Kontak Kami   |   FAQ   |   Link   |   Site Map
   |   Pencarian 

Kerjasama Multilateral

G-15

Pada KTT ke-9 Gerakan Non Blok (GNB) di Beograd bulan September 1989, 15 negara berkembang menghasilkan kesepakatan untuk membentuk Kelompok Tingkat Tinggi untuk Konsultasi dan Kerja Sama Selatan-Selatan (Summit Level Consultative Group on World Economic Crisis and Development/SLCG). Kelompok Tingkat Tinggi ini kemudian lebih dikenal dengan nama G-15. Meskipun diumumkan pada kesempatan KTT GNB, G-15 secara organisasi bukan bagian dari GNB.


G-15 berfungsi sebagai wadah kerja sama ekonomi dan pembangunan negara-negara berkembang yang terdiri dari Aljazair, Argentina, Brazil, Chile, Kolombia, India, Indonesia, Iran, Jamaika, Kenya, Malaysia, Mesir, Meksiko, Nigeria, Peru, Senegal, Sri Lanka, Venezuela, dan Zimbabwe.  G-15 diharapkan dapat mendayagunakan potensi kerja sama di antara
negara-negara berkembang. Melalui peningkatan kerja sama Selatan-Selatan tersebut, pada gilirannya G-15 akan menunjang kredibilitas negara-negara berkembang dalam upayanya untuk  mengaktifkan kembali dialog Utara-Selatan. G-15 juga dapat dimanfaatkan sebagai mekanisme untuk menyampaikan kepentingan negara berkembang dalam forum G-20.


Untuk mencapai tujuannya, G-15 telah mencanangkan berbagai macam proyek pembangunan dan kerja sama teknis dalam berbagai bidang. Bidang-bidang tersebut antara lain adalah bidang perdagangan, usaha kecil dan menengah (SME’s), energi, pertambangan, investasi, pembiayaan perbankan dan perdagangan, teknologi informasi, pertanian, pendidikan, dan pembangunan kapasitas sumber daya manusia.


P
ada awalnya, Indonesia memandang G-15 sebagai forum yang potensial dalam meningkatkan kerja sama yang saling menguntungkan antara negara-negara anggotanya. Pasalnya, sebagian besar negara anggota G-15 memiliki sumber daya alam dan tenaga kerja yang melimpah, dan beberapa di antaranya merupakan negara yang tingkat ekonominya relatif sudah sangat berkembang dengan beragam kemajuan di bidang industri, infrastruktur, dan teknologi. Nilai tambah G-15 yang lain adalah beberapa negara anggotanya telah memiliki atau menjalin hubungan dengan lembaga-lembaga negara maju seperti OECD dan G-8, maupun dengan kelompok regional lainnya yang terlibat dalam pembuatan kebijakan ekonomi global. Hal ini sangat menguntungkan secara ekonomi bagi kepentingan organisasi pada umumnya dan Indonesia khususnya. 

 

Hanya saja, dalam beberapa tahun terakhir G-15 menghadapi tantangan menurunnya antusiasme negara-negara anggota yang terefleksikan dalam partisipasi pada berbagai pembahasan isu dalam G-15. G-15 juga mengalami defisit anggaran karena tidak adanya pemasukan dari investasi yang telah dihentikan sejak pertengahan tahun 2012. Hal ini akan berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan G-15 yang didasarkan kepada proyek. Di samping itu, G-15 juga menghadapi ketidakjelasan mekanisme rotasi keketuaan yang berujung pada tumbulnya stagnasi.

 

Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) ke-36 G-15 diselenggarakan di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York, pada tanggal 27 September 2013. Pertemuan ini dipimpin oleh Menlu Sri Lanka di mana negara-negara anggota G-15 secara umum menekankan pentingnya upaya paralel untuk meningkatkan profil G-15 seraya terus mengkaji relevansi eksistensi dan peran G-15 dalam tatanan global. Peran G-15 dapat ditingkatkan melalui pengembangan kerja sama dengan berbagai pihak, baik dengan berbagai badan khusus dalam sistem PBB maupun organisasi internasional lainnya, termasuk di antaranya dengan South Center untuk isu kerja sama pembangunan Selatan-Selatan serta dengan International Organization on Migration (IOM) untuk isu migrasi dan dampaknya terhadap pembangunan.

 

Indonesia merupakan Ketua Working Group on Institutional Mechanism (WGIM) G-15. Melalui perannya, Indonesia telah berhasil mendorong proses revitalisasi Sekretariat Technical Support Facility (TSF) G-15, antara lain dengan melakukan rekrutmen staf baru TSF. Sementara itu, pada PTM ke-36, Indonesia menekankan perlunya mengkaji serta menetapkan kembali prioritas G-15 guna meningkatkan efektivitas serta efisiensi program dan proyeknya. Indonesia juga mendorong pembentukan sebuah manajemen G-15 yang efektif dan efisien baik secara institusi maupun keuangan. Terkait hal tersebut, Indonesia memandang perlunya membuat sebuah mekanisme rotasi Keketuaan G-15 di antara negara-negara anggota sehingga semua negara memiliki kesempatan yang sama untuk memimpin.

 

Saat ini Kenya menjabat sebagai ketua G-15 menggantikan Sri Lanka dan akan bertindak sebagai tuan rumah KTT G-15 ke-16, yang rencananya akan diselenggarakan di Nairobi pada tahun 2014. (Terakhir dimutakhirkan: 23 Januari 2014)



AksesInvitesPPTM 2013Majalah QuAsPengumuman Rekrutmen CPNS Kemlu Tahun Anggaran 2013
Pidato Pernyataan Tahunan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, DR. R.M. Marty M. NatalegawappidDiplomasi Indonesia 2013ASEAN Selayang PandangLPSE
Pedoman Praktis Pembuatan Pengesahan dan Penyimpanan Naskah PIPanduan Umum Tata Cara dan Kerjasama LN oleh PemdaPerpustakaan Ali AlatasPeluangAyo Kita Kenal ASEAN
QuAs edisi 4BSBI 2014PusdiklatStrategi dan Rencana Aksi Konservasi Orangutan Indonesia 2007-2017Buletin Komunitas ASEAN
next pre
Hak Cipta 2009 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia | Syarat dan Ketentuan