Kontak Kami   |   FAQ   |   Link   |   Site Map
   |   Pencarian 

Pidato Presiden

Pidato Kenegaraan Presiden RI untuk Rancangan UU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 Di Rapat Paripurna DPR RI

Minggu, 17 Agustus 2008

PIDATO KENEGARAAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SERTA
KETERANGAN PEMERINTAH
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009 BESERTA NOTA KEUANGANNYA
DI DEPAN RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 15 Agustus 2008

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-lembaga Negara,
Yang Mulia para Duta Besar dan Pimpinan Perwakilan Badan-badan dan Organisasi Internasional,
Para tamu undangan dari negara-negara sahabat,

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Hadirin yang saya muliakan,
Marilah kita bersama-sama, sekali lagi, memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesempatan, kekuatan, dan kesehatan, untuk melanjutkan ibadah kita, karya kita, serta tugas dan pengabdian kita, kepada bangsa dan negara tercinta. Saya ingin menggunakan kesempatan yang membahagiakan dan insya Allah penuh berkah ini, untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dewan, yang telah memberikan kesempatan kepada saya, untuk menyampaikan Pidato Kenegaraan dan Keterangan Pemerintah atas RAPBN Tahun 2009, beserta Nota Keuangannya.

Insya Allah, dua hari lagi, kita akan memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-63. Marilah kita bersama memberikan penghormatan yang tinggi, kepada segenap pejuang dan pahlawan bangsa, serta para pendahulu kita. Jasa-jasa dan pengorbanan mereka harus kita balas dengan menjaga kedaulatan dan keutuhan kita sebagai bangsa, serta bekerja keras bersama untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan.

Saudara-saudara,
Tahun 2008 ini merupakan tahun yang sangat bermakna bagi perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Tahun ini kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-63, bertepatan dengan peringatan 100 tahun Kebangkitan Nasional; 80 tahun Sumpah Pemuda; dan 10 tahun Reformasi. Tonggak-tonggak sejarah ini, membuktikan jati-diri Indonesia sebagai bangsa yang besar, bangsa yang tangguh, bangsa yang selalu mampu mengatasi tantangan zaman. Setiap cobaan yang kita alami, membuat kita lebih tegar. Setiap krisis yang kita hadapi, membuat kita lebih kuat. Setiap tantangan yang silih berganti, membuat kita lebih bersatu.

Dalam 10 tahun terakhir semenjak bergulirnya reformasi, bangsa Indonesia telah menjalani salah satu era yang paling transformasional dalam sejarah Indonesia modern. Kita tahu, hanya segelintir bangsa-bangsa di dunia yang menghadapi badai dan gejolak bertubi-tubi sebagaimana yang kita alami. Dan hanya segelintir kecil bangsa-bangsa yang mampu bertahan, bahkan bangkit menjadi lebih tegar akibat dari cobaan-cobaan sejarah tersebut.

Dari kondisi yang terpuruk 10 tahun yang lalu, Indonesia kini telah berubah menjadi bangsa yang dinamis dan penuh harapan. Kita sudah pulih dari krisis moneter yang dulu melumpuhkan Indonesia. Kita telah melaksanakan reformasi yang menyeluruh di berbagai sektor. Kita sudah berhasil menjalani transisi demokrasi yang penuh tantangan, yang kini menjadikan Indonesia negara demokrasi ketiga terbesar di dunia. Kita juga berhasil mengembangkan budaya politik baru yang demokratis, yang mengedepankan keterbukaan, kebebasan berpendapat, dan akuntabilitas pada rakyat, di mana sekarang hukumlah yang menjadi panglima. Kita juga berhasil, dalam tahun-tahun terakhir ini, memperkokoh integritas NKRI : Aceh yang damai, Papua yang stabil, serta Maluku, Poso, dan Sampit yang tenteram. Kita berhasil mengatasi bencana alam paling dahsyat di dunia, yaitu tragedi tsunami tahun 2004, dengan semangat solidaritas dan gotong-royong. Dan kita telah kembali menempatkan Indonesia di garis terdepan dalam percaturan regional dan internasional. Semua ini bukanlah prestasi individu atau kelompok, namun prestasi dan kerja keras seluruh bangsa Indonesia.

Dengan segala perubahan mendasar ini, kita tetap melestarikan jati-diri bangsa kita, yang tercermin dalam empat pilar: yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika. Apapun yang terjadi, kita harus terus berpegang teguh pada keempat pilar itu, sebagai landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun dengan semuanya ini, kita harus menyadari bahwa bangsa kita masih terus diterpa oleh berbagai cobaan yang berat. Karena itulah, kita tidak punya alasan, dan tidak ada waktu, untuk mengeluh dan berpangku tangan. Kita tidak bisa tenggelam dalam budaya sinisme dan sifat gamang yang tak kunjung habis. Dan kita tidak boleh lengah membaca zaman yang telah dan terus berubah.

Inilah masanya kita mengubah mentalitas mudah menyerah menjadi semangat yang berorientasi pada peluang. Saya sungguh yakin bahwa setiap masalah, setiap krisis, betapapun beratnya, selalu mengandung benih-benih peluang dan selalu ada jalan keluarnya. Percayalah, masalah-masalah yang kita hadapi dewasa ini juga dihadapi bangsa-bangsa lain. Sejarahlah yang kelak akan membedakan antara mereka yang hanya bisa meratapi nasib, dan mereka yang tak pernah menyerah mencari solusi. Sejarah kebangkitan dan perubahan Indonesia, dari 1908, 1928, 1945, sampai 1998, semuanya diukir oleh pejuang-pejuang yang bermental Harus Bisa! Apapun masalahnya, kapanpun masanya, seberapapun keterbatasannya, kalau kita bermental BISA, kita semua BISA, dan Indonesia pasti BISA!

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah air,
Hadirin yang saya muliakan,


Terus terang tahun 2008 ini adalah tahun yang sulit dan sarat dengan tantangan. Harga minyak dunia mencapai titik tertinggi dalam sejarah. Harga pangan di berbagai penjuru dunia melonjak drastis. Ekonomi dunia terancam resesi. Bank Dunia memprediksi bahwa situasi energi dan pangan ini berpotensi memicu krisis sosial, ekonomi dan politik di 33 negara, dan mengakibatkan 100 juta orang di seluruh dunia kembali jatuh di bawah garis kemiskinan.

Kenaikan harga minyak dan pangan dunia yang sangat tinggi, dengan cepat berdampak kepada melambungnya subsidi energi dan pangan dalam anggaran kita. Tentu saja Pemerintah akan terus berusaha untuk menekan dampak negatifnya bagi masyarakat.

Masalah yang kita hadapi sungguh tidak ringan. Beban subsidi minyak dan listrik diperkirakan akan naik tiga kali lipat sampai akhir tahun, dibanding anggaran subsidi energi pada APBN tahun 2008. Dan kita tidak bisa memungkiri bahwa subsidi energi ini lebih banyak dinikmati oleh mereka yang memiliki mobil, dan mereka yang memiliki rumah dengan daya listrik yang besar. Dana ini seharusnya dimanfaatkan untuk membantu jutaan rakyat kita yang masih miskin, yang jauh lebih membutuhkan bantuan dari Pemerintah.

Namun, di tengah situasi ekonomi dunia yang tidak menentu ini, sesungguhnya kita patut bersyukur, karena kondisi pangan negara kita relatif lebih baik dari banyak negara lain. Mungkin fakta ini belum banyak diketahui masyarakat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan kepada Sidang Dewan yang terhormat, dan kepada seluruh rakyat Indonesia, insya Allah, pada tahun ini kita kembali mencapai swa sembada beras. Ini adalah untuk pertama kalinya sejak masa Orde Baru, produksi beras nasional lebih tinggi daripada konsumsi beras kita. Itulah sebabnya, juga untuk pertama kali sejak masa Orde Baru, harga beras di dalam negeri lebih rendah daripada harga beras internasional.

Surplus beras ini harus dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Dalam suasana krisis pangan global ini, kita harus memperkuat stok pangan nasional kita. Pemerintah telah menetapkan bahwa stok beras nasional ditingkatkan hingga mencapai 3 juta ton, dari sebelumnya hanya 1 juta ton. Barulah setelah itu, kita berbicara tentang kemungkinan ekspor beras. Stok beras yang kuat ini, akan menjamin ketahanan pangan kita, sekaligus stabilitas harga beras pada tingkatan yang terjangkau oleh masyarakat luas.

Yang penting, dalam kondisi yang sulit, kita harus menghindari sikap saling menyalahkan, saling menyerang dan saling menjatuhkan. Sebaliknya, kita justru harus tetap optimis, terus bekerja-sama, bahu membahu untuk mengubah krisis menjadi peluang, demi kebaikan rakyat Indonesia.

Saudara-saudara
Saat ini, kita telah memasuki tahun politik, bahkan tahun kampanye. Tahun depan kita akan mengadakan Pemilihan Umum Legislatif yang ketiga dalam era reformasi, dan Pemilihan Presiden secara langsung yang kedua dalam sejarah demokrasi kita .

Demokrasi kita kembali diuji. Apakah kita bisa melampaui tahun pemilu dengan baik dan damai? Saya rasa kita sepakat untuk menjawabnya : Bisa ! Kita Bisa!

Saudara-saudara,
Marilah kita kembali menjawab tantangan sejarah ini, dengan menjadikan Indonesia sebagai demokrasi yang pantas dicontoh oleh dunia.

Kita telah mampu menunjukkan pada dunia, prestasi gemilang penyelenggaraan pesta demokrasi yang begitu aman, tertib, damai, jujur dan adil pada tahun 2004. Kita harus mampu menjaga prestasi itu, dan bahkan meningkatkannya. Ini adalah tanggung jawab kita bersama, misi kita bersama.

Pemilu 2009 harus kita sukseskan, sehingga amanah rakyat benar-benar dapat diwujudkan, yaitu terbentuknya parlemen dan pemerintahan yang bersih dan efektif. Tentu saja, untuk mewujudkan hal itu, kita semua harus menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, yaitu kebebasan berpendapat, termasuk berpolitik, tetapi tetap dengan landasan etika dan aturan main, serta atas dasar kepentingan bersama. Berani menerima kemenangan dan berani pula menerima kekalahan secara kesatria.

Dalam hal berdemokrasi ini, mari kita jalankan hak-hak demokrasi kita, kebebasan kita, dengan menghargai hak-hak dan kebebasan orang lain, serta dengan menghargai ketertiban dan pranata hukum (the rule of law). Kemampuan kita untuk menjaga keseimbangan antara hak dan tanggung jawab, antara kebebasan dan ketertiban, akan menentukan kemajuan demokrasi kita. Dalam hal ini, tidak ada tempat bagi anarki. Karena demokrasi terlalu berharga untuk dirusak oleh anarki. Pada kesempatan yang terhormat ini, saya tegaskan bahwa negara tidak boleh kalah dan tidak akan kalah terhadap anarkisme dan kekerasan.

Saudara- saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Hadirin yang saya muliakan.


Pembangunan ekonomi, kita laksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. Oleh karena itu, strategi yang saya gariskan adalah strategi ”pertumbuhan disertai pemerataan” atau ”growth with equity”. Percepatan pembangunan ekonomi, telah memberikan dampak yang positif baik pada percepatan penurunan tingkat pengangguran terbuka maupun tingkat kemiskinan. Tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2006 mencapai 10,5 persen, kini telah berhasil diturunkan menjadi 8,5 persen pada Februari 2008. Begitu pula, tingkat kemiskinan, mengalami penurunan dari 17,7 persen pada tahun 2006 menjadi 15,4 pesen pada Maret 2008. Angka kemiskinan tahun 2008 ini, adalah angka kemiskinan terendah, baik besaran maupun prosentasenya, selama 10 tahun terakhir. Tren penurunan angka kemiskinan ini juga terjadi, walaupun kita menggunakan kriteria angka kemiskinan dari Bank Dunia. Ini merupakan suatu kemajuan yang nyata dan patut kita syukuri. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, termasuk para Gubernur, Bupati dan Walikota di seluruh tanah air, yang telah bekerja keras untuk itu.

Dalam rangka mempercepat penurunan tingkat kemiskinan, pemerintah telah melakukan harmonisasi dan sinergi program dan anggaran penanggulangan kemiskinan di tingkat pusat, yang implemetasinya dijalankan secara nyata di seluruh Indonesia. Harmonisasi dan sinergi program dan anggaran kemiskinan ini, kita terjemahkan dalam tiga klaster program penanggulangan kemiskinan.

Pada klaster pertama, kita berikan bantuan dan perlindungan sosial kepada keluarga kurang mampu, atau yang kita sebut dengan kelompok sasaran. Kita berikan bantuan melalui penyediaan Beras Untuk Rakyat Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat, serta Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Juga termasuk dalam klaster ini adalah Bantuan bagi Lanjut Usia dan Cacat Ganda terlantar, Bantuan Bencana Alam, Bantuan Langsung Tunai sebagai kompensasi kenaikan harga BBM, dan Beasiswa untuk anak dari rumah tangga sasaran,

Pada klaster kedua, kita gulirkan program dan anggaran berbasis masyarakat, yang diwadahi dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Desa-desa yang masih memiliki kelompok masyarakat miskin, terus kita dampingi. Mereka kita berdayakan agar dapat memanfaatkan berbagai program yang telah kita sediakan. Dalam PNPM Mandiri ini, masyarakat desa dan kelurahanlah yang menentukan sendiri penggunaan anggaran yang dialokasikan, baik untuk membangun infrastruktur fisik maupun sosial, sehingga diharapkan benar-benar tepat sasaran dan berhasil dengan baik.

Pada klaster ketiga, kita tingkatkan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), termasuk perbaikan iklim berusaha dan penyediaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Animo dan ekspansi Kredit Usaha Rakyat dalam kurun waktu singkat, menunjukkan betapa besarnya potensi ekonomi masyarakat kita. Hingga tanggal 31 Juli 2008, telah direalisasikan KUR sejumlah Rp. 8,9 Triliun, dengan jumlah debitur lebih dari 950 ribu orang di seluruh tanah air. KUR ini diutamakan untuk kredit di bawah Rp. 5 juta, dan tanpa agunan tambahan.
Pemerintah bertekad akan terus memberikan perhatian yang konsisten dan nyata bagi perbaikan kesempatan dan akses usaha, terutama bagi kelompok usaha kecil, menengah, dan koperasi. ( +respons terhadap sambutan Ketua DPR)

Jika diibaratkan, klaster pertama merupakan pemberian ikan bagi rakyat miskin dan hampir miskin, yang memang membutuhkan bantuan perlindungan sosial. Klaster kedua, dapat diibaratkan sebagai pemberian kail agar masyarakat lebih mandiri. Dan klaster ketiga, ibarat memberikan perahu, kita berharap masyarakat kecil bisa mengembangkan usahanya sendiri, bahkan menciptakan lapangan kerja bagi dirinya dan bagi orang lain.

Anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan dalam APBN kita, telah meningkat sekitar tiga kali lipat dalam kurun waktu 2005-2008. Ini menunjukkan adanya pemihakan nyata kepada masyarakat kurang mampu dalam kebijakan kita. Selain itu, peningkatan ini juga membantah anggapan, bahwa pemerintah hanya melakukan retorika dan hanya berwacana. Kita telah berbuat, dan terus berbuat saudara-saudara, untuk mengentaskan kemiskinan di Tanah Air kita.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Hadirin yang saya muliakan,


Bidang pendidikan tetap menjadi prioritas utama Pemerintah. Dalam beberapa tahun terakhir, alokasi anggaran Departemen Pendidikan Nasional, merupakan alokasi anggaran tertinggi dibandingkan dengan departemen lainnya. Anggaran pendidikan telah meningkat hampir dua kali lipat dari Rp 78,5 triliun pada tahun 2005, menjadi Rp 154,2 triliun pada tahun 2008. Bahkan, alhamdulillah, untuk tahun anggaran 2009, di tengah-tengah krisis harga minyak dan pangan dunia yang berdampak pada perekono-mian kita, kita telah bisa memenuhi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Kenaikan anggaran tersebut, digunakan antara lain untuk melakukan rehabilitasi gedung sekolah dan membangun puluhan ribu kelas dan ribuan sekolah baru. Sejalan dengan semangat desentralisasi, pemerintah sejak tahun 2005 memberikan hibah dalam bentuk bantuan operasional langsung ke sekolah yang dikenal dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kita berharap, melalui program BOS ditambah dengan partisipasi pemerintah daerah, program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, dapat dilakukan secara efektif dengan biaya yang rendah dan terjangkau oleh masyarakat.

Saya menyadari pula, walaupun biaya sekolah telah diturunkan, masih ada keluarga Indonesia yang tidak mampu mengirimkan anaknya ke sekolah. Pemerintah mengatasi masalah ini dengan memberikan bantuan langsung tunai kepada keluarga miskin, dengan syarat anak-anak mereka tetap harus masuk sekolah. BLT bersyarat ini, dikenal juga sebagai Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah dilaksanakan di 73 kabupaten / kota. Ke depan, program ini, akan diperluas karena berpotensi memutus rantai kemiskinan antar generasi. Di samping PKH, pemerintah menyediakan beasiswa untuk lebih dari satu juta siswa SD / MI, lebih dari 600 ribu siswa SMP / MTs, 900 ribu siswa SMA/SMK/MA, dan lebih dari 200 ribu mahasiswa PT / PTA. Sebagian besar siswa dan mahasiswa tersebut, berasal dari keluarga tidak mampu.

Khusus untuk anak-anak kita yang berprestasi cemerlang, yang telah mengharumkan nama bangsa dan negara dengan meraih medali emas dalam olimpiade berbagai cabang ilmu pengetahuan tingkat internasional, Pemerintah akan memberikan beasiswa, untuk menuntut ilmu di universitas manapun di seluruh dunia, sampai mencapai gelar doktor. Kita berharap di masa depan, akan ada putra-putri bangsa Indonesia yang berada di garis depan kemajuan ilmu dan teknologi dunia, bahkan kalau bisa meraih hadiah Nobel. Kita patut bersyukur, pada tahun 2007, kontingen Indonesia berhasil memperoleh 51 medali emas dari berbagai olimpiade sains internasional. Suatu prestasi yang cemerlang dan membanggakan.

Di sisi lain, pendidikan sangat bergantung pula pada kompetensi dan profesionalisme guru dan dosen. Pemerintah terus memperhatikan perbaikan kesejahteraan dan kualitas kompetensi guru, antara lain dengan menaikkan penghasilan mereka. Pada tahun 2004 penghasilan yang diterima guru golongan terendah masih Rp 842,6 ribu per bulan, pada tahun 2008 telah mencapai Rp1,854 juta, atau naik lebih dari dua kali lipat. Langkah lain, kita lakukan dengan meningkatkan kualitas guru dan dosen melalui program peningkatan kualifikasi akademik S1 dan D4 bagi guru, dan pendidikan S2 dan S3 bagi dosen.

Dengan dipenuhinya amanat konstitusi untuk alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN ini, maka lebih banyak lagi yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita di semua aspek. Ini termasuk gedung sekolah, perpustakaan dan laboratorium sekolah, bea siswa, kompetensi dan kesejahteraan guru, dan sebagainya. Ini semua adalah investasi kita, untuk meningkatkan daya saing bangsa, demi masa depan bangsa yang gemilang.

Saudara-saudara,


Anggaran fungsi kesehatan pun meningkat tajam, hampir tiga kali lipat, dari Rp 5,8 triliun pada tahun 2005, menjadi sekitar Rp16 triliun pada tahun 2008. Sebagian besar tambahan anggaran, digunakan untuk menggulirkan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Posyandu, atau melalui Jamkesmas. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, kini melayani 76,4 juta jiwa. Untuk lebih meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap obat, Pemerintah telah menurunkan harga obat generik secara substansial, terus menerus dari tahun ke tahun.

Pemerintah, juga melakukan revitalisasi program Keluarga Berencana (KB) yang sempat terbengkalai setelah krisis yang lalu. Selama tiga tahun terakhir, sudah terlihat pencapaian positif program KB. Dari 4,2 juta peserta KB baru pada tahun 2005, menjadi 5,7 juta peserta pada tahun 2007. Program KB harus terus kita giatkan dan kita tingkatkan, untuk menjaga agar kecenderungan laju pertumbuhan penduduk semakin rendah. Untuk itu, kerjasama dan keterpaduan upaya dengan pemerintah daerah mutlak diperlukan. Dalam era otonomi daerah ini, pemerintah daerah berada di garis depan, dalam sosialisasi dan implementasi program Keluarga Berencana.

Untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, kita telah melakukan peningkatan akses dan partisipasi perempuan dalam pembangunan. Pemerintah juga terus meningkatkan perlindungan perempuan dan anak, dengan membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pusat Krisis Terpadu, dan Ruang Pelayanan Khusus di sejumlah provinsi dan kabupaten / kota.

Peranan kaum perempuan di sektor publik pun semakin meningkat. Saat ini di seluruh Indonesia terdapat 27 orang Gubenur, Bupati, Walikota atau para Wakilnya yang perempuan. Ini merupakan peningkatan 125 persen jika dibandingkan 4 tahun yang lalu. Di luar pemerintahan, di dunia usaha dan organisasi sosial, semakin banyak pula kaum perempuan yang tampil dan memimpin. Pemerintah terus mendorong dan mendukung kaum perempuan untuk berkontribusi di sektor publik sesuai dengan kemampuannya.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Hadirin yang saya muliakan,


Kita bersyukur, walaupun ditengah tekanan eksternal yang bertubi-tubi, kita telah berhasil menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen, selama tujuh triwulan berturut-turut. Bahkan Produk Domestik Bruto Non Migas, telah tumbuh mendekati 7 persen pada tahun lalu. Pertumbuhan ekonomi kita, meningkat dari 5,5 persen pada tahun 2006 menjadi 6,3 persen pada tahun 2007. Tingkat pertumbuhan ini dicapai ditengah tekanan melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia, dan melonjaknya harga pangan dan energi. Bahkan pada Semester I Tahun 2008 ini, kita tetap bisa menjaga momentum perekonomian kita dengan tingkat pertumbuhan mencapai 6,4 persen. Ini merupakan laju pertumbuhan tertinggi setelah krisis ekonomi tahun 1998.

Kita juga bergembira bahwa sumber pertumbuhanpun makin berimbang. Investasi telah pulih, ekspor telah tumbuh secara signifikan, dan konsumsi masyarakat tetap tumbuh sehat. Dengan serangkaian reformasi ekonomi, seperti perbaikan iklim investasi dan amandemen Undang-Undang Perpajakan, saya yakin, momentum ini akan terus berlanjut. Insya Allah, dalam waktu dekat, laju pertumbuhan ekonomi kita akan kembali pada prestasi yang pernah kita alami selama 30 tahun sebelum krisis ekonomi.

Dalam pada itu, alhamdulillah, di samping utang luar negeri kita kepada IMF telah kita bayar lunas, cadangan devisa kita pun terus meningkat. Bahkan pada bulan Juli 2008 yang lalu, cadangan devisa kita untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia mencapai lebih dari US $ 60 miliar. Hal ini semakin memperkokoh dasar-dasar perekonomian kita, dan menambah kepercayaan dunia usaha pada khususnya, dan publik pada umumnya, akan kuatnya perekonomian kita.

Dari sisi sektor riel, pertumbuhan yang terjadi disumbang oleh berbagai sektor ekonomi. Program revitalisasi pertanian selama tiga tahun terakhir, telah berhasil mendorong sektor pertanian mengalami pertumbuhan tinggi. Prestasi ini, berhasil mengamankan ketahanan pangan kita, pada saat dunia mengalami tekanan harga pangan yang sangat tinggi, dan munculnya kecenderungan proteksionisme global dalam bentuk larangan ekspor komoditas pangan.

Keberhasilan mendorong sektor pertanian dan industri, tentunya tidak terlepas dari percepatan penyediaan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur, mempunyai peran yang penting dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta diyakini sebagai pemicu pembangunan suatu kawasan. Jaringan transportasi dan telekomunikasi dari Sabang sampai Merauke; dari Sangihe Talaud sampai ke Pulau Rote, misalnya, merupakan salah satu perekat utama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jaringan ini, juga menjadi tulang punggung distribusi, baik barang, penumpang maupun jasa, serta penting dalam peningkatan produksi.

Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, pemerintah menempuh beberapa jalur utama. Pertama, anggaran pemerintah untuk infrastruktur ditingkatkan dari Rp21,9 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp 58 triliun pada tahun 2008, atau naik 165 persen. Peningkatan tersebut memungkinkan penyelesaian beberapa proyek besar seperti Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu), Bandara Kuala Namu di Sumatera Utara, dan Bandara Hasanudin di Sulawesi Selatan. Bahkan disain dan pembangunan kedua bandara tersebut menggunakan sumber dana dalam negeri dan tenaga ahli bangsa Indonesia sendiri.

Jalur kedua, dilakukan dengan memberikan jaminan kepada BUMN, khususnya PLN untuk meningkatkan kapasitas pembangkit listrik di seluruh Indonesia. Program 10 ribu MW diharapkan secara bertahap akan menghilangkan krisis pasokan listrik di semua belahan Nusantara. Insya Allah, mulai pertengahan 2009, krisis listrik di Jawa - Bali, akan mulai teratasi. Program ini, juga diharapkan akan mengurangi ketergantungan PLN terhadap BBM. Rasio elektrifikasi pun dapat meningkat. Alhamdulillah, saat ini, rasio desa berlistrik telah mencapai 91,9 persen.

Kita sadar, tidak mungkin semua beban pembangunan infrastruktur harus dipikul pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah membuka kesempatan seluas-luasnya bagi perusahaan swasta untuk ikut membangun dan mengusahakan kegiatan infrastruktur secara adil, kompetitif, dan transparan.

Saudara-saudara,


Di bidang energi, kenaikan harga minyak dunia selama 6 tahun terakhir, mengingatkan kita akan pentingnya menjaga keamanan energi (energy security) di tanah air. Pembangunan energi sepanjang tahun 2007 hingga pertengahan tahun 2008, antara lain difokuskan untuk meningkatkan kemampuan pasokan energi dan peningkatan efisiensi pemanfaatan energi. Peningkatan kemampuan pasokan energi, kita lakukan melalui upaya percepatan diversifikasi energi, dengan pemanfaatan energi alternatif non-BBM, termasuk energi baru dan terbarukan (seperti mikrohidro, panasbumi, dan bahan bakar nabati), pelaksanaan konversi minyak tanah ke LPG, dan pembangunan infrastruktur energi, seperti fasilitas transmisi dan distribusi gas. Pemerintah terus bertekad untuk memperbaiki transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola sektor energi dalam rangka memanfaatkan hasilnya semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat.

Itulah sebabnya, saya membuka pintu lebar-lebar dan mempersilahkan kepada anggota Dewan, untuk menggunakan hak angket, baik menyangkut kebijakan energi, kenaikan harga BBM, manajemen usaha minyak dan gas negara, ataupun penyelidikan yang menyangkut prosedur dan keputusan harga jual gas maupun BBM. Termasuk juga tentang ekspor impor minyak mentah dan BBM yang kesemuanya menjadi perhatian anggota Dewan dan masyarakat luas. Karena memang kita ingin adanya transparansi dalam pengelolaan energi dan sumber daya alam di tanah air kita. Saya juga ingin agar transparansi dan akuntabilitas sebagai ciri-ciri good governance makin tumbuh di negeri ini. Saya berharap, semua pihak memberikan dukungan bagi dilaksanakannya hak angket tersebut dengan sebaik-baiknya.

Di samping itu, kita juga harus melakukan penghematan energi secara efektif. Selama ini kita masih menjadi bangsa yang boros dalam penggunaan energi. Saya telah mengeluarkan Inpres Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penghematan Energi. Bahkan untuk bisa memberi contoh, saya telah menginstruksikan pembentukan Gugus Tugas Penghematan Energi di Kompleks Istana Kepresidenan, termasuk Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet. Hasilnya, penghematan energi bisa dilakukan hingga 31,7 persen, selama periode bulan Mei hingga Juli 2008, yang dibuktikan dengan tagihan listrik bulanan yang menurun. Jika Istana Kepresidenan bisa melakukannya, maka semua unit pemerintahan pun seharusnya bisa melakukannya. Untuk itu, saya telah menginstruksikan agar seluruh jajaran pemerintahan, memberikan laporan tentang upaya penghematan energi di lingkungannya masing-masing setiap bulannya.

Tentu saja, yang kita perlukan adalah penghematan total dari penggunaan energi nasional. Karena itu tidak cukup penghematan di kantor-kantor pemerintahan semata. Instansi lembaga-lembaga negara juga harus melakukan hal yang sama. Seluruh masyarakat juga diharapkan melakukan penghematan, baik itu di kantor-kantor swasta, maupun di rumah tangga tangga-rumah tangga. Jika kita semua bisa menghemat listrik sampai 20 persen saja, artinya akan ada penghematan lebih dari Rp. 17,6 triliun. Ini adalah jumlah yang sangat berarti, yang bisa kita pakai untuk pembangunan pendidikan, kesehatan, infrastruktur atau bahkan pertahanan kita.

Saudara-saudara,


Dalam upaya melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi daerah pasca bencana alam, hingga tahun 2008, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi telah menunjukkan hasil yang optimal. Program rehabilitasi dan rekonstruksi fisik, terutama perumahan, telah selesai di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan di Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi secara lebih menyeluruh di Aceh dan Nias, akan terus dilanjutkan, meskipun Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias, akan berakhir pada bulan April 2009. Sedangkan proses penanganan terhadap korban semburan lumpur panas Sidoarjo, terus kita upayakan. Biaya ganti rugi sebesar 20 persen bagi korban semburan lumpur pada wilayah terdampak, serta rencana penyaluran sisa biaya ganti rugi sebesar 80 persen, diharapkan dapat selesai pada tahun 2008 ini juga.

Berbagai upaya pembangunan yang kita lakukan, memang telah membawa kita ke arah yang lebih baik. Namun, kita juga harus memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap dampak pembangunan, antara lain, ancaman bagi kelestarian lingkungan. Laju penurunan deforestasi yang telah membaik, perlu ditingkatkan lagi. Oleh sebab itu, upaya pengendalian dampak lingkungan terus kita lakukan, seiring dengan aktivitas pembangunan.

Rehabilitasi dan gerakan penanaman, juga dilakukan untuk mengurangi lahan kritis. Bahkan, pada tahun 2007 yang lalu, dilakukan kegiatan penanaman 86 juta pohon, secara serentak di seluruh tanah air, ditambah dengan penanaman 14 juta pohon oleh Kaum Perempuan Indonesia, melalui Gerakan Tanam dan Pelihara Pohon. Gerakan ini, telah mendapatkan penghargaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, karena selain berperan untuk menahan laju deforestasi, kita juga dinilai serius dalam mengantisipasi perubahan iklim. Gerakan Nasional ini harus terus kita lanjutkan di masa depan.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Hadirin yang saya muliakan.


Dalam menjalankan amanat rakyat, sejak awal, saya telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004-2009. Dalam RPJM Nasional, tercantum tiga agenda pembangunan nasional kita, yaitu agenda menciptakan Indonesia yang aman dan damai; menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis; dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan ketiga agenda utama itu, tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang menjadi landasan penyusunan APBN setiap tahunnya.

Dalam pelaksanaan agenda mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, melalui kerja keras dan upaya yang sinergis, kita berhasil mempertahankan stabilitas sosial, politik dan keamanan dalam kehidupan masyarakat. Wilayah-wilayah rawan konflik seperti Aceh, Papua, Poso, dan Maluku, alhamdulillah, terus memperlihatkan kemajuan secara nyata, terutama dalam proses pemulihan keamanan dan perbaikan kesejahteraan. Situasi yang semakin stabil, selain memulihkan rasa percaya antar kelompok untuk saling berinteraksi, juga makin meningkatkan kepercayaan dan wibawa aparatur pemerintah dan aparat keamanan di mata masyarakat. Kebijakan pemerintah yang bersifat persuasif, proaktif, dan berimbang, ternyata mampu meyakinkan berbagai pihak, bahwa kekerasan, bukanlah solusi terbaik untuk menyele-saikan masalah.

Negara kita sudah semakin aman. Kondisi ini makin kita rasakan mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, di manapun dan kapanpun di negeri ini. Ini merupakan kemajuan yang amat penting, sehingga kita bisa meluncurkan program Visit Indonesia Year 2008, untuk mengembangkan pariwisata Indonesia. Sektor pariwisata, tahun 2007 menyumbangkan penerimaan negara sebesar US $ 5,3 milyar. Dan berbeda dengan sektor lainnya, sektor pariwisata melibatkan jutaan tenaga kerja, di bidang perhotelan, makanan, transportasi, pemandu wisata, sampai industri kerajinan. Menurut laporan, jumlah wisatawan manca negara yang berkunjung ke Bali, sebagai barometer pariwisata Indonesia, terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2007 yang lalu, wisatawan yang berkunjung ke Bali mencapai angka yang tertinggi sejak krisis 1998, bahkan lebih tinggi dari sebelum terjadinya pemboman di Bali akhir 2002 yang lalu. Oleh karena itu, agenda mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, terus kita tingkatkan dan kita jaga bersama.

Upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap aksi-aksi kejahatan transnasional dan terorisme, juga menunjukkan hasil yang menggembirakan. Aparat keamanan telah berhasil menangkap, mengadili, dan memvonis para pelakunya. Terakhir, aparat kepolisian berhasil menemukan sejumlah bahan peledak dan bom rakitan di Palembang. Di satu sisi, berbagai keberhasilan itu sangat menggembirakan kita semua. Namun, di sisi lain, kita harus tetap meningkatkan kewaspadaan. Negara kita, belum aman benar dari aksi-aksi terorisme. Demikian pula, kita masih harus terus melakukan pemberantasan pembalakan liar, pencurian ikan, dan peredaran gelap narkoba.

Khusus untuk kejahatan narkoba, pemerintah bertekad untuk memberantas sampai ke akar-akarnya. Pemerintah melalui Kepolisian dan Kejaksaan Agung akan melakukan penyidikan dan penuntutan untuk memberikan hukuman yang seberat-beratnya, bagi pengedar narkoba. Mereka ini secara langsung membahayakan generasi muda bangsa, membahayakan masa depan dan kelangsungan hidup anak-anak kita.

Dalam menegakkan kedaulatan negara, kebijakan pertahanan negara kita arahkan pada peningkatan profesionalisme dan kemampuan TNI. Kemampuan pertahanan negara, juga terus kita tingkatkan, antara lain dengan pemeliharaan kekuatan pokok minimum (minimum essential force), kesiapan alutsista, dan terselenggaranya latihan secara teratur. Pada bulan Juli lalu, telah dilaksanakan Latihan Gabungan TNI yang pertama sejak tahun 1996. Latihan gabungan ini, perlu dilakukan secara berkala, agar Prajurit dan Satuan TNI tetap siaga, profesional, dan berkemampuan tinggi, untuk mempertahankan setiap jengkal wilayah kedaulatan NKRI.

Khusus pembangunan wilayah perbatasan, kita lakukan melalui pendekatan beberapa aspek, terutama aspek demarkasi dan delimitasi garis batas Negara, disamping melalui pendekatan pembangunan kesejahteraan, politik, hukum, dan keamanan. Prinsipnya adalah, wilayah perbatasan kita harus dianggap sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan bukannya halaman belakang negara kita.

Saudara-saudara,


Kesejahteraan dan keamanan Indonesia semakin erat berkaitan dengan situasi internasional. Karena itu, Pemerintah terus menjalankan politik luar negeri bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional kita. Postur diplomasi Indonesia yang semakin tampil mengemuka, tidak terlepas dari perkembangan demokrasi kita yang semakin mapan, stabilitas politik yang semakin mantap, situasi hak asasi manusia yang terus membaik, serta ekonomi yang terus tumbuh.

Bulan Desember tahun lalu, Indonesia mengukir sejarah diplomasi, dengan keberhasilan kita menjadi tuan rumah Konferensi PBB mengenai Perubahan Iklim (UN Conference on Climate Change) di Bali, yang berhasil melahirkan kesepakatan historis “Bali Road Map”. Kita akan terus berjuang agar Bali Roadmap tersebut dapat menghasilkan suatu kesepakatan global mengenai perubahan iklim, yang diharapkan dapat dituntaskan dalam Conference of Parties ke-15 di Kopenhagen akhir tahun 2009.

Dalam dua tahun terakhir, Indonesia juga sukses merampungkan kepemimpinan dalam kelompok Developing Eight (D-8), yaitu kelompok negara-negara berpenduduk muslim, yang aktif melakukan kerjasama ekonomi dan pembangunan. Bulan Juli lalu, saya menyerahkan tongkat kepemimpinan D-8 kepada Malaysia.

Indonesia juga diundang, untuk pertama kalinya, menghadiri KTT G-8 plus 8 di Hokkaido, Jepang, bulan Juli lalu. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia, bersama ekonomi-ekonomi besar dunia lainnya, membahas isu-isu global dari perubahan iklim, ketahanan pangan, energi, dan pembangunan. Sementara itu, Indonesia juga terus berperan aktif dalam menjaga perdamaian internasional sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

Indonesia juga berperan aktif dalam merumuskan Piagam Organisasi Konferensi Islam yang baru. Sebagai hasil Pertemuan Puncak negara-negara OKI di Senegal pada tahun ini, Piagam OKI yang baru telah memuat enam hal penting, yaitu : demokrasi, hukum (the rule of law), tatanan pemerintahan yang baik, keadilan sosial, hak asasi manusia, dan hak-hak kaum perempuan. Piagam OKI yang baru ini, membawa angin segar dan sejarah baru dalam pembangunan dunia Islam di masa depan.

Indonesia juga telah memprakarsai dan mendorong ASEAN untuk melakukan transformasi. Melalui Piagam ini, ASEAN tidak lagi menjadi organisasi yang hanya didasarkan atas deklarasi atau komunike, tetapi menjadi organisasi yang mempunyai status dan kerangka hukum (legal personality) yang jelas. Dengan demikian, ASEAN dapat beradaptasi agar terus relevan menghadapi perubahan lingkungan strategis internasional.

Hubungan kita dengan Timor Leste juga mengalami perkembangan penting. Tanggal 15 Juli lalu, Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP), telah menyerahkan laporan akhir kepada Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Timor Leste. Kita menyambut baik laporan itu, dan akan menindaklanjutinya. Kita telah menutup lembaran lama, dan membuka lembaran baru. Membangun semangat baru, penuh kedamaian, kemanusiaan, dan persaudaran di antara kedua negara.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Hadirin yang saya muliakan.


Mewujudkan masyarakat yang adil dan demokratis, merupakan agenda yang sangat penting. Salah satu aspek yang strategis adalah pemberantasan korupsi. Sejak awal saya telah menegaskan, bahwa pemberantasan korupsi memiliki prioritas yang tinggi bagi embanan tugas pemerintah. Penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, telah dilakukan tanpa pandang bulu. Tak ada yang kebal hukum di negeri ini. Termasuk juga aparat penegak hukum. Kita bersyukur, sikap tegas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), telah berhasil mengungkap dan mengusut kasus-kasus tindak pidana, yang merugikan keuangan Negara. Perwujudan Indonesia yang bersih dari korupsi, harus didukung oleh kita semua, baik dengan menyusun perundangan-undangan yang baik dan kuat, maupun dengan pelaksanaan yang konsisten dan tanpa kompromi. Hanya dengan langkah itu, Indonesia dapat membangun martabatnya di mata dunia.

Di sisi lain kita tidak bisa hanya terus memasukkan orang ke penjara karena korupsi. Keberhasilan pemberantasan korupsi justru harus juga dilihat dari pencegahan perilaku korupsi. Lagipula keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan reformasi birokrasi secara bertahap dan terencana. Reformasi birokrasi, bertujuan untuk memperbaiki pelayanan publik, karena jajaran birokrasi adalah pelayan masyarakat. Langkah yang telah dan terus kita lakukan, mencakup perbaikan sistem dan budaya kerja, pengukuran kinerja, penerapan disiplin, dan remunerasi yang memadai. Termasuk di dalamnya transparansi dalam proses pemerintahan. Inilah esensi dari penerapan tata pemerintahan yang baik (good governance).

Sementara itu, upaya kita untuk terus memperkokoh dan mematangkan sistem demokrasi, telah berjalan dengan baik. Pilkada langsung di berbagai daerah, secara umum, telah berada pada arah yang benar. Tingkat partisipasi masyarakat cukup tinggi. Rata-rata pada angka 74%. Sampai bulan April 2008, Pilkada sudah dilaksanakan di 355 Daerah, yakni di 22 Provinsi, 272 Kabupaten, dan 61 Kota di seluruh Indonesia. Dari keseluruhan pelaksanaan Pilkada tersebut, terdapat 176 gugatan terhadap hasil Pilkada. Namun, yang menarik, ketika pengadilan telah mengambil putusan terhadap gugatan tersebut, hampir semua persoalan, kecuali 6 daerah, selesai dengan keluarnya putusan pengadilan. Ini merupakan wujud dari kedewasaan kita dalam menjalankan demokrasi.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan yang saya hormati,
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah air,
Hadirin yang saya muliakan.


Pemerintah terus melanjutkan tekadnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kita akui, tantangan ke depan masih sangat besar. Untuk itu, sebagai rangkaian pembangunan jangka menengah 2004-2009, pemerintah telah menetapkan tema pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2009, yaitu ; “Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Pengurangan Kemiskinan”. Tema itu diterjemahkan kedalam tiga prioritas pembangunan nasional. Pertama, peningkatan pelayanan dasar dan pembangunan perdesaan; Kedua, percepatan pertumbuhan yang berkualitas dengan memperkuat daya tahan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur, dan energi; dan ketiga, peningkatan upaya anti korupsi, reformasi birokrasi, pemantapan demokrasi, pertahanan dan keamanan dalam negeri.

Dengan prioritas itu, maka kebijakan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat pada tahun 2009 diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam memacu pertumbuhan (pro growth), menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan (pro job), serta mengurangi kemiskinan (pro poor). Ketiga prioritas pembangunan nasional tersebut, kemudian dicerminkan di dalam arah dan postur RAPBN 2009.

Dalam tahun anggaran 2009 Pemerintah bertekad untuk memenuhi amanat konstitusi dalam pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20 persen, meskipun dalam kondisi anggaran yang masih sangat terbatas. Dalam rangka memenuhi Keputusan Mahkamah Konstitusi tanggal 13 Agustus 2008, tentang alokasi dana pendidikan yang harus kita hormati, maka postur RAPBN 2009 dilakukan perubahan dan pemutakhiran. Buku Nota Keuangan 2009 yang telah diterima oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat, disusun berdasarkan postur RAPBN 2009 yang masih menggunakan asumsi harga minyak sebelum dimutakhirkan dengan perkembangan yang terkini. Dalam dokumen tambahan Nota Keuangan yang disampaikan hari ini, dilakukan perubahan asumsi harga minyak sesuai penurunan harga minyak dunia terakhir. Dengan demikian anggaran subsidi BBM dan listrik juga mengalami penurunan. Sehingga akhirnya, alhamdulillah, anggaran pendidikan sebesar 20 persen dapat dipenuhi, meskipun defisit anggaran harus dinaikkan sebesar Rp. 20 triliun, menjadi 1,9 persen dari PDB.

Sebagai basis perhitungan RAPBN 2009, dengan mempertimbangkan situasi ekonomi global dan domestik, pemerintah telah menyusun asumsi indikator ekonomi makro. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan sekitar 6,2 persen, tingkat inflasi 6,5 persen, nilai tukar rupiah rata-rata Rp 9.100 per dolar Amerika Serikat, suku bunga SBI 3 bulan rata-rata 8,5 persen.

Harga minyak dunia masih mengalami pergolakan dan sangat sulit diprediksi. Dalam semester pertama tahun 2008, harga minyak melonjak di atas 40 persen mencapai US $ 147 per barelnya. Namun, pada bulan Juli dan awal Agustus ini, harga minyak merosot hingga 20 persen, menjadi dibawah US $ 115 per barelnya. Pemerintah mengusulkan asumsi tingkat harga minyak mentah Indonesia untuk tahun 2009, adalah sebesar US$100 per barel. Harga ini masih dalam cakupan harga yang disepakati DPR yaitu antara US$ 95-120 per barel.

Pilihan harga minyak rata-rata US$ 100 pada tahun 2009, mencerminkan perkembangan terakhir pergerakan harga minyak dunia dan berbagai proyeksi yang paling mutakhir. Meskipun demikian, pemerintah memandang perlu untuk tetap menjaga APBN dari risiko gejolak harga minyak ke atas yang dapat terjadi seperti yang terlihat dalam kurun 18 bulan terakhir. Tingkat harga minyak tersebut, juga akan disertai penutupan risiko harga minyak ke atas pada tingkat US $ 130. Hal ini disebabkan karena APBN kita jauh lebih rawan terhadap tekanan jika harga minyak yang lebih tinggi, dibanding jika harga minyak turun. Dengan demikian, kepercayaan terhadap RAPBN 2009 dapat terus terjaga sepanjang tahun 2009, ketika bangsa kita sedang melakukan serangkaian pemilihan umum. Sementara itu, lifting minyak mentah Indonesia pada tahun 2009 diharapkan dapat mencapai 950 ribu barel per hari.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah air,
Hadirin yang saya muliakan.


Berdasarkan kerangka ekonomi makro tahun 2009 serta sejalan dengan RKP tahun 2009, maka saya mengajukan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal tahun 2009 sebagai berikut. Pendapatan negara dan hibah direncanakan Rp 1.022,6 triliun, atau meningkat Rp 127,6 triliun atau setara 14,3 persen dari APBN-P tahun 2008. Belanja negara mencapai Rp 1.122,2 triliun, atau naik Rp 132,7 triliun setara dengan 13,4 persen dari APBN-P 2008. Dengan demikian, defisit anggaran dalam tahun 2009, diharapkan mencapai Rp 99,6 triliun atau setara dengan 1,9 persen PDB.

Dengan besaran RAPBN tahun 2009 seperti ini, maka untuk pertama kalinya sejak Indonesia merdeka, pendapatan negara serta belanja negara dapat mencapai angka di atas Rp1.000 triliun. Hal ini menunjukkan, semakin jauh meningkatnya volume APBN bila dibandingkan di tahun 2005 yang masih sekitar Rp 500 triliun. Ini juga menunjukan semakin pentingnya APBN dalam perekono-mian dan pembangunan nasional.

Untuk peningkatan pelayanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan dan pembangunan perdesaan, dianggarkan Rp 142,8 triliun. Untuk program penanggulangan kemiskinan dianggarkan sebesar Rp 66,2 triliun. Khusus untuk pembangunan perdesaan dianggarkan sebesar Rp17,0 triliun.

Sasaran yang hendak dicapai adalah:
Pertama, penurunan angka kemiskinan menuju ke angka 12-14 persen;

Kedua, peningkatan partisipasi jenjang pendidikan dasar hingga tingkat pendidikan tinggi;

Ketiga, peningkatan cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu secara cuma-cuma di kelas III Rumah Sakit, dan pelayanan kesehatan dasar bagi seluruh penduduk di Puskesmas; dan

Keempat, peningkatan aksesibilitas pelayanan transportasi yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam rangka mencapai sasaran percepatan pertumbuhan dan memperkuat daya tahan ekonomi, yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur, dan energi, Pemerintah mengusulkan alokasi anggaran Rp 77,7 triliun. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung pembiayaan bagi berbagai kegiatan yang menunjang pertumbuhan ekonomi sebesar Rp 37,2 triliun, menjaga stabilisasi ekonomi sebesar Rp 978,2 miliar, serta melaksanakan pembangunan infrastruktur dan energi sebesar Rp 39,5 triliun.

Sasaran yang hendak dicapai adalah tingkat pertumbuhan investasi sebesar 12,1 persen dan pertumbuhan ekspor non-migas sekitar 13,5 persen. Dari sisi produksi, sasaran yang akan dicapai pada tahun 2009 adalah pertumbuhan sektor pertanian sebesar 3,7 persen, dan industri pengolahan nonmigas sebesar 6 persen. Dengan demikian, tingkat pengangguran terbuka diharapkan dapat diturunkan menuju angka 7-8 persen dari angkatan kerja.

Selanjutnya, guna mendukung upaya anti korupsi, reformasi birokrasi, serta penyelenggaraan Pemilu 2009 secara jujur, adil, dan aman, Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 16,7 triliun.

Saudara-saudara,


Dari total anggaran belanja Pemerintah Pusat dalam tahun 2009 sebagaimana saya kemukakan tadi, sekitar 36 persen atau Rp312,6 triliun dialokasikan untuk belanja kementerian negara/lembaga. Anggaran tersebut belum termasuk tambahan anggaran pendidikan untuk memenuhi amanat konstitusi sebesar Rp 46,1 triliun yang kami usulkan dalam Nota Keuangan tambahan. Kemudian, sekitar 27,8 persen atau Rp 227,2 triliun untuk subsidi. Anggaran subsidi dalam RAPBN tahun 2009 tersebut akan dialokasikan terutama untuk subsidi BBM sebesar Rp 101,4 triliun, subsidi listrik sebesar Rp 60,4 triliun, serta subsidi pangan, pupuk dan benih sebesar Rp32 triliun. Pemerintah bertekad untuk menjaga stabilitas perekonomian melalui pengendalian harga BBM dan tarif dasar listrik. Namun demikian, Pemerintah akan terus memperbaiki kebijakan subsidi agar makin tepat dan tidak terjadi salah sasaran, serta mengevaluasi anggaran subsidi berdasarkan perkembangan harga minyak di pasar dunia.

Dalam upaya mengendalikan beban subsidi BBM, Pemerintah akan semakin mempercepat program konversi bahan bakar minyak tanah rumah tangga ke LPG, dan melanjutkan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi melalui kebijakan fiskal dan nonfiskal. Dalam kaitan dengan upaya penghematan subsidi listrik, saya sangat menghargai pengertian masyarakat dan dunia usaha, terkait dengan kebijakan pergeseran jam kerja sektor industri untuk mengurangi beban puncak pemakaian listrik. Insya Allah, dalam beberapa waktu ke depan, penyediaan energi listrik akan dapat bertambah melalui pembangunan pembangkit listrik 10 ribu megawatt yang sepenuhnya didukung oleh Pemerintah. ( + respons sambutan Ketua DPR).

Di sisi lain, di sektor pertanian, pengalokasian subsidi pupuk dan benih yang lebih besar dalam tahun 2009, diharapkan dapat mendukung peningkatan produksi pertanian, utamanya padi, jagung, dan kedele, pada tahun 2009. Sementara itu, peningkatan subsidi pangan direncanakan untuk membantu penyediaan beras dengan harga yang lebih murah bagi sekitar 19 juta rumah tangga sasaran.

Dalam rangka memperbaiki kinerja birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, dalam RAPBN tahun 2009 Pemerintah mengalokasikan anggaran belanja pegawai sebesar Rp143,8 triliun atau naik sekitar Rp20,2 triliun (16,4 persen) dari perkiraannya dalam tahun 2008. Kenaikan anggaran tersebut antara lain, untuk memperbaiki penghasilan aparatur negara dan pensiunan melalui kenaikan gaji pokok dan pensiun pokok rata-rata 15 persen, pemberian gaji dan pensiun bulan ke-13, serta perbaikan sistim pembayaran pensiun. Selama empat tahun masa pemerintahan ini, pendapatan PNS golongan terendah telah kita tingkatkan 2,5 kali dari Rp 674,0 ribu per bulan pada tahun 2004 menjadi Rp1,721 juta pada tahun 2009.

Tambahan alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp 46,1 triliun, yang kami usulkan untuk memenuhi amanat konstitusi, digunakan antara lain untuk meningkatkan penghasilan guru, dan peneliti. Dengan demikian pendapatan guru golongan terendah dapat dinaikkan menjadi di atas Rp 2 juta.

Berdasarkan prioritas RKP 2009 dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara / Lembaga dalam RAPBN tahun 2009, terdapat beberapa kementerian dan lembaga yang mendapat alokasi anggaran cukup besar.

Dalam tahun 2009, Departemen Pendidikan Nasional direncana-kan memperoleh anggaran Rp 52,0 triliun. Alokasi ini belum mencakup tambahan anggaran pendidikan sebesar Rp 46,1 triliun yang kami usulkan pada Nota Keuangan Tambahan. Departemen Pekerjaan Umum Rp 35,7 triliun, Departemen Pertahanan Rp35,0 triliun, Kepolisian Negara Republik Indonesia Rp25,7 triliun, Departemen Agama Rp20,7 triliun, Departemen Kesehatan Rp19,3 triliun, dan Departemen Perhubungan Rp16,1 triliun.

Alokasi yang besar pada anggaran pendidikan untuk Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama adalah guna menuntaskan pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Anggaran itu juga ditujukan untuk menaikkan kesejahteraan guru secara signifikan. Dengan anggaran pendidikan yang alhamdulillah sudah mencapai 20 persen dari APBN kita, kita berharap untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan di negeri ini, guna membangun keunggulan dan daya saing bangsa di abad - 21 ini.

Anggaran Departemen Pekerjaan Umum dan Departemen Perhubungan terutama untuk peningkatan pembangunan sarana dan prasarana moda transportasi, serta rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan. Sementara itu, prioritas alokasi anggaran Departemen Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia ditujukan untuk menjaga kedaulatan NKRI, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Prioritas alokasi anggaran Departemen Kesehatan ditujukan untuk peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah air,
Hadirin yang saya muliakan.


Untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal, dalam tahun 2009 direncanakan anggaran transfer ke daerah sebesar Rp 303,9 triliun atau naik sebesar Rp 11,5 triliun setara dengan 3,9 persen dari APBN-P 2008. Anggaran tersebut, direncanakan dalam bentuk dana bagi hasil Rp 89,9 triliun, dana alokasi umum Rp 183,4 triliun, dana alokasi khusus Rp 22,3 triliun, serta dana otonomi khusus Rp 8,3 triliun.

Kebijakan pokok anggaran transfer ke daerah dalam tahun 2009, yang perlu saya garis bawahi, diantaranya adalah DAU direncanakan sebesar 26 persen dari penerimaan dalam negeri neto dengan memperhitungkan subsidi BBM, subsidi listrik dan subsidi pupuk sebagai bentuk berbagi beban (sharing the pain) antara pemerintah dan daerah.

Dengan semakin besarnya anggaran transfer ke daerah dalam tahun 2009, maka sejalan dengan semangat otonomi daerah, saya berharap agar para pimpinan daerah dapat betul-betul memanfaatkan setiap rupiah dana yang diperoleh, untuk dialokasikan secara maksimal bagi kepentingan rakyat. Pimpinan daerah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, pembangunan infrastruktur di daerah, serta mendukung program-program pengentasan kemiskinan dan penyerapan pengangguran yang menjadi prioritas pembangunan nasional.

Saudara-saudara,


Untuk mendanai anggaran belanja negara dalam tahun 2009, dalam RAPBN tahun 2009, pendapatan negara dan hibah direncanakan mencapai Rp 1.022,6 triliun, yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp 127,6 triliun atau 14,3 persen dari APBN-P 2008. Jumlah tersebut direncanakan berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 726,3 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 295,3 triliun, dan hibah sekitar Rp 0,9 triliun.

Rencana penerimaan perpajakan sebesar Rp 726,3 triliun dalam tahun 2009, berarti naik sekitar Rp 117 triliun atau 19,2 persen dari APBN- P 2008. Peningkatan penerimaan perpajakan dalam tahun 2009 tetap ditargetkan meskipun tarif pajak diturunkan dari 30 persen menjadi 28 persen untuk PPh Badan, dan dari 35 persen menjadi 30 persen untuk PPh Orang Pribadi sesuai UU PPh baru. Bahkan untuk Usaha Kecil dan Menengah tarif pajak hanya sebesar 15 persen atau diberikan keringanan sebesar 50 persen lebih rendah dari tarif PPh Badan. Selain itu, ditetapkan kenaikan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dari saat ini, sebesar Rp 13,2 juta menjadi sebesar Rp 15,8 juta untuk wajib pajak Orang Pribadi, sehingga dapat meringankan wajib pajak menengah ke bawah. Ini semua, saudara-saudara, adalah bentuk keadilan dalam kebijakan perpajakan kita, keadilan yang disertai tanggung jawab. Kami akan terus melakukan langkah-langkah perluasan basis pajak dan perbaikan sistem administrasi perpajakan untuk mencapai target yang terus meningkat tersebut.

Di bidang kepabeanan dan cukai, dalam tahun 2009 akan diberlakukan secara penuh penerapan kerjasama perdagangan antara Indonesia-Jepang dengan skema penurunan tarif bea masuk, serta pemberlakuan free trade zone (FTZ) di kawasan pulau Batam, Bintan, dan kepulauan Karimun.

Sementara itu, target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam RAPBN tahun 2009 yang direncanakan mencapai Rp 295,3 triliun, berarti naik Rp 12,5 triliun dari APBN-P 2008. Untuk mengamankan sasaran PNBP Migas yang saat ini sedang menjadi sorotan anggota Dewan dan masyarakat, dalam tahun 2009 akan dilakukan optimalisasi produksi minyak dan gas yang didukung dengan fasilitas fiskal dan nonfiskal. Kemudian, juga ditempuh upaya pengendalian cost recovery melalui pengendalian alokasi biaya, evaluasi komponen biaya produksi yang dapat dibiayakan, serta evaluasi standar biaya pengadaan barang dan jasa oleh KPS.

Saudara-saudara,


Defisit anggaran sebesar Rp 99,6 triliun atau setara 1,9 persen PDB dalam RAPBN tahun 2009, direncanakan dibiayai dari sumber-sumber pembiayaan dalam negeri sekitar Rp 110,7 triliun, dan pembiayaan luar negeri neto minus Rp 11,1 triliun. Dengan demikian pembayaran cicilan pokok utang luar negeri yang kita lakukan, lebih besar dari pada jumlah utang luar negeri baru. Hal ini sesuai dengan tujuan untuk terus mengurangi porsi utang luar negeri dalam pembiayaan defisit kita.

Kebijakan pembiayaan anggaran dalam tahun 2009 tidak hanya bertujuan untuk memperkuat tingkat kemandirian dan mengurangi ketergantungan sumber pembiayaan luar negeri, namun juga ditujukan untuk mendorong pengelolaan utang yang berhati-hati. Sumber pembiayaan anggaran dari dalam negeri, terutama berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara, termasuk Surat Berharga Syariah Negara. Hal ini selain akan memberikan komitmen pengembangan surat berharga berdasarkan prinsip syariah di Indonesia, juga akan menciptakan alternatif surat berharga negara yang lebih bervariasi.

Dengan kebutuhan pembiayaan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun pembiayaan luar negeri sebagaimana saya kemukakan tadi, maka rasio utang pemerintah terhadap PDB dalam tahun 2009 diperkirakan akan menurun dari sekitar 54 persen pada tahun 2004, menjadi sekitar 30 persen. Tingkat rasio utang ini, membuktikan tekad yang kita canangkan bahwa Indonesia harus bisa dibangun dengan semaksimal mungkin menggunakan sumber daya kita sendiri. Dengan demikian, suatu saat nanti kita dapat bangga menyampaikan pada generasi penerus, anak cucu kita, bahwa kita mewariskan Negara dengan kekayaan yang makin meningkat, kemakmuran yang merata, dan utang yang makin kecil atau bahkan tidak ada.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati,
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Hadirin yang saya muliakan,


Demikianlah, pokok-pokok Pidato Kenegaraan serta Keterangan Pemerintah tentang RAPBN Tahun 2009, beserta Nota Keuangannya. Sebelum mengakhiri pidato ini, sekali lagi, saya mengajak kepada segenap komponen bangsa, marilah di hari ulang tahun Proklamasi kita yang ke-63 ini, dan ke depan, kita bangun kehidupan berbangsa dan bernegara secara sehat, dan menjalin hubungan kelembagaan lebih erat lagi. Sebagai kepala negara, sekali lagi, saya mengajak MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, BPK, dan lembaga-lembaga negara lainnya untuk bersinergi membangun bangsa yang kita tercinta ini. Pemerintah selalu terbuka untuk bekerjasama lebih baik dan menampung munculnya gagasan-gagasan baru, untuk penyempurnaan tata hubungan kelembagaan kita.

Dalam melaksanakan pembangunan nasional di tahun 2009, meskipun merupakan tahun pemilu, saya tetap berharap kita semua memiliki komitmen untuk menjalankan tugas pemerintahan secara maksimal dan fokus pada hasil yang nyata. Kita tidak boleh mengorbankan kepentingan rakyat, dan jangan biarkan pula rakyat kita menunggu. Seluruh sumber daya yang kita miliki, harus kita kelola secara efisien dan efektif, agar hasil-hasil pembangunan nasional benar-benar dapat dinikmati oleh seluruh rakyat.

Saudara-saudara,

Pada tahun 1928 di depan pengadilan Belanda di Den Haag, Bung Hatta yang diadili karena perjuangannya dalam menuntut kemerdekaan menyatakan “Hanya satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dari perbuatan, dan perbuatan itu adalah usahaku.” Negeri yang dikatakan Sang Proklamator itu adalah Republik Indonesia, dan usaha yang dimaksudkannya adalah usaha Bangsa Indonesia.

Saudara-saudara, kemajuan bangsa ini ada di tangan kita sendiri, Bangsa Indonesia. Kalau kita semua bersatu padu, bahu membahu, seiring sepenanggungan, dalam membangun bangsa, maka tak ada gunung yang terlalu tinggi untuk didaki, tak ada ngarai yang terlalu dalam untuk dilalui, dan tak ada samudera yang terlalu luas untuk diseberangi. Insya Allah, di abad ke-21 ini Indonesia akan menjadi salah satu negara yang maju dan bermartabat di dunia. Maju di segala bidang. Karena kita adalah bangsa yang besar, yang bangkit dengan usaha kita sendiri.

Kepada para teladan yang datang dari seluruh penjuru tanah air yang hadir di tengah-tengah kita pada hari ini, saya ingin menyampaikan ucapan selamat dan penghargaan yang tinggi atas keteladanan saudara-saudara. Semoga jejak langkah saudara-saudara diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia di tanah air tercinta.

Atas segala pengertian dan dukungan seluruh anggota Dewan dan seluruh rakyat, saya ucapkan terima kasih.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Mari kita kokohkan persatuan, kebersamaan dan kerja keras dari segenap komponen bangsa untuk membangun bangsa dan negara Republik Indonesia yang besar, maju, jaya, dan gemilang.

Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia!

Terima kasih.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh


Jakarta, 15 Agustus 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO






AksesInvitesPPTM 2013Majalah QuAsPengumuman Rekrutmen CPNS Kemlu Tahun Anggaran 2013
Pidato Pernyataan Tahunan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, DR. R.M. Marty M. NatalegawappidDiplomasi Indonesia 2013ASEAN Selayang PandangLPSE
Pedoman Praktis Pembuatan Pengesahan dan Penyimpanan Naskah PIPanduan Umum Tata Cara dan Kerjasama LN oleh PemdaPerpustakaan Ali AlatasPeluangAyo Kita Kenal ASEAN
QuAs edisi 4BSBI 2014PusdiklatStrategi dan Rencana Aksi Konservasi Orangutan Indonesia 2007-2017Buletin Komunitas ASEAN
next pre
Hak Cipta 2009 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia | Syarat dan Ketentuan