbo. Tapi bagi kita, kita ikut konferensi Paris dan Anapolis, utamanya karena kita melihat revival dari peace process itu penting. Karena people on the ground tidak melihat light at the end of the tunnel, sehingga politics of despair dimana kelompok-kelompok di Palestina dan di Gaza, di Lebanon Selatan lakukan inisiatifnya sendiri dengan tindakan balasan, retaliasi yang besar dengan menyebabkan jatuhnya korban yang lebih banyak dan menjauhkan lagi para pihak untuk mencari solusi. Tapi bagi kita jangan menanyakan apakah dengan ikut proses dalam peace making kita akan menyelesaikan masalah Palestina. Pasti tidak. Dan kita tidak pernah berpretensi untuk mampu menyelesaikan tapi kita wajib menjadi bagian dari proses itu.

Di Asia Tenggara kita berkepentingan untuk membantu solusi konflik di Filipina Selatan, sebagian sudah dan sebagian belum, dan juga di Thailand Selatan. Sebab kita secara strategis berkepentingan untuk menciptakan ASEAN yang aman dan damai dengan begitu kita bisa memfokuskan pada pembangunan ekonomi. Indonesia masih menjadi chairman dari OAC Committee of Six kemudian Eight sekarang 12 dalam mensupervisi implementasi perjanjian damai MNLF dengan pemerintah Filipina.

Thailand, kunjungan PM Samak beberapa hari yang lalu, mereka menaruh kepercayaan dalam upaya mereka mencari solusi masalah Thailand Selatan melalui dialog dan negosiasi. Mereka percaya kepada Indonesia. Memang masih tertutup, namun ada penjajakan-penjajakan kemungkinan kita membantu fasilitas proses damai antara kelompok-kelompok Pattani dengan pemerintah Thailand di Indonesia. Dan melengkapi upaya-upaya pada tingkat pemerintah ini, NU dan Muhammadiyah aktif memajukan dialog dengan kelompok-kelompok para pemimpin agama di Thailand Selatan dan juga dengan pemerintah Thailand untuk melancarkan proses rekonsiliasi. Jadi a good mix pada track 1 and track 2.

Isu security lain yang harus dicermati adalah ancaman dunia dan kawasan dari perang nuklir. Dengan kata lain isu Non-Proliferation dari nuclear weapons. Dan menarik, atau sedikit banyak menakutkan, kalau kita lihat dari Jakarta menghadap ke Utara, maka ada satu garis proliferasi dari barat Israel, kemudian potensi Iran, Pakistan, India, China dan Korea Utara. Tapi lebih bahaya lagi apabila proliferasi nuklir itu menyebar ke negera-negara yang memang dengan alasan bahwa negara seperti Korea Utara memiliki nuklir maka mereka menjadikan alasan untuk mengembangkan senjata nuklir itu sendiri, seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan.

Kita melihat dari kepemilikan nuclear warheads yang sekarang, sesungguhnya menakutkan. Kalau kita lihat dari theatre di sebelah utara kita, Israel memiliki 100-200 hulu ledak nuklir. Iran dalam 2-10 tahun kalau tidak terkendali atau isu nuklir Iran tidak tertangani dengan baik 2-10 tahun Iran akan memiliki senjata nuklir. Pakistan 30-50 hulu ledak, India 50-60, China 100-200 warheads, dan Korea Utara antara 1-10. Karena itu bagi kita, sebagai negara yang aktif dalam bidang pelucutan senjata, di Jenewa ada conference on disarmament yang dulu fokusnya banyak pada senjata pemusnah massal nuklir kimia dan biologi, maka kepentingan kita untuk memelihara prinsip-prinsip kerjasama internasional di bawah nuclear NPT dan juga safeguard  agreement dari IAEA dihormati.  Kita mendukung 150% upaya negara-negara mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai. Tapi kita juga merupakan negara yang akan lantang untuk menentang pembelokan teknologi nuklir dari tujuan damai ke tujuan militer. Kita konsisten ketika tahun lalu dari laporan Badan tenaga atom Iran belum menunjukkan kerjasama dan transparansi dengan badan yang berwenang dan kompeten atau IAEA, maka kita mendukung resolusi. Tetapi sebaliknya ketika laporan Badan atom internasional bahwa ada kemajuan dalam kerjasama dan transparansi antara Iran dengan badan tenaga atom internasional maka walaupun sendiri kita telah memilih posisi abstensi. Hal ini tidak mudah karena dari laporan Watapri di New York, sebelumnya sebetulnya ada 4 negara yang menjelang pemilihan sudah mendapat instruksi dari pemerintahnya untuk abstain: Afrika Selatan, Libia, Vietnam dan kita. Tapi 3 lainnya karena tekanan-tekanan berubah ikut mendukung. Jadi kita punya ketegaran untuk berani menyatakan posisi kita. Itu konsekuensi dari politik luar negeri kita yang bebas aktif. Meksipun disurati Menlu Perancis, kita konsisten dengan pilihan posisi dan kebijakan yang kita ambil yang semata-mata bukan didikte oleh pihak asing tapi diikuti oleh kepentingan nasional kita.

Itu bagian-bagian dari permasalahan di bidang politik dan keamanan dari landscape strategic environment yang kita hadapi dan pasti ada keterkaitan erat antara politik keamanan dan ekonomi. Di bidang ekonomi misalnya kita menyaksikan tahun 2005 mencuatnya harga minyak menjadi $73/barrel. Karena itu adjustment kebijakan nasional kita mengurangi subsidi yang pada tahun itu dialokasikan sebesar US$12,5 miliar. Bayangkan kalau pada waktu itu kita tidak melakukan penyesuaian. Dengan harga minyak beberapa minggu lalu yang mencapai US$108/barrel dan beberapa hari lalu turun menjadi US$105, maka dapat dibayangkan bebannya pada anggaran belanja negara. Iran sebagai produser 4,2 juta barrel minyak per hari untuk penduduk 71 juta orang sekarang ini mengalokasikan US$95 miliar hanya untuk subsidi minyak dan energi. Iran tampaknya akan mengikuti cara kita dengan membelokkan subsidi untuk minyak dan memberikan subsidi langsung kepada rakyat untuk makanan, kesehatan dan public goods lainnya.

Dengan harga minyak yang mencuat tinggi, tidak pernah dalam sejarah dunia kita mengalami harga minyak setinggi itu, maka pikiran dan konsep alternative energy menjadi begitu menonjol yaitu mengembangkan bio diesel utamanya dari oil, bio-ethanol utamanya dari jagung, kedelai dan cassava. Dengan akibat sekarang ini, dunia mengalami krisis suplai juga demand yang meningkat dan tentunya harga yang mencuat. Karena itu menjadi masalah energy security dan food security. Majalah Newsweek minggu lalu melihat gejala ini, kombinasi antara energy security dan food security sampai pada kesimpulan forget about alternative energy dari bahan-bahan makanan. Menarik bahwa di tengah keterbukaan kita, kita tidak pernah mengalami krisis kedelai. Mungkin di luar para Keppri tidak pernah mengalami krisis tempe seperti di Indonesia. Sangat menyentuh kehidupan rakyat kita. Itu adalah krisis yang serius karena soy beans yang dibelokkan untuk ethanol. 

Hal kedua yang harus dicermati dan merupakan issue of the day adalah subprime mortgage crisis di AS yang diperkirakan akan membuat AS harus membayar cost dari krisis ini sebesar US$1,2 triliun. Dan dengan casualties investment bank yang keseluruhannya sebagai ilustrasi adalah: Union Bank of Switzerland (UBS) menderita US$37.1 billion. Sekarang sudah ada plesetan Union Bank of Switzerland adalah Union Bank of Singapore karena Singapura membeli saham dari UBS dan sekarang pemegang saham terbesar di bank itu. Merryll Linch US$24,4 miliar, Citibank US$18,1 miliar, Carlyle Capital US$9,4 miliar, Morgan Stanley US$9,4 miliar, Credit Suisse US$5,7 miliar, dan seterusnya. Dan akibat dari subprime mortgage ini masih terus berkembang. Hari ini diberitakan bahwa UBS memerlukan US$19 miliar lagi untuk menyelamatkan mereka. Dengan kata lain apa efek dari subprime mortgage ini bagi AS? PIlihannya hanya dua: krisis ekonomi atau paling tidak kelambanan pertumbuhan ekonomi di Amerika.

Di pihak lain, masalah yang aktual yang disebut Presiden pagi ini adalah sovereign wealth funds, yaitu akumulasi aset yang begitu besar negara-negara penghasil minyak. Saat ini total sekitar US$2 triliun (US$1.5 triliun dari 6 Gulf countries), dan akan meningkat menjadi US$12 triliun pada 2015. Tadi telah saya sebutkan untuk mencatat tahun 2015 dalam konteks sasaran integrasi ASEAN. Hal ini disebabkan karena dengan sovereign wealth funds, yaitu terakumulasinya dana yang begitu besar dan sangat sulit, hal ini juga akan berdampak pada ekonomi dunia. Sebagai ilustrasi, Abu Dhabi Investment Fund mengelola US$600-800 billion. Kuwaiti Investment Authority mengelola US$200 billion, Saudi Monetary Agency mengelola US$300 billion, pemerintah Singapura sekitar US$150 billion, dan China dengan foreign currency reserve US$1.5 trillion. Persoalannya, ke mana dana-dana ini akan diinvestasikan sementara Amerika dengan security scrutiny pasca 9/11 yang begitu ketat dan gerakan di kongres saat ini untuk impose tax dari income investasi sovereign wealth funds yang relatif kecil. Maka tantangan kita adalah bagaimana kita ikut mendapat bagian dari investasi akumulasi dana yang besar ini. Saat ini yang dihitung oleh sovereign wealth funds adalah negara-negara yang ekonominya besar dan dinamis seperti China, India, Brazil dan Turki. Kita belum masuk dalam radar itu.  Ini yang ditekankan oleh Presiden tadi pagi, yaitu bagaimana kita perlu mencari peluang-peluang bagi kepentingan nasional kita.

Yang lain, di bawah judul perkembangan ekonomi regional dan internasional, kita juga beruntung berada atau menjadi bagian dari Asia Pasifik yang sangat dinamis. Banyak ungkapan abad 21 adalah abad Asia Pasifik. Majalah Foreign Affairs membandingkan AS, UE dan China. Potensi China yang bisa menjadi new superpower meskipun tidak menandingi Amerika namun mungkin akan menduduki tempat ke-2 dalam 10-15 tahun mendatang. Menjadi pertanyaan kita dari guliran proses integrasi tadi, politik dan ekonomi, apa konsekuensinya bagi kita? Ada keperluan diplomasi kita untuk tampil dengan konsep-konsep arsitektur baru apa yang ingin kita bangun di kawasan kita, Asia Timur dan Asia Pasifik. Seperti diuraikan Presiden tadi pagi, adalah kita yang tampil dengan konsep East Asia yang tidak terbatas pada 10 ASEAN +3 tapi lebih inklusif mencakup juga India, Australia, dan Selandia Baru. Di wilayah akreditasi masing-masing pasti ada tarik-menarik antara East Asia yang 16 ini diluaskan seluas-luasnya sehingga menjadi mini UN sehingga konsep East Asia community akan kembali pada ASEAN+3. China dan Malaysia memotori konsep ini, juga didukung oleh  beberapa negara lain di negara-negara ASEAN. Kita melihat bahwa dengan rapid rise of China, sekarang mungkin masih pada derajat yang normal, tapi kita bayangkan China 10-15 tahun mendatang dengan kekuatan ekonomi, politik dan militer dengan military standing China yang luar biasa, yang akan mampu memproyeksikan power China ke luar termasuk melalui blue water navy, kita sudah harus menghitung bagaimana konfigurasi kawasan yang akan kita bangun. Karena itu kita mulanya berhasil untuk memperoleh persetujuan yang lain sehingga East Asia menjadi 16 negara seperti yang kita miliki sekarang.

Tadi pagi saya membaca bahwa PM Australia, Kevin Rudd dalam  satu lecture-nya di Australia mengatakan bahwa the future of Asia Pacific akan sangat ditentukan oleh China dan AS. Karena itu Australia mengusulkan agar dibentuk semacam Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE), dulu dari CSCE  pada tahun 1975 ketika masih perang dingin. Organization of Security and Cooperation in Europe sebagai sesuatu yang baru. Sementara kita memiliki di kawasan kita, kalau berbicara politik dan keamanan yaitu ASEAN Regional Forum dengan 27 negara anggota. Jadi kita tidak perlu introduce konsep yang baru tapi justru melalui ARF sebagai forum politik keamanan untuk kita besarkan dan berdayakan karena di situ kita masih mempunyai peran dibandingkan konsep Rudd yang ingin agar dibentuk suatu lembaga baru OSCE-nya Asia Pasifik dimana China dan Amerika berperan. Padahal dalam konsep arsitektur yang kita usulkan, yang kita konsepsikan adalah satu kerjasama antar negara-negara di kawsaan, dengan AS, Rusia, UE dapat menjadi bagian sebagai observer dari proses itu. Dengan kata lain, kita menginginkan internal balance dari tercapainya equilibrium antara negara-negara di kawasan, sementara negara lain tidak menjadi penghambat karena menjadi bagian sebagai observer dari East Asia Summit process. Dalam kunjungannya ke Jakarta, Condoleezza Rice menyatakan suatu ketika nanti saat East Asia memiliki struktur yang telah lebih melembaga, maka AS, Rusia dan UE dapat bergabung sebagai observer. Dari apa yang dimuat di media, rasanya pemikiran Kevin Rudd tidak begitu pas dengan kita.

Itulah new architecture yang kita bayangkan akan kita bangun di kawasan ini dalam waktu yang tidak lama. Telah saya katakan tadi bahwa pada tahun 2015 atau mungkin lebih cepat lagi kira-kira sampai tahun 2012 East Asia Free Trade Area sudah akan lahir. Dan dari situ guliran proses kerja sama politik dan keamanan juga akan menyusul ke arah suatu East Asia community. Itulah bagian strategic landscape di lingkungan dekat kita, ASEAN, East Asia, Asia Pacific yang kita hadapi.

Dalam Rapat Kerja ini kita juga harus melakukan refleksi, evaluasi, atas perkembangan-perkembangan di lingkungan nasional kita karena diplomasi pasti tidak dioperasionalisasikan dalam keadaan vakum. Dia merupakan bagian dari upaya pada tingkat nasional, diproyeksikan ke dunia luar, sehingga kepentingan kita untuk terus menerus mengevaluasi perkembangan dunia di luar kita dari strategic landscape, strategic environment baik politik dan ekonomi. Pada tingkat nasional, perkembangan-perkembangan di dunia luar sangat erat terkait karena globalisasi dan kita sangat terbuka dalam memajukan kerjasama dengan dunia luar. Contoh yang paling konkret adalah keperluan kita merevisi  sasaran dan target, capaian tahun 2008 ini. Tahun lalu kita memproyeksikan pencapaian pertumbuhan ekonomi 6,6% karena tahun lalu kita mencapai 6,3%. Tapi dengan perkembangan-perkembangan global, utamanya food security, energy security, dan kelambanan ekonomi dunia maka kita memang terpaksa menurunkan target pencapaian kita menjadi 6,3%. Target ini masih di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia yang diproyeksikan tahun ini akan tumbuh menjadi sekitar 3,9%.

Dengan adjustment dari target-target dan sasaran yang ingin kita capai, maka juga dilakukan adjustment dalam alokasi anggaran yang diberikan untuk masing-masing sektor. Karena itu terjadi perubahan anggaran dan pemotongan anggaran lembaga pemerintahan sebesar 15%.

Pagi ini kita membaca World Bank memprediksikan Indonesia akan hanya mencapai 6% pertumbuhan ekonomi, lebih rendah dari yang kita sudah revisi dari 6,6% menjadi 6,4%. Prediksi World Bank biasanya lebih pesimis sehingga kita perlu waspadai, namun kita harus tetap optimis. Tetapi sedikitnya itu suatu contoh dari konsekuensi kelambanan ekonomi atau krisis ekonomi dunia saat ini. Karena itu Presiden dalam rapat Kabinet minggu lalu sangat menekankan agar kita betul-betul memastikan dan mengevaluasi kembali terhadap asumsi-asumsi yang kita gunakan dalam menentukan target capaian yang kita sasarkan untuk tahun ini dan tahun depan. Untuk informasi intern kita saya akan berikan paparan kepala Bappenas dan Menteri Keuangan mengenai situasi yang kita hadapi tahun ini dan proyeksi tahun depan. Walaupun dari berbagai segi sebetulnya kita tampil sebagai negara yang cukup resilient. Misalnya saat kita bicara mengenai food and energy security, kita merupakan negara pengekspor sekaligus pengimpor untuk kedua hal tersebut. Oleh karena itu kita relatif cukup punya daya tahan dalam menghadapi perkembangan global, tapi jangan juga terlalu percaya diri. Kita harus terus waspada dengan perkembangan dunia di luar kita.

Oleh karena itu, Raker kita tepat waktu untuk difokuskan pada perkembangan global dimana perwakilan-perwakilan kita bisa memberi feedback informasi ke dalam untuk menjadi pertimbangan atau input bagi pengambilan kebijakan di pusat. Jangan berfikir lagi masalah diplomasi masih ada jarak dengan masalah nasional. Dia begitu dekat. Contoh paling konkret adalah krisis tempe.

Namun ada berita bagus bahwa dari pengurangan anggaran 15% kita berhasil memperjuangkan untuk dihitung dari keseluruhan budget yang dialokasikan ke Deplu. Dengan performance Deplu dan Perwakilan tahun lalu yang dari segi spending hanya menghabiskan 70% dari budget yang dialokasikan, hal ini cukup baik. Tapi janganlah ada kelemahan perencanaan. Masih ada peluang untuk kita tingkatkan kinerja kita.

Menghadapai 2009 Kabinet sudah menyiapkan rancangan kerja dan setengah alokasi anggaran, tapi Presiden meminta agar sebelum diajukan ke DPR dipelajari betul-betul agar asumsi-asumsi yang kita gunakan untuk mengukur target untuk memetakan target-target pencapaian betul-betul tepat. Misalnya dari segi ekonomi, dari apa yang disampaikan Kepala Bappenas dibayangkan bahwa pada tahun 2008 ini ekonomi dunia akan membaik dan tahun 2009 sudah membaik. Ini mungkin terlalu optimis padahal dari masalah energi dan food security, sovereign wealth funds, subprime mortgage crisis, dunia masih mengalami potensi turbulence.

Hal lain yang juga patut dicermati adalah bahwa tahun depan dengan adanya pemilihan legislatif dan eksekutif maka pasti situasi politik memanas dan memiliki konsekuensi juga bagi kehidupan ekonomi nasional. Belum lagi faktor-faktor internasional. Jadi, sisi intermestik domestik dan internasional kita harus betul-betul kita cermati dan separuh dari masalah intermestik adalah dunia diplomasi yang kita jalani. Di era interdependency yang begitu kuat diplomasi punya peranan yang besar.

Mengenai perkembangan ekonomi silakan dibaca lagi laporan Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas yang sebetulnya menunjukkan kita tidak perlu pesimis. Kita masih bisa berdiri tegak dan atas dukungan anggaran yang cukup memadai kita bisa meningkatkan dua kali lipat  target-target pencapaian kita dari sisi diplomasi.

Sisi lain, dengan gambaran perkembangan lingkungan strategis regional dan internasional yang terus berubah dan juga dinamika perkembangan di tingkat nasional, maka melalui proses refleksi dan evaluasi pada Raker ini kita juga harus mampu tampil dengan bagaimana kita merumuskan target-target pencapaian kita sampai akhir Kabinet ini dan mampu melakukan proyeksi 5 tahun ke depan pasca pemilu 2009.

Hanya dengan mesin diplomasi yang lebih baik maka misi kita mampu dicapai dengan lebih baik. Hal ini dapat dicapai melalui benah diri terus menerus, restrukturisasi organisasi, sumber daya manusia, dan dukungan anggaran. Berkait organisasi terdapat tambahan pos wakil Menlu pada jabatan pimpinan Deplu sesuai Perpres 20 dan 21/2008 yang merubah Perpres 9 & 10/1975. Dipastikan bahwa jabatan wakil Menlu ini merupakan jabatan struktural eselon 1.a untuk membantu Menlu dalam memimpin Deplu dan bukan jabatan politis.  Sebagai konsep ini bukan suatu surprise, karena kita sudah memikirkan perlunya Deplu memiliki Vice Minister. Ini juga bagian dalam meningkatkan kinerja kita karena tantangan diplomasi kita. China punya 5 Vice Minister, Jepang 5 Vice Minister, Singapura ada senior state minister for foreign affairs, Brunei memiliki Foreign Minister I & II. Jabatan ini bukan gejala baru dalam dunia diplomasi karena hal ini merupakan praktek lazim di beberapa negara akhir-akhir ini.

Pada masa reshuffle kabinet tahun lalu, menghadapi masa kerja paruh kedua kabinet ini, telah dimohon pertimbangan Presiden untuk menunjuk jabatan wakil Menlu dan beliau menyetujui. Follow up-nya dilakukan melalui Peraturan Presiden. Dalam upaya kita untuk memperpendek jarak antara close political relation yang dibangun dengan banyak negara yang diterjemahkan menjadi kedekatan kerja sama ekonomi perdagangan investasi tenaga kerja, memang Menteri Luar Negeri memerlukan 3 staf khusus. Selama ini tidak pernah diangkat, karena percaya pada tenaga-tenaga profesional Deplu, namun untuk hal-hal yang khusus kita memerlukan staf khusus Menlu. Hampir upaya ini berhasil tapi pada last minute calon yang dinilai baik akhirnya tidak jadi. Namun memang tetap ada rencana membentuk task force sebanyak 5-10 orang untuk memperlancar komitmen-komitmen dengan negara sahabat untuk menjadi kerjasama nyata di bidang ekonomi, investasi, tenaga kerja, dan lain-lain.

Kita juga konsisten dengan benah diri kita, termasuk dengan 3 Tertib Waktu, Fisik, Administrasi termasuk administrasi keuangan. Sekali lagi kita mengingatkan perlunya tertib fisik untuk menampilkan perwakilan sebagai perwakilan RI yang representatif. Kita masih mampu memperbaiki fisik termasuk renovasi, dan rencananya Sekjen akan menampilkan rancangan SK Menlu untuk memiliki building committee. Kita ingin agar kita tidak hanya berulang-ulang melakukan renovasi dan membangun, yang akhirnya pemborosan keuangan negara. Dari segi tertib administrasi dan keuangan, dalam rapat pleno kabinet saat dipampangkan anggaran Rp.5,4 miliar ada hal yang penting yaitu pengelolaan tertib administrasi keuangan karena Deplu termasuk perwakilan yang laporannya masih terkena disclaimer oleh BPK. Pusat dan Perwakilan perlu tertib penggunaan anggaran dan administrasinya sehingga target dalam waktu dekat bisa dikategorikan laporan keuangannya yang qualified. Yang lain, laporan aset-aset kekayaan negara juga pencatatannya masih belum banyak. Tertib administrasi keuangan aset harus kita perhatikan betul.

Masalah non substansi yang ingin disampaikan adalah masalah pengembangan SDM. Melalui benah diri, proses rekrutmen yang bersih bebas KKN dan berdasarkan merit, tahun lalu untuk 100 lowongan ada 1700 yang melamar. Kita mencoba mengembangkan pendidikan berjenjang yang selektif masuk dan lulusnya, melalui magang dan juga program-program degree di luar negeri. Kepala perwakilan punya tanggung jawab memajukan resources Deplu. Jangan berfikir perwakilan hanya merupakan receiving end. Separuh masa kerja di Deplu adalah di Perwakilan.

Para diplomat di jenjang madya harus aktif dan mencari sekolah. Kepala perwakilan dapat menugaskan staf junior untuk sebagian waktunya untuk master 1-2 tahun untuk belajar. Ini investasi karena kita tidak memiliki dana untuk tugas belajar. Ini investasi yang serius. Deplu harus memiliki 40-50 expert on regional integration. Ahli-ahli dalam bidang lain juga diperlukan. Ada kebanggaan terhadap newly recruited batch dan dari segi pengembangan sangat diharapkan dukungan para kepala perwakilan, termasuk saat staf Deplu berada di perwakilan. Dana representasi bisa digunakan untuk sekolah meningkatkan kemampuan SDM. Namun masih banyak diplomat muda yang sudah ditempatkan di luar negeri yang berbahasa Inggris takut karena persyaratan TOEFL 550. Rekrutmen sekarang memiliki standar TOEFL 550. Ketika mereka di luar negeri, dengan gaji dan fasilitas yang baik, sebaiknya mengambil program-program tambahan untuk meningkatkan kemampuan kita. Kalau diplomatnya memble, tidak akan dapat membuat strong arguments, bahkan sama sekali tidak bisa melakukan arguments. Oleh karena itu ditekankan perlunya peningkatan SDM.

Demikianlah hal-hal yang substantif dan administratif. SDM, benah diri, diharapkan benar-benar dicermati sebab dari Raker ini diharapkan mampu menghasilkan dan melakukan proses adjustment dari sasaran-sasaran yang ingin kita capai dengan memperhatikan dinamika nasional dan political and economic landscape di kawasan dan dunia global yang kita hadapi. Melalui group discussion diharapkan akan ada pemikiran-pemikiran yang tampil dari keppri sebab feedback dari lapangan sangat kita perlukan.

Demikian paparan. Terimakasih.






AksesInvitesPPTM 2013Majalah QuAsPengumuman Rekrutmen CPNS Kemlu Tahun Anggaran 2013
Pidato Pernyataan Tahunan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, DR. R.M. Marty M. NatalegawappidDiplomasi Indonesia 2013ASEAN Selayang PandangLPSE
Pedoman Praktis Pembuatan Pengesahan dan Penyimpanan Naskah PIPanduan Umum Tata Cara dan Kerjasama LN oleh PemdaPerpustakaan Ali AlatasPeluangAyo Kita Kenal ASEAN
QuAs edisi 4BSBI 2014PusdiklatStrategi dan Rencana Aksi Konservasi Orangutan Indonesia 2007-2017Buletin Komunitas ASEAN
next pre
Hak Cipta 2009 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia | Syarat dan Ketentuan