Kontak Kami   |   FAQ   |   Link   |   Site Map
   |   Pencarian 

Transkripsi Menteri Luar Negeri

Seusai Pembukaan Beasiswa Seni Dan Budaya Indonesia

Rabu, 29 Juli 2009

  

TRANSKRIPSI DOOR-STOP INTERVIEW

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

DR. N. HASSAN WIRAJUDA

SEUSAI PEMBUKAAN BEASISWA SENI DAN BUDAYA INDONESIA

 

JAKARTA, 29 JULI  2009

 

[awal door-stop interview]

[awal transkripsi]

 

Wartawan [W] : Bagaimana posisi Indonesia di mata internasional?

 

Menlu RI : Saya kira kita menempati posisi yang sangat dihormati sekarang ini, pengakuan terhadap keberhasilan Indonesia pada masa era reformasi ini. Baik dalam proses demokratisasi yang menjadikan Indonesia diakui sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, termasuk penghargaan atas pemilihan umum, baik legislatif maupun presiden yang berjalan dengan aman dan demokratis.

 

Tapi juga di tengah krisis global, Indonesia telah mencapai self-sufficiency yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri bahkan surplus untuk ikut menguatkan pengadaan pangan dunia. Tapi juga di tengah krisis finansial dan ekonomi global sekarang ini, kita merupakan salah satu dari hanya dari beberapa negara yang mampu tumbuh secara positif (sebanyak) 4,5%. Dan proyeksi ke depan dimana menurut analisis banyak pihak, dunia perbankan maupun ekonomi, melihat potensi kita tumbuh lebih cepat nanti. Indonesia juga dalam berbagai masalah krisis dunia ikut memainkan peranan aktif dan peranan penting dalam masalah krisis finansial. Ekonomi kita duduk sebagai salah satu di G-20. Demikian juga dalam masalah-masalah regional dan internasional lain. Jadi saya merasakan mungkin dalam 64 tahun kemerdekaan Indonesia, tidak pernah adanya keleluasaan dalam hubungan antar negara, antar bangsa seperti yang kita nikmati sekarang ini.

 

[W]: Bagaimana dampak dari serangan teroris ? Apa yang harus kita upayakan ke depannya?

 

Menlu RI: Kita membicarakan banyak masalah hal ini karena hanya 1-2 hari setelah adanya serangan bom pada 17 Juli di Jakarta, kebetulan ada pertemuan para menteri luar negeri ASEAN yang kemudian disambung dengan pertemuan ASEAN Regional Forum dimana 28 menteri luar negeri berhimpun, berdiskusi. Di sana ada pernyataan dukungan duka cita dan simpati, tapi ada juga pernyataan dukungan terhadap pihak Indonesia. Ada pihak lain juga seperti dinyatakan dalam Dewan Keamanan PBB satu hari setelah bom Bali, ada pernyataan kepercayaan, confidence, bahwa Indonesia akan mampu menghadapi krisis serangan teroris bom ini. Seperti Indonesia telah menunjukkan pada 7 tahun terakhir ini bahwa Indonesia tidak hanya mampu, membongkar jaringannya, menangkap pelakunya, tapi juga mampu menyeretnya ke pengadilan.

 

[W]: Apakah ada travel warning dari negara lain?

Menlu RI: Praktis tidak ada. Kalaupun ada hanya pengulangan dari travel warning yang biasa mereka tampilkan di website mereka. Tetapi tidak ada seruan baru atau peningkatan dari travel warning tersebut.

 

[W]: Yang lain Pak, beberapa hari ini ada TKI di Arab Saudi yang terlantar, sementara  KJRI di sana tidak mau menampung di Jeddah?

 

Menlu RI: Saya ingin dudukkan masalahnya. Saya kira yang dimaksud bukan TKI karena memang beberapa tahun terakhir ini ada gejala baru. Warga kita dari berbagai tempat secara terorganisir berangkat meninggalkan tanah air menuju Arab Saudi dengan klaim tujuan ibadah. Sebetulnya ini cara ibadah yang murah, karena mereka hanya berangkat dengan one way ticket. Mungkin mereka ibadah umroh kemudian menghilang, bekerja secara gelap tentunya. Pada kesempatan beribadah haji, mereka beribadah haji. Kalau tidak tertangkap oleh petugas razia polisi Saudi Arabia.

 

Tetapi setelah haji mereka justru menjajakan diri di pinggir-pinggir jalan lengkap dengan koper, siap untuk ditangkap dan dideportasi oleh pemerintah Saudi, pulang ke Indonesia gratis. Jadi, upaya KBRI dan Konsulat Jenderal di Saudi Arabia untuk menghimbau mereka melapor KBRI untuk dibantu, itu memang bukan maksud mereka. Tapi mereka tidak mau datang karena kalau mereka datang ke KBRI dan kita tahu kalau mereka punya dana dari hasil bekerja, tentu pemerintah tidak akan mengongkosi. Pemerintah akan meminta mereka pulang dengan biaya sendiri.

 

Tapi kalau mereka menjajakan, memamerkan diri di jalan-jalan utama Saudi Arabia, memang maksudnya untuk ditangkap oleh polisi. Oleh karena itu ditahan dan diberi makan serta dipulangkan gratis. Tentu ini bukan masalah perlindungan, tapi masalah ulah dari sebagian warga negara kita yang tidak terpuji. Terus terang saya pernah menyaksikan sendiri. Saya pernah minta diantar oleh orang Konsulat kita di Jeddah. Coba saya lihat. Ya memang mereka memamerkan diri untuk ditangkap, berdiri, tidur-tidur di bawah jembatan. Jadi bukan orang yang mau ditangkap lari tapi memang bersedia untuk ditangkap. Unik, tapi itu ulah sebagian warga negara kita yang menurut saya tidak terpuji.

 

[W]: Dari beberapa TKI yang ada di luar, memang ada moratorium untuk beberapa kasus yang ada di luar. Langkah-langkah Departemen Luar Negeri (indistinct) dalam mengatasi masalah-masalah yang ada di negara-negara tersebut?

 

Menlu RI: Tergantung kasus. Kalau kasus itu berkaitan dengan tindak pidana, pasti yang kita lakukan adalah langkah bantuan hukum. Dari menyediakan penerjemah, lawyer dalam proses perkara dan mengikuti kasusnya ketika mereka katakanlah menjalani hukuman.

 

Tapi ada kasus yang sifatnya pelanggaran hak-hak kerja. Itu yang terjadi di KBRI tempat kita menampung, Malaysia. Jumlahnya pasang surut kadang-kadang bisa mencapai 200 (orang). Kemudian kita urus, biasa jumlahnya berkurang. Tapi ya tadi sangat berfluktuasi. Tapi memang penanganannya perlu lebih menyeluruh. Karena itu kita ingin duduk bersama untuk berunding dengan pemerintah Malaysia. Membicarakan kembali kondisi-kondisi yang wajarnya berlaku bagi warga kita, perlindungan yang lebih baik. Karena itu sebetulnya moratorium itu baik, sedikitnya untuk mengingatkan kepada Malaysia atau negara-negara lain bahwa ada masalah yang perlu kita perhatikan.

 

Saya hanya ingin meminta agar moratorium itu juga jangan hari ini kita katakan, mungkin minggu depan sudah bisa kita pertimbangkan untuk dimoratoriumkan lagi. Jadi dari moratorium ke moratorium. Karena itu tidak akan cukup efektif untuk menekan, katakanlah untuk pihak lain duduk bersama membicarakan perbaikan kondisi warga kita.

 

[W]: Idealnya berapa lama moratorium itu, Pak?

 

Menlu RI: Ya sampai punya efek yang positif bagi upaya perbaikan.

 

[W]: Pak Hassan, ini mungkin hal yang berbeda. Terkait dengan ketentuan dari pemerintah Arab Saudi yang membatasi kuota jemaah haji yang berusia lebih dari 65 tahun untuk tidak melakukan ibadah haji. Permintaan Indonesia untuk haji yang berusia di atas 65 tahun sudah ditanggapi oleh pemerintah Arab Saudi?

 

Menlu RI: Terus terang saya belum mendengar secara resmi adanya persyaratan tersebut. Apakah itu dikomunikasikan lewat jalur panitia haji, mungkin. Tapi kita tahu di Saudi sendiri memang ada pembatasan-pembatasan terhadap warganya. Jadi pembatasan itu sebenarnya bukan hal baru.

 

Apakah itu sekarang diterapkan kepada warga asing, bisa saja dan kita akan cari tahu. Di Saudi sendiri kita tahu bahwa dalam sekian tahun tidak boleh mengadakan ibadah haji yang kedua kali untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang belum. Tetapi juga pembatasan-pembatasan lain. Jadi sebetulnya bersifat mencoba melalui peraturan-peraturan tersebut untuk lebih fair memberikan kesempatan pada mereka yang belum. Pada kita belum terlihat. Mungkin karena adanya peningkatan kemakmuran. Banyak tempat di beberapa daerah terdapat antrian dalam daftar tunggu haji juga semakin meningkat. Saya juga tidak memiliki otoritas dalam membicarakan hal ini. Mungkin ada pengaturan tertentu yang demi fairness, demi berjalannya keadilan, pembatasan tertentu. Misalnya mereka yang telah 4-5 kali, berikan kesempatan kepada mereka yang baru akan (naik haji) pertama kali.

 

[W]: Berarti belum ada surat dari Deplu (indistinct)?

 

Menlu RI: Saya terus terang belum menerima karena itu dari pihak dinas. Kita baru pada tahap mencari  tahu kebenaran dari informasi.

 

[W]: Kalau kasus David sendiri, Pak? David Wijaya di Singapura, apakah masih terus dipantau perkembangannya?

 

Menlu RI: Kita dari awal memantau dari dekat, termasuk mengikuti sidang-sidang yang sedang berlangsung dan mungkin dalam waktu dekat akan sudah akan diputuskan. Jadi kita ingin memastikan bahwa perlindungan terhadap warga, dalam hal ini tentunya hak-hak warga, agar proses peradilan itu berlangsung adil termasuk dalam kesaksian dimungkinkan orang-orang kita juga didengar, proses persidangan Singapura juga dibuka. Namun sebagai salah satu proses peradilan di negara lain, ada keterbatasan-keterbatasan kita untuk tidak terkesan melakukan campur tangan.

 

Seperti pengadilan di kita juga ada sensitifitas bila pihak lain, asing perorangan yang campur tangan terhadap proses peradilan kita. Tapi sepanjang dimungkinkan dalam proses hukum di negara kita dan standar internasional, peradilan bisa berlangsung dengan fair, dengan adil, ya kita lakukan.

 

[W]: Perkembangan terakhir yang sampai ke Bapak seperti apa? Laporan terakhir yang sampai ke Bapak?

 

Menlu RI: Laporan terakhir yang saya terima bahwa akan adanya sidang hari ini. Apakah hari ini verdict atau keputusan sidangnya dikeluarkan saya belum tahu.

 

[W]:  Berkaitan dengan teroris, apakah ada permintaan pondok pesantren Ngruki ditutup?

 

Menlu RI: Tidak.

 

[W]: Konfirmasi mengenai Aung San Suu Kyi. Informasi mengenai permintaan AS untuk mengeluarkan Myanmar dari ASEAN. Dari Bapak sendiri mempertahankan ASEAN, alasannya apa, Pak?

 

Menlu RI: Saya ikuti semua proses persidangan menteri luar negeri ASEAN dengan Menlu AS, dan juga sidang ASEAN Regional Forum dimana 28 menteri luar negeri hadir. Tapi tidak ada satu kalimat atau ucapan langsung dan tidak langsung yang mengesankan bahwa Menlu AS, Hillary Clinton, meminta untuk mengeluarkan Myanmar dari ASEAN. Jadi tidak perlu dijawab karena pertanyaan tersebut tidak ada dasarnya.

 

[W]: Bagi Indonesia sendiri, sudah ada solusi untuk masalah Myanmar?

 

Menlu RI: Masalah Myanmar bukan kita yang menjadi solusinya. Bahwa kita sebagai negara sesama anggota ASEAN punya pandangan terhadap Myanmar, itu benar. Tapi bukan kita yang menyiapkan solusi untuk masalah negara lain. Kita meminta misalnya, Myanmar untuk membebaskan para tahanan politik, termasuk Aung San Suu Kyi. Kalau itu dipenuhi oleh Myanmar, kita bisa menjadi salah satu kunci bagi masalah Myanmar. Tapi itu merupakan sifat negara merdeka. Kita tidak bisa memaksakan keinginan kita. Tapi kita menghimbau. Dan dalam diskusi diantara menteri luar negeri ASEAN, kita sangat terbuka. Kalau ada negara-negara ASEAN yang mungkin bisa kita bantu, tapi sejauh ini memang belum ada respon.

 

Ini semakin panas di sini. Pindah ke dalam ya? Panas. Tunggu dulu.

 

[W]: Pak, ini soal David Wijaya lagi. Kabarnya hari ini verdict-nya, keluaran keputusannya. Kira-kira Indonesia sendiri akan melakukan langkah-langkah tertentu atau hanya menerima hasil dari keputusan pengadilan Singapura?

 

Menlu RI: Indonesia sebagai pemerintah bukan pihak yang menjadi proses dalam peradilan tersebut. Yang menjadi pihak memang keluarga David karena anaknya tentu tidak bisa mewakili dirinya sendiri. Jadi kalaupun ada keberatan terhadap keputusan pengadilan terhadap kasus pada hari ini, tentunya akan sangat tergantung dengan keluarga apakah akan menerima atau melalui pengacaranya mengatakan akan melakukan banding. Itu senantiasa terbuka dalam peradilan di manapun.

 

[W]:Tapi pemerintah Indonesia memberikan dukungan penuh terhadap keluarga David?

 

Menlu RI: Tentunya karena kita berkepentingan untuk melindungi warga kita. Itu sangat tergantung juga pada sikap dan kerjasama keluarga David. Saya tahu perdebatan di luar bahwa pemerintah atau KBRI tidak cukup melakukan (perlindungan). Padahal kita tahu sejak awal KBRI justru memberikan nasihat, advise, dalam artian mulai dari masalah otopsi kemudian kremasi. Kita ingin dalam proses itu KBRI dilibatkan. Tapi dalam otopsi misalnya, hasil otopsi disampaikan langsung ke keluarga oleh pihak otoritas Singapura. Jadi KBRI dilibatkan hanya sebagai penonton di situ.

 

Mengenai kremasi, karena masalah visum itu kita ketahui dari awal menjadi perdebatan oleh keluarga, kita ingin sementara masalah visum itu selesai, kremasi ditunda. Tapi ini sudah lewat. Saya juga tidak bermaksud untuk mempersoalkan. Saya hanya ingin menjelaskan bahwa dalam upaya KBRI Singapura membantu, itu juga sangat tergantung dengan keluarga. Yang lainnya misalnya dalam proses hukumnya itu sendiri, KBRI itu senantiasa punya lawyer yang bisa disewa, karena kita juga banyak memiliki kasus-kasus tenaga kerja, kasus perlindungan warga.

 

Tapi kalau membawa lawyer dari Indonesia, dia pasti tidak mempunyai akses untuk ke pengadilan di Singapura karena tidak boleh beroperasi. Ini hal-hal yang dari awal kalau dikonsultasikan dengan baik, perdebatan-perdebatan publik di kita, komplain bahwa KBRI tidak membantu semestinya tidak terjadi. Karena kita bisa menampilkan bahwa dalam kasus-kasus tenaga kerja, kasus-kasus perlindungan warga, KBRI kita terbukti sangat-sangat peduli. Ada lagi? Sudah habis?

 

[W]: (indistinct) kerjasama dalam kasus terorisme dalam ASEAN?

 

Menlu RI: Sebetulnya yang kita saksikan dengan tindak pidana terorisme dan rangkaian bom sejak tahun 2002 bahkan sebelumnya, itu bersifat regional dari tindak terorisme. Lihat saja dari pelaku-pelakunya. Itu kan beragam. Dari warga kita sendiri, warga Malaysia, warga Singapura. Kita lihat pelatihan-pelatihan itu juga ada di Filipina Selatan, dan sebagainya. Karena itu kerjasama regional dan internasional menjadi sangat perlu.

 

Yang utama adalah pertukaran informasi, informasi intelijen tentang jaringan, tentang keberadaan para pelaku terorisme itu sendiri. Yang kedua adalah penguatan kapasitas. Sesungguhnya dalam hal kedua ini kita relatif berhasil. Melalui kerjasama kita tingkatkan kapasitas kerjasama polisi kita termasuk Densus 88, baik pelatihan tentang kemampuan profesionalisme kepolisian kita maupun dukungan peralatan yang canggih dalam proses deteksi dan penyelidikan.

 

Tetapi kita juga sebenarnya mampu melalui JCLEC, Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation yang bermarkas di lingkungan Akpol Semarang untuk melatih lebih dari 3000 perwira polisi lebih dari 25 negara. Karena itu ada kepercayaan dunia luar tentang daya mampu kita tapi juga dari pengalaman dan keberhasilan kita dalam 7 tahun terakhir ini. Mereka mendengar adanya tindak pengeboman tapi ada kepercayaan dari mereka bahwa kita mampu menyelesaikan masalah. Apalagi kita saksikan bahwa dampak dari aksi pengeboman ini bagi kehidupan politik, ekonomi dan kestabilan nasional juga praktis tidak banyak efeknya.

 

Dalam sambutan saya di ASEAN Regional Forum akhir minggu lalu, saya mengatakan dari statistik sejak Juli tahun lalu sampai Juli sekarang ini ada 94 kasus serangan teroris di wilayah Asia. Dari Pakistan di Barat sampai Filipina di Timur, dari China di Utara sampai ke Indonesia di Selatan. Tapi memang sebagian besar dari kasus dari serangan-serangan teroris ini terjadi di Pakistan bahkan India.

 

Jadi kalau dalam peta itu, negara lain juga tahu bahwa serangan teroris, setiap warga kita atau orang asing yang terluka atau terbunuh itu pasti menjadi perhatian kita. Tapi kalau kita gelar dalam peta; Asia Barat, Asia Selatan, Asia Tenggara, Asia Timur itu memang ada semacam kesan. Saya tidak ingin memperlihatkan kesan saya, tapi memang ada kesan di luar. Ya memang ada serangan teroris, tapi relatif dibandingkan dengan yang terjadi di Pakistan, di India, apalagi di Afghanistan dianggap intensitasnya relatif lebih rendah.

 

[W]: Tawaran di luar negeri untuk mengungkap kasus terorisme, yang (indistinct) tidak diperlukan atau bagaimana, Pak?

 

Menlu RI: Tawaran dari berbagai pihak. Tawaran itu bisa dari mengatasi dampak. Australia misalnya, menteri luar negerinya pada saat berkunjung ke Jakarta pada tanggal 18 Juli mengeluarkan tawaran untuk mengatasi dampak. Mereka menawarkan jika ada korban yang dirawat terutama luka bakar misalnya karena mereka mempunyai keahlian, atau lainnya pun yang kita minta. Jadi saya meneruskan tawaran-tawaran dari banyak pihak kalau-kalau polisi kita memerlukan, Jadi tergantung pada kita pantas atau tidaknya. Tentunya juga tidak akan mudah. Terhadap sesuatu yang kita mampu ya kita lakukan sendiri. Sudah?

 

[W]:  Tentang perundingan HAM ASEAN. Waktu itu Indonesia sempat dibilang hampir menolak karena tidak mencakup proteksionisme.  Kenapa Indonesia akhirnya menerima, Pak?

 

Menlu RI:  Duduk supaya lebih mudah. Pertama, sebetulnya sejak laporan awal, TOR belum final dari High Level Panel, ketika pada pertemuan para menteri luar negeri ASEAN di Huan Hin, waktu itu juga ada ASEAN Summit, saya juga sebetulnya telah memberikan sinyal bahwa menurut bacaan kita TOR yang disiapkan oleh High Level Panel tidak cukup seimbang antara mandat atau fungsi-fungsi promosi, upaya pemajuan HAM dan fungsi-fungsi proteksi, perlindungan HAM. Kita ingin agar ada keseimbangan antara kedua fungsi itu agar Badan HAM yang akan kita dirikan itu memadai atau kredibel.

 

Jadi pada pertemuan menteri luar negeri ASEAN minggu lalu pada hari Senin ketika High Level Panel yang ditugaskan melaporkan bahwa hasil akhir mereka, saya memang menanggapi bahwa dari berbagai ukuran, berbagai standar internasional tentang promotion, protection  seperti yang dimiliki oleh UN Human Rights Council dan juga berbagai mekanisme yang ada dibawahnya, saya katakan pasti Terms of Reference yang disiapkan oleh panel itu tidak memadai. Yang kedua juga dari ukuran atau standar regional, kita mudah untuk membandingkan mandat Badan HAM yang akan kita bentuk dengan badan-badan HAM regional lainnya seperti Uni Eropa, Uni Afrika lalu organisasi American states. Mereka tidak hanya dari segi promosi, kemudian protection, pengaduan, penyelidikan sampai kepada pengadilan HAM. Sudahlah kita jangan membicarakan mengenai pengadilan HAM di ASEAN. Tapi saya katakan setidaknya apa yang sekarang kita miliki, dari standar regional tersebut jelas dibawah standar. Belum lagi kalau kita bandingkan dengan standar-standar nasional.

 

Setidaknya ada beberapa dari 10 negara ASEAN yang memiliki standar. Indonesia misalnya. Kita tidak hanya memiliki konstitusi dimana ada bab khusus mengenai HAM, ada UU HAM, ada Komnas HAM yang dulu dibentuk dengan Keppres dan sekarang didasarkan pada undang-undang yang memiliki kewenangan besar termasuk melakukan sobpoena istilahnya yakni memanggil saksi dengan paksa, dengan kekuatan hukum. Kemudian menyelidiki masalah dan merekomendasikan kepada Kejaksaan Agung untuk melakukan penuntutan. Ada Ombudsman yang sifatnya membantu pengawasan implementasi hak-hak asasi manusia.

 

Saya katakan dari tiga ukuran tadi yakni standar internasional, standar regional dan standar nasional, apa yang kita miliki ini, apa yang disetor ASEAN tadi belum cukup dari ukuran kita. Jadi bisa dikatakan saya tidak egois untuk menerapkan peraturan kita. Argumennya adalah tolong dimengerti bahwa ini adalah satu proses awal, starting point kita. Yang kedua ini adalah proses yang bergulir. Jadi, apa-apa yang kurang sekarang mungkin pada waktunya nanti akan diperbaiki karena memang di TOR itu ketentuan mengenai amandemen atau review, peninjauan kembali setelah lima tahun. Karena itu saya katakan kalau dari draft sekarang Indonesia ada kesulitan untuk menerimanya kecuali kita semua sepakat bahwa diakui ini adalah starting point. Mungkin belum memenuhi harapan kita semua, paling sedikit memenuhi harapan Indonesia. Tapi kita harus bersepakat bahwa lima tahun mendatang ketika ada review, ada pengkajian ulang dari TOR ini, review itu bertujuan ke arah penguatan mekanisme proses prosedur mengenai khususnya di bidang perlindungan atau proteksi. Kecuali itu saya katakan kita akan ikut bagian dalam konsensus.

 

Dengan desakan itu pada akhirnya mereka menyepakati, kita semua menyepakati bahwa akan dikeluarkan suatu deklarasi tingkat summit mengenai Badan HAM ini dimana salah satu elemen dimuat kesepakatan pada tingkat leaders. Bahwa lima tahun mendatang akan ada review ke arah, jadi sudah kita tentukan arahnya yakni penguatan terms of reference khususnya di bidang proteksi sehingga mengarah pada adanya keseimbangan antara fungsi-fungsi atau mandat-mandat di bidang promotion, pemajuan dan proteksi perlindungan HAM. Jadi dengan kompromi itu kita kahirnya menjadi bagian dari konsensus itu.

 

[W]:  Berarti yang disepakati kemarin tanpa perubahan ya pak?

 

Menlu RI:  Ada perubahan. Dalam artian jaminan bahwa karena argumentasi ini starting point, masalahnya masih bergulir, kita minta jaminan bahwa gulirannya adalah guliran yang menanjak, bukan datar apalagi lebih rendah.

 

[W]: Itu pada KTT Oktober besok di Phuket ya pak? Itu sebatas sampai proteksi atau hingga ke pengadilan pak?

 

Menlu RI: Kita tidak memastikan dari sekarang sejauh mana, tapi yang penting kesepakatan untuk meninjau kembali, ke arah memperbaiki atau menguatkan protection. Itu termasuk monitoring didalamnya. Mungkin saya tidak membayangkan ke arah pengadilan HAM terlalu... kita baca medannya belum realistik.

 

[W]: Bahkan dalam lima tahun ya pak?

 

Menlu RI: Saya kira begitu.

 

[W]: Kalau ini ada persentasinya pak? Seperti yang bapak bilang tadi akan ada step-step dalam deklarasi nanti kemajuannya akan sampai mana?

 

Menlu RI: Deklarasi tingkat summit hanya memuat komitmen politik dari para-para kepala negara ASEAN. Satu, membentuk Human Rights Body ini, dan yang kedua komitmen untuk menguatkan keberadaan termasuk pengaturan tentang mandat-mandat yang akan diberikan.

 

[W]: Pada TOR yang sekarang berapa persentasenya antara promosi dan proteksi?

 

Menlu RI: Kalau persentase dihitung dari kuantitas dari butir-butir 14 seingat saya memang lebih banyak butir-butir yang mengatur tentang promotion. Walaupun ada juga argumen sebetulnya juga... seingat saya dua paragraf yang mengatur tentang protection. Perlindungan itu juga memuat ketentuan yang agak karet dalam artian sebetulnya bisa saja dalam praktek nanti dikembangkan dalam lima tahun fungsi-fungsi atau mandat proteksi yang lebih besar dari yang tertulis di situ. Tapi kita justru ingin minta jaminan yang lebih tegas, bukan asal karet yang bisa ya, bisa tidak.

 

Tapi yang penting adalah justru pengakuan negara-negara ASEAN bahwa keperluan membentuk memang ada daripada selama ini tidak ada. Tetapi janji bersama dalam bentuk sekarang proses evolving yang terus bergulir pada waktunya akan kita keluarkan, pada masa review nanti setelah lima tahun.

 

[W]: Istilahnya dalam lima tahun ini Badan HAM yang dibentuk ini tidak akan berfungsi lebih kuat dalam menekan Myanmar atau negara-negara lain yang melakukan pelanggaran HAM ya pak?

 

Menlu RI: Dalam artian... karena memang ada keterbatasan misal dalam konteks pengaduan, kemudian pencarian fakta, laporan dan rekomendasi tidak cukup eksplisit di sana. Walaupun saya katakan tergantung pada badan itu sendiri dan orang-orangnya. Kalau orang-orangnya memang punya atau terdiri dari orang-orang yang punya ideal yang tinggi mengenai masalah HAM, orang-orang yang punya integritas bisa saja sebetulnya.

 

Kalaupun tidak dalam bentuk tertulis, dalam praktek dikembangkan mandatnya. Ya kita punya pengalaman dulu ketika membentuk Komnas HAM pada tanggal 7 juni tahun 1993. Saya hafal karena itu ide gagasan saya. Ada keraguan beberapa pihak termasuk para NGO di Indonesia karena dibentuk dengan presiden maka apakah badan ini bisa independen. Jawaban saya bisa saja, tergantung orang-orangnya.

 

Apa orangnya punya integritas, orangnya ideal untuk memajukan HAM, dan nyatanya... Jadi kalau dibaca mandatnya in writing dalam Keppres tidak cukup kelihatan Komnas HAM yang berani waktu itu. Jangan lupa itu masih di bawah pemerintahaan Pak Suharto. Tapi dalam prakteknya dia mampu mengembangkan mekanisme fact finding – penyelidikan di lapangan, rekomendasi terbuka pada publik. Jadi karena dari pengalaman kita ya oke, bentuk. Kita ingin mereka juga membuktikan dalam prakteknya nanti. Tapi yang penting dalam lima tahun review ke arah perbaikan.

 

[W]: Badan HAM ini sudah digagas Indonesia sejak 14 tahun yang lalu ya pak, Indonesia sendiri sudah sejauh mana terhadap usul ini, Pak?

 

Menlu RI: Karena itu saya katakan sebetulnya pada tahun 1993, tiga bulan setelah konferensi HAM sedunia kedua di Wina bulan Juni, ketika para menteri luar negeri ASEAN berkumpul di Singapura bulan September 1993. Di sana ada paragraf 18 yang memuat kurang lebih para menteri luar negeri ASEAN akan mempertimbangkan pembentukan suatu mekanisme regional ASEAN.

 

Jadi memerlukan waktu 16 tahun untuk kita akhirnya sampai pada keputusan ASEAN memiliki suatu regional mechanism yang namanya sekarang Komisi Hak Asasi Manusia ASEAN.  Itu proses yang memang tidak mudah kenyataannya. Proses evolusi yang cukup panjang. Dari segi itu, dari skala waktu ya tadi saya katakan masa untuk dapat ini membutuhkan 16 tahun? Mestinya 16 tahun bisa lebih dari ini. Ya ini tantangan sekaligus imbauan yang disampaikan pada menpan sedunia.

 

[W]: Pak, dalam lima tahun nanti penguatannya sampai seperti apa kalau tidak sampai ke pengadilan HAM? Penguatannya seperti apa yang diharapkan Indonesia?

 

Menlu RI: Banyak cara ya kalau itu. Misalnya reporting obligation, kewajiban pelaporan terhadap suatu situasi HAM tertentu di negara-negara ASEAN. Tergantung prioritas apa yang kita berikan. Saya ingin sampaikan dalam pertemuan-pertemuan ASEAN sebetulnya kita bisa berikan perhatian atau fokus kepada hak-hak yang sifatnya tidak dapat dikurangi non-depriveable yaitu hak hidup, rights to live dalam artian tidak bisa hak hidup orang semena-mena dikurangi dalam artian summary execution dan macam-macam. Dengan kata lain membunuh orang di luar proses.

 

Yang kedua hak untuk tidak ditahan semena-mena. Kasus Aung San Suu Kyi yang diributkan sebetulnya dalam bahasa hukumnya adalah arbitrary detention. Dia ditahan 13 tahun tanpa diadili, tanpa apa-apa. Itu arbitrary detention. Hak yang tidak boleh dikurangi, hak dasar manusia.

 

Yang ketiga, hak dasar manusia yang tidak boleh dikurangi adalah hak untuk tidak disiksa, torture. Orang boleh dituduh salah tapi di-torture untuk memperoleh pengakuan tak akan bisa diterima. Apapun sistem hukum atau politik yang dianut. Yang keempat adalah hak untuk diadili secara fair. Pertanyaan terhadap kasus Aung San Suu Kyi juga begitu. Sudah dia ditahan semena-mena, apakah dia juga menjalani proses peradilan yang fair? Yang kelima teori menurut teori atau pengertian saya extreme poverty. Kemiskinan yang... apa namanya kalau bahasa Indonesia? Sangat miskin... apa namanya? Bukan nestapa. Itu juga menurut saya mengurangi dignity, martabat manusia.

 

Jadi kalau lima ini saja difokuskan, kita bisa atur. Misalnya ada kewajiban pelaporan, orang kita masing-masing buat pelaporan, mana yang mengenai arbitrary detention. Apa kita punya masalah ini di masing-masing negara? Kita saling terbuka, kita kumpul laporannya. Kita bahas tidak untuk menghukum tetapi kita bisa melalui dialog, you kurang disini. Tolong Anda perbaiki. Di sistem UN selama ini sudah seperti itu.

 

Kalau negara-negara yang menjadi partisipasi atau negara yang meratifikasi konvensi tentang torture berkewajiban dua tahun sekali melaporkan pada suatu komisi terdiri dari orang-orang yang dipilih oleh negara-negara tentang peta torture kita, terjadi oleh siapa dan bagaimana mengatasinya. Dengan melaporkan begitu kita tidak  dihukum. Di-advise menguatkan sistem hukumnya. Perbaiki, perbaiki.

 

Jadi itu yang saya sesalkan kalau semua negara ASEAN menjadi pihak dari mekanisme seperti itu di tingkat internasional, mengapa antara sesama kita sendiri dalam mekanisme regional melalui Komisi HAM ASEAN ini kita tidak berani? Kan aneh?

 

[W]: Apa itu karena ASEAN punya suatu prinsip untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing negara? Tidak ada kekhawatiran mau memasukan proteksionisme dalam...

 

Menlu RI: Saya selalu sangat vokal jika bicara mengenai masalah ini. Saya katakan, media juga salah mengatakan ASEAN punya prinsip non-interference. Saya bilang siapa yang mengatakan itu? Prinsip non-interference itu ada di Piagam PBB pasal 2 ayat 7. Tetapi dunia, masyarakat internasional menafsirkan konsep non-interference itu juga secara dinamis. Non-interference jangan hanya dilihat ketika sejumlah tank memasuki negara lain, itu juga interference. Tetapi juga dalam teori hukumnya, membahas mengenai masalah negara lain mengeluarkan resolusi atau seruan itu juga sudah interference. Dan saya katakan pada Myanmar selama ini kita bahas mengenai masalah HAM atau demokrasi di Myanmar, Anda mau diskusi pada kita tanpa mengatakan sorry, non-interference. Buktinya mau kita diskusikan malah demikian.

 

Jadi, yang jelas saya katakan dari konsep non-interference berdasarkan Piagam PBB dan itu bukan monopoli ASEAN. Justru sekarang ini sudah ada saling pengertian yang dimuat di konsensus Konferensi HAM sedunia kedua tahun 1993 bahwa terhadap pelanggaran berat HAM, negara-negara lain boleh menyampaikan keprihatinannya, concern-nya. Dan itu sah, legitimate.

 

Yang tidak boleh adalah atau yang sebaliknya diakui bahwa upaya mengoreksi pelanggaran ham itu merupakan kewenangan satu negara sendiri, negaranya sendiri. Karena itu pada konsep humanitarian intervention, karena ada pelanggaran HAM di suatu negara maka negara lain menyerbu, itu tidak diakui. Tetapi menyatakan keprihatinan, concern itu sah. Karena itu saya katakan tidak bisa lagi siapa pun kita di antara ASEAN menggunakan tameng non-interference untuk mencegah orang lain mengkritik, menyatakan keprihatinan, concern mengenai suatu HAM di suatu negara. Jadi, itu memang kritik keras saya.

 

[W]: Tadi bapak mengatakan diformat dia akan melaporkan pelanggaran masing-masing itu perlu bukti dari pemerintah?

 

Menlu RI: Sekarang belum ada, tapi nanti 5 tahun di-review mudah-mudahan akan ada. Tergantung perjuangan kita juga

 

[W]: Seandainya tidak ada goodwill ,ada mekanisme yang memaksa mereka untuk melaporkan itu?

 

Menlu RI: Tentunya bukan mekanisme, saya kira yang kita ingin dorong bukan kesadaran sebetulnya. Pertama, kalau kita bicara pemajuan perlindungan HAM, itu HAM siapa? Itu HAM rakyat kita sendiri. Kita akan tidak terlalu pusing tentang HAM rakyat Afrika. Mekanisme ini dibentuk untuk pemajuan dan perlindungan HAM ASEAN.

 

Jadi masa sih kita keberatan untuk melindungi hak asasi rakyat kita sendiri? Itu satu. Yang kedua, tinggal pilih. Kita mau diacak-acak, digebuki pihak lain adalah sesuatu yang kita bisa secara bersama-sama dalam satu keluarga, family ASEAN melakukan perbaikan. Dengan kata lain mekanisme regional juga menjadi satu. Saya tidak mengatakan perisai, tidak. Tapi orang mengakui seperti kita mengakui. Coba kalau ada pelanggaran HAM di Inggris oleh pemerintah. Katakan, ‘Hei, Anda juga punya’. ‘Ya, tapi kami punya mekanisme pengaduan di mana seseorang yang dilanggar haknya di Inggris atau di Eropa mengadukan kepada pengadilan HAM, Human Right Court yang bermarkas di Strasbourg’. Jadi pemerintahnya bisa lepas tangan dari itu karena ada proses mekanisme yang memadai, supaya pelanggaran HAM itu terkoreksi, diperbaiki. Dengan kata lain itu saya katakan manfaat mekanisme regional ini supaya kita juga tidak tiap kali sebagai ASEAN meladeni negara-negara karena masalah Myanmar. Kita akan bilang ada mekanisme regional ASEAN yang melakukan upaya korektif. Jadi memang pada akhirnya kesadaran bukan soal karena tidak tercapainya suatu TOR khususnya pengaduan, bukan itu.

 

[W]: Jadi kemarin Bapak menilai itu karena kurang kesadaran dari...

 

Menlu RI: Saya tidak mengatakan begitu, tetapi kita justru ingin mendorong bahwa kita sadari apa-apa yang kita miliki itu belum cukup.

 

[W]: Promosi ini bentuknya nantinya lebih ke seperti apa, pak?

 

Menlu RI: Promosi sebenarnya dimana-mana sama, yaitu satu sifatnya penyebar luasan, diseminasi terhadap hak dan kewajiban supaya rakyat kita tahu haknya apa supaya tidak mudah dimanipulasi oleh siapapun. Yang kedua sifatnya, ya tadi penyebarluasan itu juga berupa seminar, workshop, kajian. Tapi juga bisa studi tentang konferensi-konferensi internasional dimana relevansinya bagi kawasan misalnya sehingga mendorong kalau perlu membuat konferensi atau agreements ASEAN tentang sesuatu dan perlindungan migrant workers dan sebagainya.

 

Fungsi promosi lain... kalau itu banyak. Makanya terlalu banyak. Itu juga kemudian mengurangi fungsi proteksi menjadikan tidak seimbang.

 

[W]: Tapi kalau dalam lima tahun istilahnya tidak tercapai tahapan-tahapan seperti yang diinginkan dalam deklarasi tingkat leader nanti. Apa ada suatu penalti khusus, Pak?

 

Menlu RI: Badan HAM ini akan bertanggung jawab pada negara-negara ASEAN melalui menteri luar negeri, pada akhirnya kepala negara. Jadi kita sendiri yang akan putuskan. Makanya tadi kita ingin ada kesepakatan bahwa 5 tahun mendatang dia akan menjadi lebih baik.

 

[W]: Berarti sudah optimis ya pak? Sesuatu yang...

 

Menlu RI: Tidak ada pilihan lain. Sudah abad 21 masih alergi terhadap demokrasi, alergi terhadap hak asasi manusia. Sudah ya?

 

[W]: Kita ini sendiri atau ada pendukung yang lain ketika kemarin menginginkan perubahan dalam TOR itu?

 

Menlu RI: Kita kan tidak pernah takut sendirian.

 

[W]: Jadi kalau sendirian berarti kita bisa bilang sebagian besar negara ASEAN memang masih tidak menginginkan perbaikan atau perubahan?

 

Menlu RI: Mungkin menginginkan perubahan tapi tidak secepat yang kita harapkan.

 

 

[[awal door-stop interview]

[awal transkripsi]

 

 

 

[***]

 

31 Juli 2009

Direktorat Informasi dan Media

  

 

 

 

 

 

 

 

 






AksesInvitesPPTM 2013Majalah QuAsPengumuman Rekrutmen CPNS Kemlu Tahun Anggaran 2013
Pidato Pernyataan Tahunan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, DR. R.M. Marty M. NatalegawappidDiplomasi Indonesia 2013ASEAN Selayang PandangLPSE
Pedoman Praktis Pembuatan Pengesahan dan Penyimpanan Naskah PIPanduan Umum Tata Cara dan Kerjasama LN oleh PemdaPerpustakaan Ali AlatasPeluangAyo Kita Kenal ASEAN
QuAs edisi 4BSBI 2014PusdiklatStrategi dan Rencana Aksi Konservasi Orangutan Indonesia 2007-2017Buletin Komunitas ASEAN
next pre
Hak Cipta 2009 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia | Syarat dan Ketentuan