Kontak Kami   |   FAQ   |   Link   |   Site Map
   |   Pencarian 

Isu-Isu Khusus

Penanggulangan Terorisme

Selasa, 26 Juli 2011

Terorisme telah menjadi keprihatinan bagi Indonesia dan juga masyarakat internasional. Terorisme  terus menjadi ancaman serius bukan hanya terhadap perdamaian dan keamanan internasional, namun juga berdampak kepada perkembangan sosial dan ekonomi negara-negara di berbagai kawasan. Selain itu, tindakan terorisme dipandang sebagai kejahatan kriminal luar biasa dan pelanggaran berat terhadap HAM dan kebebasan mendasar manusia, serta dapat menimpa siapa saja tanpa memandang usia, jenis kelamin, ras dan agama. Indonesia secara konsisten mengutuk keras segala bentuk tindakan terorisme dengan motivasi dan manifestasi apapun.

Selama dasawarsa terakhir ini, telah terjadi beberapa kali serangan aksi terorisme di Indonesia dan di negara-negara lainnya. Jaringan dan operasi teroris dan kelompok teroris merupakan masalah yang kompleks dan memiliki dinamika lintas negara, sehingga upaya pencegahan dan pemberantasannya memerlukan kerjasama oleh semua negara. Dalam hal ini diplomasi dan dialog tingkat multilateral sangat penting untuk dilakukan, termasuk melalui peningkatan kerjasama multilateral.

Indonesia memiliki komitmen kuat dalam mencegah dan memberantas terorisme. Peningkatan kerjasama internasional terus dilakukan Indonesia dalam rangka pencegahan dan pemberantasan terorisme, baik dalam kerangka multilateral (PBB) maupun regional, serta bilateral, khususnya dalam bentuk peningkatan kapasitas, penegakan hukum,  perbaikan legislasi/kerangka hukum, pertukaran informasi dan berbagi pengalaman, pengiriman pakar dan pemberian advis kepakaran, dan kerjasama teknis lainnya. Pemri juga melakukan langkah pencegahan dan pemberantasan terorisme melalui pendekatan/strategi “soft power”, termasuk melalui upaya kerjasama untuk mengatasi underlying causes of terrorisme. Kementerian Luar Negeri telah melaksanakan berbagai inisiatif untuk mendorong interfaith dialogue yang bertujuan membangun saling pengertian dan hubungan yang harmonis antar umat beragama dan kepercayaan dari berbagai negara.

Dalam kerangka PBB, isu penanggulangan terorisme telah mendapat perhatian sejak lama, baik dalam pembahasan di forum Majelis Umum PBB maupun Dewan Keamanan PBB. Majelis umum PBB mengeluarkan sejumlah resolusi dan membahas isu tersebut dalam Sidang tahunan Majelis Umum PBB.  Dewasa ini, Majelis Umum PBB telah merampungkan berbagai konvensi dan instrumen hukum terkait penanggulangan terorisme, dan sejak tahun 2000 juga mulai melakukan negosiasi draft “Comprehensive Convention on International Terrorism”.  Sedangkan Dewan Keamanan PBB juga telah mengesahkan sejumlah resolusi terkait terorisme, khususnya resolusi no. 1267 (tahun 1999) terkait rezim sanksi Al-Qaida, dan resolusi no. 1373 (tahun 2001) terkait pendanaan terorisme. Badan-badan dalam sistem PBB, seperti Terrorism Prevention Branch United Nations Office on Drugs and Crime (TPB-UNODC), United Nations Counter-Terrorism Executive Directorate (UNCTED), United Nations Counter-Terrorism Implementation Task Force (UNCTITF) telah melakukan berbagai upaya penanggulangan terorisme dan menyediakan bantuan teknis bagi negara anggotanya khususnya dalam rangka ratifikasi dan implementasi sejumlah instrumen hukum terkait pemberantasan terorisme dan implementasi resolusi-resolusi PBB.

Pada KTT Dunia di PBB tahun 2005, semua negara PBB mengutuk keras terorisme dalam segala bentuknya dan yang dilakukan oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja serta untuk tujuan apapun juga. Para pemimpin dunia dalam KTT tersebut juga sepakat untuk melakukan upaya mencapai kesepakatan mengenai sebuah definisi tentang terorisme, dan melakukan finalisasi pembahasan a comprehensive convention on combating terrorism serta menyambut baik pembentukan suatu strategi yang meningkatkan upaya me-respons masalah terorisme yang komprehensif, menyeluruh, konsisten di tingkat nasional, regional dan internasional.

Setahun kemudian di tahun 2006, Majelis Umum PBB telah mengesahkan UN Global Counter Terrorisme Strategy (UNGCTS) melalui resolusi no. 60/288. UNGCTS menandai untuk pertama kalinya kepakatan semua negara anggota PBB untuk melakukan pendekatan strategis dan operasional yang sama dalam memerangi terorisme. UNGCTS juga menegaskan bahwa terrorisme tidak dapat dan tidak boleh diasosiaskan dengan agama, peradaban, kewarnanegaraan, dan kelompok etnik manapun. UNGCTS mencakup 4 pilar strategi, yaitu : 1) langkah-langkah mengatasi masalah kondisi kondusif penyebaran terorisme, 2) langkah-langkah mencegah dan memberantas terorisme, 3) langkah-langkah-langkah mengembangkan kapasitas mencegah dan memberantas terorisme dan memperkuat peran sistem PBB, 4) langkah-langkah  memastikan hak-hak asasi manusia bagi semua dan rule of law sebagai  dasar memberantas terorisme.

Indonesia telah mendukung PBB dan berkomitmen memberikan kontribusi bagi upaya-upaya PBB dalam pemberantasan terorisme.  Untuk itu, Indonesia berpartisipasi aktif dalam pembahasan draft Comprehensive Convention on International Terrorism dan mendorong penuntasan perundingannya. Indonesia juga berperan aktif dalam mendukung PBB dalam rangka implementasi UN Global Counter Terrorism Strategy. Pemri memandang pentingnya untuk memberikan perhatian pada implementasi UNGCTS mengingat strategi sudah merupakan kesepakatan bersama seluruh negara anggota PBB, dan  strategi memuat komitmen seluruh negara untuk memerangi terorisme secara efektif, tidak hanya dengan langkah-langkah politik, operasional, dan hukum tetapi juga langkah-langkah untuk mengatasi kondisi-kondisi yang bisa menumbuhkan terorisme.    

Indonesia menunjukkan komitmen melaksanakan ketentuan hukum internasional mengenai pemberantasan terorisme dan sejauh ini telah menjadi pihak 7 dari 16 instrumen internasional terkait  terorisme, yaitu sebagai berikut:

(1)      1963 Convention on Offences and Certain other Act Committed on Board Aircraft;

(2)      1970 Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft;

(3)      1971 Convention for the Suppression of Unlawful Acts against Safety of Civil Aviation;

(4)      1980 Convention on the Physical Protection of Nuclear Material;

(5)      1999 International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism;

(6)      1997 International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings;

(7)      Amendment to the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material (CPPNM).

Indonesia telah menandatangani 1988 Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Aviation (1988).

Di tingkat multilateral, Indonesia terus meningkatkan kerjasama dengan badan-badan di bawah kerangka PBB, dan organisasi-organisasi terkait lainnya dalam mencegah dan memberantas terorisme. Indonesia memandang penting untuk memanfaatkan peluang kerjasama dan bantuan teknis dari badan PBB untuk mendorong proses ratifikasi dan implementasi konvensi dan protokol internasional terkait penanggulangan terorisme, sebagai bagian tindak lanjut implementasi resolusi-resolusi PBB terkait dan sekaligus guna memperkuat kerangka hukum nasional.

 

 

 








AksesInvitesPPTM 2013Majalah QuAsPengumuman Rekrutmen CPNS Kemlu Tahun Anggaran 2013
Pidato Pernyataan Tahunan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, DR. R.M. Marty M. NatalegawappidDiplomasi Indonesia 2013ASEAN Selayang PandangLPSE
Pedoman Praktis Pembuatan Pengesahan dan Penyimpanan Naskah PIPanduan Umum Tata Cara dan Kerjasama LN oleh PemdaPerpustakaan Ali AlatasPeluangAyo Kita Kenal ASEAN
QuAs edisi 4BSBI 2014PusdiklatStrategi dan Rencana Aksi Konservasi Orangutan Indonesia 2007-2017Buletin Komunitas ASEAN
next pre
Hak Cipta 2009 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia | Syarat dan Ketentuan