Kontak Kami   |   FAQ   |   Link   |   Site Map
   |   Pencarian 

Pidato Menteri Luar Negeri

Pelantikan Wakil Mentri Luar Negri dan Pejabat Eselon II Departemen Luar Negri, Jakarta, 11 September 2008

Jumat, 11 September 2009

SAMBUTAN
Dr. N. HASSAN WIRAJUDA
MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PADA ACARA PELANTIKAN
WAKIL MENTERI LUAR NEGERI
DAN
PEJABAT ESELON II
DEPARTEMEN LUAR NEGERI
 

Gedung Pancasila,
11 September 2008
 

Yang Terhormat Ketua Dewan Pertimbangan Presiden,  Bapak Ali Alatas,
Para Pejabat Eselon I dan II Departemen Luar Negeri,
Para Pejabat Eselon I dari beberapa Departemen dan Instansi Pemerintah lainnya,
Saudara Wakil Menteri Luar Negeri dan para Pejabat Eselon II yang baru diambil sumpahnya dan dilantik,

Hadirin sekalian yang berbahagia,
Assalammu’alaikum Wr. Wb,

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,
Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maka Kuasa dan sumber dari segala kekuasaan, karena pada hari ini, di bulan suci Ramadhan, yang Insya Allah penuh berkah ini, kita diberi karunia untuk dapat menyelenggarakan pelantikan dan pengambilan sumpah para pejabat baru di lingkungan Departemen Luar Negeri.
 
Pada hari ini, dengan disaksikan oleh para hadirin dan undangan sekalian, saya melantik serta mengambil sumpah Saudara Duta Besar Triyono Wibowo, SH., selaku Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.
 
Disamping itu, kita juga telah menyaksikan pelantikan dan pengambilan sumpah: Saudara Indra Kesuma Oesman, SH., sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler; Saudara Harry Richard James Kandou, SH., sebagai Direktur Protokol; Saudara Nasri Gustaman, SH., sebagai Direktur Konsuler; Saudara Wiwit Warsatyo, SH., L.LM., sebagai Direktur Fasilitas Diplomatik, serta; Saudara Drs. Arnanto Salmoen Wargadinata, MA., sebagai Inspektur Wilayah III. Bersamaan dengan pelantikan ini, saya juga telah mengukuhkan Pelaksana Tugas Kepala Biro Administrasi Menteri, Saudara Dr. Teuku Faizasyah, M.IS., pada jabatannya tersebut.
 
Secara khusus, pelantikan Wakil Menteri Luar Negeri pada hari ini merupakan sebuah momentum penting dalam kehidupan organisasi Departemen Luar Negeri di era reformasi ini. Saya dapat mengatakan bahwa keberadaan seorang Wakil Menlu merupakan sebuah keharusan di tengah semakin meningkatnya peran dan aktivitas politik luar negeri dan diplomasi Indonesia.
 
Jabatan Wakil Menlu memang sangat strategis dari sudut pandang kepentingan dan misi organisasi Departemen, yang telah berkembang dengan semakin kompleks seiring dengan perkembangan dan dinamika internasional.
Situasi dan dinamika internasional saat ini telah berkembang sedemikian rupa, baik dari sisi isu dan permasalahan internasional, maupun forum dan format interaksi antar negara guna membahas isu yang semakin kompleks tersebut.
 
Dari sisi isu, kita melihat bahwa agenda internasional kini tidak lagi terbatas pada isu politik, keamanan, ataupun ekonomi antar negara semata, dalam pengertian yang tradisional. Kini, dunia dihadapkan pada isu-isu pembangunan sosial yang sangat komprehensif, seperti masalah kemiskinan, lingkungan hidup termasuk masalah perubahan iklim global, energi, pangan, kesejahteraan, pendidikan, kebudayaan, korupsi, kejahatan transnasional, dan sederet isu lainnya.
 
Pada saat yang bersamaan, di sisi forum dan format interaksi, kita menyaksikan bahwa belakangan ini interaksi dan transaksi ide dan inisiatif (exchanges of ideas and initiatives) guna membahas isu global yang mengemuka tersebut telah berkembang semakin intensif dan menyebar (proliferated) pada berbagai tingkat dan scope,  baik di regional maupun multilateral global. Kita menyaksikan serangkaian pertemuan tingkat tinggi, baik pada level Pertemuan Puncak (Summitry) maupun Menteri (Ministerial) dengan frekuensi yang semakin meningkat.
 
Guna merespons dinamika yang bergulir secara cepat, baik dalam konteks isu dan format, keberadaan posisi Wakil Menlu menjadi sebuah urgensi bagi Departemen Luar Negeri. Untuk itulah, Departemen Luar Negeri secara proaktif berupaya meyakinkan semua pihak tentang adanya keperluan jabatan tersebut, yang juga merupakan sebuah terobosan penting di dalam sistem birokrasi pemerintahan Indonesia saat ini.
Alhamdulillah, berkat pendekatan yang intensif, bangunan argumentasi yang kuat dan rasional, serta dukungan pengertian dari semua pihak, maka upaya Departemen Luar Negeri untuk memiliki seorang Wakil Menteri dapat kita wujudkan pada hari ini. Perlu saya sampaikan bahwa Departemen Luar Negeri memang pernah memiliki seorang Wakil Menteri pada beberapa dekade silam. Namun situasi dan kondisi saat itu dan sekarang tentunya sangat berbeda, termasuk konteks realitas  politiknya. Dalam semangat reformasi dan profesionalisme kinerja diplomasi, maka tugas pokok dan fungsi Wakil Menteri seyogyanya lebih lincah, luas, serta komprehensif.
 
Pemerintah memberikan kepercayaan kepada Saudara Duta Besar Triyonoo Wibowo, SH., untuk mengemban amanah selaku Wakil Menteri Luar Negeri. Saya percaya dengan pengalaman penugasan yang lengkap, baik di dalam dan luar negeri, maka Saudara akan dapat melaksanakan tugas mulia ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.
 
Pada kesempatan ini, saya ingin mengingatkan kembali empat arahan (directives) yang langsung dipesankan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pengarahannya di depan para peserta Rapat Kerja Pimpinan Departemen Luar Negeri dengan Para Kepala Perwakilan RI pada tanggal 2 April lalu.
 
Pertama, pahamilah garis kebijakan nasional dengan sebaik-baiknya. Kedua, marilah kita mencari, menciptakan, serta menangkap berbagai peluang dengan menjadi seorang opportunity seekers.  Ketiga, teruslah memperluas jejaring (networks) dan membuka saluran (channels) dengan semua lini di dalam negeri, pada semua tingkatan baik dalam lingkungan pemerintahan maupun non-pemerintah. Keempat, marilah kita terus menjadi pejabat yang hands-on dengan menerapkan cara-cara pendekatan (approach) yang tepat, proporsional dan benar (correct). 

Hadirin yang saya hormati,
 
Saat ini dan ke depan, Departemen Luar Negeri bukan saja merupakan ujung tombak diplomasi, namun sekaligus juga mengemban tugas penting untuk mendekatkan faktor-faktor domestik dan internasional. Tugas ini tentunya menuntut kemampuan yang lebih dari semua pelaku diplomasi Indonesia—baik kemampuan substantif, maupun manajerial. Dengan kata lain, tuntutan tugas dan profesi mengharuskan kita semua untuk terus meningkatkan dan mengembangan kemampuan diri serta organisasi (self- and institutional-developments). Karena itulah, saya tidak pernah bosan mengingatkan arti penting dari program benah diri (internal reforms) yang kita lakukan, serta penegakkan tiga tertib di lingkungan Departemen Luar Negeri: Tertib Fisik, Tertib Administrasi—termasuk Administrasi Keuangan, dan Tertib Waktu.
 
Namun sekali lagi, benah diri yang kita lakukan bukanlah merupakan upaya korektif semata, melainkan lebih didorong oleh adanya kebutuhan, tuntutan, dan tantangan baru yang dihadapi oleh Departemen Luar Negeri dalam menjalankan tugas dan misinya.
 
Saya merasa bangga bahwa semangat benah diri yang dilakukan oleh Departemen Luar Negeri pada gilirannya dan secara berangsung-angsur menjadi sebuah institusi yang dijadikan model bureaucratic reform di Indonesia. Hal ini bahkan diakui oleh berbagai pihak, di dalam dan luar pemerintahan.
 
Melalui upaya yang intensif serta sistematis, Departemen Luar Negeri berhasil meluncurkan program Pelayanan Warga (Citizen Service) yang cepat, murah, mudah dan ramah, yang sudah diterapkan di beberapa Perwakilan Indonesia di luar negeri. Program ini telah berjalan dengan baik, dan akan kita perluas di Perwakilan-Perwakilan Indonesia lainnya, khususnya yang memiliki jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) atau TKI yang besar.
 
Pelayanan Warga ini pun tentunya harus diterapkan di headquarters, Jakarta. Disinilah nerve centre atau pusat syaraf dari aktivitas diplomasi Indonesia. Saya menitipkan pesan kepada para Pejabat Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler untuk memperhatikan dengan seksama serta melaksanakan program pelayanan ini secara proporsional dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
Secara khusus, saya ingin menekankan bahwa tugas pokok dan fungsi unit-unit di lingkungan Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler adalah memberikan pelayanan, baik protokol, kekonsuleran, perlindungan warga dan badan hukum Indonesia serta fasilitas diplomatik. Karena itu, tampilkanlah pelayanan publik yang prima, baik terhadap sesama instansi pemerintah ataupun komunitas diplomatik di Indonesia, perwakilan-perwakilan asing di Indonesia, serta masyarakat luas dan badan hukum Indonesia di luar negeri.
 
Saya meminta agar upaya untuk meningkatkan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, murah dan ramah tersebut—tanpa pungutan-pungutan liar—harus mutlak menjadi komitmen kita bersama. Hindarkanlah segala bentuk kelalaian, apalagi perkeliruan administratif, karena kita semua telah membulatkan tekad untuk menciptakan aparatur pemerintahan dan birokrasi yang profesional dan bersih.
Secara khusus, saya misalnya kerap menerima masukan—dan bahkan protes, baik secara langsung maupun tertulis, dari berbagai perwakilan asing di Jakarta, atas kualitas pelayanan yang kurang sesuai dengan harapan. Hal ini, selain merupakan masukan yang berharga, tentunya merupakan sebuah cambukan bagi kita untuk terus memperbaiki diri.  Anda adalah etalase atau wajah dari Departemen Luar Negeri, dan pada Saudara-lah saya menitipkan penguatan tampilan citra positif Departemen Luar Negeri yang profesional.
 
Hal ini pula saya titipkan kepada Pejabat baru di lingkungan Inspektorat Jenderal. Lakukanlah tugas pengawasan dengan sebaik-baiknya, penuh integritas dan penuh tanggung jawab, sehingga apa yang ingin kita capai melalui benah diri, termasuk didalamnya tertib administrasi dan keuangan, dapat terlaksana dengan baik dan utuh.
 
Saya ingin mengingatkan kembali bahwa Departemen Luar Negeri menjalankan sebagian dari fungsi pemerintahan di bidang politik dan hubungan luar negeri. Namun tugas ini tidaklah menjadikan Departemen Luar Negeri terpisah dari konteks domestik. Secara terencana dan terukur, Departemen Luar Negeri—melalui program restrukturisasi—telah mengefektifkan fungsi Juru Bicara Departemen, yang dalam hal ini melekat pada Kepala Biro Administrasi Menteri. Seperti telah berulang kali saya tegaskan, Departemen Luar Negeri berupaya untuk terus mendekatkan jarak antara faktor-faktor domestik dengan faktor internasional, antara lain melalui fungsi kejurubicaraan. Laksanakanlah tugas kejurubicaraan tersebut dengan bertanggung jawab, terutama dalam melayani public enquiries, utamanya dari kalangan media.  
 
Hadirin Sekalian yang berbahagia,
 
 Kepada para Pejabat Eselon II yang pada hari ini dialihtugaskan, saya dan segenap jajaran Pimpinan Departemen Luar Negeri, menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas dedikasi, kinerja, dan darmabakti Saudara-Saudari selama memangku tugas.
 Kepada para pejabat yang baru dilantik, saya mengucapkan selamat bertugas! Saya ikut mendo’akan kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan petunjuk dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan amanah yang tidak ringan ini.
 Akhirnya atas segala perhatian Saudara-Saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih.
 
Wabillahittaufik wal Hidayah,
Wassalammu’alaikum Wr. Wb.  
 
 





AksesInvitesPPTM 2013Majalah QuAsPengumuman Rekrutmen CPNS Kemlu Tahun Anggaran 2013
Pidato Pernyataan Tahunan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, DR. R.M. Marty M. NatalegawappidDiplomasi Indonesia 2013ASEAN Selayang PandangLPSE
Pedoman Praktis Pembuatan Pengesahan dan Penyimpanan Naskah PIPanduan Umum Tata Cara dan Kerjasama LN oleh PemdaPerpustakaan Ali AlatasPeluangAyo Kita Kenal ASEAN
QuAs edisi 4BSBI 2014PusdiklatStrategi dan Rencana Aksi Konservasi Orangutan Indonesia 2007-2017Buletin Komunitas ASEAN
next pre
Hak Cipta 2009 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia | Syarat dan Ketentuan