Kontak Kami   |   FAQ   |   Link   |   Site Map
   |   Pencarian 

Pidato Menteri Luar Negeri

Keterangan Pemerintah Pada Rapat Kerja Komisi I DPR Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura Jakarta, 24 Mei 2010

Senin, 31 Mei 2010

Keterangan Pemerintah Pada Rapat Kerja Komisi I DPR Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura Jakarta, 24 Mei 2010
 
Bismillahirahirahmanirahim,
Assalamulaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera bagi kita semua,
Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Komisi I DPR RI,
Yang terhormat Menteri Pertahanan Republik Indonesia,
Para hadirin yang berbahagia,
 
Pertama-tama,  marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat melakukan rapat kerja pada kesempatan pagi hari ini.
 
Atas rahmat-Nya pula, kita masih diberikan kekuatan untuk melaksanakan darma bakti kita bagi bangsa dan negara.
Perkenankanlah kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Pimpinan dan anggota Komisi I DPR atas terlaksananya rapat kerja kali ini yang kami nilai penting guna memastikan garis batas Indonesia dengan Singapura.
 
Pada kesempatan kali ini, izinkan kami mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk menyampaikan keterangan pemerintah mengenai Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura yang telah ditandatangani oleh kedua Pemerintah pada tanggal 10 Maret 2009 di Jakarta.
 
Kami sangat meyakini bahwa rapat kerja ini mencerminkan komitmen bersama antara parlemen dan pemerintah untuk mengesahkan dan merampungkan persetujuan dimaksud.
Sebagaimana kita maklumi bersama, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia berbatasan langsung dengan 10 (sepuluh) negara, yaitu: India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua New Guinea, Australia and Timor-Leste.  
 
Mengingat letak dan posisi geografis tersebut serta kompleksnya masalah penetapan batas, proses penetapan batas wilayah maritim dengan negara-negara tetangga dan penuangannya ke dalam perjanjian yang dapat disepakati kedua belah pihak, membutuhkan waktu yang tidak sedikit.
 
Dengan upaya yang terus menerus dan tanpa mengenal lelah, hingga saat kini, Indonesia telah memiliki sebagian garis batas laut teritorial, landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif dengan sebagian negara tetangga.
 
Beberapa garis batas laut yang telah dimiliki Indonesia adalah:
 
• Perjanjian batas laut teritorial dengan Malaysia, Singapura dan Papua New Guniea;
• Perjanjian batas landas kontinen dengan India, Thailand, Malaysia, Papua New Guinea dan Australia; dan
• Perjanjian batas Zona Ekonomi Eksklusif dengan Papua New Guniea dan Australia.
 
Sementara itu, Indonesia masih harus menyelesaikan sejumlah batas-batas maritim pada beberapa bagian wilayah maritim yang berhadapan atau berdampingan dengan negara-negara tetangga kita tersebut, termasuk batas laut teritorial Indonesia dan Singapura di bagian barat dan timur Selat Singapura.
 
Bagi Indonesia, penetapan batas wilayah negara, termasuk garis batas maritim, merupakan amanat dan kewajiban konstitusional. 
 
Pasal 25 A UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditentukan dengan undang-undang.
 
Selain itu, sejumlah undang-undang nasional Indonesia yakni UU No 5 tahun 1983 tentang ZEE, UU No 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, UU No 17 tahun 1985 tentang ratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 dan UU No 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara juga mengamanatkan penyelesaian penetapan batas maritim melalui perundingan.
 
Undang-undang No 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara, secara tegas mengatur bahwa “Batas Wilayah Negara di darat, perairan, dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya ditetapkan atas dasar perjanjian bilateral dan/atau trilateral mengenai batas darat, batas laut, dan batas udara serta berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional”.

Undang-undang No 43 tersebut juga mengamanatkan bahwa “Dalam pengelolaan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, Pemerintah berwenang mengadakan perundingan dengan negara lain mengenai penetapan Batas Wilayah Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional”. 

Dalam rangka melaksanakan amanat dan kewajiban konsitusional tersebut, pemerintah telah melakukan perundingan intensif untuk merampungkan penetapan batas maritim dengan sejumlah negara tetangga termasuk dengan Singapura.
 
Khusus dengan Singapura, Indonesia telah memiliki Perjanjian Garis Batas Laut Wilayah yang ditandatangani  di Jakarta tanggal 25 Mei 1973 dan disahkan dengan UU No. 7/1973 tanggal 8 Desember 1973.
 
Perjanjian ini hanya mengatur segmen tengah dari sejumlah segmen batas laut wilayah Indonesia-Singapura di Selat Singapura.
 
Segmen lain yang tersisa dari perundingan tahun 1973 tersebut dan masih harus dirundingkan penetapan batasnya,  adalah segmen barat yang terletak di antara wilayah sekitar Pulau Nipa dan Tuas, segmen timur 1 yang terletak di wilayah sekitar Batam – Changi dan segmen timur 2 di wilayah sekitar Bintan-South Ledge/Middle Rock/Pedra Branca.
 
Setelah terhenti sejak tahun 1973, proses penetapan batas laut RI-Singapura di bagian barat Selat Singapura telah dilakukan melalui serangkaian perundingan dari 28 Februari 2005 hingga 10 Maret 2009.
 
Perundingan yang memerlukan waktu sekitar lima tahun tersebut dilakukan dalam 11 putaran perundingan yang melibatkan berbagai elemen pemangku kepentingan Indonesia yakni Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Markas Besar TNI, Markas Besar TNI-AL, Dinas Hidrografi TNI-AL, dan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional Indonesia.
 
Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua dan para anggota Komisi I DPR RI,
 
Hadirin dan Sidang yang saya muliakan
 
Pada kesempatan ini pula, perlu kiranya kami sampaikan beberapa dasar dan sisi kepentingan nasional Indonesia untuk menyelesaikan batas maritim Indonesia – Singapura di kawasan Selat Singapura, diantaranya sebagai berikut:
 
1. Penyelesaian batas maritim Indonesia – Singapura merupakan amanat dan kewajiban konstitusional yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia;
2. Menciptakan kepastian hukum tentang wilayah kedaulatan di daerah maritim yang berhadapan dengan Singapura yang pada gilirannya akan memberikan ketegasan dan kepastian batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Menjamin pelaksanaan pengawasan, pengamanan dan penegakkan hukum dan kedaulatan negara serta perlindungan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh aparat pertahanan negara dan aparat penegak hukum nasional di wilayah dimaksud;
4. Mempermudah upaya Indonesia sebagai negara pantai untuk menjamin keselamatan jalur navigasi di Selat Singapura yang merupakan salah satu urat nadi perekonomian regional dan global di mana sebagian besar ekspor impor Indonesia dilakukan melalui jalur pelayaran di Selat Malaka dan Selat Singapura; dan
5. Meningkatkan hubungan bilateral di antara kedua negara.
Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua dan seluruh anggota Komisi I DPR,
 
Hadirin dan Sidang yang saya muliakan,
 
Kiranya penting untuk kami sampaikan bahwa dalam proses perundingan, Indonesia selalu mendasarkan posisinya pada tiga hal sebagai berikut:
 
1. Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut, 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea 1982).
2. Menolak hasil reklamasi sebagai dasar pengukuran.
3. Menggunakan referensi titik dasar Indonesia di Pulau Nipa dan garis pangkal kepulauan Indonesia yang ditarik dari Pulau Nipa ke Pulau Karimun Kecil. Garis pangkal yang menjadi dasar dalam penetapan garis batas merujuk pada garis pangkal asli sesuai dengan Digital Cartometry Peta Asli Tahun 1969.
 
Pada tahap awal perundingan, tim teknis Indonesia dan Singapura berunding untuk menetapkan metode/cara menentukan garis batas wilayah laut yang menjadi objek perundingan dengan menggunakan titik dasar yang terletak di P. Nipa-Tuas (Indonesia) dan titik dasar yang terletak di Sultan Shoal (Singapura) yang luasnya 9,8 km2.
 
Kedua pihak akhirnya dapat menyepakati metode/cara dalam menetapkan batas wilayah laut yang menjadi objek perundingan berdasarkan prinsip equidistance sesuai prinsip-prinsip hukum internasional terutama UNCLOS 1982, serta jurisprudensi di bidang penetapan batas maritim.
 
Setelah melalui serangkaian perundingan formal; dalam bentuk technical discussion dan excersise penetapan garis dalam pertemuan tingkat technical working group; pada tanggal 10 Maret 2009 di Jakarta, kedua pihak akhirnya berhasil menyepakati garis batas wilayah laut teritorial antara Indonesia dan Singapura melalui penandatanganan Perjanjian Penetapan Garis Batas Laut Wilayah di Bagian Barat Selat Singapura. Lokasi garis batas yang ditetapkan adalah segmen P. Nipa-Tuas.
 
Dalam Perjanjian tersebut antara lain dicantumkan titik-titik koordinat yang dari masing-masing titik-titik tersebut ditarik garis yang menghubungkannya dan dijadikan sebagai garis batas laut wilayah kedua negara. Titik-titik koordinat dimaksud dihitung dngan menggunakan “World Geodetic System 1984 Datum” (WGS84).
Saudara Ketua Komisi I, Wakil Ketua dan seluruh anggota Komisi I DPR yang berbahagia, Keberhasilan Indonesia untuk menyelesaikan batas laut wilayah di bagian barat selat Singapura memberikan momentum bagi Indonesia untuk terus menggiatkan pelaksanaan border diplomacy dengan merundingkan penyelesaian penetapan batas maritim Indonesia dengan negara-negara tetangga lainnya.
Pada akhirnya, atas nama pemerintah, sekali lagi kami ingin sampaikan ucapan terima kasih atas kesediaan para Anggota Dewan yang terhormat untuk mengacarakan rapat kerja ini.
Kami harapkan pembahasan ini akan berjalan dengan lancar dan produktif, sehingga Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura dapat segera diberlakukan.
Semoga Allah SWT senatiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.
Sekian dan terima kasih
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

       Atas Nama Pemerintah
         Menteri Luar Negeri
 
            Dr. R.M. Marty. M. Natalegawa
 





AksesInvitesPPTM 2013Majalah QuAsPengumuman Rekrutmen CPNS Kemlu Tahun Anggaran 2013
Pidato Pernyataan Tahunan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, DR. R.M. Marty M. NatalegawappidDiplomasi Indonesia 2013ASEAN Selayang PandangLPSE
Pedoman Praktis Pembuatan Pengesahan dan Penyimpanan Naskah PIPanduan Umum Tata Cara dan Kerjasama LN oleh PemdaPerpustakaan Ali AlatasPeluangAyo Kita Kenal ASEAN
QuAs edisi 4BSBI 2014PusdiklatStrategi dan Rencana Aksi Konservasi Orangutan Indonesia 2007-2017Buletin Komunitas ASEAN
next pre
Hak Cipta 2009 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia | Syarat dan Ketentuan