Kontak Kami   |   FAQ   |   Link   |   Site Map
   |   Pencarian 

Kerjasama Regional

Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)

APEC

I.          Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)

 

Sekilas APEC

 

Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) adalah forum kerja sama dari 21 Ekonomi di lingkar Samudera Pasifik yang berdiri tahun 1989. Kerja sama di APEC meliputi tidak saja perdagangan, tetapi juga upaya meningkatkan investasi dan kerja sama ekonomi lainnya secara menyeluruh. Saat ini terdapat 21 Ekonomi yang menjadi anggota APEC, yaitu Australia, Brunei Darussalam, Canada, Chile, China, Hong Kong-China, Indonesia, Japan, South Korea, Malaysia, Mexico, New Zealand, the Philippines, Peru, PNG, Russia, Singapore, Chinese Taipei, Thailand, the United States, dan Viet Nam. Kerja sama di APEC merupakan kerja sama non-politis, ditandai dengan keanggotaan Hong Kong-China dan Chinese Taipei, serta karena bentuk kerja samanya yang difokuskan pada ekonomi,  perdagangan, dan investasi. Selain ke-21 Ekonomi tersebut, APEC memiliki tiga pengamat (observer), yaitu ASEAN Secretariat, Pacific Economic Cooperation Council (PECC), dan Pacific Islands Forum (PIF) Secretariat.

 

Tujuan utama APEC adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di Asia Pasifik. Hal ini dilakukan dengan mendorong dan memfasilitasi perdagangan dan investasi yang lebih bebas dan terbuka di kawasan, serta meningkatkan kerja sama pengembangan kapasitas Ekonomi Anggota dengan target tahun 2010 untuk Ekonomi maju dan tahun 2020 untuk Ekonomi berkembang. Tujuan APEC tersebut tercantum dalam hasil kesepakatan Konferensi Tingkat Tinggi APEC di Bogor pada tahun 1994 yang lebih dikenal dengan Bogor Declaration.

 

“… with the industrialized economies achieving the goal of free and open trade and investment no later than the year 2010 and developing economies no later than the year 2020.

 

Kerja sama di APEC dibangun berdasarkan beberapa prinsip yaitu consensus; voluntary and non-binding; concerted unilateralism; dan differentiated time frame. Prinsip consensus memiliki arti bahwa semua keputusan di APEC harus bermanfaat dan disepakati oleh 21 Ekonomi Anggota. Prinsip voluntary and non-binding berarti kesepakatan dilakukan secara sukarela dan tidak mengikat. Sementara itu, prinsip concerted unilateralism berarti keputusan dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan kemampuan tiap Ekonomi tanpa syarat resiprositas, serta prinsip differentiated time frame berarti bahwa Ekonomi maju diharapkan melakukan liberalisasi terlebih dahulu.

 

Meski kesepakatan di APEC bersifat sukarela dan tidak mengikat, namun komitmen yang dideklarasikan anggota APEC terbukti lebih efektif untuk diimplementasikan. Fleksibilitas yang diberikan memberikan ruang kepada anggota, yang memiliki keragaman kapasitas, untuk berimprovisasi, melakukan uji coba, dan mengembangkan pelatihan bersama secara bertahap hingga memenuhi kesepakatan yang diinginkan. Selain itu, APEC juga memiliki beberapa mekanisme peer review berkala yang diselenggarakan untuk mengukur kemajuan pencapaian anggota dan merancang aktivitas kerja sama teknis terkait.

 

Seiring dengan semakin kompleksnya isu-isu perdagangan dan investasi di kawasan, kerja sama sektoral di APEC juga semakin luas dan kompleks. Saat ini APEC memiliki tidak kurang dari 34 fora dan subfora yang menyelenggarakan pertemuan secara rutin. Berbagai pertemuan tingkat Menteri sektoral juga rutin diselenggarakan di APEC, seperti diantaranya Pertemuan Menteri Perdagangan, Pertemuan Menteri UKM, dan Pertemuan Menteri Peranan Wanita.

 

Guna mendukung partisipasi aktif Indonesia di berbagai fora dan subfora APEC dimaksud, berbagai Kementerian/Lembaga nasional terlibat aktif dan berkontribusi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, seperti Kementerian Perdagangan di Committee on Trade and Investment (CTI), Kementerian Koordinator bidang Perekonomian di Economic Committee (EC), dan Kementerian PPN/Bappenas di SOM Steering Committee on Economic and Technical Cooperation (SCE). Adapun koordinator nasional Indonesia untuk APEC berada di bawah tanggung jawab Kementerian Luar Negeri.

 

Sektor swasta juga berperan penting di APEC. Sektor swasta melalui APEC Business Advisory Council (ABAC) telah berperan aktif dalam berbagai kegiatan dan pertemuan APEC. Anggota APEC yang berasal dari seluruh anggota APEC terdiri dari tiga orang pengusaha terkemuka yang ditunjuk langsung oleh Pemimpin Ekonomi APEC guna menyuarakan kepentingan dunia usaha masing-masing Ekonomi. Ketua ABAC Indonesia saat ini adalah Wishnu Wardhana dengan anggota Anindya Bakrie dan Karen Agustiawan, dengan anggota pengganti adalah Gatot Suwondo, Arief Yahya, dan Erwin Aksa.

 

Peluang Kerja Sama APEC

 

APEC saat ini dianggap sebagai salah satu forum ekonomi regional terpenting di Asia Pasifik, karena melibatkan partisipasi para Pemimpin Ekonomi negara-negara kunci di kawasan, seperti Amerika Serikat, China, Jepang, Australia, dan tujuh anggota ASEAN. Dari segi demografis, APEC merupakan organisasi yang besar karena menaungi penduduk sejumlah 2,7 milyar jiwa. Empat belas dari 21 Ekonomi Anggota APEC merupakan 40 Ekonomi pengekspor terbesar di dunia, sementara sembilan anggota APEC tercatat sebagai anggota G20. Selain itu, setiap tahun Menteri Luar Negeri, Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan dan Menteri-Menteri lain hadir dalam pertemuan-pertemuan APEC. Kehadiran para Pemimpin dan Menteri APEC tersebut selama ini juga dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk melakukan pembahasan masalah-masalah bilateral dan regional.

 

APEC juga berperan penting dalam memajukan agenda perdagangan multilateral. Di tahun 1994, APEC memberikan kontribusi signifikan bagi terselesaikannya Putaran Uruguay di bawah perundingan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Keberhasilan ini telah mendorong terbentuknya organisasi perdagangan dunia WTO. Kini, forum kerja sama APEC dipandang sebagai salah satu arena kunci guna mendorong terselesaikannya Putaran Doha. Hal ini didukung oleh komitmen Menteri-Menteri Perdagangan APEC yang melakukan pertemuan setiap tahun guna mencari solusi konkret sistem perdagangan multilateral di bawah semangat Bogor Goals.

 

APEC turut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik dan kemajuan perekonomian global. Selain itu, anggota-anggota APEC juga berkontribusi terhadap 53% GDP dunia serta 44% volume perdagangan dunia. Tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun anggota APEC adalah 2,5%. Angka ini jauh lebih tinggi ketimbang ekonomi non-APEC yang hanya mencapai 1,3% per tahun pada periode yang sama. Gabungan ekonomi para anggota APEC meningkat dua kali lipat dari US$ 17,7 triliun di tahun 1989 menjadi US$ 35,8 triliun di tahun 2010. Total perdagangan barang dan jasa APEC juga meningkat lima kali lipat dari US$ 3,1 triliun di tahun 1989 menjadi US$ 16,8 triliun di tahun 2010. Sementara itu, dari sisi investasi, Foreign Direct Investment (FDI) yang masuk ke kawasan APEC meningkat 715% antara tahun 1989 dan 2010.

 

Total perdagangan Indonesia di tahun 1989 ke seluruh Ekonomi Anggota APEC adalah US$ 29,9 milyar. Di tahun 2011, angka ini naik menjadi US$ 289,3 milyar, atau 75% dari total perdagangan Indonesia. [1] Pada tahun 1994, nilai FDI masuk ke Indonesia dari seluruh Ekonomi Anggota APEC adalah US$ 2,5 milyar. Di tahun 2011, angka ini meningkat menjadi US$ 10,6 milyar atau 54% dari total FDI masuk ke Indonesia.

 

APEC juga memiliki peranan penting dalam memajukan agenda reformasi struktural di kawasan. Sejak tahun 2004, APEC giat membahas agenda reformasi struktural yang mencakup reformasi perundang-undangan, tata kelola publik dan perusahaan, kebijakan persaingan dunia usaha, dan penguatan infrastruktur hukum ekonomi. Pembahasan dan pelaksanaan kegiatan pelatihan terkait agenda-agenda behind-the-border tersebut diharapkan mampu mengurangi kerugian yang dialami dunia usaha dan perekonomian kawasan akibat ekonomi biaya tinggi.

 

Bagi Indonesia, potensi dan peluang kerja sama ekonomi di APEC tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan kapasitas ekonomi, daya saing, dan inovasi Indonesia dan mendorong terbukanya pasar di Asia Pasifik.

 

APEC Indonesia 2013

 

Pada tahun 2008, Indonesia mengajukan diri dan terpilih secara konsensus untuk menjadi ketua dan tuan rumah KTT ke-21 APEC tahun 2013. Penyelenggaraan KTT ke-21 APEC dan seluruh rangkaian pertemuan APEC di tahun 2013 di Indonesia perlu dimanfaatkan sebagai peluang untuk menunjukan peran aktif Indonesia di dalam memajukan ketahanan ekonomi regional, memanfaatkan integrasi ekonomi kawasan bagi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan investasi, dan ekspor Indonesia. Selain itu, diharapkan ketuanrumahan Indonesia dapat membawa manfaat positif bagi upaya mempromosikan potensi perdagangan, investasi, pariwisata, serta kebudayaan.

 

Tema APEC Indonesia 2013 adalah “Resilient Asia-Pacific, Engine of Global Growth.Kepemimpinan Indonesia pada APEC tahun 2013 dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan kawasan Asia Pasifik yang tangguh, berketahanan, dan cepat pulih di tengah krisis ekonomi. Perwujudan visi ini diharapkan dapat menjadikan kawasan Asia Pasifik sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi dunia. Guna mendukung pencapaian tema tersebut, Indonesia mengusung tiga prioritas utama, yaitu meningkatkan upaya pencapaian Bogor Goals (Attaining the Bogor Goals), mendorong pertumbuhan berkelanjutan yang merata (Achieving Sustainable Growth with Equity), serta meningkatkan konektivitas kawasan (Promoting connectivity).

 

Di bawah prioritas Attaining the Bogor Goals, Indonesia berupaya mendorong penguatan integrasi ekonomi regional melalui liberalisasi dan fasilitasi perdagangan dan mendukung sistem perdagangan multilateral. Sementara itu, di bawah prioritas Achieving Sustainable Growth with Equity, Indonesia berupaya mendorong penguatan peran UMKM dan wanita dalam perekonomian, membahas masalah ketahanan pangan, serta mengarusutamakan isu-isu kelautan di APEC. Sedangkan pada prioritas Promoting Connectivity, Indonesia berupaya meningkatkan konektivitas fisik, institusional, dan perorangan di kawasan, diantaranya melalui peningkatan kerja sama pengembangan dan investasi infrastruktur, kerja sama lintas batas sektor pendidikan, kerja sama fasilitasi tanggap darurat bencana alam, serta kerja sama fasilitasi pariwisata di kawasan Asia Pasifik.

 

Adapun rangkaian pertemuan utama APEC 2013 yang diselenggarakan di Indonesia dan di luar Indonesia, adalah sebagai berikut:

 

Waktu

Nama Pertemuan

Tempat

6 - 7 Desember 2012

APEC Symposium and Informal Senior Officials’ Meeting (ISOM)

Jakarta

25 Januari – 7 Februari 2013

SOM 1 and related meetings

Jakarta

7 – 19 April 2013

SOM 2 and related meetings

Surabaya

20 – 21 April 2013

Ministers Responsible for Trade (MRT)

Surabaya

22 Juni – 6 Juli 2013

SOM 3 and related meetings

Medan

15 – 16 Agustus 2013

Forestry Ministerial Meeting *

Cusco, Peru

4 – 6 September 2013

Transportation Ministerial Meeting (TPTMM) *

Tokyo, Jepang

7 September 2013

Small and Medium Enterprises Ministerial Meeting (SMEMM)

Bali

7 September 2013

Joint Ministerial Level Meeting on Women and SME

Bali

6 – 7 September 2013

High Level Policy Dialogue on Women and the Economy (HLPDWE)

Bali

19 September 2013 (tbc)

High Level Meeting on Health & the Economy

Bali

19 – 20 September 2013

Finance Ministers’ Meeting (FMM)

Bali

30 September – 1 Oktober 2013

Conference on Clean, Renewable, and Sustainable Energy in the APEC Region

Bali

1 – 2 Oktober 2013

High Level Policy Dialogue on Travel Facilitation

Bali

1 – 2 Oktober 2013

Concluding Senior Officials’ Meeting (CSOM)

Bali

4 – 5 Oktober 2013

APEC Ministerial Meeting (AMM)

Bali

6 – 7 Oktober 2013

APEC CEO Summit

Bali

7 – 8 Oktober 2013

APEC Economic Leaders’ Meeting (AELM)

Bali

 


II.         South West Pacific Dialogue (SwPD)

 

Posisi geografis Indonesia pada titik persinggungan antara kawasan Asia dan Pasifik secara alamiah menjadikan Indonesia sebagai jembatan atau penghubung antara kedua wilayah ini. Posisi strategis ini membawa konsekuensi hadirnya tanggung jawab Indonesia untuk memainkan peran lebih aktif dalam upaya-upaya menjaga dan mempertahankan stabilitas kawasan. Dengan kerangka berfikir demikian, dalam kebijakan luar negeri Indonesia, negara-negara Pasifik menjadi salah satu prioritas utama politik regionalisme Indonesia dewasa ini disamping ASEAN. Wujud nyata dari sikap aktif Indonesia di kawasan Pasifik tercermin melalui partisipasi aktif Indonesia selaku penggagas pembentukan SwPD pada tahun 2002 maupun sebagai mitra wicara Pacific Islands Forum sejak tahun 2001 dan sebagai negara peninjau pada Melanesian Spearhead Group (MSG) sejak tahun 2011.

 

Keberadaan SwPD diharapkan dapat bersinergi dengan kepentingan nasional Indonesia dan kepentingan kawasan secara keseluruhan. Sejak dibentuk pada 5 Oktober 2002, forum SwPD telah menjadi forum penting bagi kawasan Pasifik Barat Daya terutama dalam memfasilitasi dialog di antara para menteri luar negeri Australia, Indonesia, Filipina, Selandia Baru, Papua Nugini dan Timor Leste guna membahas isu-isu yang menjadi kepentingan kawasan. Forum ini telah mendorong diskusi mengenai pemahaman tentang terorisme, demokrasi, isu-isu maritim, dan konektivitas.

 

Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) SwPD diadakan setahun sekali dengan tuan rumah bergiliran. Pada awalnya, tempat sidang adalah antara salah satu kota di negara anggota ataupun di New York di sela-sela Sidang Umum PBB. Sejak tahun 2004, PTM SwPD selalu diselenggarakan di sela-sela Sidang ASEAN Ministerial Meeting / Post Ministerial Conference dan ASEAN Regional Forum (AMM/PMC dan ARF).

 

PTM SwPD telah diselenggarakan sebanyak 10 kali, yaitu: di Jogjakarta (host: Indonesia), 5 Oktober 2002; di New York (host : New Zealand), 27 September 2003; di Adelaide (host: Australia), 3 Desember 2004; di Kuala Lumpur (host: Indonesia), 26 Juli 2006; di Manila (host: Filipina), 31 Juli 2007; di Singapura (host: Timor Leste), 22 Juli 2008; di Phuket (host: PNG), 21 Juli 2009; di Hanoi (host : New Zealand), 23 Juli 2010; di Bali (host: Australia), 21 Juli 2011; di Phnom Penh (host: Indonesia), 11 Juli 2012.

 

Di sub-kawasan SwPD, kesenjangan konektivitas antara negara-negara anggota SwPD masih sangat terasa. Sebagai contoh, Australia dan Selandia Baru memiliki konektivitas yang sangat baik, sedangkan konektivitas Indonesia-Filipina, Indonesia-PNG dan Indonesia-Timor Leste masih perlu dikembangkan. Oleh karena itu, Indonesia berpandangan bahwa pemerintah negara-negara anggota SwPD perlu mengembangkan kerja sama guna menciptakan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi sektor swasta dalam pengembangan konektivitas antara negara-negara anggota SwPD. Kerja sama tersebut dapat dilakukan melalui kerangka kerja sama bilateral maupun trilateral.

 

Selain konektivitas fisik, people-to-people contact juga tidak kalah penting untuk dikembangkan. Dalam kaitan ini, kerja sama people-to-people contact yang secara rutin telah ditawarkan oleh Indonesia kepada negara - negara SwPD antara lain:

1.      Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (the Indonesian Art and Culture Scholarship)

2.      Journalist Visit Program

3.      Beasiswa Dharmasiswa dan Beasiswa Kerja Sama Negara Berkembang (the Dharmasiswa and the Developing Countries Partnership Scholarship)

4.      Diplomatic Training Course for Diplomats

5.      Kerjasama Teknik Negara Berkembang (the Indonesian Technical Cooperation among Developing Countries Programme)

 

Melalui kegiatan Cultural and Educational Cooperation dan juga Interfaith Dialogue, Indonesia mencoba untuk melakukan Confidence Building Measure (CBM) dengan kalangan masyarakat negara-negara anggota SwPD.

 

Pada PTM SwPD ke-10 di Phnom Penh, Kamboja, para Menlu sepakat untuk mengadakan Pertemuan Tingkat Menteri Ke-11 SwPD dengan Filipina bertindak selaku tuan rumah, di sela-sela penyelenggaraan 46th AMM/PMC dan 20th ARF di Brunei Darussalam pada bulan Juli 2013.

 


III.        Melanesian Spearhead Group (MSG)

 

Melanesian Spearhead Group (MSG) merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara berpenduduk etnik Melanesia yaitu Fiji, Papua Nugini, Solomn Islands, Vanuatu, dan perwakilan etnik Kanaky Kaledonia Baru Front de liberation nationale kanak et socialiste (FLNKS). MSG pada awalnya adalah sebuah solidaritas negara-negara berpenduduk etnik Melanesia yang dibentuk pada tanggal 14 Maret 1988 melalui Agreed Principles of Cooperation Among Independent States of Melanesia.

 

Pada tanggal 7 Juni 1996 ditandatangani sebuah dokumen yang berjudul sama yaitu “Agreed Principles of Cooperation Among Independent States of Melanesia”, Kiriwana, Trobriand Island, yang isinya menyepakati kerja sama untuk memajukan perekonomian negara anggota.

 

Keputusan untuk menjadikan MSG sebagai sebuah organisasi sub-regional ditetapkan dalam sebuah perjanjian yang berjudul “Agreement Establishing the Melanesian Spearhead Group” yang draftnya telah diselesaikan pada bulan Maret 2007. Dalam Agreement tersebut disepakati untuk menyertakan FLNKS dari Kaledonia Baru sebagai anggota dengan reservasi terhadap pasal 10, 11, dan 12 sesuai dengan pasal 19 ayat 5 Agreement tersebut yang mengatur anggota berstatus sebagai organisasi/wilayah yang bukan negara merdeka.

 

Dalam KTT ke-16 di Goroka, Papua Nugini, 19 Agustus 2005 disepakati pembentukan Sekretariat MSG yang berkedudukan di Port Vila. Pada tanggal 14-15 April 2008 diselenggarakan rangkaian pertemuan MSG yang berpuncak pada KTT ke-17 di Port Vila, Vanuatu, sekaligus peresmian Sekretariat organisasi tersebut.

 

Pada KTT MSG ke-18 di Fiji, Indonesia diterima sebagai Observer. Dengan menjadi observer dalam MSG, Indonesia akan dapat bekerja sama lebih erat dan memberikan kontribusinya kepada negara-negara anggota MSG baik dalam bentuk kerja sama eknomi dan teknik, termasuk program capacity building maupun bantuan teknis lainnya. Indonesia juga berkomitmen untuk memberikan kontribusi  terhadap pengembangan MSG Regional Police Academy.

 

Pada bulan Maret 2012 telah diadakan KTT Khusus MSG guna membahas isu-isu ekonomi, perdagangan, sosial-budaya dan perubahan iklim. Delegasi Indonesia pada pertemuan ini dipimpin oleh Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik yang menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus mengembangkan kerja sama dengan negara-negara anggota MSG.

 

KTT MSG tahun 2013 diadakan di Noumea, Kaledonia Baru pada tanggal 20-21 Juni 2013.


 

IV.       Pacific Island Forum (PIF)

 

Pacific Islands Forum (PIF) merupakan organisasi utama di kawasan Pasifik yang didirikan pada tahun 1971 dengan nama South Pacific Forum (SPF). Negara anggota PIF meliputi 16 negara yaitu: Australia, Cook Islands, Federated States of Micronesia, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Nauru, Niue, Palau, Papua Nugini, Samoa, Selandia Baru, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.

 

Disamping anggota tetap, PIF memiliki dua associate members yaitu Kaledonia Baru dan French Polynesia. PIF juga memiliki 13 mitra dialog, yaitu: Amerika Serikat, China, Filipina, India, Indonesia, Inggris, Jepang, Kanada, Korea, Malaysia, Perancis, Thailand, dan Uni Eropa. Indonesia menjadi mitra wicara PIF sejak tahun 2001.

 

Sejak tahun 1989 Post Forum Dialogue (PFD) merupakan Pertemuan rutin PIF dengan negara-negara mitra dialog dan organisasi-organisasi terpilih yang dilakukan setelah Pertemuan para pemimpin PIF. Sejak bergabungnya Indonesia sebagai negara mitra wicara PIF, Indonesia tidak pernah absen dalam Pertemuan PFD-PIF.

 

Partisipasi Indonesia sebagai  mitra wicara PIF tidak terlepas dari arti penting kawasan tersebut bagi Indonesia. Adapun elemen penting dalam hubungan Indonesia dengan kawasan Pasifik antara lain adalah:

  • Indonesia memperkuat hubungan baik dengan seluruh negara tetangga, termasuk di kawasan Pasifik. Hubungan timbal balik antara Indonesia dengan negara-negara Pasifik diyakini dapat menciptakan kestabilan dan produktivitas kerja sama.
  • Hubungan Indonesia dengan negara-negara Pasifik bersifat multidimensi. Selain mengembangkan kerja sama bilateral, Indonesia juga membangun kerja sama dalam kerangka regional diantaranya dalam kerangka PIF.
  • Hubungan Indonesia dengan negara-negara Pasifik dikembangkan berdasarkan isu-isu yang menjadi perhatian bersama. Secara geografis, sebagian wilayah Indonesia adalah bagian dari kawasan Pasifik. Indonesia juga memiliki tantangan yang sama dengan kawasan Pasifik diantaranya masalah konektivitas dan penanggulangan bencana.

 

Sebagai bentuk kontribusi Indonesia selaku negara mitra dialog, Indonesia berkomitmen untuk memberikan program kerja sama teknik dan bantuan teknik lainnya kepada negara-negara anggota PIF baik dalam kerangka kerjasama bilateral maupun regional. Dalam kaitan ini, Indonesia telah mengundang dan mengikutsertakan negara-negara di kawasan Pasifik dalam berbagai lokakarya dan pelatihan yang diadakan oleh Pemerintah Indonesia.

 

Selain itu, Indonesia juga mengundang pejabat negara-negara anggota PIF untuk berpartisipasi dalam Bandung Spirit Program (BSP) yang diadakan setiap 2 (dua) tahun di Indonesia. Untuk tahun 2013, BSP diikuti oleh sembilan pejabat dari Cook Islands, Fiji, Marshall Islands, Papua Nugini, dan Solomon Islands. Para peserta BSP diantaranya berkunjung ke Ternate, Propinsi Maluku Utara, yang memiliki karakteristik alam dan geografis yang hampir sama dengan negara-negara Pasifik.

 

Pertemuan terakhir PIF yaitu yang ke-43 telah diselenggarakan pada tanggal 27-31 Agustus 2012 di Rarotonga, Cook Islands, dihadiri oleh seluruh negara anggota PIF, kecuali Fiji yang keanggotaannya tengah dibekukan. PIF ke-43 ini bertemakan  Large Oceans Islands States – the Pacific Challenges” yang bertujuan menjaga keseimbangan antara pengembangan dan konservasi sumber-sumber kelautan. Adapun isu-isu utama yang menjadi pembahasan dalam Pertemuan tersebut diantaranya adalah perikanan, konservasi laut, perubahan iklim, kesetaraan gender dan kerjasama internasional.

 

Pertemuan PFD Ke-24 sebagai bagian dari rangkaian pertemuan PIF ke-43 membahas 2 isu tematik yang menjadi perhatian negara kawasan Pasifik, yaitu: (i) Large Ocean Island States: Pacific Challenges yang memfokuskan pada perikanan, konservasi laut dan eksplorasi laut dalam; (ii) Enhancing Development Cooperation yang memfokuskan pada upaya penguatan sistem nasional melalui kerjasama dengan negara-negara mitra.

 

Bagi Indonesia, tema kelautan dalam PIF tahun 2012 tersebut sejalan dengan konsep blue economy yang menjadi bagian dari kebijakan industrialisasi kelautan dan perikanan Indonesia. Sektor kelautan ini dapat memberikan peluang dalam meningkatkan kerjasama ekonomi, people to people contacts dan kerjasama teknis antara Indonesia dengan negara-negara Pasifik.

 

Pertemuan Tingkat Menteri PFD-PIF ke-25 diadakan  di Marshall Islands pada tanggal 6 September 2013.


 

V.        Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation (IOR – ARC)


Latar Belakang

 

Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation (IOR-ARC) adalah salah satu organisasi regional dikawasan Samudera Hindia. IOR-ARC dibentuk pada bulan Maret 1997 di Mauritius dan beranggotakan  20 negara (Uni Commoros ditetapkan menjadi anggota ke-20 pada Pertemuan Tingkat Menteri IOR-ARC ke-12, November 2012 di India)  yang terletak di kawasan yang strategis bagi rute perdagangan dan jalur ekonomi yang menghubungkan Samudera Pasifik dan Atlantik. Indonesia memiliki kepentingan dikawasan ini karena kawasan ini merupakan jalur ekonomi yang menghubungkan Samudera Pasifik dan Atlantik. IOR--ARC diharapkan dapat mendorong kerja sama ekonomi, perdagangan dan investasi serta meningkatkan people-to-people contact antara negara-negara di Samudera Hindia yang menjadi anggota IOR-ARC.

 

IOR-ARC bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi dalam kawasan. Adapun kerja sama IOR ARC digerakkan melalui tiga jalur, yaitu jalur pemerintah, jalur akademisi, dan jalur bisnis. Adapun kerangka kerja sama IOR ARC dikembangkan melalui tiga Working Group yaitu:

a.    Akademisi melalui forum IOR-Academic Group (IORAG),

b.    Pengusaha melalui IOR-Business Forum (IOR-BF) dan

c.    Jalur kegiatan perdagangan dan investasi melalui Working Group on Trade and Investment (WGTI).

 

Setiap negara anggota memiliki focal point pada masing-masing pilar kerja sama guna mendorong kerja sama efektif di masing-masing pilar serta mastikan bahwa berbagai pandangan dan kepentingan tercermin sepenuhnya dalam program kerja organisasi IOR-ARC. Sementara itu, mekanisme kelembagaan kerjasama dilakukan melalui pertemuan Council of Ministers (COM) yang diselenggarakan setahun sekali dan Committee of Senior Officials (CSO) yang diselenggarakan dua kali dalam satu tahun.

 

Peranan Indonesia dalam IOR-ARC

 

Indonesia merupakan anggota IOR ARC yang cukup aktif. Sejak pertemuan Council Of Ministers (COM) ke-8, Mei 2008 di Teheran, Indonesia terlibat secara langsung dalam beberapa proyek IOR-ARC, antara lain mengusulkan penyelenggaraan Training on Micro-Finance, penawaran Program Beasiswa Kerjasama Negara Berkembang (KNB) dan Program Dharmasiswa untuk program Non-Gelar. Selain itu, Indonesia juga berkesempatan untuk melakukan sharing of knowledge terkait strategic actions Indonesia dalam menangani flu burung di tanah air.

 

Selama tahun 2010 Indonesia telah berpartisipasi dalam beberapa kegiatan di kerangka kerjasama IOR-ARC yaitu: (1) Iran Biotech 2010, 13-15 April 2010, di Iran; (2) Specialized Training Course for Foreign Diplomats for IOR-ARC Member States, 28 April - 11 May 2010; (3) Regional Experts Meeting on Herbal Medicine Processing IOR-ARC, Tehran, 19-21 Mei 2010. Sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut akan dibentuk Indian Ocean Rim Traditional Medicine Network (IORTMNET) dan India telah bersedia untuk menjadi tuan rumah pertemuan yang sama pada tahun 2012.

Selain itu Indonesia juga terlibat aktif dalam beberapa Sub Committee yang membahas isu-isu khusus antara lain : (1) Anggota Governing Committee untuk Special  Fund sejak tahun 2008-2010; (2) Anggota Sub Committee untuk pembahasan restrukturisasi Indian Ocean Rim Academic Group (IORAG) yang digagas oleh Oman; (3) Anggota Sub Committee untuk pembahasan amandemen statuta University Mobility in Indian Ocean Region (UMIOR) .

 

Perkembangan Terbaru

 

Dalam pertemuan Council of Ministers  ke-11 tahun 2011 di Bangalore,  IOR-ARC telah menetapkan enam bidang prioritas yaitu: (i) Keamanan dan Keselamatan Maritim, (ii) Fasilitasi Perdagangan dan Investasi, (iii) Manajemen Perikanan, (iv) Pengurangan Resiko Bencana, (v) Kerja sama Akademis dan Ilmu Pengetahuan dan (vi) Teknologi, serta Promosi Pariwisata dan Pertukaran Budaya. Keenam bidang prioritas tersebut sejalan dengan prioritas Indonesia terutama di bidang kerja sama maritim, pariwisata dan pertukaran budaya. Indonesia memiliki kepentingan untuk mengembangkan wilayah laut Indonesia tidak hanya sebagai jalur perdagangan yang potensial tetapi juga potensi pemanfaatan sumber daya laut di bidang IPTEK dan pariwisata.

 

Pada pertemuan Council of Ministers (COM) ke-12 pada tanggal 2 November 2012, di Gurgaon, India, Indonesia telah ditetapkan menjadi Wakil Ketua untuk periode 2013-2015 dan kemudian sebagai Ketua untuk periode 2015-2017. Untuk itu, Indonesia akan menjadi host penyelengaraan rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) IOR-ARC yang umumnya terdiri dari pertemuan 3 subfora/Working Groups di tingkat teknisIORAG, IORBF dan WGTI, dilanjutkan dengan tingkat SOM (CSO) dan PTM (COM).

 

Salah satu hasil pada pertemuan ini adalah mengenai perubahan nama organisasi dari IOR-ARC  menjadi Indian Ocean Rim Association (IORA) dan masuknya Uni Commoros menjadi anggota ke-20 dan Amerika Serikat menjadi mitra dialog ke-6.


 

VI.       Uni Afrika

 

Uni Afrika beranggotakan 54 negara-negara di benua Afrika dan merupakan organisasi regional yang menjadi wadah kerjasama dan menyatukan seluruh negara di benua Afrika. Didirikan pada 9 September 1999 dan bermarkas besar di Addis Ababa, Ethiopia, Uni Afrika merupakan suatu kemajuan besar bagi hubungan dan kerjasama antara negara-negara di benua Afrika.

 

Tujuan utama didirikannya Uni Afrika adalah untuk menghapuskan sisa-sisa pengaruh penjajahan dan sistem apartheid, meningkatkan persatuan dan solidaritas diantara negara-negara Afrika, membentuk mekanisme koordinasi guna menunjang peningkatan kerjasama diantara negara-negara di Afrika, melindungi dan mempertahankan kedaulatan dan integritas territorial dari negara anggota dan untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam kerangka PBB.

 

Melalui keanggotaannya di Uni Afrika, negara-negara di Afrika mampu mengkoordinasikan kepentingan dan posisi mereka terkait dengan isu-isu yang menjadi kepentingan bersama di forum internasional. Dengan kata lain, melalui semangat regionalisme yang ditunjukkan oleh negara-negara Afrika dari keanggotaannya pada Uni Afrika bukan hanya telah menciptakan suatu mekanisme kerjasama yang efektif di kawasan sekaligus sebagai building block yang cukup efektif dalam menyatukan visi dan misi dalam memperjuangkan kepentingan bersama Afrika, utamanya pada forum internasional.

 

Memahami perkembangan di Afrika tersebut, pada Januari 2012 Indonesia telah menjadi salah satu negara observer pada Uni Afrika dengan Duta Besar RI di Addis Ababa merupakan Accredited Ambassador to the African Union. Status observer pada Uni Afrika tersebut telah memberikan peluang yang lebih luas bagi Indonesia untuk dapat meningkatkan kerjasama dengan negara-negara Afrika secara keseluruhan.

 

Indonesia secara aktif mengoptimalkan status observer nya pada UA guna meningkatkan kerja sama dengan negara-negara Afrika secara keseluruhan. Salah satu bidang kerja sama yang dikembangkan oleh Indonesia dengan UA adalah bidang pertanian yaitu dengan memberikan bantuan kerja sama teknis berupa pelatihan di bidang pertanian yaitu International Training Workshop on Water Management in Agriculture for African Union Member Countries  yang telah diselenggarakan pada 15 – 17 Mei 2013 di Addis Ababa dan kemudian dilanjutkan dengan field trip ke Bali pada 18 – 23 Mei 2013 bagi 9 peserta dari Liberia, Sudan, Kenya, Tunisia, Ethiopia, Mozambik, Tanzania, Uganda dan Ajazair. Selain itu, Indonesia juga telah berkomitmen untuk memberikan bantuan berupa 50 traktor tangan bagi negara-negara UA dan disalurkan melalui UA.

 

Pemerintah Indonesia juga telah diundang untuk menghadiri Special Anniversary Summit of the African Union yang merupakan perayaan ulang tahun ke-50 Organization of the African Unity/African Union (OAU/AU) dan diselenggarakan di Addis Ababa pada tanggal 25 Mei 2013. Diundangnya Indonesia pada perayaan ulang tahun tersebut dikarenakan UA memandang Indonesia memiliki peranan besar dalam membantu perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa Afrika serta kepeloporan Indonesia pada Konferensi Asia-Afrika 1955 di  Bandung yang merupakan wujud solidaritas negara-negara Asia dan Afrika yang pada akhirnya telah mendorong lahirnya Gerakan Non Blok dan G77.  

 

Special Anniversary Summit juga merupakan rangkaian dari pertemuan KTT UA ke-21 serta pertemuan terkait lainnya. Beberapa hasil-hasil penting KTT UA ke-21 antara lain adalah Declaration of the OAU/AU 50th Anniversary, yang merupakan komitmen para pemimpin Afrika dalam mencapai visi UA, yaitu pertumbuhan dan perkembangan benua Afrika yang digerakkan oleh masyarakatnya sendiri, integrasi Afrika, terciptanya perdamaian, dan kesejahteraan di Afrika.

 

Selain itu KTT ke-21 juga mengesahkan Strategic Action Plan of the African Union Commission (AUC) for the years 2014 to 2017 yang merupakan panduan bagi negara-negara anggota UA dalam mencapai visi UA. Adapun prioritas pembangunan UA selama 50 tahun mendatang adalah di bidang pembangunan sumber daya manusia (khususnya kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian, teknologi, dan inovasi); pertanian dan agro-business processing; pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi, pembangunan infrastruktur, pertanian, perdagangan, dan investasi; perdamaian, stabilitas di kawasan, dan good governance; mobilisasi sumber daya alam dan manusia; membangun people-centred Union; memperkuat institusi UA dan semua organnya.

 

Indonesia akan meningkatkan kerja sama dengan UA di berbagai bidang, terutama bidang-bidang yang juga menjadi prioritas UA.


 

VII.      Liga Arab

 

Liga Arab merupakan organisasi regional yang didirikan pada 22 Maret 1945 dan beranggotakan 22 negara Arab yang berada di kawasan Afrika Utara dan Timur Laut serta Timur Tengah. Tujuan utama didirikannya organisasi Liga Arab adalah untuk meningkatkan kerjasama antara negara-negara anggota dan untuk meningkatkan koordinasi diantara anggota guna memperjuangkan kepentingan bersama baik di kawasan maupun pada forum internasional.

 

Bagi Indonesia, Liga Arab memiliki arti penting baik secara historis maupun strategis. Sejarah perjuangan Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan telah menunjukkan bahwa Liga Arab merupakan salah satu dari beberapa pihak yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Sedangkan secara strategis, Liga Arab memiliki arti penting dalam mengupayakan kepentingan nasional Indonesia dalam forum-forum internasional utamanya terkait dengan isu-isu dimana Indonesia memiliki kesamaan posisi dengan negara-negara Liga Arab.

 

Memahami pentingnya meningkatkan kerjasama dengan Liga Arab, telah mendorong Indonesia untuk mendekatkan diri  pada organisasi regional dimaksud. Keinginan Indonesia tersebut mendapatkan tanggapan yang positif dari Liga Arab dan mulai September 2012, Duta Besar Indonesia di Kairo telah menjadi Accredited Ambassador to Arab League. Melalui status tersebut, Indonesia dapat menghadiri beberapa pertemuan Liga Arab serta memiliki peluang yang lebih besar untuk dapat mengupayakan peningkatan kerjasama dengan negara-negara Liga Arab dan mendapatkan informasi terkini mengenai perkembangan kerjasama pada organisasi regional dimaksud.

 


 

VIII.    Kerjasama Kemitraan Strategis Baru Asia-Afrika (NAASP)

 

Latar Belakang


Pada tanggal 22-23 April 2005, negara-negara Asia dan Afrika memperbaharui solidaritas mereka yang telah berjalan lama pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Afrika 2005 di Jakarta. Pertemuan tersebut  dihadiri oleh perwakilan dari 106 negara Asia dan Afrika yang terdiri dari 54 negara Asia dan 52 negara Afrika. KTT AA tahun 2005 tersebut telah menghasilkan beberapa kesepakatan akhir: 

 

·         Declaration on the New Asian African Strategic Partnership (NAASP)Joint Ministerial Statement on the New Asian African Strategic Partnership Plan of Action; dan Joint Asian African Leaders’ Statement on Tsunami, Earthquake and other Natural Disasters. Deklarasi NAASP tersebut merupakan manifestasi dari pembentukan “jembatan” intrakawasan dengan komitmen kemitraan strategis baru antara Asia dan Afrika yang mencakup tiga pilar kerjasama, yaitu solidaritas politik, kerja sama ekonomi dan hubungan sosial budaya, yang di dalamnya mencakup mekanisme interaksi antar pemerintah, antarorganisasi regional/subregional serta antar masyarakat (people-to-people contact).

 

·         Disepakati  sebuah mekanisme tindak lanjut untuk proses institusionalisasi melalui pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) setiap 4 tahun sekali yang dilaksanakan bersamaan dengan Business Summit, Pertemuan Tingkat Menteri setiap 2 tahun sekali, serta Sectoral Ministerial dan Technical Meeting lainnya apabila diperlukan.


Perkembangan NAASP


Sejak tahun 2005 Indonesia dan Afrika Selatan menjadi Ketua Bersama (Co-Chairs) NAASP. Dalam mengemban tugas sebagai Co-Chairs, Indonesia telah berperan aktif dalam upaya mengembangkan NAASP. Indonesia dalam kurun waktu 2006-2011 telah berhasil melaksanakan 26 program di bawah rerangka kerja sama NAASP, antara lain: NAASP-UNEP Workshop on Environmental Law and Policy tahun 2006; Asian African Forum on Genetic Resources, Traditional Knowledge, and Folklore pada tahun 2007, dan Apprenticeship Program for Mozambican Farmers pada tahun 2010. Indonesia juga menjadi tuan rumah bagi NAASP Ministerial Conference on Capacity Building for Palestine tahun 2008 yang dihadiri oleh 218 peserta dari 56 negara dan 3 organisasi internasional.

 

Komitmen bagi pengembangan NAASP juga dibagi bersama dengan negara-negara peserta NAASP yang lain. Menyebutkan beberapa diantaranya, Malaysia telah melaksanakan Training Course for Diplomats tahun 2007 dan Training Course in Disaster Management tahun 2008, serta China yang telah melaksanakan The 5th Training Program for Staff from African Chambers tahun 2009 dan China-Zambia Trade and Investment Forum tahun 2010.

 

Dengan pandangan untuk memberikan berbagai rekomendasi bagi KTT NAASP, NAASP Senior Officials’ Meeting (SOM) diadakan di Jakarta pada tanggal 12-13 Oktober 2009. Pertemuan ini berhasil membahas beberapa agenda penting, khususnya usulan the 8 Focus Areas of Cooperation yang dimaksudkan sebagai mekanisme panduan untuk mengarahkan berbagai skema kerja sama di bawah rerangka NAASP yang telah dirumuskan dalam KTT AA 2005 ke dalam beberapa kegiatan yang realistis dan bersifat berorientasi pada hasil. Delapan bidang kerja sama yang telah disepakati dalam pertemuan ini yaitu: Counter Terrorism; Combating Trans-national Organized Crime; Food Security; Energy Security; Small and Medium Enterprises; Tourism; Asian African Development University Network; serta Gender Equality and Women Empowerment. Beberapa negara Asia seperti Bangladesh, China, Jepang, Filipina, dan Thailand telah menunjukkan kesediaan untuk menjadi Champion Countries dari bidang kerja sama tersebut, berdampingan dengan Champion Countries dari negara Afrika. Indonesia sendiri menjadi Champion Country dari kawasan Asia bersama dengan Aljazair dari kawasan Afrika untuk bidang kerja sama Counter-Terrorism.


Solidaritas NAASP bagi Palestina


Indonesia dan negara-negara NAASP memandang dengan prihatin fakta bahwa bangsa Palestina menjadi satu-satunya peserta KTT Asia Afrika pertama yang belum menikmati kemerdekaan penuh. Oleh karena itu, Indonesia memprakarsai dan menjadi tuan rumah  NAASP Ministerial Conference on Capacity Building for Palestine yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 14-15 Juli 2008.

 

Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa NAASP berkomitmen untuk memberikan bantuan program pembangunan kapasitas bagi 10.000 warga Palestina dalam kurun waktu 5 tahun (2008-2013). Pada kesempatan ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyampaikan komitmen Indonesia untuk mengambil bagian bagi perwujudan proyek tersebut dengan menyediakan pelatihan untuk 1.000 warga Palestina.


Implementasi Solidaritas dan Komitmen Pembangunan Kapasitas bagi Palestina di bawah Rerangka NAASP


Indonesia, Afrika Selatan dan Palestina selaku NAASP Capacity Building for Palestine Coordinating Unit diberikan mandat untuk memantau dan memfasilitasi berbagai upaya negara-negara NAASP yang dilakukan dalam kerangka pembanguna kapasitas bagi Palestina. Indonesia menjalankan perannya sebagai koordinator bagi Afghanistan, Azerbaijan, Bangladesh, Brunei Darussalam, China, Filipina, India, Iran, Jepang, Korea Selatan, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Pakistan, Singapura, Sri Lanka, Suriah, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam. Hingga 2010, beberapa negara peserta NAASP telah menyampaikan laporan implementasi komitmen pembangunan kapasitas bagi Palestina, antara lain: India (102 warga Palestina), Jepang (393 warga Palestina), Korea Selatan (182 warga Palestina), Malaysia (121 warga Palestina), Singapura (16 warga Palestina). Selaku NAASP Co-Chair Asia Chapter, Indonesia juga mencatat keberhasilan Turki yang telah memberikan program pembangunan kapasitas bagi 722 warga Palestina. Dalam hal ini Indonesia terus berupaya untuk memenuhi komitmen bagi pembangunan kapasitas bagi Palestina tersebut. Hingga Mei 2013, Indonesia telah berhasil memberikan pelatihan bagi 1246 warga Palestina.

 

NAASP Capacity Building for Palestine Coordinating Unit Meeting terakhir diadakan di Amman, Jordania, 2-3 Desember 2010 dan menghasilkan summary report yang mencakup progress report dan analytical report implementasi pembangunan kapasitas oleh negara-negara peserta NAASP. Hasil pertemuan dimaksud akan disampaikan pada pertemuan tingkat menteri dan KTT ke-2 NAASP.

 

Pelaksanaan Komitmen Indonesia


Berdasarkan hasil KTT Uni Afrika ke-20 yang diselenggarakan pada Januari 2013, telah diputuskan bahwa NAASP merupakan bagian dari mekanisme kerja sama dalam Uni Afrika.


Kesimpulan


NAASP tetap merupakan sebuah forum yang penting dan potensial bagi kerja sama antar negara-negara di kedua benua. Dalam dunia yang berubah, tentu NAASP, seperti forum internasional lainnya, memiliki kewajiban untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada pada masa kini. Tidak diragukan lagi dalam isu Palestina, masalah kebebasan dan kemerdekaan tetap menjadi prioritas utama bagi NAASP. Bagi yang lain, isu stabilitas, sebagaimana juga kesejahteraan masyarakat Asia dan Afrika adalah merupakan tema utama bagi kerja sama yang membawa kedua benua untuk dapat bersama. Indonesia berkeyakinan bahwa dengan bekerja bersama-sama kedua benua dapat menciptakan stabilitas, perdamaian, dan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

 


 

IX.       Asia Cooperation Dialogue (ACD)

 

A.   Latar Belakang   

 

Kerjasama Asia Cooperation Dialogue (ACD) merupakan forum dialog yang berdiri pada tahun 2002 di Cha-Am, Thailand. Forum ini membahas ekonomi, kebudayaan, pendidikan, lingkungan, kesehatan dan penanganan bencana.

 

Saat ini ACD beranggotakan 32 negara, yaitu Afghanistan, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Kamboja, China, India, Indonesia, Jepang, Khazakhstan, Republik Korea, Kuwait, Laos, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Pakistan, Filipina, Qatar, Singapura, Thailand, Vietnam, Rusia, Iran, Saudi Arabia, Oman, Sri Lanka, UAE,  Tajikistan, Uzbekistan dan Kyrgyztan.

 

ACD merupakan pertemuan informal para Menlu negara-negara Asia dan berfungsi sebagai forum dialog dan tukar pandangan mengenai isu-isu internasional, regional dan subregional yang menjadi kepentingan bersama. Forum ini juga digunakan sebagai wahana untuk saling meningkatkan kerjasama di berbagai sektor. ACD juga diharapkan dapat menjembatani hal-hal yang belum dicakup dalam kerjasama formal yang telah ada di kawasan Asia selama ini.

 

Bidang Kerja Sama ACD

 

No.

Areas of Cooperation

Prime Movers and Co-prime movers

1.

Energy

Bahrain, Indonesia, Kazakhstan, Qatar, China, the Philippines and Lao PDR.

2.

Poverty Alleviation

Bangladesh, Cambodia and Vietnam.

3.

Agriculture

China, Pakistan and Kazakhstan.

4.

Transport linkages

India, Kazakhstan and Myanmar.

5.

Biotechnology

India.

6.

E-Commerce

Malaysia.

7.

Infrastructure Fund

Malaysia.

8.

E-Education

Malaysia and Iran.

9.

Asia Institute of Standards

Pakistan.

10.

SMEs Cooperation

Singapore and Sri Lanka.

11.

IT Development

Republic of Korea and Russia.

12.

Science and Technology

The Philippines.

13.

Tourism

Thailand, Cambodia, Myanmar, Pakistan and Bahrain.

14.

Financial Cooperation

Thailand and Kazakhstan.

15.

Human Resources Development

Vietnam and Thailand.

16.

Environmental Education

Japan, Qatar and Bahrain.

17.

Strengthening legal infrastructure

Japan.

18.

Road Safety

Oman.

19.

Natural Disaster

Russia.

20.

Cultural Cooperation

Iran, India and Bahrain.

 

 

Peranan Indonesia dalam ACD

 

Indonesia telah bergabung dengan ACD sejak pembentukannya di tahun 2002. Selain berbagai potensi kerja sama yang dapat dikembangkan, ACD juga memiliki nilai tambah karena menyertakan dalam keanggotaannya negara pengekspor dan pengimpor minyak dan gas. Karenanya, ACD dapat memberikan peran penting dalam memperkuat ketahanan energy kawasan dan negara-negara anggotanya. 

 

Indonesia juga mengharapkan agar dari kerja sama tersebut dapat meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi terutama penggunaan energi baru terbarukan dan bahan bakar alternatif.untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.

 

Terkait dengan hal tersebut, Indonesia menjadi ACD Co-Prime Mover di bidang energi bersama dengan Bahrain, China, Filipina, Kazakhstan, Qatar dan Laos. Sebagai salah satu anggota Energy Co-prime Movers  Indonesia terlibat secara aktif dalam berbagai aktivitas di  area kerjasama tersebut, di antaranya :

 

·      Menyusun concept paper ”ACD: Concept Paper on Energy Security” dan dibahas pada Meeting of Prime Movers on Energy Security ACD di Manama pada Februari 2003;

·      Menyusun ACD Plan of Action on Energy yang dibahas dalam Meeting of ACD Co-Prime Movers on Energy Action Plan di Bali pada April 2007;

·      Menyelenggarakan 1st ACD Energy Forum yang diadakan di Bali pada 26 – 28 September 2005, yang menghasilkan Joint Declaration of the 1st ACD Energy Forum;

·      Menyelenggarakan ACD Co-Prime Movers on Energy Action Plan di Bali 11 – 12 April 2007, yang menetapan focal point masing-masing negara di bidang energi untuk menuntaskan pembahasan Energy Plan of Action;

·      Berpartisipasi dalam ACD Energy Cooperation Conference; Energy and Climate Change: Challenges and Opportunity di Bahrain, 26-27 November 2008. Indonesia diwakili oleh Direktur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral mempresentasikan materi “Climate Change Issues and Its Implication on the ACD Member States” dengan fokus pada keterkaitan energi dan perubahan iklim; implikasi perubahan iklim terhadap negara ACD dan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh negara ACD;

·      Menjadi co-chair bersama dengan Filipina dalam penyelenggaraan ACD Energy Working Group Meeting tanggal 27 Maret 2013 untuk finalisasi draft PoA sebelum Pertemuan Tingkat Menteri ACD ke-12 di Tajikistan.

·      Dalam berbagai forum PTM ACD Indonesia selalu menyampaikan perlunya negara-negara Asia untuk memberikan perhatian kepada ketahanan energi sebagai salah satu unsur penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. 

 

Struktur Kerja Sama dan Pertemuan ACD

 

ACD merupakan forum dialog sehingga memiliki sifat non-institusional dan sukarela. Chairman/Keketuaan ACD dirotasi secara bergilir setiap satu tahun sekali di antara negara-negara anggotanya berdasarkan prinsip sukarela. Tahun 2013, Tajikistan menjadi ketua ACD semenjak September 2012 sampai dengan peralihan masa keketuaan pada bulan September 2013. Berdasarkan kesepakatan di antara sesama negara anggota ACD, Bahrain akan menjadi ketua ACD meneruskan Tajikistan mulai bulan September 2013 sampai dengan September 2014. Arab Saudi akan menjadi ketua ACD berikutnya paska September 2014 melanjutkan keketuaan Bahrain.

 

Para menteri luar negeri ACD bertemu secara rutin 2 kali setiap tahun yakni saat Foreign Minister’s Breakfast Meeting bulan September di sela-sela Sidang Umum PBB di New York dan saat PTM yang terselenggara secara rutin di negara yang sedang menjabat sebagai ketua ACD di tahun berjalan. Selain pertemuan tingkat menteri, sesuai dengan bidang kerja samanya negara-negara anggota juga dapat menyelenggarakan pertemuan yang sifatnya lebih sektoral dalam kerangka ACD.

 

Pertemuan Tingkat Kepala Negara (KTT) ACD yang pertama diselenggarakan di Kuwait, tanggal 17 Oktober 2012. Pertemuan KTT ACD ke-2 disepakati akan diselenggarakan di Thailand bulan Maret 2015 dan KTT ACD ke-3 di Iran tahun 2018. Sebagai suatu forum dialog, ACD sampai saat ini tidak memiliki sekretariat permanen dan Thailand sebagai pencetus forum ini bertindak sebagai koordinator. ACD sedang dalam tahap pembahasan untuk membentuk secretariat tetap.  

 

 


X.        BRUNEI DARUSSALAM-INDONESIA-MALAYSIA-THE PHILIPPINES EAST ASEAN GROWTH AREA (BIMP-EAGA)

 

I.       Pendahuluan

 

1.      Kerja sama Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-the Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) merupakan kerja sama dengan orientasi proyek yang dibentuk secara resmi pada Pertemuan Tingkat Menteri  (PTM) ke-1 di Davao City, Filipina, pada tanggal 26 Maret 1994.

 

2.      Kepentingan nasional RI yang ingin dicapai melalui kerja sama BIMP EAGA adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara-negara anggota BIMP. Pada kerja sama ini pihak swasta diharapkan menjadi pelaku dan penggerak utama dengan didukung oleh pemerintah sebagai regulator dan fasilitator.

 

3.      BIMP EAGA sebagai Kerja Sama Ekonomi Sub-regional (KESR) dinilai dapat mengurangi kesenjangan pembangunan dan ikut mendorong integrasi ekonomi ASEAN Economic Community 2015. BIMP EAGA juga sebagai wadah untuk mengimplementasikan kesepakatan yang telah ada di ASEAN (test-bed). Hal ini dipraktekkan dengan mengadopsi berbagai kesepakatan ASEAN dan membahasnya di tingkat sub-regional.

 

4.      Wilayah Indonesia yang menjadi anggota BIMP-EAGA adalah provinsi-provinsi: Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan Gorontalo.


5.      Sampai saat ini BIMP-EAGA telah menyelenggarakan 9 kali Konferensi Tingkat Tinggi (KTT), 17 kali Pertemuan Tingkat Menteri, dan 21 kali Pertemuan Tingkat Pejabat Senior. KTT BIMP-EAGA terakhir dilaksanakan di Bandar Seri Begawan, Brunei, pada 25 tanggal April 2013.

 

II.      Strategi Kerja Sama BIMP-EAGA

 

6.      Dalam rangka merealisasikan gagasan untuk mencapai kesejahteraan dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, BIMP EAGA memiliki strategi untuk:  

a.      Menjadikan BIMP-EAGA sebagai lumbung pangan bagi wilayah ASEAN dan wilayah lain di Asia. Kerja sama pada bidang Lumbung Pangan diarahkan untuk menjamin ketersediaan pangan dalam jangka panjang; dan memaksimalkan potensi pertanian, peternakan dan perikanan.

b.      Mendorong BIMP-EAGA sebagai tujuan utama ekowisata (ecotourism). Kerja sama Ecoutourism menekankan pada keterlibatan pemerintah pusat dan peran masyarakat lokal dalam memanfaatkan sumber alam serta budaya untuk menyelenggarakan kegiatan pariwisata yang memiliki sifat berkelanjutan. Strategi yang akan dicapai melalui kerja sama ini adalah:

                      i.    Menciptakan bentuk pariwisata beserta infrastrukturnya dengan menggunakan format CBET sebagai produk utama;

                     ii.    Memfasilitasi keterlibatan sektor swasta dan masyarakat dalam kegiatan pariwisata; dan

                    iii.    Memasarkan daerah pariwisata di wilayah kerja sama BIMP.

 

c.      Meningkatkan konektivitas ke dalam wilayah BIMP dan keluar dalam mendukung Master Plan of ASEAN Connectivity (MPAC). Kerja sama pada area Konektivitas ditujukan bagi:

                      i.    Optimalisasi transportasi darat, laut dan udara;

                     ii.    Liberalisasi rute penerbangan pada wilayah kerja sama BIMP tertentu; dan

                    iii.    Mobilisasi sumber daya bagi pengadaan infrastruktur termasuk melalui kemitraan swasta dan pemerintah.

 

7.      Sebagai panduan dalam melaksanakan strategi BIMP EAGA dimaksud, KTT  ke-8 BIMP EAGA tanggal 4 April 2012 di Phnom Penh mensahkan Implementation Blueprint 2012-2016, yang membagi kerja sama utama ke dalam 4 bidang yakni Food Basket (Lumbung Pangan); Connectivity (Konektivitas); Community Based Ecotourism (CBET/Pariwisata Berbasis Lingkungan); dan Environment (Lingkungan Hidup).

 

III.    Mitra Kerja Sama

 

Forum ini juga memiliki kerja sama dengan Asian Development Bank (ADB) sebagai regional adviser. BIMP EAGA juga menyelenggarakan konsultasi dengan Sekretariat ASEAN dalam rangka membentuk keterpaduan antara agenda BIMP EAGA dengan ASEAN Community.  

 


XI.       INDONESIA-MALAYSIA-THAILAND GROWTH TRIANGLE (IMT-GT)

 

I.       Pendahuluan

 

1.      Kerja sama Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) diresmikan pada Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) ke-1 di Langkawi, Malaysia pada tanggal 20 Juli 1993.

 

2.      Indonesia berpartisipasi dalam kerja sama IMT-GT dengan maksud untuk mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat di daerah perbatasan negara-negara IMT-GT melalui pemanfaatan keunggulan kompetitif masing-masing wilayah. Dalam perkembangan terkini, sebagai salah satu kerja sama ekonomi sub-regional, IMT-GT dapat mendorong integrasi ekonomi ASEAN ASEAN Economic Community 2015 melalui implementasi kesepakatan yang telah ada di ASEAN (test-bed).

 

3.      Provinsi-provinsi Indonesia yang menjadi anggota IMT-GT adalah Aceh, Bangka-Belitung, Bengkulu, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Wilayah IMT-GT Malaysia adalah: Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Penang, Perak, Perlis, dan Selangor. Wilayah IMT-GT Thailand adalah: Krabi, Nakhon Si Thammarat, Narathiwat, Pattani, Phattalung, Satun, Songkhla, Trang, Yala, Chumphon, Ranong, Surat Thani, Phang Nga, Phuket.

 

4.      Pada pola kerja sama ini pemerintah bertindak sebagai regulator dan fasilitator sedangkan swasta menjadi penggerak dan pelaku utama. Dalam kaitan ini, telah dibentuk wadah bagi para pengusaha di kawasan IMT-GT yang disebut Joint Business Council (JBC).

 

5.      Perjanjian pendirian sekretariat IMT-GT/Center for IMT-GT (CIMT) telah ditanda-tangani saat KTT ke-7 tanggal 25 April 2013 di Brunei Darussalam. Dengan penanda-tanganan ini Indonesia melanjutkan proses ratifikasi agar perjanjian memiliki keberlakuan secara nasional. Pendirian dan operasionalisasi CIMT akan membantu aspek administrasi termasuk pula perkembangan dan kemajuan dalam kerja sama ini. 

 

II.      Perkembangan Kerja Sama

 

KTT ke-6 IMT GT tanggal 4 April 2012 di Phnom Penh telah mensahkan Implementation Blueprint 2012-2016 yang berisi sistematika dan institusi kerja sama serta daftar proyek.    

Pada KTT ke-7 di Brunei Darussalam, 25 April 2013, para kepala negara IMT-GT menyampaikan perhatian pada isu konektivitas dan pelaksanaan proyek-proyek prioritas.

 

III.    Proyek IMT-GT

 

Proyek pada kerja sama ini  meliputi (a) Transportasi dan infrastruktur; (b) Perdagangan dan investasi; (c) Pertanian, agro-based industry, dan lingkungan; (d) Pariwisata; (e) Produk dan Jasa Halal; dan (f) Pengembangan SDM.

 

Beberapa proyek yang dianggap ”fast tracked” projects untuk menopang relevansi IMT-GT adalah Melaka-Pekanbaru Power Interconnection, dan Melaka-Dumai RoRo connectivity.

 


XII.      Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia (CICA)

 

1.      Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia (CICA) adalah suatu forum antar-pemerintah mengenai Confidence Building Measures (CBM) yang berkembang di kawasan Asia Tengah sejak tahun 2002. Negara-negara anggota CICA berusaha untuk meningkatkan kerja sama, menciptakan dan memperkuat situasi damai, confidence, dan persahabatan di benua Asia untuk mendorong keamanan kawasan. Prinsip utama kerja sama CICA adalah menghormati kedaulatan dan integritas teritorial sebagai dasar hubungan antarnegara. Isu separatisme dipandang sebagai ancaman utama bagi keamanan, stabilitas, dan persatuan suatu negara.

 

2.      Pembentukan CICA digagas oleh Presiden Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev pada tahun 1992. Gagasan dasar pendirian CICA adalah sebagai forum yang efisien dan dapat diterima oleh negara-negara Asia untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas. Gagasan ini kemudian ditanggapi secara positif oleh 16 negara yang kemudian berpartisipasi pada Pertemuan Tingkat Menteri yang pertama tanggal 14 September 1999. CICA memiliki Sekretariat yang berkedudukan di Almaty, Kazakhstan.

 

3.      Anggota tetap CICA pada saat ini berjumlah 24 negara yakni Afghanistan, Azerbaijan, Bahrain, China, India, Irak, Iran, Israel, Jordania, Kamboja, Kazakhstan, Kyrgysztan, Mesir, Mongolia, Pakistan, Palestina, Republic of Korea, Rusia, Tajikistan, Thailand, Turki, Uni Emirat Arab, Uzbekistan, Vietnam. Negara peninjau (observer) antara lain Indonesia, Jepang, Malaysia, Qatar, Vietnam, Ukraina, Amerika Serikat serta Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), Liga Arab dan PBB.

 

4.      Mekanisme pertemuan CICA meliputi:

a.       Pertemuan Tingkat Kepala Negara/Pemerintahan (Summit), 4 tahun sekali;

b.       Pertemuan Tingkat Menteri (PTM), 2 tahun sekali;

c.       Senior Officials Committee (SOC), 1 tahun sekali;

d.       Special Working Group (SWG), diselenggarakan bila diperlukan terkait isu tertentu;

e.    Specialized Meetings of Experts, diselenggarakan untuk hal-hal yang bersifat teknis serta pembuatan konsep mengenai pelaksanaan CBM untuk dipresentasikan dalam SWG.

 

5.      Kazakhstan adalah Ketua CICA pertama sejak pendiriannya sampai dengan tahun 2009. Turki menjabat sebagai Ketua CICA menggantikan Kazakhstan semenjak tahun 2010 sampai 2014. Ketua CICA berikutnya adalah China mulai 2014 sampai 2016.

 

6.      CICA saat ini mulai membangun kerjasama bidang ekonomi dan mengembangkan platform kerjasama dengan organisasi di kawasan lainnya. Dalam proyeksi mendatang, CICA secara bertahap melakukan reformasi organisasi dengan meningkatkan status Executive Director menjadi General Director, dan memindahkan Sekretariat CICA dari Almaty ke Astana.

 

7.      Indonesia menjadi peninjau sejak tahun 2002. Sejak KTT CICA I/2002, KTT II/2006, dan KTT III/2010, Indonesia telah mengirimkan wakil untuk menghadiri pertemuan tersebut dengan status observer. Terakhir Indonesia telah menghadiri the 4th Ministrial meeting of CICA dan the the 20th Anniversary of CICA di Astana, 12 September 2012.

 

8.      Indonesia berpandangan bahwa prinsip yang dianut oleh CICA sejalan dengan kepentingan nasional RI yakni menjaga keutuhan integritas wilayah, menganut prinsip non-intervensi dalam urusan domestik masing-masing negara anggota serta mengutamakan dialog sebagai solusi dalam tiap permasalahan antar negara.

 

9.      Keterlibatan Indonesia pada dalam tahapan saat ini selaku peninjau di CICA merupakan pelaksanaan dari polugri bebas dan aktif untuk dapat menjangkau negara-negara mitra di wilayah Asia selatan dan tengah. Secara jangka panjang dan menengah kompetensi CICA yang dapat dimanfaatkan bagi Indonesia adalah counter terrorism, trafficking in persons, drug trafficking dan pengembangan ekonomi skala kecil dan menengah.

 

--o0o--



[1] Key Indicators Database and Bilateral Linkages Database November 2011. Stats APEC 2011. http://statistics.apec.org/




AksesInvitesPPTM 2013Majalah QuAsPengumuman Rekrutmen CPNS Kemlu Tahun Anggaran 2013
Pidato Pernyataan Tahunan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, DR. R.M. Marty M. NatalegawappidDiplomasi Indonesia 2013ASEAN Selayang PandangLPSE
Pedoman Praktis Pembuatan Pengesahan dan Penyimpanan Naskah PIPanduan Umum Tata Cara dan Kerjasama LN oleh PemdaPerpustakaan Ali AlatasPeluangAyo Kita Kenal ASEAN
QuAs edisi 4BSBI 2014PusdiklatStrategi dan Rencana Aksi Konservasi Orangutan Indonesia 2007-2017Buletin Komunitas ASEAN
next pre
Hak Cipta 2009 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia | Syarat dan Ketentuan