Kontak Kami   |   FAQ   |   Link   |   Site Map
   |   Pencarian 

Kerjasama Bilateral

Maladewa


MALADEWA



I. Country Profile



Nama Resmi : Republik Maladewa (Republic of Maldives)
Bentuk Negara : Republik
Ibu Kota : Male
Luas Wilayah : Luas teritorial 300 km2 (EEZ). Luas daratan 300 km2, terdiri dari 1.192 pulau dan hanya 202 pulau yang berpenghuni
Lagu Kebangsaan : Gavmii mi ekuverikan matii tibegen kuriime salaam
Populasi : 396,334 (estimasi Juni 2009)
Agama : Islam (Sunni)
Bahasa : Maldivian Dhivehi, English
Mata Uang : Rufiyaa (Rf)
Hari Nasional : 26 Juli 1965 (Hari Kemerdekaan)
11 Nopember 1968 (Hari Republik)
Kepala Negara : Presiden Mohamed Nasheed (terpilih pada pemilu tanggal 28 Oktober 2008 dan dilantik pada tanggal 11 November 2008)
Kepala Pemerintahan : Perdana Menteri
Menteri Luar Negeri : Ahmed Naseem (dilantik tanggal 21 maret 2011)
Sistem Politik : Presidensil
Partai yang Memerintah : Maldivian Democratic Party (MDP)
GDP : USD 1. 288 Milyar (estimasi April 2009)
GDP Perkapita : USD 3. 734,513 Milyar (estimasi April 2009)
Komoditas Ekspor Utama : Ikan
Komoditas Impor Utama : Perlengkapan olah raga, parfum, pecah belah, produk makanan dan barang kerajinan
Keikutsertaan dalam Organisasi Internasional : ADB, FAO, G-&&, ICAO, IDA, IDB, IFAD, IMF, IMO, Interpol, IOC, IPU, ITU, MIGA, NAM, OIC, OPCW, SAARC, SACEP, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNWTO, UPU, WCO, WHO, WIPO, WMO, WTO.
II.   Hubungan Bilateral

Hubungan diplomatik RI-Maladewa dibuka tanggal 2 September 1974 yang dirangkap oleh  KBRI di Colombo. Maladewa merupakan negara kepulauan dengan jumlah penduduk sekitar 390.000 orang, mempunyai potensi ekonomi yang baik, khususnya dalam pengembangan sektor pariwisata dan industri perikanan laut. Pembangunan sektor wisata yang cukup pesat memerlukan impor barang penunjang pariwisata dari luar negeri. Meskipun jumlah wisatawan tercatat 500.000 orang per tahun, namun sangat penting jika dilihat dari kualitas wisatawan yaitu berpenghasilan menengah ke atas dan sekitar 80% adalah wisatawan Eropa. Kedua sektor ekonomi yang memiliki kesamaan dengan Indonesia tersebut dapat menjadi prioritas kerjasama kedua negara yang akan ditingkatkan.

Kunjungan antar pejabat kedua negara relatif masih belum banyak tercatat. Kunjungan penting diantaranya adalah kunjungan Presiden Maladewa, H.E. Maumoon Abdul Gayoom untuk menghadiri KTT Tsunami bulan Januari 2005 di Jakarta dan menghadiri Konperensi PBB mengenai Perubahan Iklim (UNFCCC) di Bali, Desember 2007. Selain itu tercatat kunjungan Menteri Negara Urusan Luar Negeri H.E. Abdulla Shahid ke Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2005,  Duta Besar Bidang HAM Mr. Mohammad Latheef yang menghadiri Bali Democracy Forum bulan Desember 2008 di Denpasar dan kunjungan Wakil Menlu H.E. Ms. Hawla Ahmed Didi dalam rangka pertemuan Bali Process di Denpasar  bulan April 2009.

Sedangkan pejabat tinggi Indonesia yang berkunjung ke Maladewa terakhir dilakukan oleh pejabat Departemen Kelautan dan Perikanan pada bulan Desember 2007 dan kunjungan kerja Direktur Asselteng ke Male bulan Desember 2008. Pada upacara pelantikan Presiden Mohamed Nasheed tanggal 11 November 2008, Pemerintah RI diwakili oleh Duta Besar RI di Colombo. Kunjungan pejabat terakhir dari Indonesia adalah Kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan RI pada akhir januari 2011. Kunjungan pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelautan dan perikanan kedua negara.

Mantan Menteri Luar Negeri Maladewa, Ahmed Shaheed, melalui surat tertanggal 5 Maret 2009 menyampaikan undangan kepada Menlu RI untuk berkunjung ke Maladewa.

Pemerintah Maladewa tampak ingin meningkatkan hubungan bilateral dan belajar dari Indonesia termasuk proses demokratisasi. Hal-hal yang dikemukakan pejabat Kemlu Maladewa kepada Direktur Asselteng yang berkunjung ke Male pada bulan Desember 2008 adalah rencana Pemerintah Maladewa mengangkat seorang Honorary Consul di Indonesia, kemungkinan kerjasama di bidang penanganan korban narkoba serta kemungkinan pemberian bebas visa bagi WN Maladewa ke Indonesia sebagai bentuk resiprositas mengingat untuk berkunjung ke Maladewa WNI tidak memerlukan visa.

Pemerintah Maladewa sedang meminta Agreement atas pencalonan Mr. Mohamad Zaki sebagai Duta Besar Maladewa untuk Indonesia yang berkedudukan di Colombo, Sri Lanka. Hal ini masih dalam proses oleh Direktorat Protokol Deplu.

III.   Kerjasama dan Hubungan Politik

Sebagai negara anggota OKI dan GNB, Maladewa memiliki persamaan persepsi dengan Indonesia dalam memandang berbagai masalah regional dan internasional yang membawa dampak positif ke arah peningkatan hubungan bilateral kedua negara.

Maladewa mendukung Indonesia dalam berbagai masalah internasional serta dalam pencalonan Indonesia pada berbagai organisasi internasional.

Pemerintah Indonesia juga memberikan kesempatan kepada para pejabat pemerintah Maladewa untuk mengikuti pendidikan dan latihan jangka pendek dibawah program KTNB/TCDC, disamping beasiswa bagi beberapa pelajar Maladewa untuk mendalami ilmu di Indonesia pada bidang pariwisata/perhotelan selama beberapa bulan.

Indonesia mulai tanggal 1 Agustus 2005 menerapkan kebijakan Visa on Arrival (VoA) bagi Maladewa. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kerjasama diantara kedua negara khususnya di bidang pariwisata.

IV.  Kerjasama Ekonomi, Perdagangan dan Investasi

Volume perdagangan antara Indonesia dan Maladewa masih sangat rendah mengingat jumlah penduduk yang kecil dan letak geografis yang terpencil serta belum adanya angkutan kapal dari dan ke Indonesia.

Berdasarkan data BPS, volume perdagangan RI – Maladewa antara Januari – November 2008 (sebelas bulan), mencapai US$26,05 juta dengan surplus dinikmati Indonesia. Ekspor Indonesia ke Maladewa pada periode tersebut adalah US$25,11 juta dan impor Indonesia dari Maladewa hampir US$940,0 ribu. Sebagai perbandingan, volume perdagangan tahun 2007 (selama dua belas bulan) mencapai US$25,74 juta dengan nilai ekspor Indonesia ke Maladewa sebesar US$23,57 juta.

Komoditi impor utama dari Indonesia antara lain perlengkapan olah raga, parfum, pecah belah, produk makanan dan barang kerajinan. Meskipun saat ini volume perdagangan masih relatif kecil, namun potensi pasar Maladewa cukup baik, mengingat barang-barang dari Indonesia mendapat tanggapan positif dari masyarakat Maladewa.   

V.  Kerjasama Sosial Budaya dan pariwisata

Industri pariwisata seperti wisata bahari merupakan sektor utama perekonomian Maladewa yaitu 33% dari GDP dan menghasilkan 31% devisa asing.  
Dalam kunjungan Direktur Asselteng ke Maladewa bulan Desember 2008, pihak Maladewa menyatakan harapannya agar Indonesia dapat memberikan fasilitas bebas visa selama 30 hari serta bebas bea visa bagi WN Maladewa yang akan berkunjung ke Indonesia untuk  kelancaran lalulintas orang baik dalam rangka pariwisata maupun bisnis. Permintaan ini didasarkan pada asas timbal balik karena Maladewa telah memberlakukan kebijakan ini (bebas visa 30 hari dan bebas bea visa) bagi WNI yang berkunjung ke Maladewa. Terkait dengan usulan ini, pihak Maladewa mengharapkan hal tersebut dapat dituangkan dalam suatu MoU.
Dalam rangka Kerjasama Teknik Antar Negara Berkembang (KTNB), Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA), telah memberi kesempatan kepada Maladewa untuk mengirimkan wakil pada pelatihan jangka pendek di berbagai bidang, khususnya pariwisata dan perhotelan, di Indonesia. Sebagai partisipasi Indonesia dalam Maldives Donor Forum yang diselenggarakan di Male pada tanggal 28-29 Maret 2010. Indonesia telah menyatakan komitmen untuk membantu Maladewa khususnya dalam pengembangan capacity building. Terkait hal tersebut, Indonesia telah menyampaikan beberapa program yang bisa diikuti oleh WN Maladewa pada tahun 2010 dan 2011.
 
Selama ini Maladewa telah berpartisipasi pada pelatihan pendidikan dan militer yang diberikan oleh Indonesia dalam rangka KTNB, Maladewa mengharapkan agar kerjasama yang telah dilakukan selama ini dapat diperluas cakupannya. Indonesia juga telah menyampaiakn komitmen untuk meningkatakn pelatihan capacity building bagi WN Maladewa dalam rangka partisipasinya pada Maldives Donor Forum 2010 yang diadakan pada bulan Maret 2010 di Male. Terkait hal ini, Indonesia telah menyampaikan sejumlah pelatihan yang dapat diikuti oleh warga negara Maladewa.















AksesInvitesPPTM 2013Majalah QuAsPengumuman Rekrutmen CPNS Kemlu Tahun Anggaran 2013
Pidato Pernyataan Tahunan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, DR. R.M. Marty M. NatalegawappidDiplomasi Indonesia 2013ASEAN Selayang PandangLPSE
Pedoman Praktis Pembuatan Pengesahan dan Penyimpanan Naskah PIPanduan Umum Tata Cara dan Kerjasama LN oleh PemdaPerpustakaan Ali AlatasPeluangAyo Kita Kenal ASEAN
QuAs edisi 4BSBI 2014PusdiklatStrategi dan Rencana Aksi Konservasi Orangutan Indonesia 2007-2017Buletin Komunitas ASEAN
next pre
Hak Cipta 2009 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia | Syarat dan Ketentuan