Kebijakan otonomi daerah memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengelola dan mengembangkan potensi daerah yang lebih luas untuk kesejahteraan rakyat termasuk dalam pelaksanaan hubungan daerah dengan pihak asing. Pelaksanaan hubungan luar negeri ini akan terkait dengan berbagai aspek dan diperlukan adanya kolaborasi dan sinergi dalam pelaksanaannya dengan Pusat. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kemlu, Duta Besar A. M. Fachir, saat membuka Seminar Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Diplomasi dan Kerja Sama Teknik di Hotel Le Grandeur, Balikpapan, Kalimantan Timur, 20 Juni 2012. Pembukaan dihadiri oleh Walikota Balikpapan, H. Rizal Effendy, mewakili Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, wakil dari Kementerian Dalam Negeri, dan pejabat daerah setempat.
Dubes Fachir menyampaikan penghargaan terhadap Pemkot Balikpapan yang telah berkenan menjadi tuan rumah pelaksanaan seminar. Terima kasih juga disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri atas dukungannya yang ikut menyukseskan pelaksanaan kegiatan ini. Saling dukung ini sangat diperlukan dalam implementasi misi bersama bangsa Indonesia.
Diketahui bahwa daerah mempunyai banyak kegiatan yang sifatnya internasional. Dubes A. M. Fachir menegaskan Kemlu membuka diri untuk berkolaborasi dengan daerah dalam berbagai aspek seperti substansi.
Gubernur Provinsi Kalimantan Timur yang diwakili oleh Walikota Balikpapan, H. Rizal Effendy, menyampaikan selamat datang kepada para peserta Seminar dan menyambut baik kegiatan ini. Menurut Walikota Rizal, kegiatan semacam ini sangat baik dan bermanfaat bagi Daerah karena berdasarkan pengalaman, masih banyak Daerah yang kurang memahami kebijakan dan peraturan terkait dengan pelaksanaan kerja sama dengan luar negeri. Daerah mendapatkan pengetahuan dari kegiatan semacam ini agar kerja sama dengan pihak luar negeri dapat memberikan keuntungan bagi bangsa Indonesia.
Walikota Rizal menyampaikan Balikpapan merupakan pintu gerbang Kalimantan Timur dengan penduduk sekitar 640 ribu orang. Kota ini merupakan satu-satunya di Kalimantan Timur yang pendapatannya tidak berasal dari sumber daya alam tetapi dari perdagangan. Balikpapan tidak melakukan penambangan dengan alasan lingkungan. Salah satu kerja sama kota Balikpapan dengan luar negeri adalah dengan Jepang dalam pengelolaan sampah.
Direktur Kerja Sama Teknik KST, Siti Nugraha Mauludiah, dalam laporannya menyampaikan bahwa perlu dilaksanakan sosialisasi mengenai ketentuan, tata-cara dan prosedur dalam pelaksanaan kerja sama internasional bagi aparatur Pemerintah Daerah mengingat kondisi global dewasa ini yang mengijinkan interaksi dengan dunia internasional menjadi lebih mudah dan terbuka. Dan didukung oleh kewenangan pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan UU No.32 tahun 2004, tentunya telah memberikan ruang yang lebih luas bagi Pemerintah Daerah untuk ikut berperan aktif dalam pelaksanaan diplomasi dan kerja sama teknik dengan pihak asing.
Penyelenggaran kegiatan ini diharapkan dapat mendukung program-program kerja sama internasional sebagai elemen soft power diplomacy, sehingga dapat lebih memberikan hasil yang positif baik berupa dukungan yang lebih besar terhadap NKRI maupun citra yang lebih positif terhadap Indonesia di masa mendatang. Kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan informasi yang konstruktif dan aplikatif yang dapat dimanfaatkan aparatur Pemerintah Daerah dalam mengembangkan kerjasama internasional. Seminar ini kiranya juga dapat menjadi forum untuk membangun networking yang pada gilirannya akan membantu penguatan koordinasi Pusat-Daerah dalam pelaksanaan diplomasi dan kerja sama teknik. Seminar semacam ini juga sebelumnya pernah dilaksanakan di Medan, Sumatera Utara, 13-16 Maret 2012, dengan dihadiri oleh 33 peserta wakil dari Pemprov. NAD, Sumut, Sulsel, Sumbar, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jabar, Jateng dan Jatim. Demikian disampaikan Direktur KST.
Seminar ini dilaksanakan selama tiga hari, 20-22 Juni 2012 dan dihadiri oleh peserta dari beberapa Pemprov dan Pemkot wilayah barat dan timur, serta kalangan akademi/perguruan tinggi. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Direktorat Kerja Sama Teknik Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik Kemlu didukung oleh Kementerian Dalam Negeri.
Seminar menghadirkan pejabat Kemdagri dan Kemlu untuk memberikan paparan dan berdiskusi berbagai isu mengenai Kebijakan Kemdagri dalam pelaksanaan hubungan luar negeri oleh Pemda, isu politik luar negeri, teknik negosiasi, peraturan perekrutan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia, keprotokolan negara, pelaksanaan kerja sama teknik, tata cara penyusunan perjanjian internasional dan isu-isu penanganan masalah di wilayah perbatasan. (Sumber: Dit. KST)
Siaran Pers, klik di sini.