Kontak Kami   |   FAQ   |   Link   |   Site Map
   |   Pencarian 

Transkripsi Menteri Luar Negeri

Press Briefing

Jumat, 31 Juli 2009

 

 

 

TRANSKRIPSI

PRESS BRIEFING

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

DR. N. HASSAN WIRAJUDA

 

Jakarta, 31 Juli 2009

 

 

 

 

[awal transkripsi]

[awal Press Briefing]

 

Menlu RI: Rekan-rekan dari media massa, rasanya sudah cukup lama saya tidak berkesempatan memberikan press briefing. Saya rasa boleh sekali-sekali saya sendiri mem-brief terutama karena cukup banyak perkembangan dalam satu bulan terakhir. Ada enam pertemuan internasional yang saya hadiri sebagaimana kunjungan bilateral yang saya lakukan dalam sebulan terakhir. Empat kegiatan perjalanan luar negeri yang saya lakukan cukup padat. Mulai dari kehadiran saya pada pertemuan tingkat menteri Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Damaskus, Suriah. Kemudian dalam dua hari berikutnya menghadiri pertemuan para menteri luar negeri Asia-Eropa. Ada sekitar 38 menteri luar negeri hadir dalam pertemuan itu di Hanoi.

 

Selang dua hari kemudian saya menghadiri pertemuan para menteri luar negeri Asia-Australia-ASEAN-Uni Eropa. Dan dari situ menyertai kunjungan presiden menghadiri ASEAN – Korea Commemorative Summit. Ini merupakan pertemuan puncak peringatan dialog ASEAN – Korea yang sudah berlangsung 20 tahun. Dari sana saya bertolak ke Washington untuk melakukan kunjungan bilateral, mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton dan sejumlah tokoh Senat, Senator, di samping pertemuan-pertemuan dengan Ketua Dewan Keamanan Amerika, serta Kepala Badan Intelijen Amerika.  Saya juga memberikan ceramah di Washington.

 

Selang seminggu saya berangkat lagi ke Beijing untuk kunjungan bilateral. Saya melakukan pertemuan konsultasi bilateral dengan Menteri Luar Negeri Cina, Yang Jiechi, serta menandatangani Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Cina yang sesungguhnya tertunda hampir satu tahun.

 

Selang tidak berapa lama saya menghadiri KTT Gerakan Non-Blok di Sharm El-Sheik, Mesir untuk mewakili presiden yang berhalangan untuk hadir secara pribadi karena kesibukan beliau menghadapi Pemilihan Presiden di tanah air. Saya sempat pulang sebentar pada hari terjadinya Bom Marriot dan Ritz-Carlton. Keesokan harinya saya bertolak lagi ke Phuket untuk hadir dalam pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan rangkaian pertemuan menteri luar negeri ASEAN dan Mitra Dialog yaitu Cina, Jepang, Korea, India, serta Australia dan lainnya.

Di samping itu pada hari terakhir dalam rangkaian konferensi lima hari di Phuket, diadakan pertemuan ASEAN Regional Forum (ARF) yang dihadiri oleh 28 para menteri luar negeri. Saya kembali pada hari Jumat Minggu lalu.

 

Jadi memang suatu kegiatan yang berantai, sangat padat dan penuh dengan masalah-masalah urgent di tingkat regional dan internasional. Saudara-saudara mengikuti bahwa dari rangkaian begitu banyak pertemuan tingkat menteri luar negeri yang saya hadiri, isu-isu yang sangat tipikal dan menonjol adalah masalah isu nuklir Korea Utara sehubungan dengan lahirnya Resolusi Dewan Keamanan tentang Korea Utara dan penolakan Korea Utara terhadap Resolusi. Dan isu yang kedua adalah perkembangan di Myanmar yaitu dengan diseretnya Aung San Suu Kyi ke pengadilan atas tuduhan memberikan kesempatan kepada orang asing untuk masuk ke rumah tahanan. Menarik bahwa jika di mana-mana kalau penjara atau rumah tahanan dimasuki pihak lain, penjaga seharusnya juga disalahkan. Saya tidak pernah mendengar penjaga dari rumah tahanan Aung San Suu Kyi itu diproses secara hukum.

 

Yang lain tentunya dalam pertemuan ASEAN bersama, perhatian juga banyak ditujukan kepada Indonesia, dalam artian pernyataan duka cita dan belasungkawa dengan terjadinya bom Marriot dan Ritz-Carlton. Tetapi juga seperti dimuat dalam pernyataan Dewan Keamanan mengenai bom Marriot dan Ritz-Carlton itu umumnya terdapat pernyataan percaya, confidence bahwa Indonesia akan mampu mengatasi masalah itu dengan baik. Di samping itu juga tawaran dari berbagai pihak kepada kita untuk membantu apa saja yang mereka dapat lakukan dan Indonesia perlukan. Silakan nanti dalam tanya jawab diangkat sebagai hal yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Di pertemuan ASEAN saya juga ingin mengangkat upaya hukum. Sebagian juga sudah saya komunikasikan kepada publik yaitu isu yang cukup kontroversial dalam pertemuan para menteri luar negeri ASEAN khususnya dalam menanggapi laporan High Level Panel  tentang ASEAN Human Rights Body.

 

Praktis komposisi (negara ASEAN) adalah satu berbanding sembilan karena yang sembilan bersepakat dengan rancangan TOR yang sudah disiapkan oleh High Level Panel. Sementara Indonesia mempertanyakan produk Terms of Reference atau dasar rujukan tentang mandat dari High Level Panel. Menurut kita antara fungsi-fungsi atau mandat dari ASEAN Human Rights Body ini tidak cukup seimbang, khususnya dari sisi promotion. Jadi upaya pemajuan HAM itu sendiri dan upaya protection, perlindungan HAM. Karena itu kita melihat keperluan untuk memperbaiki focus of attention Terms of Reference sehingga menjadi lebih kredibel. Dalam rancangan memang diputuskan akan diadakan pengkajian ulang atau review dari TOR ini setelah lima tahun.

 

Bagi kita penilaian bahwa Terms of Reference Mandat yang akan diberikan pada ASEAN Human Rights Body tidak cukup seimbang karenanya tidak membuat kredibel. Bukan karena kita sekedar berbeda dari yang lain, tetapi karena ada standar-standar yang bisa digunakan sebagai perbandingan, yaitu standar internasional. Di bawah PBB ada Human Rights Council atau Dewan HAM PBB. Di bawah lembaga tersebut ada berbagai mekanisme, prosedur, proses. Mulai laporan pada situasi HAM di suatu negara, review oleh satu badan kemudian dialog, rekomendasi cara perbaikan atau sebagainya. Ini praktis absen dalam rancangan yang disiapkan.

 

Yang kedua juga ada standar-standar regional karena ketika ASEAN memutuskan dalam 16 tahun akan membentuk ASEAN Human Rights Body sebetulnya sudah ada badan-badan serupa di organisasi-organisasi internasional lainnya yaitu di Uni Eropa. Saya katakan jangan membandingkan kita dengan Uni Eropa pada waktu itu karena sudah terlalu jauh maju. Tetapi bandingkan, katakanlah dengan Uni Afrika dan bandingkanlah dengan Organization of American States yang sudah cukup kompleks pengaturannya, bahkan tingkatan-tingkatannya. Jadi tidak hanya dalam konteks pemajuan atau promotion of Human Rights, tapi juga dalam konteks protection-nya. Bahkan pada organisasi-organisasi regional itu, mereka sudah memiliki pengadilan HAM.

 

Yang ketiga adalah adanya standar-standar nasional yang kita miliki. Mungkin beberapa negara di ASEAN seperti Indonesia, Philipina dan juga negara lainnya juga memiliki semacam Komnas HAM. Saya sampaikan bahwa di Indonesia upaya pemajuan dan perlindungan HAM itu sedemikian rupa diberikan pondasi yang cukup kuat sebagai kebijakan nasional, yaitu dengan diamandemennya Konstitusi Undang-undang Dasar 1945 dengan memasukkan satu paragraf yang panjang mengenai pemajuan dan perlindungan HAM. Tapi dari ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Dasar tersebut juga dituangkan lagi dalam Undang-undang mengenai Hak Asasi Manusia dan  Komnas HAM sebagai lembaga negara yang bertugas untuk memfokuskan diri pada upaya-upaya pemajuan dan perlindungan HAM.

 

Bahkan dasar hukum pembentukannya tertanggal 7 Juni 1993 yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden Soeharto pada waktu itu telah juga memberikan dasar hukum dalam bentuk undang-undang. Kita tahu Komnas HAM diberikan kewenangan sangat besar. Tidak hanya dalam konteks monitoring, misalnya menerima aduan, tetapi juga menyelidiki dengan memanggil saksi. Komnas HAM memiliki kewenangan subpoena yakni memanggil seseorang untuk didengar keterangannya atas dasar hukum yang pelanggarannya dapat dikenakan hukuman pidana. Komnas HAM juga boleh membentuk Komisi Penyelidik atau fact finding untuk melaporkan hasil penyelidikannya kemudian merekomendasikan untuk proses penuntutan oleh Kejaksaan. Selain itu ada lembaga Ombudsman. Jadi dari standar nasional kita saja apa yang direkomendasikan oleh High Level Panel di bawah standar.

 

Jadi, dari tiga ukuran tadi yakni standar nasional, regional dan internasional, kita berpendapat bahwa standar yang diterima sebagai mandat dari ASEAN Human Rights Body yang namanya baru disepakati menjadi Komisi Antar Pemerintah tentang Hak Asasi Manusia atau ASEAN Inter-Governmental Commission on Human Right. Nama itu pun tidak begitu sreg karena tidak perlu ada kata inter-governmental-nya. Apalagi ASEAN Human Rights Body yang diatur dalam pasal 14 Piagam ASEAN jelas masuk di bawah bab tentang organ, badan-badan ASEAN yang notabene antar pemerintah.

 

Saya memang menyampaikan bahwa Indonesia tidak akan mau menjadi bagian dari konsensus tentang mandat dari ASEAN Human Rights Body ini karena analisis kita tentang hal yang saya sampaikan tadi. Tetapi kita ingin agar ada argumentasi yang disampaikan banyak pihak. Ini masih produk awal dan masih starting point atau titik awal. Nanti through time, dengan waktu lebih panjang dia akan bisa diperbaiki dan akan ada review pada tingkat Summit.

 

Tapi saya ingin semua pihak menyadari bahwa TOR yang kita miliki sekarang itu di bawah standar. Oleh karena itu ada kesepakatan pada review lima tahun mendatang, setelah ASEAN Commission on Human Rights ini berjalan, kita sepakati akan kaji ulang review itu dan kita kaji ulang mandat itu ke arah meningkatkan, menguatkan mandat ASEAN Human Rights Body, khususnya dari sisi protection-nya atau perlindungan HAM nya. Saya katakan kecuali hal itu disepakati Indonesia tidak ingin menjadi bagian dari konsensus. Tetapi tuntutan kita dipenuhi. Karena itu kita terima keputusan tentang mandat tadi dengan catatan kesepakatan untuk melakukan review atau pengkajian ulang lima tahun mendatang ke arah meningkatkan mandat ASEAN Commission on Human Rights ini, khususnya di bidang perlindungannya dimuat dalam deklarasi tingkat Summit yang mestinya akan diadakan pada bulan Oktober tahun ini.

 

Dengan kata lain, ketika ketentuan tentang review yang kita masukkan tadi disepakati, hal itu harus dijamin karena dimuat dalam deklarasi tingkat kepala negara yang akan dilaksanakan bulan Oktober tahun ini. Dengan jaminan itu kita go along dengan konsensus yang diambil. Itu yang cukup kontroversial dalam sidang para menteri luar negeri ASEAN. Tetapi yang pasti dari komposisi satu banding sembilan, banyak juga peranan kita yang menonjol. Dalam hal ini kita tidak egois. Kita ingin ASEAN Human Rights Body betul-betul punya mandat yang kuat dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM.

 

Yang lain dari dalam negeri, kita ikuti semua perkembangan kasus David Hartanto Wijaya. Dua hari lalu Pengadilan Koroner Singapura memutuskan bahwa yang terjadi adalah kasus bunuh diri. Tentunya pemerintah bersimpati pada keluarga David Wijaya. Menurut informasi yang diperoleh dari lawyer yang disewa oleh keluarga Hartanto Wijaya, masih ada peluang terhadap putusan Pengadilan Koroner yang menetapkan sebagai kasus suicide atau bunuh diri, untuk diajukan kembali kepada High Court untuk di-review atau dikaji ulang. Tetapi yang dimaksud dikaji ulang bukanlah proses membuka kembali proses persidangan. Cara kedua adalah keluarga Hartanto Wijaya mengajukan melalui pemerintah (Indonesia) untuk kemudian meneruskannya kepada pemerintah Singapura supaya High Court atau Pengadilan Tinggi Singapura melakukan review terhadap kasus ini.

 

Dengan kata lain sebetulnya tidak ada perbedaan. Kedua-duanya menuju satu proses review. Saya menyesalkan perdebatan polemik yang tidak perlu dalam kasus ini. Saya ingin menjelaskan bahwa ada distorsi tentang pemberitaan prosedur dan informasi yang berkembang melalui media. Pertama, seluruh proses oleh coroner courts Singapura itu adalah proses hukum, berbeda dengan fungsi perlindungan warga oleh KBRI  dan Departemen Luar Negeri. Di sini kita tidak lagi berhubungan dengan korban dari warga kita di luar negeri yang mengalami pelanggaran hak-haknya. David Wijaya sendiri sudah almarhum sehingga yang terjadi seluruhnya merupakan proses hukum untuk menentukan apakah penyebab kematian David Wijaya adalah pihak ketiga dalam artian pembunuhan atau kasus suicide.

 

Sebenarnya proses ini bisa dilihat dari proses awal, di mana Kedutaan Besar mengikuti dari dekat dan masih berhubungan dengan keluarga David Hartanto. Kedutaan Besar memfasilitasi segala keperluan yang berhubungan dengan perijinan dan administrasi keluarga dalam setiap proses, termasuk proses kremasi dan pelarungan abu jenazah. Mengenai proses kremasi itu sendiri, Kedutaan Besar menyarankan kepada keluarga David Wijaya untuk memulangkan jenazah ke Indonesia dan tidak melakukan kremasi. Mengapa? Karena jenazah dan khususnya otopsi terhadap jenazah merupakan elemen penting dalam pembuktian di persidangan dalam proses hukum untuk mengkaji apakah yang terjadi adalah tindak pidana pembunuhan atau suicide, bunuh diri.

 

Tapi kita mengakui kewenangan keluarga untuk memutuskan, mempertimbangkan. Walaupun sebetulnya Kedutaan Besar mempertimbangkan bahwa apabila jenazah itu di bawa kembali ke tanah air maka bisa dilakukan otopsi kedua oleh otoritas forensik kita. Konsekuensinya apa? Dengan jenazah segera dikremasi begitu keluarga tiba di rumah sakit dan diarungkan ke laut Singapura, maka belakangan dalam proses peradilan, menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh Dr. Jaya Surya Atmadja, ahli forensik dari kedokteran Universitas Indonesia, (peradilan) hanya tergantung pada akses pada laporan forensik Singapura. Dengan kata lain dia hanya membuat analisis pada pelaporan. Jadi laporan atas laporan. Bukan laporan atas forensik yang langsung secara fisik dilakukan terhadap jenazah David sendiri.

 

Kemudian dalam proses keluarga David Hartanto Wijaya menunjuk pengacaranya sendiri. KBRI memang memberikan advise-advise. Tapi itu keputusan keluarga sendiri Dan ketika pada babak-babak menjelang akhir dari proses ini ada keraguan dari keluarga terhadap lawyer-nya dan ada keinginan untuk mengganti, KBRI justru menawarkan lawyer yang selama ini disewa oleh Kedutaan Besar dalam rangka bantuan untuk warga kita yang mengalami problem hukum di Singapura, tawaran itu tidak diterima.

 

Ini semuanya adalah upaya KBRI untuk betul-betul membantu. Satu hal lagi seperti yang sudah saya katakan sebelumnya tapi perlu saya ulangi adalah hasil otopsi dari rumah sakit di Singapura itu dikirimkan langsung kepada keluarga almarhum. Jadi KBRI sama sekali tidak mempunyai akses terhadap itu. KBRI juga mengupayakan untuk menampilkan, khususnya saksi-saksi warga negara Indonesia Indonesia dalam proses itu. Dari sembilan saksi yang didengar oleh Pengadilan Koroner, memang tiga di antaranya adalah saksi warga negara Indonesia. Bapak Dubes benar itu? Maaf saya koreksi, dua adalah warga negara Indonesia. Demikian juga pengadilan terbuka untuk mengkaji bukti-bukti yang disampaikan dan diupayakan oleh pihak keluarga, yaitu pernyataan dari Dr. Jaya Surya Atmadja tadi, pernyataan dari Judicial Forensic Analyst, pernyataan Darmawan Purnama serta pernyataan O.C. Kaligis and Associates.

 

Saya katakan dari awal, proses ini sepenuhnya proses hukum. Dan seperti proses hukum yang terjadi di mana-mana termasuk di Indonesia, pasti ada keterbatasan pemerintah untuk campur tangan. Seperti kita juga tidak ingin proses hukum di pengadilan kita dicampuri oleh pemerintah-pemerintah asing, demikian pula sikap kita terhadap proses ini. Walaupun, saya katakan dalam hal yang bisa kita lakukan dalam memfasilitasi proses persidangan, kita lakukan.

 

Sebagai informasi, setiap kali saya saya bertemu dengan pejabat asing atau para menteri luar negeri yang kebetulan warganya ada yang mengalami proses hukum di Indonesia, umumnya mereka mulai dengan, “Maaf saya tidak mau mencampuri proses peradilan di negara Anda”.

 

Jadi harapan agar ada intervensi diplomatik terhadap proses hukum, ya ada masalah. Pada kasus tertentu di mana korbannya masih hidup, mungkin dia dipenjara, korban lain maksud saya. Mungkin saja pemerintah mengajukan appeal kepada pemerintah negara sahabat untuk mengurangi hukuman bahkan membebaskan. Tapi terhadap proses hukumnya itu sendiri agar dimaklumi bahwa tidak ada intervensi dan tidak bisa dilakukan intervensi seperti itu. Yang lain adalah seperti yang disampaikan setelah keputusan Pengadilan Koroner keluar dua hari lalu, ada peluang review atau pengkajian ulang. Silahkan kepada keluarga untuk mempertimbangkan salah satu atau dari dua kemungkinan yang terbuka menurut prosedur hukum di Singapura. Tetapi saya ingin menegaskan terkait apa yang sudah didengungkan dan disebut di media massa yaitu upaya membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional.

 

Saya ingin para pihak juga tidak memberikan angin surga kepada keluarga David Hartanto Wijaya yang pasti sudah sangat menderita kehilangan putera tersayang. Karena pada Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ), yang boleh berperkara di situ hanya negara, dan lawannya juga negara. Hanya negara yang bisa berperkara termasuk digugat. Apabila negara yang bersangkutan setuju untuk digugat dan dibawa ke Mahkamah Internasional, hal itu sama seperti saat kita berperkara mengenai pulau Sipadan dan Ligitan. Indonesia dan Malaysia bersepakat untuk membawa perkara itu ke pengadilan dan menerima apapun hasilnya.

 

Jadi individu itu tidak boleh membawa suatu perkara ke Mahkamah Internasional, apalagi kasus ini juga bukan kasus publik. Kasus ini adalah kasus tindak kriminal. Terkait apakah suicide ataukah pembunuhan seperti yang dialunkan oleh keluarga, itu tindak kriminal yang tidak masuk dalam yurisdiksi atau kewenangan Mahkamah Internasional untuk mengadilinya. Saya bayangkan mungkin yang dimaksud adalah International Criminal Court (ICC) yang didasarkan pada Konvensi Statuta Roma.  Dalam International Criminal Court pun sebetulnya lebih ditujukan pada kejahatan HAM yang luar biasa yaitu kejahatan kemanusiaan dan genoside. Sifatnya massal sedangkan ini individual dan Indonesia belum menjadi pihak (ICC). Kita belum meratifikasi ICC sehingga tidak bisa mengajukan, demikian pula Singapura. Jadi dengan kata lain, advise saya sebagai pihak yang mengetahui proses, prosedur bagaimana bekerjanya sistem pengadilan internasional untuk keluarga David Hartanto Wijaya adalah be realistic.

 

Mudah-mudahan tidak ada pihak-pihak yang memberikan advise, memberikan angin surga untuk suatu proses yang memang tidak mungkin dilakukan. Saya kira itu. Saya tidak ingin berpolemik tentang masalah ini dan memang tidak perlu dipolemikkan. Saya hanya ingin menjelaskan, hanya ingin meluruskan catatan, records dari berbagai hal yang beredar di publik. Tapi percayalah, bagi kami Departemen Luar Negeri dan kedutaan-kedutaan besar, upaya perlindungan warga adalah amanat konstitusi dan kami melakukan upaya maksimal dalam hal upaya perlindungan selama dapat kami lakukan.

 

KBRI Singapura adalah salah satu dari dua KBRI yang mendapatkan ISO 2008 tentang perlindungan warga. Dan proses itu yang dilakukan oleh badan internasional untuk memastikan proses dan prosedur yang kita miliki dalam perlindungan warga betul-betul menjamin, memastikan bahwa proses pelayanan warga berlangsung kredibel, murah, mudah, cepat dan ramah.

 

Jadi saya kira itu hal-hal.. saya tidak ingin memberi kesan pada saudara bahwa sore ini saya memfokuskan pada hal-hal tersebut. Begitu banyak hal-hal dalam satu bulan terakhir sangat relevan untuk kita ketahui, diketahui oleh publik. Dan karena itu silahkan dalam tanya jawab saudara-saudara angkat apa saja yang bisa saya jawab. 

  

Wartawan [W]: Terima kasih, saya Elly dari Suara Pembaruan. Saya ingin mendapatkan tambahan penjelasan dari yang tadi sudah cukup komprehensif disampaikan oleh Pak Hassan tentang perkembangan dari pembentukan Komisi HAM ASEAN. Yang pertama, memang betul bahwa deklarasi politik yang dihasilkan dalam pertemuan itu dianggap sebagai suatu kemenangan. Ketika unsur promosi dan proteksi tidak bisa dimasukkan ke dalam TOR itu sendiri maka dianggap gagal. Karena memang di dalam TOR itu ada beberapa hal yang  tidak bisa masuk kan? Seperti misalnya penerimaan pengaduan individu, kemudian tidak ada mekanisme untuk berkunjung ke negara-negara yang diduga melakukan pelanggaran HAM, tidak ada peer review mechanism. Itu tidak ada di dalam TOR tapi akan dimasukkan di dalam deklarasi politik yang harus disepakati bersama sebelum berkas ini akan berlaku. Tetapi persoalannya sekarang ada waktu dua bulan lagi yang harus dilakukan oleh High Level Panel sebelum deklarasi politik itu disampaikan. Persoalan kita sekarang harus mengisi elemen-elemen promosi dan proteksi itu dalam deklarasi politik. Nah, apa yang akan bisa diperkuat dengan deklarasi politik itu untuk lebih memberikan keyakinan bahwa promosi dan proteksi di dalam badan HAM itu mendapat jaminan?

 

Lalu yang kedua, mengenai independensi Komisioner. Di dalam TOR itu juga dipertanyakan independensi Komisioner karena ditunjuk oleh negara anggota Komisi HAM dimana dia akan bertanggungjawab kepada negara yang menunjuk. Kalaupun ada mekanisme internal procces itu boleh-boleh saja, tetapi itu sifatnya optional atau tidak wajib di tingkat nasional. Pertanyaan saya, selain mengenai elemen-elemen yang akan dimasukkan ke dalam deklarasi politik, juga mengenai independensi Komisioner. Kita harus memastikan, karena setelah ada perubahan peta politik nasional tahun depan kita perlu mendapat kepastian bahwa jabatan politik, terutama yang berkaitan dengan HAM tidak hanya dijadikan sebuah jabatan yang sifatnya hanya prestise politik. Pengangguran politik semuanya ditempatkan sebagai anggota Komisioner atau bekas pejabat yang sudah tidak ada pekerjaan lagi. Untuk Badan HAM ASEAN adalah orang yang berkomitmen kepada HAM. Bukan orang yang cari-cari pekerjaan karena sudah tidak dipakai lagi.

 

Menlu RI: Semangatnya bagus sekali, saya setuju 100%. Klarifikasi saja, kita belum merancang  deklarasi KTT mengenai Badan HAM ASEAN. Tetapi kita sudah amankan satu paragraf yang menjamin bahwa dalam review dari TOR ASEAN mengenai Human Rights ini, review-nya akan menuju ke arah penguatan mandat, utamanya mengenai protection on human rights.

 

Dengan kata lain, antara sekarang sampai dengan pertengahan Oktober para pejabat senior diperintahkan menyusun deklarasi. Dengan kata lain, deklarasi tidak akan mengulang TOR yang sudah dihasilkan oleh High Level Panel dan di­-endorse oleh para menteri luar negeri ASEAN. Saya memang berpesan agar dalam deklarasi, semangat ASEAN untuk promosi dan proteksi dibuat sejalan dengan semangat yang sama dengan yang dicapai secara konsensus pada World Conference on Human Rights II yang diselenggarakan di Wina di pertengahan Juni 1993.

 

Jadi saya memang mengatakan agak kurang menguntungkan bahwa satu bab sebelum bab mengurai secara detail mengenai TOR, di mana prinsip-prinsip yang dimuat menampilkan semangat di ASEAN itu tidak cukup terbuka dalam memajukan HAM yaitu dengan ditonjolkannya prinsip-prinsip seperti non-interference on domestic affairs, kedaulatan negara. Semuanya memberi kesan seperti kita membentengi upaya-upaya pemajuan dan perlindungan HAM oleh ASEAN Commission on Human Rights.

 

Saya mengulangi apa yang telah saya sampaikan di Hua Hin, bahwa tidak mungkin lagi suatu negara membentengi tuduhan pelanggaran HAM besar yang terjadi di negaranya dengan mengatakan, “Ini urusan dalam negeri (kami)”. Karena Wina Declaration 1993 sangat jelas mengatakan bahwa walaupun upaya melakukan koreksi terhadap pelanggaran berat HAM itu merupakan tanggung jawab pemerintah pada tingkat nasional, tapi terhadap pelanggaran berat HAM, masyarakat internasional, negara-negara lain boleh mengajukan concern-nya.

 

Bahkan disebutkan bahwa concern international community is legitimate. Saya katakan itu seharusnya semangatnya. Bukan membentengi diri dengan ASEAN principles on  non-intervention. Jadi selama ini memang ada kesan bahwa itu prinsip ASEAN, ya betul prinsip ASEAN. Bahkan sebelum ASEAN Charter memuat itu (yakni) sejak tahun 1945 pun konsep non-interference itu sudah berkembang dinamis, termasuk dalam hal pelanggaran berat HAM. Maka sah-sah saja international community menyampaikan concern-nya.

 

Jadi, yang kedua tentang apakah badan ini akan jadi independen atau tidak. Orang-orangnya ditunjuk pemerintah. Saya ingin mengungkapkan sisi yang lain. Tentu kita juga tidak boleh terlalu skeptis. Pertama, kita lihat pengalaman sendiri ketika pada tanggal  7 Juni, Presiden Soeharto menandatangani Keppres tentang Pembentukan Komnas HAM. Saya menggagas sendirian mengenai Komnas HAM sejak tahun 1989.

 

Pada waktu Konferensi Wina tanggal 14 Juni, delegasi dari civil society atau NGO dari Indonesia yang dipimpin oleh Pak Buyung Nasution meminta waktu untuk bertemu dengan delegasi pemerintah yang dipimpin oleh Pak Alatas. Retorika yang disampaikan adalah tidak mungkin kita memiliki independent commission karena dibentuk berdasarkan Keppres. Saya bilang, “Pak Alatas saya ingin menjawab”. Saya katakan, “Kenapa Anda tidak menggugat Komnas HAM Perancis yang dibentuk tidak oleh dengan Keppres, bahkan hanya oleh Keputusan Menteri Luar Negeri?  Begitu pula Komnas HAM Meksiko dan sebagainya?”

 

Dengan kata lain, bahwa apakah pembentukannya itu dengan Keppres atau undang-undang tidak serta–merta menjamin independen atau tidak independennya dalam satu komisi. Saya katakan, independennya suatu komisi atau komisi nasional yang kita bentuk itu sangat tergantung pada apakah orang-orang di dalamnya punya idealisme, dedikasi dan kejujuran pada masalah HAM. Yang kedua, orang-orang yang punya integritas, kejujuran dan betul-betul memajukan HAM. Dan itu kita buktikan.

 

Sejak 1993 sampai tahun 2000, Komnas HAM diakui sebagai badan yang independen dan seringkali laporan atau rekomendasinya tidak sejalan dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Dengan kata lain, saya masih menaruh harapan agar siapapun yang nantinya duduk di Komisi HAM-nya ASEAN, mereka adalah individu-individu yang punya integritas, jujur dalam memperjuangkan HAM dan karena itu juga betul-betul menggunakan, memanfaatkan kedudukannya pada ASEAN Human Rights Body untuk memajukan HAM. Kita punya pengalaman seperti yang sudah saya katakan tadi. Sudah terjawab?

 

[W]: Pak Hassan, dari Bloomberg News. Pertanyaan saya mengenai pengeboman di Marriot dan Ritz bulan ini. Polisi mengungkapkan adanya jaringan dari Singapura yang mungkin saja terlibat dalam pengemboman ini. Apakah Pak Hassan dan pihak-pihak dari Singapura mulai melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk bekerjasama mengungkap jaringan ini? Dan yang kedua, apakah ada rencana Hambali dikembalikan ke Indonesia, setelah Guantanamo katanya sebentar lagi akan ditutup?

 

Menlu RI: Yang terjadi adalah seperti yang telah saya sampaikan pada pertemuan menteri luar negeri ARF di Phuket, bahwa terorisme tetap merupakan ancaman nyata bagi perdamaian dan keamanan. Tak hanya di tingkat nasional, tapi juga di regional dan internasional. Saya merujuk pada 94 kasus serangan terorisme (yang terjadi) sejak Juni tahun lalu di berbagai negara di kawasan. Mulai dari Pakistan di sebelah Barat sampai Philipina di Timur. Di Indonesia di Selatan sampai Cina di Utara.

 

Walaupun sebagian besar dari kasus-kasus itu terjadi di Asia Selatan, seperti di Pakistan dan yang besar juga di India, saya tidak ingin berspekulasi apalagi mencampuri proses penyelidikan yang tengah dilakukan oleh kepolisian RI. Sebab kalaupun yang diungkapkan oleh POLRI itu benar, bahwa ada keterlibatan pihak-pihak asing, warga negara asing misalnya, itu juga sepengetahuan saya belum final. Sifat dari gerakan terorisme ini di Indonesia bersifat regional. Saya kira sudah cukup jelas. Tokoh-tokoh besarnya (yakni) Dr. Azhari, Nurdin M. Top masih dicari.

 

Kalau kita ikuti dari penangkapan-penangkapan yang dilakukan oleh POLRI memang ada warga negara Singapura juga terkait di dalamnya. Saya bahkan menyampaikan kepada Menlu Singapura bahwa ada warga negaranya yang tertangkap oleh kepolisian Indonesia. Kalau saya tidak salah satu orang di Lampung dan satu di Jawa Tengah. Jadi itu sifat regional dari gerakan terorisme. Apa yang kedua tadi? Hambali?

 

Seperti yang telah saya sampaikan tadi bahwa memang masih ada jarak antara policy announcement yang disampaikan oleh pemerintahan Obama dalam menanggapi kampanye anti terorisme, yaitu rencana untuk menutup rumah tahanan Guantanamo. Ada jarak dalam artian antara pernyataan kebijakan besar dan implementasi. Jadi sejauh ini kita juga belum mendengar kebijakan lebih detail dari apakah mereka setelah dipenjara Guantanamo ditutup akan diseleksi tahanan yang nanti akan diproses hukum atau dibebaskan termasuk Hambali. Kita belum tahu. Jadi kita tunggu saja karena memang belum ada kebijakan yang rinci mengenai hal ini.

 

[W] : Yang pertama, masih mengenai kasus David Hartanto. Selain tadi Pak Menteri mengatakan menyesalkan terjadi polemik yang terjadi di tengah masyarakat, apa artinya untuk ke depan tidak ada pendampingan bagi keluarga yang ingin melanjutkan masalah? Jika masalah ini ingin dilanjutkan ke Mahkamah Internasional?

 

Yang kedua, mengenai  kasus Husein Sitorus yang divonis hukum gantung karena membawa ganja 148 kilogram. Apa bentuk pembelaan dan perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia?

 

Menlu RI : Yang pertama, saya tidak mengatakan tidak ada pendampingan. Jadi, jangan disangsikan pernyataan saya. Saya katakan dari dua opsi yang dimiliki untuk menuju proses review (yakni) proses pengkajian ulang High Court-nya Singapura secara langsung dari pengacara, lawyer yang disewa oleh keluarga David, atau melalui proses yang disalurkan kepada pemerintah Indonesia yang akan meneruskan kepada Pemerintah Singapura agar kasus yang diputuskan oleh Coroner Court bisa dikaji ulang.

 

Saya juga tidak mengatakan kalau keluarga David (keluarga Hartanto Wijaya) membawa masalah ini ke Mahkamah Internasional, Pemerintah Indonesia tidak membantu. Saya tidak mengatakan begitu. Saya hanya mengesankan untuk disadari saja bahwa kemungkinan membawa masalah ini baik ke international Court of Justice (ICJ) apalagi ke International Criminal Court adalah suatu yang mustahil. Saya tidak ingin berbicara demikian. Saya hanya membicarakan realita, baik menurut ketentuan hukum prosedur maupun substansi yang ditetapkan luar negeri seperti yang Anda ketahui. Dalam kasus yang kedua, pada kasus yang berhubungan dengan masyarakat Indonesia di negara lain khususnya tindak pidana yang kasus penghukuman oleh negara setempat, perlindungan tidak dimaksudkan untuk membenarkan kejahatan yang dilakukan.

 

Coba Anda bayangkan ada warga negara asing yang melakukan tindak pidana di Indonesia dan diadili oleh hukum Indonesia, tidak ada pemerintah asing yang ikut campur tangan masalah dari proses peradilan, apalagi meminta pembebasan. Tetapi, yang kita lakukan dari kasus penyidikan, misal kalau ada kesulitan bahasa (atau) tidak mengerti bahasa Inggris ya kami bantu. Kalau terdakwa tidak ada pengacara, Kedutaan akan menyediakan pengacara. Kami ingin tambahkan bahwa bagi warga yang mampu membayar pengacara ongkos pengacara, maka tidak kami bantu. Jadi kasus yang melibatkan warga negara Indonesia seperti penyelundupan perdagangan psikotropika pembunuhan dan kepemilikan senjata api, kami bantu.

 

[W]: Masalah David lagi, Pak.

 

Menlu RI : Gemar sekali ya?

 

[W]: Kalau dikremasi berarti dokter forensik tidak bisa menganalisa lebih lanjut dengan baik. Jadi bagaimana melihat ini? Sepertinya semua pihak Singapura turut campur untuk kremasi secara cepat. Bukannya ini ada polemik kenegaraan? Pasca bom Marriot-Ritz Carlton Pak Hassan sudah bertemu menteri-menteri dari berbagai negara, apakah ada travel warning dari berbagai negara? Apakah ada intelijen asing yang dapat membantu penyelidikan?

 

Menlu RI: Pemulangan jenazah itu sepenuhnya hak keluarga. Ayah David ingin jenazah dipulangkan ke Indonesia. Tapi setelah berembuk dengan keluarga besar, pihak keluarga ingin jenazah David dikremasi di Singapura. Jadi tidak ada intervensi pemerintah Singapura seperti yang Anda maksudkan.

 

Yang kedua, mengenai peristiwa bom Mariotts-Ritz Carlton. Saya katakan ada banyak tawaran untuk membantu kita. Seperti penanganan korban antara lain seperti yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Australia yang berkunjung ke Jakarta pada tanggal 18 Juli, yakni sehari setelah pemboman untuk merawat gratis khususnya korban luka bakar karena mereka punya keahlian. Jadi kita teruskan dan ternyata ada yang memerlukan.

 

Berikutnya tawaran untuk membantu proses penyelidikan. Ada lembaga asing yang menawarkan memberikan list sidik jari orang-orang yang mungkin dicurigai dalam kaitan dengan tindak pidana terorisme. Khusus proses penyelidikan itu sendiri memang berbeda dengan kasus bom Bali. Kali ini karena tidak ada tawaran khusus. Mengapa? Karena dalam tujuh tahun terakhir justru kepolisian kita sudah mempunyai keahlian dan kecanggihan dalam post bomb blast investigation dan bahkan juga justru berbagi pengalaman melalui Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation (JCLEC) yang bermarkas di Semarang, untuk berbagi dengan perwira-perwira polisi asing.

 

Ada 3000 lebih perwira-perwira polisi dari negara-negara sahabat yang mengikuti pendidikan di Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation, khususnya karena banyak polisi negara tertentu tidak pernah punya pengalaman menangani kasus bom. Jadi dia tidak punya pengalaman. Itu kepercayaan besar dari negara-negara sahabat bahwa kita akan mampu menangani masalah ini, termasuk dalam statement yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan dua hari setelah terjadinya bom di Jakarta.

 

Mengenai travel warning, mengapa sih kalau negara-negara tidak memberikan travel warning, anda yang berharap-harap? Faktanya memang tidak ada yang memberikan travel warning ... (indistinct)  

 

[W]: Nama saya Viola dari VoA siaran bahasa Indonesia. Menyambung pertanyaan dari Ahmad Bloomberg dan Erika dari Metro TV, saya menangkap ada keanehan ya Pak? Ketika (indistinct) belum konfirmasi ke intelijen (yakni) ke Pak Syamsir atau Kapolri lagi. Apabila betul bahwa Indonesia sudah dipercaya untuk bisa menangani sendiri kasus tersebut dan selama ini selalu bilang bahwa otaknya adalah Nurdin M. Top,warga negara Malaysia, lalu mengapa Malaysia dan Indonesia tidak ada kerjasama, misalkan antar wilayah?

 

Saya menganggap ada yang tidak pas dengan keterangan Pak Hassan hari ini dengan (keterangan) polisi Indonesia. Seolah-olah mereka mencari warga negara Malaysia sebagai otak kerusuhan peledakan di Indonesia. Tapi Indonesia tidak ada kerjasama dengan Malaysia. Kemudian satu hal lagi. Waktu pekan kemarin Pak Faiza mengatakan, (bahwa) pada pertemuan ARF Malaysia menawarkan bantuan, namun saat saya konfirmasikan lagi ke Kapolri, katanya mereka mau kerja sendiri juga. Jadi seperti apa koordinasi sebenarnya? Terima kasih Pak.

 

Menlu RI: Baik, jangan dikontradiksikan keterangan saya (indistinct). Di samping tidak dinyatakan begitu, memang tidak dimaksudkan begitu. Bahwa kerjasama antar negara mengenai terorisme itu bisa terjadi dalam banyak hal, seperti pertukaran informasi dalam arti informasi intelijen, kerjasama peningkatan kapasitas, capacity building, joint operations dan sebagainya. Satu hal juga sangat tergantung kita, apakah kita memerlukan? Saya kira sekarang tidak ada satu negara yang kalau kita minta mereka memberikan bantuan untuk informasi tertentu, melaklukan penyelidikan ke arah itu yang akan menolak. Apalagi sesama negara anggota ASEAN. Dan kerjasama itu juga bisa dilakukan langsung, tidak harus selalu melalui pemerintah, dalam hal ini Departemen Luar Negeri. Kerjasama kepolisian ke kepolisian dan intelijen ke intelijen banyak dari bentuk-bentuk kerjasama itu pasti tidak dipublikasikan. Jadi (hal tersebut adalah) sesuatu yang bisa berjalan natural begitu saja. Saya kira itu.

 

[W]: Terima kasih Pak. Oky dari Kompas. Pertanyaan saya ada dua, mengenai  Badan HAM dan soal Myanmar. Mengenai Badan HAM, kenapa Indonesia mau berspekulasi bahwa dalam review 5 tahun mendatang akan ada perbaikan? Sementara pengalaman di ASEAN selama ini mungkin tidak ada lima tahun? kenapa kita mengambil keputusan di pertemuan kemarin, kenapa kita tidak abstain saja dan mengangkat ke tingkat pertemuan yang levelnya lebih tinggi?

 

Yang kedua tentang Myanmar. Sebetulnya apa sikap Indonesia terhadap Myanmar? Apakah sudah waktunya mungkin juga ASEAN bertindak lebih? Terima kasih.

 

Menlu RI :Saya bukan orang yang suka berspekulasi, termasuk bahwa apakah dalam 5 tahun mendatang, mandat dari ASEAN Human Rights Body akan direview, bahwa akan direview jelas itu sudah termasuk dalam rancangan TOR yang disahkan kemarin. Tapi apakah review itu menuju pada peningkatan mandat, utamanya peningkatan mandat atas fungsi-fungsi perlindungan? Itu yang kita minta jaminan. Itu yang saya tidak mau berspekulasi. Karena itu saya katakan, Indonesia tidak akan ikut serta dalam kesepakatan sepuluh negara ASEAN kecuali, adanya jaminan dan jaminan itu harus dibuat dalam satu  leaders declaration tingkat summit bahkan bukan tingkat menteri.

 

Dan setelah ada jaminan itu, bukan spekulasi, kepastian bahwa TOR atau mandat  dari ASEAN Human Rights Commission ini akan diperbaiki, ditingkatkan, baik prosedur mekanisme khususnya di bidang perlindungan HAM. Mungkin Saudara Oky bisa ikut pada  sidang-sidang Inter-ASEAN, hadir bersama saya baru tahu bagaimana Indonesia dalam konteks masalah HAM, masalah Myanmar. Misalnya,  pada Maret lalu, setelah terjadi Nargis Cyclone itu umumnya pesan semua negara ASEAN ketika terjadi  perdebatan besar, Myanmar yang menolak bantuan nasional, internasional yang ingin membantu rakyat Myanmar yang terjepit, oleh karenanya terbuka akan dimuat oleh The Bangkok Post.

 

Menteri luar negeri Singapura, yang waktu itu menjadi ketua sidang tingkat menteri mengakui tanpa ada Indonesia tidak akan ada terjadi pembentukan ASEAN Lab Mechanism, yaitu koordinasi yang diperankan ASEAN, koordinasi antara Myanmar, masyarakat internasional dan ASEAN sendiri ke arah penyaluran bantuan,  kemudian ke arah rehabilitasi dan rekonstruksi di Delta Irawadi. Juga dalam masalah HAM ini, kesepakatan di ASEAN sampai pada kesimpulan untuk membentuk ASEAN Human Rights Body ada lagi. Saya kira semua tahu, jadi kalau dibilang Indonesia yang lembek melulu, sama sekali tidak. Bahwa suara satu negara tidak serta merta mengubah situasi negara lain, ya,  karena memang pada dasarnya kita berhubungan dengan negara atau negara berdaulat. Jangankan pendekatan engagement, active engagement yang dilakukan ASEAN, pendekatan yang bersifat tekanan dan sanksi, terutama yang dilakukan oleh negara-negara Barat, Eropa Barat, Eropa dan Amerika, mereka juga mengakui bahwa sanction approach, pressures, juga tidak mengubah Myanmar, karena itu, kalau saya katakan baik barat maupun kita pro ke Asia terhadap perkembangan di Myanmar. Jadi, itu realitas politiknya. Tapi tidak akan menentukan kita untuk atas  posisi-posisi prinsip, kita akan lakukan terhadap Myanmar. 

 

Kembali ke HAM, sebetulnya dengan sistem, mekanisme, promosi, promotion, dan protection human rights dengan standar yang lebih tinggi, bisa jadi kita juga tidak memerlukan banyak Badan HAM ASEAN yang standarnya (seperti) sekarang ini, mungkin lima tahun ke depan lebih baik, yang standarnya di bawah standar kita.

 

[W]: Ya terima kasih, Viqran Pak, dari VoI.  Ada dua pertanyaan kembali ke David, pertama yang ingin saya tanyakan, apakah Pak SBY sudah pernah meminta Pak Hasan untuk melihat kasus ini? Terus yang kedua Pak, saya ingin mengetahui  perkembangan  terakhir mengenai sebelas warga negara kita yang disandera di Somalia pada tanggal 18 Desember 2008 lalu, apakah Pak Hasan dalam pertemuan menlu ASEAN kemarin bertemu juga dengan Menlu Malaysia untuk membicarakan masalah ini? Mengingat kalau menurut kami, ini kasus kemanusiaan yang memang sudah memasuki bulan ketujuh. Terima kasih, Pak

 

Menlu RI: Yang kedua dulu, memang unfortunate, nampaknya proses pembebasan warga kita dan warga negara asing lainnya dalam kasus pembajakan di Somalia itu tidak mudah, memerlukan waktu dan walaupun begitu tidak mengendorkan upaya kita ke arah membebaskan warga negara kita. Duta Besar Indonesia di Naerobi, Kenya, melaporkan bahwa duta besar telah berhasil memfasilitasi hubungan telepon antara keluarga korban dengan warga kita yang disandera, termasuk hubungan telepon antara kedutaan kita di Nairobi dengan mereka. Dan pada saya dilaporkan,  bahwa nampaknya para penyandera juga cukup terbuka, sehingga tidak mempersulit. Ada tanda-tanda bahwa para sandera ini akan dapat dibebaskan. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Karena ini proses yang sedang berlangsung saya tidak ingin menggelar secara detail tapi percayalah bahwa we are working on it, terus bekerja ke arah itu.

 

(Jawaban) Yang pertama, kita tahu bagaimana pemerintah bekerja. Sesuatu yang bisa dilakukan oleh kedutaan besar, tidak perlu dilakukan departemen luar negeri atau menteri luar negeri (juga) ikut melakukan. Ada tahapan-tahapannya, karena itu kita juga tidak jelas bantuan apa yang dimaksudkan dalam  pernyataan yang saudara quote tadi. Jadi, sekarang kita tahu proses dan prosedur yang kita hadapi, yang kita harus yang harus ditempuh oleh keluarga David Wijaya yang tidak serta merta harus melibatkan siapa pun semua orang dalam republik ini. Tetapi saya katakan, tetap merupakan misi kita melindungi setiap warga kita di luar negeri, tentunya dalam batasan-batasan, yaitu penghormatan terhadap proses hukum di negara, yang berlaku di negara lain.

 

[W] : Ya terimaksih, nama saya Isii, dari JIJI Press, Kantor Berita Jepang.  Minta maaf, saya tidak bisa bicara Bahasa Indonesia. Yang mungkin, Indonesian Government and the Japanese Government, I believed, are to organize Joint Exercise Simulation for Disaster and please elaborate this plan, where this will takes place and why you will organize it with the Japanese Government? Thank You

 

Menlu RI : yang saya maksud dalam usulan saya pada pertemuan ASEAN Regional Forum, khususnya dalam diskusi (indistinct). Oh, I am sorry,  I thought you expected me to speak in Japanese (indistinct). Okay, it was one of our meeting, especially when we discussed the agenda on disaster responds, that I mentioned of the intention of the Indonesian Government to host and sponsored a joint exercise on disaster management. The simulation will be a real situation what we met in Aceh, we met after the tsunami in which defence forces and  civil defence from  different  countries joint us in (indistinct).. So the simulation of the exercises needed is not wait untill another major disaster to occur and then we learned. Indonesia organize a tabletop exercise, but tabletop is tabletop, it is much less to simulation but much less than simulation through the actual deployment of arm forces and civil defence to respond to a major disaster. I thanks the Foreign Minister of Japan and the Japanese Government that has expres support for this. We welcome to convey the sponsorship of the Japanese Government in this regard. But the exercise is meant to be confiscated by all ARF partners, off course friends will be there, United States also, maybe other countries from the ARF meeting please to join us.  We would be sitting to draft detailed  plan where, when, what would be the size of the exercise etc. Something that we are going to do it together in the near future. But we are grateful of this support that the Japanese Government has extended in this regard.

 

(indistinct)

 

[W]: (indistinct) mau bertanya soal TKI di Arab Saudi, ada laporan bahwa mereka sudah mengusahakan untuk kembali ke tanah air melalui KJRI, tetapi menurut pengakuan mereka ada praktek mafia di sana, mereka katanya ditarik sejumlah uang kemudian tetap ditelantarkan di sana. Gimana Pak tanggapan, apa yang akan Bapak Menlu lakukan terhadap mereka dan solusinya apa untuk ke depan supaya hal ini  tidak terjadi lagi?

 

Menlu RI : Masalah ini bukan masalah baru, bertahun-tahun kita sesalkan bahwa ada sejumlah warga kita yang untuk keperluan ibadah, baik umroh dan haji, berangkat dari tanah air dengan bermodal one way ticket, tiket sekali jalan, mereka melakukan ibadah, Alhamdullilah mereka dapat lakukan, tetapi sudah itu menghilang dan bekerja secara illegal. Jadi, mereka bukan TKI biasa yang selama ini sudah menjadi problem yang dihadapi perwakilan kita baik KBRI, maupun konsulat jenderal kita di Saudi Arabia. Dan mereka yang telah menunaikan ibadah umroh atau haji hilang, bekerja secara illegal dan kemudian, mungkin cukup mendapat penghasilan, barang-barang mereka kirim kolektif per container ke Indonesia, tapi, mereka lalu menjajakan diri di pinggir jalan untuk ditangkap oleh polisi Saudi Arabia. Dalam pengalaman bertahun-tahun, tawaran kedutaan besar untuk memulangkan mereka bahkan ditolak. Mengapa? Karena kalau ditangkap oleh aparat Saudi Arabia dan mereka dimasukkan ke rumah tahanan, dikasih makan ayam separuh per orang, bisa bikin gemuk dan pulang, tiket dibayar oleh pemerintah Saudi Arabia. Kalau dilakukan oleh KBRI karena itu selama ini ditolak adalah kita akan merepatriasi mereka. Mereka yang punya uang dari hasil bekerja, negara pasti tidak akan membiayai mereka, karena itu selama ini mereka menghindar dari upaya jangkauan KBRI.

 

Saya tidak mengatakan karena laporan KBRI, tapi karena saya pada  beberapa kesempatan ke Saudi Arabia, saya minta dihantar ke tempat-tempat di mana mereka mangkal hanya untuk ditangkap oleh otoritas Saudi Arabia. Jadi, tolong jangan digeneralisir sebagai masalah umum yang terjadi dengan TKI kita, ini adalah khusus, karena sebetulnya kalo saya mengatakan mafia, mafianya adalah mafia dari proses pengiriman, pengaturan mereka bekerja dan kembali lagi. Jadi, satu ulah yang kita sesalkan terjadi. Sekarang, Pemerintah Saudi Arabia akan bertindak keras terhadap mereka dan beberapa hari yang lalu mereka melakukan demonstrasi di depan kedutaan, maksud saya konsulat jenderal di Jeddah, kasar, dan karena itu dicegah oleh Kepolisian Saudi Arabia. Tetapi, lagi-lagi sangat memalukan bahwa karena ulah mereka, dari motif keberangkatannya, kemudian selama ini menjajakan diri, untuk menjajakan maksud saya duduk-duduk berdiri di bawah jembatan, di pinggir jalan , siap dengan koper, untuk melakukan ulah demonstrasi kasar di wilayah orang. Jadi, bahwa sasarannya konsulat jenderal, ya sah-sah saja. Tetapi, cara-cara yang dilakukan sama sekali melanggar, bertentangan dengan ketentuan hukum  setempat

 

[W]: (indistinct) Saya mau tanya mengenai pertemuan antara pejabat Indonesia dan Malaysia di sana, TKI, terutama kasus pembantu, itu, kapan akan dilanjutkan lagi pertemuan itu? Dan apa tuntutan Indonesia untuk memperbaiki perlakuan terhadap TKI di sana? Apakah MoU akan direvisi lagi dengan tambahan-tambahan ketentuan? Terima kasih.

 

Menlu RI: Tadi malam, saya bertemu dengan Duta Besar RI untuk Malaysia Bapak Dai Bachtiar, supaya di update tentang perkembangan hasil pertemuan yang dilakukan oleh tim Indonesia yang dipimpin oleh Menaker dan tentunya juga Duta Besar RI di Kuala Lumpur dan dari pembicaraan itu sesungguhnya perkembangannya positif, yaitu apa-apa yang kita minta, pertama, pemberian satu hari libur dalam seminggu, itu pada dasarnya dipenuhi, karena memang pada dasarnya sudah ada keputusan pemerintah Malaysia agar majikan memberikan satu hari libur dalam seminggu. Hanya memang ada tantangan, karena memang dari majikan ada yang khawatir, kalau diberikan satu hari libur akan begini begitu. Tetapi tampaknya understanding nya dibuka, peluang apabila majikan mungkin berkeberatan dengan satu hari libur, itu bisa diganti dengan upah yang ditentukan.

 

 Yang kedua tentang ketentuan tentang upah minimum, itu sudah ada kesepakatan untuk menaikan. Dan ketiga mengenai paspor, pada MoU yang sebelumnya, sebetulnya jalan keluarnya adalah, bahwa paspor boleh dipegang oleh majikan tetapi kepada pekerja kita diberikan ID card yang berlaku sah, dalam hal dia keluar rumah bila diperiksa polisi atau siapapun di Malaysia, imigrasi memberi dokumen identitas yang sah, bahkan dalam pembicaraan, terutama (indistinct) diperlukan bahwa paspor dipegang oleh tenaga kerja.

 

Persoalan dengan ID memang, karena di Malaysia sendiri antara berbagai instansi dan kepolisian, RELA, tidak ada kesepakatan tentang daya laku, jadi dengan kata lain saya memperoleh kesan dari pembicaraan pendahuluan ada langkah maju dan itu masih harus dituangkan dalam dokumen tertulis atau MoU, katakanlah yang masih harus dibicarakan oleh pejabat-pejabat senior. Dengan kata lain akan dipilih satu tingkatan dari pejabat senior untuk memformulasikan kesepakatan-kesepakatan pokok yang saya katakan tadi. Pada dasarnya ada akomodasi dari apa yang kita minta.

 

[W]: Pak, Lia dari reuters, yang menarik bahwa Bapak melakukan kunjungan ke Amerika dan bertemu dengan beberapa pejabat penting di sana termasuk Menlu. Apakah tidak disinggung sama sekali Pak mengenai Hambali? Mengingat berkali-kali pihak kepolisian mengatakan bahwa membutuhkan Hambali untuk mengungkapkan jaringan. Selain itu, memang ada keterlibatan yang bersangkutan dengan berbagai kasus teror yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum, dan apakah dalam pertemuan Bapak dengan berbagai pejabat juga dibicarakan soal kemungkinan bantuan militer? Seperti yang pernah dibicarakan, ada tawaran untuk Indonesia dari perusahaan penyedia peralatan militer untuk Hercules ke Indonesia, apakah itu termasuk yang dibicarakan dalam pertemuan-pertemuan itu?

 

Yang kedua, mengenai masalah beberapa hari ini ada blog yang beredar di internet mengenai klaim Nurdin M. Top bertanggung jawab atas bom Marriot-Ritz Calrton. Dengan hal ini, pihak kepolisian menyatakan bahwa memang media itu teregistrasi di Amerika, dan pihak kepolisian juga menghimbau para hacker untuk bekerja sama untuk mengetahui orang yang memposting blog tersebut.,

 

Dari pihak Deplu sendiri sebenarnya apakah ada kerja sama yang dilakukan dengan Amerika atau secara Internasional untuk mengungkap hal ini?

 

Menlu RI: Baik. Yang paling mengetahui tentang keperluan akses terhadap Hambali, adalah otoritas yang menangani proses penyelidikan atas kasus-kasus terorisme, dalam hal ini kepolisian RI. Dan ketika saya berkunjung ke Washington, saya juga tidak menerima titipan dari Instansi kita yang terkait mengenai masalah ini. Seperti yang saya katakan sebelumnya, mungkin juga disadari bahwa kebijakan penutupan penjara Guantanamo sangat melegakan sebagian tahanan berencana meneruskan proses peradilan mereka yang punya bukti kuat yang mereka miliki itu belum ada kebijakannya yang khusus. Jadi memang dalam banyak hal kebijakan-kebijakan besar yang dilontarkan oleh Presiden Obama, pada tingkat implementasinya masih ada jarak. Ada jarak karena pejabat-pejabat penting pada semua departemen, pada tingkatan wakil menteri dan Under Secretary, kemudian asisten sekertaris itu belum terisi, jadi sudah enam bulan itu belum rampung. Yang kedua juga dalam pertemuan saya dengan banyak pihak di Washington, dalam konteks perumusan kebijakan mereka baru atau masih tahapan review, pengkajian, tapi belum sampai pada tahapan penyusunan rancangan secara detail berbagai aspek kebijakan pemerintahan baru Amerika Serikat.

 

Ini yang kita juga, saya dalam banyak diskusi dengan kawan-kawan menteri luar negeri, untuk kita juga jangan berharap terlalu cepat. Pada kenyataannya masih memerlukan waktu, karena memang ternyata saya sendiri baru tersadar saat bertemu dengan banyak pihak di Amerika, bahwa transisi memerlukan waktu lebih lama dari yang kita perkirakan. Saya bertemu misalkan dengan senator (indistinct) Luca, Senator di Senat dan  foreign policy, kebijakan luar negeri. Beliau mengatakan sudah enam bulan tidak menerima calon asisten secretary bidang Asia Pasifik, yang menurut ketentuan mereka harus diberlakukan Clearing, Comformation Clearing.  (indistinct)  yang katanya masih banyak pos-pos di departemen mereka yang kosong, bahkan tingkatan direktur.

 

Jadi itu realitas yang kita hadapi, saya bertemu dengan menteri luar negeri Korea. Saya katakana, pemerintah Obama mengulurkan tangan untuk mengajak dialog dengan anda.  Itu ketika Menteri Luar Negeri Hillary Clinton berkunjung ke Jakarta pada tanggal 18 Februari (indistinct). Belum ada tindak lanjut jadi hal itu dalam konteks hal yang sama saat kita kunjung ke Suriah. Saya katakan pada Menlu Suriah bahwa Menlu Amerika mengulurkan tangan untuk melakukan dialog dengan Suriah sebagai kawan, sebaiknya kita menerima ajakan itu. (indistinct) Oleh sebab itu saya katakan kepada menteri luar negeri lain, jangan terlalu cepat, sabar sedikit. Tapi itu adalah niatan baik, mudah-mudahan.

 

(Indistinct)

 

Yang penting kita jangan terkecoh oleh blog, sebab kredibilitas dari blog itu harus kita pertanyakan. Jadi saya juga percaya sikap POLRI kita juga demikian. Mungkin dari blog itu ada yang bisa bermanfaat, syukur, kalau tidak kita jangan sampai terkecoh oleh blog seperti itu.

 

Dan soal militer, sebetulnya kuncinya adalah apakah kita punya dana untuk membeli? Itu saja. Kalau dari segi hambatan politik dan teknis sama sekali tidak ada dan minggu-minggu ini ada dialog. Jadi secara politis sudah clear, tidak ada persoalan apapun. Last one?

 

[W]: Saya Ary dari Mainichi Shimbun. Setelah bertemu dengan Hillary di Washington kemarin Pak, dan kemudian ada diskusi yang lebih lanjut mengenasi CCA antara Indonesia dengan Amerika. Di sini Indonesian tidak, sejarahnya Indonesia tidak lagi di bawah Amerika dan kurang lebih dari 300 perjanjian di draft tersebut adakah yang paling signifikan yang menguntungkan bagi Indonesia?

 

Apakah salah satunya lebih mengurus lagi dalam membeli peralatan, perlengkapan militer atau yang lain? Kemudian apakah sudah ada tanggal yang tepat Pak, Obama ke sini di bulan November mungkin?

 

Soal Myanmar, pengadilan sendiri mundur tanggal 11 Agustus Pak. Indonesia sebagai negara yang sudah mengenal Myanmar, apakah ini sebuah sinyal positif Myanmar mengikuti, mempertimbangkan, atau sebaliknya justru sebaliknya Pak, Myanmar justru mencari alasan-alasan lagi? Dan seperti yang Bapak bilang, Engagement ASEAN sendiri saja Myanmar susah sekali apalagi International Pressure, jadi apalagi yang harus diperlukan untuk Myanmar ini terutama untuk kasus Suu Kyi Pak? Terima kasih.

 

Menlu RI: Sesudah pertemuan bilateral saya dengan Menlu Hillary Clinton di Washington, sesungguhnya hari Kamis minggu lalu saya juga mengadakan pertemuan bilateral di sela-sela pertemuan ASEAN Regional Forum. Jadi persis yang kami bicarakan adalah bagaimana kita menindaklanjuti kesepakatan yang dicapai di Jakarta ketika menlu Hillary Clinton berkunjung pada tanggal 18 Februari yang lalu, untuk kedua Negara, Indonesia-Amerika Serikat membentuk suatu Comprehensive Partnership. Comprehensive Partnership dimaksudkan kesepakatan kedua negara untuk memperluas, meningkatkan berbagai aspek hubungan bilateral. Kita sepakati agar sebelum kunjungan Presiden Obama ke Indonesia, dukungan Comprehensive Partnership ini dapat kita rampungkan dan juga berbagai macam masalah pending lainnya.

 

Saya tidak jelas dengan apa yang saudara maksud dengan 300 dokumen. (indistinct) kalau isi tidak 300, karena dokumennya belum kita bahas bersama. Kapan kunjungannya kita masih membicarakan kepastian tanggal kunjungan presiden Obama ke Indonesia, jadi kapan nantinya akan diumumkan pastinya, baik di Washington ataupun di sini.

 

Yang kedua Myanmar. Saya punya harapan positif bahwa penguluran waktu proses persidangan, mudah-mudahan itu karena Myanmar tanggap terhadap respon yang besar yang diberikan tidak hanya oleh ASEAN tetapi juga oleh negara-negara atau masyarakat Internasional. Tapi kan tiada seorang pun yang bisa tahu apa yang akan dilakukan oleh Myanmar. Jadi saya katakan tadi bahwa upaya engagement yang dilakukan oleh ASEAN termasuk Indonesia dan bentuk-bentuk pressure, tekanan, sanksi, itu tidak juga mengubah Myanmar. Saya tidak ingin berspekulasi, kita tunggu apakah pada tanggal 11 nanti putusan pengadilan itu akan bagaimana? Harapan, kalau kita boleh punya harapan, tentunya putusan pengadilan itu akan membebaskan Aung San Suu Kyi.

 

Terjawab semua?

 

[W]: Sudah...sudah

 

Menlu RI: Baik terima kasih...

 

 

 

[akhir transkripsi]

[akhir Press Briefing]

 

 

 

[***]

 

7 Agustus 2009

Direktorat Informasi dan Media

 

 







AksesInvitesPPTM 2013Majalah QuAsPengumuman Rekrutmen CPNS Kemlu Tahun Anggaran 2013
Pidato Pernyataan Tahunan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, DR. R.M. Marty M. NatalegawappidDiplomasi Indonesia 2013ASEAN Selayang PandangLPSE
Pedoman Praktis Pembuatan Pengesahan dan Penyimpanan Naskah PIPanduan Umum Tata Cara dan Kerjasama LN oleh PemdaPerpustakaan Ali AlatasPeluangAyo Kita Kenal ASEAN
QuAs edisi 4BSBI 2014PusdiklatStrategi dan Rencana Aksi Konservasi Orangutan Indonesia 2007-2017Proses dan Tata Cara
next pre
Hak Cipta 2009 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia | Syarat dan Ketentuan