Kontak Kami   |   FAQ   |   Link   |   Site Map
   |   Pencarian 

Proses Benah Diri Kemlu

Pada tahun 2001 Kemlu mencanangkan “Benah Diri“ untuk mewujudkan prinsip pemerintahan yang baik dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Benah Diri dilaksanakan melalui pembentukan budaya kerja yang berdisiplin tinggi, melalui “3 tertib dan 1 aman” (tertib waktu, tertib administrasi, tertib fisik, dan aman personel-informasi-lingkungan kerja), sehingga dapat tercapai sumber daya manusia yang kompeten dan profesional untuk mendukung tujuan organisasi.

Komitmen Benah Diri Kemlu makin teguh dilaksanakan dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Peraturan ini memperkokoh usaha Kemlu untuk membenahi dan menciptakan organisasi dan profesi yang transparan, kapabel dan bersih.
 
 
Kebijakan Benah Diri berfokus pada tiga aspek utama, yaitu: (1) restrukturisasi organisasi Departemen, (2) restrukturisasi Perwakilan RI di luar negeri, dan (3) pembenahan profesi diplomat.

Ketiga pilar utama Benah Diri tersebut selaras dengan sasaran reformasi birokrasi sebagaimana tercantum dalam Pedoman Umum Reformasi Birokrasi pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008, yaitu: penataan organisasi menuju right sizing; pembentukan budaya kerja untuk mewujudkan birokrasi dengan integritas dan kinerja tinggi; pembangunan ketatalaksanaan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel; perumusan regulasi yang tertib dan tidak tumpang tindih; serta pembentukan sumber daya manusia yang berintegritas, kompeten, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera. 

Sebelum Benah Diri, komposisi pegawai Kemlu adalah 1 : 2 antara pejabat diplomatik dan staf administrasi. Setelah Benah Diri, jumlah pejabat diplomatik telah melebihi staf administrasi dengan komposisi 2 : 1. Hal ini sejalan dengan tujuan Benah Diri, yang merupakan proses berkesinambungan untuk memperbaiki diri dalam lingkungan global yang dinamis. Dengan demikian diharapkan bahwa melalui proses Benah Diri dapat diciptakan organisasi yang ramping, padat, adaptif, efektif, dan efisien.

Tugas pembenahan profesi diplomat dan peningkatan sumber daya manusia ditindaklanjuti dengan menata kembali peraturan kepegawaian serta sistem pengembangan dan pembinaan karir. UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri menuntut diplomasi yang kreatif, aktif, antisipatif, tidak sekedar rutin dan reaktif, teguh, rasional dan luwes. Dalam konteks mewujudkan amanat UU tersebut, Kemlu membenahi seleksi penerimaan CPNS, yang dinilai merupakan tahap penting dalam penataan SDM secara profesional.

Sistem seleksi penerimaan CPNS telah dikembangkan dan diterapkan sejak tahun 2002. Pola rekrutmen terlaksana dalam prinsip transparansi, efektif dan efisien, melalui penggunaan teknologi informasi dan metodologi yang ketat, bersih dan akuntabel dalam penentuan kelulusannya. Proses seleksi inilah yang mendapatkan pengakuan berupa sertifikasi ISO 9001 : 2008. Pembenahan sistem rekrutmen ini telah mendapatkan pengakuan masyarakat dengan meningkatnya jumlah peminat yang mengikuti proses seleksi CPNS Kemlu.

Pengembangan karir di Kemlu pun dilakukan berdasarkan sistem merit, dengan memperhitungkan kinerja  dan  capaian tugas. Deplu juga memperbaiki sistem pendidikan dan latihan, penempatan, promosi dan penegakan disiplin pegawai, untuk memperoleh pegawai yang bersih, jujur, dan bersemangat, disamping kapabel secara substansi. Adanya pengakuan profesi diplomat melalui aturan Jabatan Fungsional Diplomat (JFD) pada tahun 2005 menjadi dorongan tambahan bagi Kemlu untuk benar-benar menjalankan Benah Diri.

Dalam JFD, tugas pokok diplomat merupakan tolok ukur penilaian kinerja. Terdapat lima tugas pokok diplomat, yaitu: mewakili, melakukan negosiasi, melindungi, melakukan promosi, dan pelaporan, yang kinerja dan pencapaiannya akan diukur setiap tahun melalui Sasaran Kerja Individual (SKI). Melalui pembenahan organisasi dan sumber daya manusia ini, pencapaian misi diplomasi UU No. 37 Tahun 1999 di atas diharapkan dapat tercapai dan dipertahankan oleh Kemlu.

Perkembangan Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri

Pada 6 Januari 2010, Kementerian Luar Negeri telah menyerahkan secara langsung Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional di Kementerian PAN dan RB. Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi ini disampaikan sebagai persyaratan awal Kementerian Luar Negeri mengikuti program Reformasi Birokrasi Nasional. Namun dengan adanya perubahan kebijakan nasional serta landasan hukum tentang Reformasi Birokrasi yang yang semula berupa Peraturan Menteri PAN dan RB menjadi Peraturan Presiden maka terjadi kevakuman di tingkat nasional yang berimbas kepada Kementerian/Lembaga termasuk Kemlu menunggu terbitnya Peraturan Presiden.

Pada 21 Desember 2010 Presiden RI telah menetapkan Perpres No. 81 Tahun 2010 mengenai Grand Design Reformasi Birokrasi sebagai cetak biru Reformasi Birokrasi Nasional. Selanjutnya Menteri Negara PAN dan RB menetapkan Permenpan No. 20 Tahun 2011 mengenai Road Map Reformasi Birokrasi sebagai pedoman arah pelaksanaan RB Kementerian/Lembaga (K/L). Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, dokumen yang wajib disampaikan ke Tim Reformasi Birokrasi Nasional yang diketuai oleh MenPAN dan RB meliputi Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi dan Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi K/L.

Tujuan Reformasi Birokrasi Kemlu adalah mewujudkan Birokrasi Kemlu yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme), mampu melayani publik, bersikap netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Hal ini sejalan dengan tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional, sebagaimana tertuang dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Sedangkan sasaran Reformasi Birokrasi Kemlu berfokus pada tiga hal utama yaitu:

a.             Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, melalui pengembangan atau penguatan sistem manajemen yang transparan, akuntabel dan adil.

b.             Meningkatkan kualitas pelayanan publik baik melalui upaya memperjuangkan kepentingan nasional di fora internasional maupun  perlindungan bagi WNI dan BHI di dalam dan di luar negeri.

c.             Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dengan memastikan dijalankannya sistem administrasi dan manajemen pemerintahan secara taat azas oleh semua unit kerja, baik di Pusat maupun Perwakilan RI di luar negeri.
 





AksesInvitesPPTM 2013Majalah QuAsPengumuman Rekrutmen CPNS Kemlu Tahun Anggaran 2013
Pidato Pernyataan Tahunan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, DR. R.M. Marty M. NatalegawappidDiplomasi Indonesia 2013ASEAN Selayang PandangLPSE
Pedoman Praktis Pembuatan Pengesahan dan Penyimpanan Naskah PIPanduan Umum Tata Cara dan Kerjasama LN oleh PemdaPerpustakaan Ali AlatasPeluangAyo Kita Kenal ASEAN
QuAs edisi 4BSBI 2014PusdiklatStrategi dan Rencana Aksi Konservasi Orangutan Indonesia 2007-2017Buletin Komunitas ASEAN
next pre
Hak Cipta 2009 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia | Syarat dan Ketentuan