Kontak Kami   |   FAQ   |   Link   |   Site Map
   |   Pencarian 

Pidato Lainnya

GOOD GOVERNANCE DALAM PERSPEKTIF DIPLOMASI KONTEMPORER Sudjadnan Parnohadiningrat Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri RI Ceramah kepada Peserta Program Pilihan KRA XXXVII LEMHANNAS Kelompok Departemen Luar Negeri

Selasa, 05 Oktober 2004

Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan Saudara-Saudara yang saya hormati,
Assalaamualaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.

Sungguh merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk menyampaikan paparan kepada para peserta Program Pilihan Kursus Reguler Angkatan XXXVII LEMHANNAS, Kelompok Departemen Luar Negeri. Kesempatan seperti ini memungkinkan kita untuk saling bertukar pandangan dan pikiran, serta sumbang saran dengan para peserta.

Judul makalah di atas sengaja dipilih, pertama: menyesuaikan dengan tema program pilihan KRA XXXVII LEMHANNAS yaitu: Aparatur Negara Dalam Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa; dan kedua: karena sesuai dengan komitmen Departemen Luar Negeri yang sudah sejak lama memiliki kebijakan untuk ikut mensosialisasikan semua bentuk norma dan standar yang berlaku dan diterima masyarakat internasional dalam penyelenggaraan kepemerintahan nasional agar Indonesia dihargai dan dihormati di lingkungan masyarakat bangsa-bangsa.


I. Pendahuluan


Berakhirnya Perang Dingin pada awal tahun 1990-an serta pesatnya perkembangan (revolusi) di bidang teknologi informasi dan komunikasi, semakin mendorong proses globalisasi dan liberalisasi. Sementara itu, revolusi informasi telah membuat dunia terasa semakin kecil, lintas informasi yang berlangsung dengan sangat cepat telah membawa nilai dan konsep-konsep kontemporer dalam kehidupan sehari-hari dengan jangkauan yang bersifat global. Dunia menjadi tanpa batas lagi (borderless world). Dalam konteks itu tuntutan terhadap proses demokratisasi, pemajuan serta perlindungan Hak Asasi Manusia, penguatan lembaga sosial dan masyarakat dan juga proses kepemerintahan yang baik, atau good governance juga semakin menonjol.


Salah satu dampak dari proses globalisasi itu adalah semakin eratnya saling ketergantungan antar-negara dan antar-masalah. Kedua phenomena itu bukan saja menghadirkan banyak manfaat dan peluang, tetapi juga membawa berbagai tantangan. Para aktor dan praktisi hubungan internasional melakukan kegiatannya diantara konstituensi di tingkat nasional dan mitranya di kalangan masyarakat internasional dalam rangka memanfaatkan peluang dan menanggapi tantangan ini. Para aktor ini sangat ”exposed” kepada berbagai konsep, norma-norma dan serangkaian standar yang disepakati bersama di antara para anggota masyarakat internasional maupun standar-standar yang didesakkan oleh sekelompok negara kepada negara lainnya secara unilateral.


Dalam konteks hubungan antara negara-negara berkembang dengan negara maju para aktor itu, terutama para pelaksana diplomasi, memainkan peran sebagai pengisi gap antara perkembangan di tingkat nasional dan internasional. Mereka mengenalkan norma dan standar-standar baru tersebut kepada konstituensinya di tingkat nasional, sekaligus mengartikulasikan sikap para konstituensi tersebut kepada masyarakat internasional. Dalam kerangka inilah para praktisi hubungan internasional melakukan kegiatannya, termasuk antara lain, dalam menangani isu good governance.


II. Good Governance dalam perkembangan hubungan antar bangsa


Dekade terakhir abad 20 ditandai dengan berbagai perubahan mendasar dalam hubungan internasional. Pada periode ini kesempatan bagi terwujudnya pola baru dalam hubungan antar-bangsa di Eropa seperti yang dicitrakan dalam 1975 Final Act of Helsinki sebagai hasil Conference for Security and Cooperation in Europe (CSCE) semakin besar. Akta Akhir Helsinki itu menyepakati bahwa dalam melakukan kerjasama, negara-negara hendaknya memajukan dasar kesetaraan untuk memajukan saling percaya dan saling pengertian, hubungan bersahabat dan bertetangga baik, perdamaian dan keamanan internasional serta keadilan. Dalam kerangka kerjasama itu pula, negara-negara bertekad untuk meningkatkan kemakmuran rakyatnya serta mendorong rakyatnya untuk memperoleh manfaat kemajuan di bidang ekonomi, iptek, sosial budaya dan humaniora.


Berbagai isu internasional yang selama Perang Dingin termarjinalkan, pada masa paska Perang Dingin tiba-tiba mencuat menjadi isu-isu penting. Salah satu isu yang menjadi menonjol adalah demokratisasi, proses kepemerintahan yang baik (good governance) dan pemajuan serta perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).
Perhatian masyarakat internasional pada isu-isu tersebut juga telah mendorong proses transformasi dan demokratisasi di negara-negara Sosialis Eropa Timur dan negara-negara berkembang. Desakan negara-negara Barat agar negara-negara berkembang memanfaatkan Overseas Development Assistance (ODA) guna memajukan norma-norma “good governance”, pemajuan serta perlindungan HAM, liberalisasi pasar, perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan telah semakin dirasakan oleh negara-negara berkembang.


Perbedaan persepsi mengenai pemajuan serta perlindungan HAM dan penciptaan pemerintahan yang baik pada awal tahun 90-an menjadi isu utama antara negara maju (Barat) dan negara-negara berkembang. Negara Barat cenderung menekankan nilai HAM sebagai hak individu yang harus ditegakkan bagaimanapun kondisinya. Sebaliknya, negara-negara berkembang mengecam pandangan tersebut, dengan argumen bahwa nilai HAM menjadi terlalu individual sehingga dikhawatirkan dapat membahayakan kehidupan masyarakat yang memerlukan kestabilan bagi pembangunan. Perkembangan ini tercermin dalam hasil akhir Konferensi Dunia tentang HAM di Wina tahun 1993 yang mengesahkan Vienna Declaration dan Programme of Action of the World Conference on Human Rights. Dokumen akhir konferensi ini tidak saja menekankan perlunya pemajuan hak-hak politik dan hak sipil serta hak-hak ekonomi, sosial dan kebudayaan tetapi sekaligus juga hak untuk pembangunan.
Seiring dengan meluasnya tuntutan bagi pemajuan serta perlindungan HAM itu, isu demokratisasi juga semakin keras didesakkan oleh negara-negara maju (Barat) terhadap negara-negara berkembang. Demokratisasi dan isu HAM menjadi alat penekan negara-negara maju kepada negara berkembang, dalam proses kondisionalitas non ekonomi bagi pemberian bantuan atau pemberian pinjaman dana pembangunan. Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia juga tidak terlepas dari desakan bagi pemajuan dan perlindungan HAM dengan salah satu unsurnya yang berupa penciptaan pemerintahan yang baik (good governance).
Banyak teori yang menjelaskan makna good governance. Menurut United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, 2004, kepemerintahan yang baik (good governance) mengandung unsur-unsur: partisipasi, supremasi hukum, transparansi, responsiveness, adanya konsensus, kesetaraan, efektif dan efisien, akuntabilitas, dan strategic vision.


Gambar 1: Sifat-sifat Good Governance

Sumber: UN ESCAP, 2004
Lembaga Administrasi Negara RI mengidentifikasikan unsur-unsur pemerintahan yang baik yang terdiri dari: profesionalisme, supremasi hukum dan HAM, transparan, akuntabilitas, bersih, demokratis, desentralistik, partisipatif, berkeadilan, berdayaguna dan berhasil guna, tingginya daya saing bangsa. Melalui Peraturan Pemerintah RI No. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, Indonesia berupaya merumuskan suatu pengertian pemerintahan yang baik yaitu: “Kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisien, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat”.


Dalam kaitan dengan good governance, dikenal pula adanya konsep re-inventing government. Konsep ini pada awalnya mengemuka ketika Wakil Presiden AS berkampanye tentang reinvent government, bulan September 1998. Konsep ini merupakan upaya reformasi sistim administrasi pemerintahan dengan strategi menciptakan pemerintahan yang bekerja lebih baik namun efisien. Konsep ini merupakan reformasi administrasi pemerintahan, namun implikasi politiknya tidak dapat dihindari.


Konsep-konsep good governance dan re-inventing government ternyata telah berkembang menjadi tuntutan global. Pada pertemuan Fifth Global Forum on Re-inventing Government: Innovation and Quality in the Government of the 21st Century, di Mexico City, tanggal 3-6 November 2003, telah disepakati suatu deklarasi (Mexico City Declaration) yang menuntut perbaikan-perbaikan administrasi pemerintahan di seluruh dunia.


Isu lain yang juga menjadi perhatian masyarakat internasional sejak dekade terakhir abad 20 adalah pembangunan. Governance di bidang pembangunan paling sedikit menyangkut empat aspek, yakni: aspek lingkungan, aspek sosial, aspek pembiayaan dan aspek perdagangan internasional. Pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan lingkungan telah menjadi salah satu komitmen masyarakat internasional. Pada tahun 1992 PBB mensponsori KTT Bumi (Earth Summit) yang diselenggarakan di Rio de Janeiro. Meskipun KTT Rio itu menghasilkan sejumlah kesepakatan, namun makna pembangunan berkelanjutan dirasakan mengalami kemunduran sejak 1992 sampai awal tahun 2000-an. Selama periode itu kemiskinan di berbagai belahan dunia semakin memprihatinkan dan pengrusakan lingkungan semakin menjadi-jadi.


Governance di bidang pembangunan sosial juga mencakup berbagai issues of concern, termasuk masalah kepemudaan (youth), keluarga (family), manula (ageing), pemberdayaan penyandang cacat (persons with disabilities) dan dinamika kependudukan, kesehatan dan pembangunan, gender serta pembangunan, kesehatan reproduktif dan migrasi internasional.


Perhatian masyarakat internasional terhadap isu pembangunan sosial juga semakin kuat pada dekade 90-an. Hal ini ditandai dengan diselenggarakannya KTT Pembangunan Sosial pada tahun 1995 di Kopenhagen, yang telah menghasilkan Deklarasi dan Program Aksi dan 10 komitmen. Lebih dari 160 Kepala negara dan pemerintahan bersepakat untuk menciptakan lingkungan ekonomi, politk, sosial budaya dan hukum yang mendukung setiap bangsa untuk mencapai pembangunan sosial; mengentaskan kemiskinan; mendukung “full employment” sebagai sasaran kebijakan dasar; memajukan integrasi sosial yang didasarkan pada pengembangan dan perlindungan HAM. Disepakati pula bahwa negara-negara peserta akan mencapai keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan; mencapai akses terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan priemer; mempercepat pembangunan Afrika dan Negara-negara kurang berkembang; menjamin agar program penyesuaian struktural memasukkan sasaran-sasaran pembangunan; meningkatkan sumber-sumber daya untuk pembangunan sosial; dan memperkuat kerjasama di bidang pembangunan sosial melalui PBB.


Pada tahun 2000 Majelis Umum PBB telah menyelenggarakan Sidang Khusus SMU PBB ke-24 di Jenewa yang dikenal sebagai Kopenhagen + 5. Sidang khusus SMU PBB ini berhasil menetapkan prakarsa-prakarsa baru, di samping menegaskan kembali komitmen negara-negara anggota PBB terhadap Deklarasi dan Program Aksi Kopenhagen. Prakarsa-prakarsa baru itu mencakup antara lain perbaikan dan peningkatan akses bagi Negara-negara berkembang terhadap system perdagangan global; pengurangan proporsi penduduk yang hidup dalam kemiskinan yang amat sangat sampai 50 persen menjelang tahun 2015; pengarus-utamaan (mainstream) agenda pembangunan; dan pengembangan serta penerapan strategi pertumbuhan yang berpihak kepada rakyat miskin.


III. Peran Diplomasi dalam Pemajuan Good Governance


Diplomasi Indonesia yang sangat “exposed” terhadap perkembangan sejak dekade 90-an tersebut, pada dasarnya telah berjalan dalam pola yang disebut sebagai “intermestik”. Dengan pola ini, diplomasi yang dijalankan oleh Indonesia tidak lagi hanya sebagai “ujung tombak” menyuarakan kepentingan nasional ke luar, tetapi juga mengkomunikasikan perkembangan-perkembangan di dunia luar ke dalam negeri. Komunikasi ke dalam negeri bertujuan untuk memberikan perspektif hubungan antar bangsa yang menyentuh berbagai segi kepentingan nasional agar dapat diambil langkah-langkah antisipastif dalam menghadapi segala perkembangan yang terjadi pada tingkat regional maupun global.


Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa, ketika isu HAM sedang menjadi topik utama dunia dan Indonesia banyak mendapat sorotan negatif karena banyaknya kasus pelanggaran HAM, maka melalui Lokakarya Nasional mengenai HAM pada tahun 1993 Departemen Luar Negeri mengambil inisiatif mengusulkan pembentukan Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Pembentukan Komnas HAM tersebut telah menyadarkan berbagai lapisan masyarakat Indonesia tentang arti pentingnya pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Pembentukan Komnas HAM juga mendapat apresiasi masyarakat internasional yang pada masa itu penuh dengan dinamika pemajuan dan perlindungan HAM.


Di satu pihak, dengan mendorong pembentukan Komnas HAM, maka diplomasi Indonesia juga memasuki wilayah politik domestik. Dalam kerangka ini diplomasi telah meletakkan kepentingan nasional dalam perspektif global guna mengurangi tekanan-tekanan berbagai tuduhan pelanggaran HAM. Diplomasi juga telah turut menciptakan institusi yang dapat dipercaya (credible) dalam penanganan masalah HAM di Indonesia. Melalui upaya ini citra Indonesia dapat diperjuangkan dan tekanan-tekanan luar dapat diminimalkan.


Di lain pihak, berbagai konferensi internasional dan pertemuan bilateral di antara tahun 1992-2004 juga telah menjadi sasaran untuk merefleksikan perkembangan di tingkat nasional yang semakin mengarah kepada pemenuhan norma dan berbagai standar yang disepakati oleh masyarakat internasional. Bersama negara-negara berkembang (Gerakan Non Blok dan Kelompok 77) Indonesia telah melakukan berbagai perundingan mempertahankan atau merekonsiliasi berbagai kepentingan dengan kelompok-kelompok kepentingan lainnya.


Keberhasilan penyelenggaraan Pemilu 2004 secara bebas, terbuka lancar dan aman tak pelak lagi menjadi salah satu tonggak kemantapan penyelenggaraan kepemerintahan Indonesia yang sejalan dan sesuai dengan norma-norma standar internasional. Melalui Pemilu yang sukses tersebut Indonesia memantapkan dirinya masuk dalam jajaran negara demokrasi, yang di dalamnya memuat komitmen untuk menjalankan good governance, penghormatan dan pemajuan hak asasi manuasia, kepatuhan hukum, partisipasi publik, transparansi dan akuntabilitas dan sebagainya.


Pada lingkup yang lebih teknis, sosialisasi mengenai arti penting konsep good governance and clean government dalam kerangka pelaksanaan United Nations Convention Against Corruption juga dilakukan dalam proses diplomasi intermestik. Melalui berbagai proses sosialisasi, antara lain dengan seminar “Menuju Good Governance and Clean Government melalui Peningkatan Integritas Sektor Publik dan Swasta” tanggal 14-15 September 2004, misalnya Departemen Luar Negeri telah turut berupaya memajukan pelaksanaan konsep good governance tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia telah turut menandatangani Konvensi tersebut pada tanggal 18 Desember 2003, dan proses ratifikasinya sedang berjalan.Dengan berbagai inisiatif dan upaya sosialisasi, arti penting pembentukan good governance, para pelaksana diplomasi dapat menjadi sasaran kritik sebagai “mencampuri urusan dalam negeri”. Akan tetapi dalam kerangka “intermestik” itu, peran dari para pelaksana diplomasi itu dapat diletakkan pada proporsi yang semestinya. Hanya dengan pola diplomasi yang demikianlah maka kesenjangan antara lingkungan internasional dan domestik dapat dipersempit. Dengan kondisi demikian, Indonesia dapat menarik manfaat secara optimal dari proses gobalisasi yang bercirikan keterkaitan antar-negara dan antar-masalah.


Proses transformasi pengelolaan kehidupan kenegaraan yang mulai mengadopsi konsep “good governance” dewasa ini juga merupakan akibat logis dari interaksi unsur-unsur domestik dan internasional. Pada dasarnya telah terbangun sinergi positif antara aktor hubungan internasional pemerintah dan aktor non-pemerintah dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik. Penciptaan mekanisme pemerintahan yang baik juga telah menjadi kebutuhan dalam rangka pelaksanaan good governance. Melalui proses interaksi dan pembentukan jaringan diantara berbagai pihak dikalangan masyarakat internasional, beberapa lembaga baik di sektor publik maupun swasta mulai merasakan perlunya tercipta mekanisme pemerintahan yang baik itu, antara lain melalui proses “re-inventing government”. Upaya tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan kapabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam memenuhi tuntutan-tuntutan akuntabilitas oleh “stakeholders”-nya.
Sebagai ilustrasi, dalam rangka proses “re-inventing government” itu, Departemen Luar Negeri RI sejak beberapa tahun terakhir ini terus melakukan serangkaian perbaikan ke dalam sebagai wujud langkah “benah diri” yang meliputi penajaman misi, penataan organisasi Departemen dan Perwakilan, serta pembenahan profesi. Rangkaian langkah benah diri tersebut dimaksudkan agar Departemen Luar Negeri dapat melakukan tugas nasional yang diembannya secara berdayaguna dan berhasilguna serta menjadikan Departemen Luar Negeri dan seluruh Perwakilan RI sebagai mesin diplomasi yang tangguh, profesional, termasuk mampu melaksanakan perannya dalam kerangka intermestik. Bersamaan dengan itu, corporate culture yang bertumpu pada 3 tertib, yaitu tertib fisik, tertib waktu, dan tertib administrasi juga dikembangkan untuk membentuk perilaku yang kondusif bagi penciptaan mekanisme kepemerintahan yang baik. Dengan demikian, nantinya diharapkan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas penggunaan sumber-sumber daya manusia, dana dan perlengkapan menjadi tertib dan benar. Selain itu, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dapat diselenggarakan secara baik, tertib, efektif dan efisien. 15


IV. Penutup


Diplomasi kontemporer yang dilaksanakan oleh aparatur negara yang disebut diplomat mencakup proses-proses yang tidak dapat dihindari oleh setiap negara; dan bagi Indonesia proses ini perlu dilihat dan diletakkan dalam kerangka “intermestik”. Melalui diplomasi, suatu negara selalu berupaya untuk meraih kepentingan nasionalnya, menonjolkan prestasi yang telah dicapainya untuk peningkatan kepercayaan masyarakat internasional, mencapai dignity bangsa di mata bangsa-bangsa lain dan berbagai kepentingan nasional lain.


Pola diplomasi “intermestik” dan makin banyaknya aktor non pemerintah yang melakukan hubungan internasional telah turut memberikan andil dalam proses reformasi di Indonesia, terutama dalam mewujudkan terciptanya good governance. Praktek-praktek dan mekanisme pemerintahan yang baik menuju terciptanya good governance itu berjalan secara pararel dan saling memperkuat terbangunnya demokrasi di Indonesia.


Transformasi sistem kenegaraan yang terjadi di Indonesia dewasa ini merupakan sebagian bentuk kontribusi diplomasi dan implikasi berantai dari hubungan internasional yang diselenggarakan baik oleh aktor pemerintah maupun non pemerintah. Proses globalisasi dan liberalisasi yang berlangsung sejak berakhirnya Perang Dingin, terutama pada dekade tahun 1990-an juga merupakan faktor pendorong transformasi sistem kenegaraan menuju good governance tersebut.
Jakarta, 5 Oktober 2004.


*****
Catatan Akhir


1. Conference for Security and Co-operation in Europe, 1975 Summit, Helsinku Final Act, 1 August 1975, (access at www.osce.org).
2. EU development assistance is focused on six areas, identified as being most effective in reducing poverty: the link between trade and development; regional integration and cooperation; macroeconomic policies and equitable access to social services (this includes initiatives to relieve debt and support in the fields of health and education in particular); transport food security and sustainable rural development; and institutional capacity building (promoting good governance, combating corruption and ensuring respect for the rule of law). Attention is consistently given to promoting human rights, protecting the environment and assuring equality between men and women. (access at www.cec.org.uk)
3. Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri RI, “Kerjasama ASEAN Dalam Upaya Menuju Terbentuknya Mekanisme HAM di ASEAN, (Jakarta, 2002)
4. World Conference on Human Rights, 14-25 June 1993, Vienna, Austria (access at www.unhchr.ch). Note: On 25 June 1993, representatives of 171 States adopted by consensus the Vienna Declaration and Programme of Action of the World Conference on Human Rights, thus successfully closing the two-week World conference and presenting to the international community a common plan for the strengthening of human rights work around the world.
5. United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP). (access www.unescap.org.) Note: Government is one of the actors in governance. Other actors involved in governance vary depending on the level of government that is under discussion. In rural areas, for example, other actors may include influential land lords, associations of peasant farmers, cooperatives, NGOs, research institutes, religious leaders, finance institutions political parties, the military etc. Figure 1 provides the interconnections between actors involved in urban governance. At the national level, in addition to the above actors, media, lobbyists, international donors, multi-national corporations, etc. may play a role in decision-making.
6. Sutopo, Adam Ibrahim Indrawijaya, “Dasar-dasar Administrasi Publik”, (Lembaga Administrasi Negara, 2001).
7. Lihat Donald F. Kettl, “Reinventing Government: A Fifth-Year Report Card”, A Report of the Brookings Institution’s Center for Public Management, September 1998. (access at www.brook.edu/dybdocroot/gs/cpm/government).
8. United Nations Online Network in Public Administration and Finance (UNPAN), “5th Global Forum on Re-inventing Government: Innovation and Quality in the Government of the 21st Century” (access at www.unpan.org)
9. The UN Conference on Environment and Development, the "Earth Summit", agreed Agenda 21 and the Rio Declaration. These documents outlined key policies for achieving sustainable development that meets the needs of the poor and recognises the limits of development to meet global needs. (access www.earthsummit2002.org)
10. World Summit for Social Development Copenhagen, 1995 Economic and Social Development at the United Nations (access at www.un.org/esa/socdev).
11. Copenhagen +5: A Social Development Resource For All Stakeholders Following-Up the World Summit for Social Development / WSSD +5, UN General Assembly Special Session, Geneva, 26 - 30 June 2000 (access at www.earthsummit2002.org/wssd)
12. Sambutan Menteri Luar Negeri RI pada Acara Pengukuhan Duta Belia Indonesia tahun 2003, Jakarta, 27 Agustus 2003.
13. Komnas HAM untuk pertama kalinya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tanggal 7 Juni 1993, atas rekomendasi Lokakarya I Hak Asasi Manusia yang diselenggarakan oleh Departemen Luar Negeri RI dengan sponsor dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. (access at www.komnasham.go.id)
14. Pidato Menteri Luar Negeri RI pada: Seminar Nasional Menuju Good Governance and Clean Government melalui Peningkatan Integritas Sektor Publik dan Swasta (Dalam Semangat Konvensi PBB Menentang Korupsi) [14 September 2004]
15. Sambutan Menterli Luar Negeri RI pada Pelantikan Para pejabat eselon I, II dan Konsul Jenderal RI serta Serah Terima Tugas dan Tanggung Jawab Dirjen Asia Pasifik dan Afrika serta Kepala BPPK, Jakarta 31 Agustus 2004

 







AksesInvitesPPTM 2013Majalah QuAsPengumuman Rekrutmen CPNS Kemlu Tahun Anggaran 2013
Pidato Pernyataan Tahunan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, DR. R.M. Marty M. NatalegawappidDiplomasi Indonesia 2013ASEAN Selayang PandangLPSE
Pedoman Praktis Pembuatan Pengesahan dan Penyimpanan Naskah PIPanduan Umum Tata Cara dan Kerjasama LN oleh PemdaPerpustakaan Ali AlatasPeluangAyo Kita Kenal ASEAN
QuAs edisi 4BSBI 2014PusdiklatStrategi dan Rencana Aksi Konservasi Orangutan Indonesia 2007-2017Proses dan Tata Cara
next pre
Hak Cipta 2009 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia | Syarat dan Ketentuan